Bisakah Bukti Tanah Eigendom Verponding Diubah Jadi SHM?
Dari pengaturan PP 24/1997 tersebut, maka jelas sampai saat ini konversi tanah eigendom masih dapat dilakukan melalui pendaftaran hak-hak lama, sehingga statusnya berubah menjadi hak milik.
Pengertian Perkara Pidana dan Prosedurnya di Pengadilan Negeri
Apa itu perkara pidana? Pertanyaan itu tentu sering muncul bagi kalangan awam yang tak paham soal hukum. Perkara pidana disebut timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana.
Berkaca dari Kasus Nirina Zubir, ini Cara Aman Simpan Dokumen Penting
Menyimpan dokumen di tempat yang aman adalah cara agar aset berupa surat menyurat terhindar dari pencurian orang yang tidak bertanggungjawab.
Sebar Foto Korban Kecelakaan di Medsos Diancam 6 Tahun Bui
Bagi yang suka menguggah foto di media sosial, apalagi gambar korban kecelakaan, agar memerhatikan aspek privasi.
Segera Naik Pada 2022, ini Pengertian UMP/UMK dan Dasar Hukumnya
Tak lama lagi Penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022, akan tetapi antara buruh dan pengusaha belum ada kesepahaman.
Anak, Cucu & Mantu Berebut Rumah Warisan, Begini Aturan Pembagiannya
Berdasarkan cerita Saudara DA, bahwa Saudara DA adalah cucu dari Pewaris (nenek) yang notabene orang tuanya masih hidup, maka dalam hal ini Saudara DA tidak mewaris dari Pewaris, karena masih ada orang tuanya.
Pinjol Ilegal Dikenakan Pasal Pencucian Uang? Ternyata ini Alasannya
Saat penggerebekan kantor pinjol ilegal, polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya ribuan kartu SIM, yang digunakan oleh karyawan pinjol ilegal ini untuk meneror korbannya.
Sering Dikejar Debt Collector `Nakal`? Lapor di Sini!
Debt collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dengan debitur dalam hal penagihan utang. Meski demikian, tak sedikit dari mereka yang cukup `nakal` dalam menagih utang ke nasabah.
Ini Tips Aman Gunakan Medsos Agar Tak Dipidana Menurut Pakar Hukum
Dikatakannya, ancaman sanksi pada pelaku hate speech pun bisa berupa penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 Miliar, yang termuat dalam pasal 45 A ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE.