Karhutla Berulang dan Semakin Luas, Ada Tanggung Jawab yang Harus Dituntaskan
Berburu Aktor Korporasi di Balik Titik Api Karhutla
Di balik titik-titik panas kebakaran hutan dan lahan, ada jejak penguasaan konsesi dan struktur kepemilikan perusahaan yang perlu ditelusuri. Publik mendesak penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku pembakaran di lapangan, tetapi mengusut dugaan kelalaian korporasi, rantai pengendalian usaha, dan tanggung jawab pemilik manfaat akhir. Tantangannya, membuktikan hubungan antara kebakaran, pengelolaan lahan, dan pihak yang secara hukum harus dimintai pertanggungjawaban.
Begal Anggaran Berkedok KSO Migas, Potensi Kerugian Rp2 Triliun
Bongkar Jejak Korporasi di Balik Kasus Korupsi Migas Bekasi
Kerja sama pengelolaan migas yang melibatkan BUMD Kota Bekasi dan Pertamina EP kini menjadi perkara dugaan korupsi. Penyidik mendalami persoalan persetujuan dan perizinan, sementara dokumen kerja sama memunculkan pertanyaan tentang pembagian hasil dan peralihan kendali operasi kepada Foster Oil & Energy.
Duit Kerugian Disita, Bagaimana Pertanggungjawaban Pucuk Pimpinan ESDM dan PT CNI?
Ekspor Nikel Bodong Bikin Negara Tekor Rp401 Miliar
Kasus dugaan korupsi tata kelola nikel PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) menyisakan pertanyaan mendasar tentang bagaimana ekspor mineral dapat berlangsung ketika persyaratan administrasinya dipersoalkan. Kejaksaan Agung menyebut perusahaan tersebut belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), tetapi telah memperoleh rekomendasi ekspor. Penyidik juga mengungkap dugaan pengaturan dokumen hasil uji kadar nikel yang digunakan untuk memenuhi persyaratan ekspor. Nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp401,65 miliar.
Digarap Jaksa, Menelusuri Sosok di Balik CCM
Bongkar Siapa Bermain di Korupsi Tambang Nunukan
Dua belas tahun aktivitas pertambangan PT Central Cipta Murdaya (CCM) di Nunukan kini berada dalam sorotan penyidik. Dokumen perizinan, aktivitas tambang, pengangkutan hingga pelayaran batu bara ditelusuri, sementara hubungan korporasi dengan keluarga Murdaya ikut menjadi bagian dari konteks dalam perkara tersebut.
Koper-Koper Uang OTT BPN dan Transaksi di Balik Pengurusan HGB
Melacak Jejak Rasuah Rp106 Miliar Orang Dekat Menteri ATR/BPN
Uang Rp106,3 miliar hasil OTT kasus dugaan korupsi ATR/BPN kini menjadi pintu masuk penelusuran baru KPK. Bukan hanya soal suap pengurusan HGB dan jual-beli jabatan, penyidik juga harus mendalami informasi apakah uang tersebut digunakan untuk kepentingan organisasi, maupun kepentingan pribadi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Transaksi Transfer Pricing: Rekayasa Harga hingga Dugaan Kolusi Pajak
Bongkar Jejak Dugaan Korupsi Transfer Pricing Rp2 Triliun
Dugaan korupsi melalui praktik transfer pricing dan under-invoicing di PT Toba Pulp Lestari (TPL) membuka persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar dugaan manipulasi transaksi. Dengan nilai kerugian negara ditaksir mencapai sekitar Rp2 triliun dan dugaan praktik berlangsung sejak 2008 hingga 2025, Kejaksaan Agung (Kejagung) kini didesak membongkar seluruh jejaring di balik perkara tersebut. TPL telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Penyidikan Kejagung dimulai melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor 13/F.2/Fd.2/03/2026 tertanggal 9 Maret 2026.
