Law-Justice | Portal Berita Investigasi

Headline

Soal “Mahasewa Bayaran”, Polda Metro Jaya Tak Cukup Minta Maaf

Polda Metro Jaya didesak bertanggung jawab atas polemik “mahasewa bayaran” dalam Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Gibran Diultimatum Segera Mengundurkan Diri dalam Waktu 3x24 Jam

Menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum, Pakar Hukum Tata Negara, Ahmad Yani mendesak Gibran mengundurkan diri dalam waktu 3 x 24 jam.

Demokrat: Kedudukan Gibran sebagai Wapres Tak Sah, Batal Demi Hukum!

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki konsekuensi hukum terhadap kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Soal Prabowo-Gibran-Jokowi dan Potensi Retaknya Dukungan Partai

Kasus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak politik yang semakin rumit setelah Mahkamah Konstitusi (MK), dalam putusan 6 Oktober 2026

Mahfud MD Tegaskan Putusan MA soal Suket Gibran Berlaku Surut

Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlaku surut atau retroaktif.