Law-Justice | Portal Berita Investigasi

Headline

KPK Usut Aliran Uang ke Oknum BNPB Lewat Pemeriksaan 8 Saksi

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran uang kepada oknum di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui pemeriksaan delapan saksi dari pihak swasta dan masyarakat.

KPK: Kasus Komisi Pita Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Kasus dugaan pemberian komisi atau kickback yang menyeret PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, di Kudus, Jawa Tengah disebut berlangsung sejak 2010.

Soal “Mahasewa Bayaran”, Polda Metro Jaya Tak Cukup Minta Maaf

Polda Metro Jaya didesak bertanggung jawab atas polemik “mahasewa bayaran” dalam Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Gibran Diultimatum Segera Mengundurkan Diri dalam Waktu 3x24 Jam

Menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum, Pakar Hukum Tata Negara, Ahmad Yani mendesak Gibran mengundurkan diri dalam waktu 3 x 24 jam.

Demokrat: Kedudukan Gibran sebagai Wapres Tak Sah, Batal Demi Hukum!

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki konsekuensi hukum terhadap kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.