Jerat Korupsi dalam Tubuh Bapeten (Tulisan-II)

Ada Restu Istana di Bisnis Kolusi Alat Pemindai Nuklir

Jum'at, 24/01/2020 22:03 WIB

Pemerintah melalui Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) melakukan pengadaan barang dan jasa alat pemindai nuklir yang diduga akan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Pengadaan alat bernama Radiation Data Monitoring System (RDMS) dan Radiation Portal Monitor (RPM) rencananya akan dipasang di beberapa objek vital seperti pelabuhan, bandara dan gedung milik pemerintah. Dasarnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia No.60 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Keselamatan Nuklir dan Radiasi.


Jerat Korupsi dalam Tubuh Bapeten (Tulisan-I)

Intervensi Kekuasaan dalam Korupsi Alat Pemindai Nuklir

Jum'at, 17/01/2020 22:49 WIB

Korupsi tidak hanya terjadi di lembaga dan badan strategis. Kenyataannya korupsi bisa terjadi juga di dalam tubuh Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (Bapeten). Lembaga itu dirundung masalah korupsi pengadaan alat pemindai radiasi nuklir. Namun sayangnya, pengungkapan kasus korupsi di tubuh Bapeten ini mangkrak dengan alasan tidak ada kerugian negara.


Kisruh KBN vs KCN (Tulisan-2)

Pemangsa Aset Negara di Pelabuhan Marunda Ingin Dongkel KCN

Jum'at, 10/01/2020 13:19 WIB

“Jadi begini ada dorongan sebenarya ingin menendang KCN dari Marunda…,Pelabuhan Tanjung Priok itu akan difokuskan kontainar. Maka seluruh fasilitas non-container itu mau dipindahkan ke Marunda sama ke Banten."


Bancakan Dana Bantuan Masyarakat di Istana

Minggu, 29/12/2019 20:36 WIB

Dana bantuan masyarakat yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara menjadi perhatian. Sejak era Presiden Gus Dur, dana bantuan masyarakat atau dana bantuan presiden jadi sorotan. Sebab,pengunaan dana itu rawan untuk kepentingan pribadi penguasa dan kelompoknya. Di era Gus Dur, dikenal dengan dana non bujeter.


Kisruh KBN vs KCN (Tulisan-1)

Menyingkap Modus Penguasaan Aset Negara di Pelabuhan Marunda

Minggu, 22/12/2019 23:29 WIB

Menurut dokumen yang diterima Law-justice.co, gugatan berawal pada 19 Desember 2012 ketika Dirut KBN mengundang KTU dalam sebuah pertemuan yang akan membahas permintaan KBN menjadi pemegang saham mayoritas di KCN, yaitu sebesar 50,5%. Permintaan peningkatan kepemilikan saham diajukan setelah pembangunan Pier-1 hampir selesai dan Pier-2 rampung 50%. KTU menolak permintaan tersebut.


Jaringan Mafia Nikel, Nama Menteri Perdagangan Agus Ikut Terseret (Tulisan-2)

Modus Bancakan Menjarah Aset Antam

Jum'at, 13/12/2019 19:36 WIB

Korupsi kerjasama antara PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dengan PT Yudistira Bumi Bhakti dengan nilai kerugian sekitar Rp 3 triliun diduga melibatkan jaringan kuat pemain tambang. Tak hanya itu, praktek korupsi berjamaah itu secara sistematis diatur melalui mekanisme kerjasama penunjukan langsung. Beberapa nama penguasa juga muncul di balik perusahaan rekanan PT Antam tersebut.


Jaringan Mafia Nikel (Tulisan-I)

Korupsi dan Jerat Mafia Nikel di Proyek Antam

Sabtu, 07/12/2019 07:05 WIB

Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang di BUMN Tambang PT ANTAM (Persero) Tbk menyeruak. Dokumen berisi sekitar 300 halaman membeberkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Aneka Tambang Tbk dengan rekan bisnisnya PT Yudhistira Bumi Bhakti (PT YBB) dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 3 triliun. 


Jaringan Pembobol Bank (Tulisan-2)

Mafia Lama Otak Pembobolan BTN, Siapa Mereka?

Minggu, 01/12/2019 15:43 WIB

Apakah para DPO ini bermain mata dengan polisi? Belum dapat dipastikan. Tatapi yang jelas menurut Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, tidak semua kasus DPO ada tim khusus yang mencari. “Hal ini terjadi karena keterbatasan dana lidik sidik, sehingga terkadang tidak ada dana untuk mencari pelaku yang DPO,” katanya kepada Law-justice.co.


Jaringan Pembobol Bank (Tulisan-1)

Menyingkap Dapur Komplotan Pembobol Dana Nasabah BTN

Minggu, 24/11/2019 10:11 WIB

Mereka mempunyai ‘dapur’ tempat membuat bilyet deposito palsu. Hingga kini, belum terungkap kapan, dimana dan siapa serta bagaimana persisnya proses pembuatan bilyet deposito palsu tersebut. Orang-orang yang mengetahui apa sesungguhnya yang dimaksud dapur tersebut adalah Heryanto Chandra dan Ahmad Arminiel, para tersangka yang kini masih berstatus Daftar Pencarian Orang alias DPO.


Korupsi Kapal Patroli (Tulisan-II)

Jerat Mafia Kapal di Proyek Kapal Patroli Cepat

Sabtu, 16/11/2019 13:55 WIB

Sudah belasan saksi dan empat tersangka dimintai keterangannya dalam proyek pengadaan kapal di Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun hingga kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum cukup untuk melimpahkan kasus itu ke pengadilan karena masih minimnya data dan saksi yang akan memperberat hukuman tersangka nanti. Diduga, ada mafia kapal yang memainkan peran penting proyek pengadaan kapal di instansi pemerintah.