Law-Justice | Portal Berita Investigasi

Headline

Pemakzulan Gibran: Keabsahan Syarat Pencalonan Dipersoalkan Pengadilan

Apakah seseorang dapat terus mempertahankan jabatan konstitusional apabila dokumen yang digunakan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan pencalonannya dinyatakan tidak sah oleh pengadilan? Pertanyaan ini mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Persoalannya telah melampaui polemik ijazah dan surat penyetaraan pendidikan. Kini muncul pertanyaan hukum tata negara yang lebih mendasar: apakah cacat persyaratan sejak pencalonan dapat menjadi dasar pemberhentian Wakil Presiden menurut Pasal 7A UUD 1945?

Kaesang Umumkan Giring, Isyana dan Raja Juli Keluar dari PSI

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep buka suara usai tiga kader pentolannya secara mendadak dan bersamaan mengumumkan mundur pada Senin (9/11).

Komnas HAM: Luka Korban Tewas di Pidie Diduga Akibat Proyektil

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menduga kuat korban tewas dalam insiden berdarah di Meunasah Desa Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, disebabkan oleh proyektil peluru.

Otto Hasibuan Memimpin Tim Pokja Tuntaskan 13 Kasus HAM Berat

Pemerintah membentuk kelompok kerja lintas lembaga untuk mengatasi hambatan prosedural dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Independensi, Modernisasi Kelembagaan, dan Kemandirian Ekonomi NU

Berbekal legitimasi keluarga pendiri NU, pengalaman mengelola Pesantren Tebuireng, dan rekam jejak profesional di dunia usaha, KH Abdul Hakim Mahfudz menghadapi pekerjaan besar memimpin Nahdlatul Ulama. Bagaimana PBNU menjawab tantangan independensi, modernisasi kelembagaan, dan kemandirian ekonomi NU?