Law-Justice | Portal Berita Investigasi

Golkar Sebut Nusron Wahid Sudah Lama Mundur dari Pengurus Partai

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji memastikan bahwa Nusron Wahid sudah mundur dari kepengurusan Golkar sejak lebih dari enam bulan lalu.

Rp 15.000 Triliun Menguap Tapi Oligarki Tetap Tak Tersentuh Hukum

Presiden Prabowo pada 20 Mei 2026 menyebut nilai kecurangan ekspor Indonesia selama 1991–2024 mencapai USD908 miliar, sekitar Rp15.400 triliun. Praktiknya mencakup under-invoicing, under-counting, dan transfer pricing. Data tersebut berasal dari perbandingan data perdagangan Indonesia dengan data mitra dagang dalam UN Comtrade yang kemudian diolah NEXT Indonesia.

Ironi Negara Kaya Tapi Aneka Jenis Pajak Menggencet Rakyatnya

Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya raya. Di bawah tanahnya tersimpan emas, tembaga, nikel, batu bara, timah, bauksit dan berbagai mineral strategis lainnya. Di atas tanahnya terbentang hutan, perkebunan dan lahan pertanian. Di sekelilingnya terbentang laut yang luas dengan kekayaan ikan dan sumber daya alam dan kelautan yang luar biasa.

Saat Sertifikat Jadi Milik Mafia Tanah, BPN & Hukum Agraria Untuk Apa?

Tanah bukan sekadar sebidang lahan. Bagi seorang petani kecil, tanah adalah tempat menggantungkan hidup. Di atas tanah itulah ia menanam padi, cabai, sayuran dan berbagai kebutuhan keluarga. Bagi sebuah keluarga, tanah juga merupakan tempat tinggal, warisan orang tua, sekaligus jaminan kehidupan anak cucu.

Bongkar Jejak Dugaan Korupsi Transfer Pricing Rp2 Triliun

Dugaan korupsi melalui praktik transfer pricing dan under-invoicing di PT Toba Pulp Lestari (TPL) membuka persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar dugaan manipulasi transaksi. Dengan nilai kerugian negara ditaksir mencapai sekitar Rp2 triliun dan dugaan praktik berlangsung sejak 2008 hingga 2025, Kejaksaan Agung (Kejagung) kini didesak membongkar seluruh jejaring di balik perkara tersebut. TPL telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Penyidikan Kejagung dimulai melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor 13/F.2/Fd.2/03/2026 tertanggal 9 Maret 2026.