Kisruh Status Tanah Central Park (Tulisan-3)

Sertifikat Tanah Podomoro Bodong, Ahli Waris Tuntut BPN Batalkan

Kamis, 17/10/2019 21:07 WIB

“Sakit, sakit sekali,” kata ahli waris Agustina Munawar atau biasa disapa Ibu Titin. “Keluarga ini sudah ‘berdara-darah’ memperjuangkan hak, namun terus saja dikalahkan.”


Dugaan Korupsi Dana Obat HIV (Tulisan-1)

Mafia Anggaran Bermain, Obat Korban AIDS pun Diembat

Minggu, 13/10/2019 07:49 WIB

Berdasarkan data  Indonesia Aids Coalition, sekitar 640 ribu penduduk Indonesia terinfeksi virus HIV. Jumlah itu dikhawatirkan makin meroket karena penanganan pengobatan setengah hati dari pemerintah. Dengan gagalnya pengadaan obat antireroviral pada tahun 2018-2019 menyebabkan ribuan ODHA terancam jiwanya. Padahal, obat ARV ini merupakan obat penting untuk menekan penyebaran virus HIV dalam tubuh.  


Kisruh Status Tanah Central Park (Tulisan-2)

Ada Jejak Mantan Jaksa Agung di Tanah Sengketa Central Park

Minggu, 06/10/2019 10:41 WIB

 Dalam perkara tanah di Tanjung Duren, sejumlah sumber menyakini ada keterlibatan oknum jaksa sehingga penguasaan tanah tersebut bisa beralih ke pihak ketiga.


Kisruh Status Tanah Central Park (Tulisan-1)

Agung Podomoro Krisis, Gadaikan Central Park di Tanah Sengketa

Jum'at, 27/09/2019 13:18 WIB

Tentang Central Park, seorang mantan Jaksa mengatakan bahwa penguasaan tanah oleh Agung Podomoro yang kini di atasnya dibangun antara lain Central Park itu, sebetulnya bermasalah.


Karut Marut Uji Kompetensi Dokter (Tulisan-2)

Aturan Uji Kompetensi Dokter Dibuat Ribet, Jadilah Bancakan

Minggu, 15/09/2019 19:05 WIB

Ujian kompetensi kedokteran baik itu UKMPPD atau UKDI dinilai menimbulkan masalah. Mulai dari tumpang tindih aturan dan lembaga yang berhak mengeluarkan ujian kompetensi bagi dokter.


Karut Marut Izin Kedokteran (Tulisan-1)

Ada Mafia dalam Uji Kompetensi Kedokteran?

Minggu, 08/09/2019 08:05 WIB

Dugaan celah kecurangan dalam perizinan kedokteran mulai dari proses ujian kompetensi. Ujian kompetensi yang sulit membuat calon dokter ini menempuh berbagai cara, termasuk mengeluarkan uang jutaan rupiah agar bisa diluluskan meskipun kualitas keilmuannya di bawah standar. Selain itu, kewenangan IDI yang terlalu besar juga membuat pengawasan oleh pemerintah tidak berdaya.


Kasus Proyek Grand Indonesia Milik Grup Djarum (Tulisan-2)

Menguak Modus Kolusi PT HIN di Kontrak BOT Grand Indonesia

Senin, 02/09/2019 07:43 WIB

Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam kontrak yang baru akan berakhir pada 2054 itu. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan penunjukan anak usaha Group Djarum PT CKBI sebagai mitra strategis PT HIN, patut dipertanyakan. “Saya yakin dugaan penyimpangan itu ada karena beauty contest-nya dulu bagaimana, tiba-tiba HIN kerjasama dengan PT CKBI itu.” Menurutnya, negara menderita kerugian karena sejak awal penentuan harga kerjasama berbentuk BOT itu terlalu murah.


Kasus Proyek Grand Indonesia milik Grup Djarum (Tulisan-1)

Negara Rugi Di Kontrak GI, Ada Apa Semua Dibungkam?

Rabu, 28/08/2019 10:33 WIB

"Saya ingatkan jangan sampai kita kehilangan aset, kayak hotel Borobudur, atau seperti Grand Indonesia (GI) milik taipan grup Djarum, dan masih banyak lainnya. Tapi bukan berarti tidak boleh bekerja sama dengan swasta. Hanya saja tolong pikirkan jangka panjang supaya jangan akhirnya hilang hanya dinikmati segelintir orang," kata Menteri BUMN Rini Soemarno saat melantik pejabat eselon III dan IV di kantornya pada 7 Juli 2017.


Pinjaman Online (Tulisan-3) Wawancara Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah

Fintech Yang Sekarang Bermasalah, Itu Karena Nasabah Buangan

Senin, 19/08/2019 12:09 WIB

Sektor peer to peer yang non-syariah itu berangkat dari prinsip: uang menjadi komoditi. Artinya kita minjemin uang. Nggak mau tahu bagaimana orang itu mengelola uang yang dipinjamnya. Yang penting kalau skornya lolos, maka dananya cair. Di syariah, kita nggak bisa menjadikan uang sebagai komoditi.


Gurita Jeratan Utang Pinjaman Online (Tulisan-2)

Cara Untung Besar dari Bisnis Tipu-tipu Pinjaman Online

Kamis, 15/08/2019 08:39 WIB

Minimnya verifikasi dan keamanan dalam mendapakan pinjaman dari jejaring pinjaman online menciptakan peluang baru penipuan untuk mengeruk fulus dari aplikasi pinjaman online baik ilegal atau legal.