Anggaran Pengadaan Ternak dan Pakan Jadi Bancakan (I)

Siapa Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Ternak Sapi?

Sabtu, 12/06/2021 11:00 WIB

Pengadaan hewan dan pakan ternak di Kementerian Pertanian tahun anggaran 2020 berbuntut panjang. Gerakan Penyelamat Harta Negara (GPHN) menemukan sejumlah keganjilan. Perusahaan-perusahaan pemenang tender diduga tidak memiliki kompetensi di bidang peternakan. Nilai pengadaan juga diduga tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang sesungguhnya alias di mark-up. Laporan proyek tersebut kini sudah berlabuh di KPK dan Kejaksaan Agung.


Sengkarut Angkutan Laut (II)

Patgulipat Kasus Korupsi Pelni, Ada Apa Penegak Hukum Tak Bertindak?

Sabtu, 05/06/2021 09:54 WIB

Ambisi pemerintah untuk menggenjot program Tol Laut menimbulkan beberapa masalah. Mulai dari keterlibatan PT Pelni yang dinilai terlalu dipaksakan, kurang transparan, hingga potensi korupsi dalam pembangun beberapa proyek strategis.


Sengkarut Angkutan Laut

Banyak Temuan BPK, PT Pelni Korban Pencitraan Proyek Tol Laut

Sabtu, 29/05/2021 10:30 WIB

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) adalah BUMN yang sampai saat ini masih tertatih-tatih menjalankan bisnis moda transportasi laut. Di tengah persaingan yang ketat dengan moda transportasi darat dan udara, PT Pelni justru mendapat sorotan di sektor manajemen keuangan dan pengelolaan subsidi dari pemerintah. Hal itu menimbulkan pertanyaan besar, mampukah PT Pelni menjawab tantangan program kerja Tol Laut yang dicanangkan pemerintah?


Akal-akalan Mafia Tanah di Utara Jakarta (II)

Mengurai Jaringan Mafia Tanah di Kantor Lembaga Pertanahan

Sabtu, 22/05/2021 11:21 WIB

Di era kedua kepemimpinan Joko Widodo, pemerintah bertekad memberantas mafia tanah. Melakukan reformasi regulasi dan langsung membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Tanah. Alasannya, banyak konflik lahan terjadi karena adanya campur tangan mafia tanah yang berujung menghambat proses pembangunan. Namun kenyataaanya, program dan kebijakan itu belum banyak dirasakan manfaatnya. Belum lagi, ratusan masalah tanah dari Sabang-Merauke yang diduga melibatkan mafia tanah dan beberapa oknum pejabat seperti BPN di tingkat pusat hingga daerah. Lantas apa upaya memotong jaringan mafia tanah di tubuh lembaga pertanahan?


Akal-akalan Mafia Tanah di Utara Jakarta (I)

Modus Klaim Tanah Summarecon di Kepala Naga

Sabtu, 15/05/2021 09:13 WIB

Melawan mafia tanah selama 31 tahun dilakukan Robert Sudjasmin. Pria tua itu masih semangat mengadukan nasib karena tanahnya di wilayah Pegangsaan Dua, Kelapa Gading , Jakarta Utara diklaim milik korporasi properti PT Summarecon Agung. Berbagai cara ditempuh dan bertahun-tahun mengadu nasib di pengadilan. Namun, korporasi itu makin gagah dan jumawa membangun ruko di lahan yang diklaim milik Robert.


Ironi Tragis Petani Garam Lokal (II)

Pemain Lama Jaringan Kuota Impor Garam, Untung Ratusan Miliar

Sabtu, 08/05/2021 11:34 WIB

Polemik tentang kuota impor garam terjadi hampir setiap tahunnya. Kebijakan pemerintah yang mengizinkan impor selalu mendapat respon negatif dari publik, terutama petani garam lokal. Di sisi lain, KPPU sibuk mengawasi dugaan kartel dan monopoli perusahaan pengimpor yang berdampak negatif terhadap harga garam dalam negeri. Lantas bagaimana tindakan KPPU dan aparat hukum terhadap perusahaan yang diduga bermain dalam pengelolaan garam industri dan garam konsumsi secara bersamaan?


Ironi Tragis Petani Garam Lokal (I)

Gurita Mafia Impor, Matikan Petani Garam Lokal

Sabtu, 01/05/2021 10:18 WIB

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk melakukan impor garam sebanyak 3,07 juta ton tahun 2021. Tren jumlah impor garam meningkat setiap tahunnya. Lantas bagaimana dengan nasib jutaan ton garam lokal yang tidak bisa diserap pemerintah? Bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap petani garam lokal yang dalam 5 tahun terakhir tersiksa dan terus merugi? Lantas siapa mafia yang bermain dalam bisnis manisnya impor garam ini?


Menelisik Penyelesaian Utang Texmaco yang Makin Bias

Tarik Ulur Kasus dan Aset Texmaco Bernilai Triliunan

Sabtu, 24/04/2021 08:40 WIB

Sulitnya menyelesaikan kasus Texmaco mulai dari utang BLBI dan juga utang kredit kepada bank plat merah dan swasta. Membuat pemerintah putar otak dan mendelegasikan penyelesaikan ke Satgas yang dipimpin oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Aset bernilai triliunan rupiah yang kini dikelola Kementerian Keuangan pun dinilai tumpang tindih untuk bayar hutang yang sudah berlangsung sejak era orde baru. Lantas bagaimana pemerintah menuntaskan persoalan hukum dan piutang kepada Texmaco yang membebani neraca keuangan negara?


Mengeruk Cuan dari Perusahaan Listrik Negara (I)

Taipan Raup Untung Miliaran Rupiah dari Bisnis Token Listrik

Sabtu, 17/04/2021 11:30 WIB

Miliaran uang mengalir ke kocek pengusaha dalam bisnis token pelanggan listrik PLN. Dalam hitungan jam, bisnis token listrik dari sekitar 42 juta pelanggan listrik prabayar ini berputar dengan dalih biaya administrasi. Hal itulah yang dinilai merugikan konsumen listrik, karena listrik yang dinikmati konsumen tidak pernah setara dengan harga listrik yang dibayar. Mengapa pemerintah tidak mau membebaskan biaya administrasi dari bisnis yang melibatkan hajat hidup orang banyak? Benarkah ada dominasi dari grup pengusaha besar dari bisnis token listrik ini?


Adu Kuat Kuasai Sengkarut Lahan Roxy (II)

Cukong Di Balik Licinnya Mafia Tanah Kuasai Lahan Ratusan Hektare

Sabtu, 10/04/2021 10:43 WIB

Ratusan hektare lahan di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi banyak dikuasai cukong dan mafia tanah yang berafiliasi dengan perusahaan korporasi besar. Namun, modus mafia tanah ini relatif sama, menguasai tanah warga dengan bekerjasama dengan oknum di BPN dan pemerintah di tingkat kelurahan, kabupaten kota hingga pusat untuk dapat sertifikat. Lantas apa daya upaya korban melawan mafia tanah? Bagaimana upaya pemerintah untuk melindungi warganya dari mafia tanah?