Perbuatan yang Termasuk Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana
Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP.
Anak yang Melakukan Pencabulan, Apakah Bisa Dijerat Pidana?
Pertanyaannya apakah kasus ini dalam kategori kasus pelecehan atau pencabulan? Dan apakah ancaman hukumannya dari perbuatan tersebut?
Dasar Bantuan Hukum untuk Anggota Polri yang Menjadi Terpidana
Dalam kasus Penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, para pelaku yang menjadi terpidana merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia. Dalam isu yang berkembang, banyak pihak yang menyesalkan bantuan hukum yang diberikan oleh Polri kepada dua terpidana tersebut, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis.
Cara Mengurus Uang Pensiun PNS yang Meninggal Dunia
Ahli waris PNS yang meninggal tetap berhak mendapatkan uang pensiun tiap bulan. Ahli waris yang dimaksud adalah janda/duda/yatim-piatu.
Cara Membuktikan Perjanjian Tidak Tertulis di Hadapan Pengadilan
Dalam hal perjanjian secara lisan, maka alat-alat bukti selain alat bukti surat dapat diterapkan. Jika seorang penggungat ingin mendalilkan adanya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan ke pengadilan, maka penggugat dapat mengajukan alat bukti berupa saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian secara lisan tersebut.
Penerapan Pasal 160 Tentang Penghasutan dan Perubahannya
Bila kita berselisih paham dengan seseorang pastilah kita akan menemui orang-orang yang sengaja memanas-manasi atau istilah sekarang disebut provokator. Apalagi perbuatan menghasut tersebut justru membuat kita semakin emosi atau melakukan hal di luar kendali. Untuk diketahui, perbuatan menghasut ada loh sanksi pidananya.
Dasar Hukum Pembatalan Haji dan Cara Mengurus Pengembalian Dana
Pandemi COVID-19 masih melanda belahan dunia. Oleh karena itu demi menekan menyebaran penyakit dan bertambahnya korban, pemerintah melalui Keputusan Menag 494/2020 menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji bagi seluruh WNI yang menggunakan kuota haji pemerintah dan visa haji mujamalah.
Nama Gedung Wajib Berbahasa Indonesia, Ini Aturan Hukumnya
Merunut Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen, forum, maupun media komunikasi tertentu. Pada bagian Kedua, Bab III UU Nomor 24/2009 tersebut setidaknya terdapat lima belas hal yang harus menggunakan bahasa Indonesia, salah satunya berbunyi: "Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia".
Mengurus Tunggakan BPJS Kesehatan, Begini Langkahnya
Peserta yang ingin mengaktifkan kembali layanan BPJS harus melunasi semua tunggakannya.
Syarat Membuat SKIM dan Cara Memperolehnya
Bagi mereka yang memang harus keluar masuk kota karena keperluan mendesak atau pekerjaan, pemerintah mengharuskan warga membawa Surat Izin Keluar Masuk (SKIM)