Law-Justice | Portal Berita Investigasi

Headline

Ketika Gibran Berpotensi Berhenti Jadi Wapres di Awal Oktober

Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana menyatakan bahwa Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka berpotensi tidak lagi menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia pada awal Oktober 2026 apabila gugatan yang diajukannya dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketika MK Jadi Harapan Terakhir Bongkar Polemik Pendidikan Gibran

Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana berharap Mahkamah Konstitusi (MK) membuka ruang pembuktian dalam perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Geledah BPN Jatim 11 Jam, Penyidik KPK Angkut Koper hingga Kardus

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jawa Timur di Surabaya selama 11 jam, Kamis (24/9).

Komisi XI DPR Tak Adil, Diadukan ke MKD Soal Seleksi Anggota BPK 2026

Setelah ramai diprotes dan menjadi kontroversi publik, akhirnya lembaga Aliansi Pemerhati Parlemen Indonesia (APPI) secara resmi mengadukan proses pencalonan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (24/11/26).

Ketika Ijazah Gibran cuma Berdasarkan Surat Keterangan Penyetaraan

Terungkap dalam sidang di Mahkamah Konsitusi (MK) Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 23 September 2026, KPU menjelaskan, dokumen yang diverifikasi untuk syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka adalah surat keterangan penyetaraan.