Dari Restitusi ke Transfer Pricing: Memburu Jejak Uang di Balik Korupsi Sektor Pajak
Dugaan Suap Terendus KPK, Jejak Pajak Adaro Kembali Dibongkar
Perkara dugaan korupsi restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyeret nama yang pernah menangani fungsi perpajakan di Grup Adaro. Perkembangan ini kembali menyoroti persoalan transfer pricing dan under-invoicing di sektor pertambangan yang selama ini menjadi perhatian dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara.
Jalan Panjang dan Berliku RUU Perampasan Aset: 18 Tahun Tertunda, Tiba-tiba Dikebut
Membongkar Kisruh RUU Perampasan Aset Rawan Jadi Senjata Politik
Sejak digagas pada 2008, RUU Perampasan Aset telah melewati sejumlah pemerintahan, masuk Prolegnas berkali-kali, hingga sempat menjadi simbol tarik-menarik kepentingan politik di DPR. Setelah 18 tahun tanpa pengesahan, pembahasannya kini kembali dikebut. Rencana percepatan pembahasan ini justru menjadi polemik tersendiri. Siapa yang berkepentingan dengan percepatan ini?
Polemik Di Penghujung Muktamar NU dan Bayang-bayang Intervensi
Gus Kikin Jadi Ketua Umum PBNU, Kemenangan Umat NU atau Penguasa?
Duet KH Miftachul Akhyar dan KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin kini memimpin PBNU periode 2026-2031. Di balik terpilihnya dua tokoh tersebut, terdapat jejaring kedekatan dengan sejumlah simpul kekuasaan pemerintahan Prabowo Subianto yang memunculkan pertanyaan: sekadar relasi politik, atau ada tangan kekuasaan di balik Muktamar ke-35 NU?
Perjanjian Dagang Indonesia - AS: Ketimpangan, Benturan Kepentingan, dan Ancaman Kedaulatan
Jejak Ketimpangan di Balik Perjanjian Dagang RI - AS
Kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat yang diteken pada 19 Februari 2026 menyisakan pertanyaan besar tentang posisi tawar Jakarta. Di balik narasi stabilitas ekonomi dan akses pasar, dokumen perjanjian justru memperlihatkan ketimpangan mencolok dalam distribusi kewajiban kedua negara. Selain ancaman kedaulatan ekonomi, potensi benturan kepentingan mengemuka.
Rekam Jejak Jaringan Mafia Suap Bea Cukai, Dari Pejabat Negara, Operator, hingga Mata Rantai yang Dibungkam
Melacak Jejak Auditor Negara di Pusaran Kasus Suap Bea Cukai
Perkara suap Bea Cukai oleh Blueray Cargo membuka jaringan yang lebih luas, bukan sekadar di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Fakta persidangan tidak hanya mengungkap aliran uang puluhan miliar rupiah kepada sejumlah pejabat, tetapi juga menunjukkan adanya kode pembayaran, safe house, perantara, hingga dugaan pengaturan pemeriksaan barang impor. Dugaan peran Auditor Negara dan kematian perempuan yang ditengarai sebagai saksi kunci, menjadikan kasus ini sorotan publik yang harus segara dituntaskan.
Bongkar Modus Eks Jampidsus, Korupsi Besar Diduga Jadi Komoditas
Menguak Jaringan Bisnis Hitam Berkedok “Pemberantasan Korupsi"
Ketika seorang mantan Jampidsus ditetapkan sebagai tersangka, persoalannya tidak berhenti pada dugaan tindak pidana yang melekat pada dirinya. Jejak yang mengarah ke perusahaan tambang, bisnis batu bara, aset keluarga dan kantor hukum membuka pertanyaan yang lebih sensitif: apakah terdapat irisan antara kepentingan bisnis dan kekuasaan penegakan hukum? Jawabannya akan sangat bergantung pada kemampuan, kemauan dan keberanian penyidik membuktikan satu rantai: kewenangan, keputusan, transaksi, aliran dana dan aset.
Evaluasi Total atau Popularitas Presiden Terus Merosot
Kepuasan ke Prabowo Anjlok, Paradox Program Unggulan Jadi Sorotan
Penurunan tajam tingkat kepuasan publik terhadap Presiden dinilai bukan sekadar dipicu persoalan ekonomi, tetapi juga sikap pemerintah yang dinilai semakin tertutup terhadap kritik. Presiden didesak agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah jika ingin memulihkan kepercayaan publik.
Marak Penyimpangan Tata Lelola yang Sistematis, Ambisi Koperasi Desa Merah Putih Rawan Dibegal
Dugaan Pemburu Rente di Pengadaan KDMP, Potensi Markup Rp5,54 Triliun
Program "Asta Cita" yang diusung Presiden Prabowo Subianto menjanjikan harapan besar bagi pemerataan ekonomi desa melalui pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Namun, ambisi mulia ini kini dibayangi awan gelap dugaan penyimpangan tata kelola yang sistematis.
Kredit Macet PT TMMP Rp2,8 Triliun, andil LPEI Berpotensi Kerugian Negara
Potensi Korupsi di Kredit Macet Pabrik Udang Afiliasi Kaesang Jokowi
PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP), emiten pengolahan dan ekspor udang yang sebagian sahamnya dimiliki Kaesang Pangarep melalui PT Harapan Bangsa Kita (GK Hebat), tengah menjalani proses restrukturisasi utang sekitar Rp2,8 triliun kepada sejumlah bank dan lembaga pembiayaan. Hadirnya LPEI sebagai salah satu kreditor, membuka peluang potensi kerugian negara.
Temuan Danatara Soal Dugaan Fraud PT Pos Belum Jadi Kasus Hukum
Bongkar Rekayasa Keuangan di PT Pos, Potensi Merugikan Miliaran
Dugaan rekayasa laporan keuangan di PT Pos Indonesia (Persero) yang ditemukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memicu perhatian DPR RI, kalangan akademisi, dan pegiat antikorupsi. Temuan tersebut dinilai harus ditindaklanjuti melalui audit investigatif yang transparan dan, apabila ditemukan unsur pidana, diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Membongkar Skandal Tata Kelola Bauksit: Jejak IUP, Ekspor Ilegal, hingga Dugaan Keterlibatan Pejabat
Dugaan Korupsi Bauksit Kalbar Menggurita, Kejar Dalang dan Aset
Penyidikan dugaan korupsi tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) bauksit di Kalimantan Barat memasuki fase krusial. Perkara ini dipandang bukan sekadar praktik pertambangan ilegal, melainkan potret kegagalan tata kelola sektor mineral yang diduga berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan aktor korporasi maupun penyelenggara negara.
Telisik Dugaan Korupsi Transfer Pricing dan Under Invoicing Sektor Industri Sawit, Potensi Rugikan Negara Triliunan Rupiah
Bongkar Patgulipat Jurus Kelit Pajak Raja Sawit
Penegakan hukum terhadap dugaan manipulasi transaksi ekspor minyak sawit mentah (CPO) semakin intensif. Kasus tersebut bermula dari temuan pemerintah mengenai dugaan manipulasi nilai ekspor melalui praktik under invoicing, yakni pelaporan nilai ekspor lebih rendah daripada harga sebenarnya atau harga pasar.
Bongkar Dugaan Permufakatan Jahat Pejabat BGN dan Vendor
Dari Program Gizi Ke Kasus Korupsi: Mafia Motor Listrik Rp1 Triliun
Pengadaan motor listrik untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula ditujukan memperkuat operasional lapangan justru berujung pada perkara dugaan korupsi berskala besar. Kejaksaan Agung menemukan indikasi penggelembungan harga, pengondisian pengadaan, hingga pembayaran penuh atas barang yang diduga belum sepenuhnya sesuai spesifikasi, dengan nilai proyek mencapai Rp1,03 triliun.
Jejak Pembiaran di Balik Sengkarut Tata Kelola Parkir Jakarta: Pungli dan Lemahnya Pengawasan
Bongkar Mafia Parkir Jakarta, Kejar Kebocoran PAD Puluhan Milyar
Ditengarai ada peran mafia parkir di balik dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang berlangsung bertahun-tahun. Temuan terkait operator parkir, setoran pajak, dan praktik parkir ilegal di sejumlah lokasi strategis oleh Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD Jakarta menjadi sorotan publik luas.