Gubernur BI Perempuan Pertama dan Babak Baru Hadapi Tantangan Global

Destry Damayanti mencatat sejarah baru dalam perjalanan Bank Indonesia (BI). Ekonom dan bankir senior tersebut kini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031, sekaligus menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi tertinggi di bank sentral Indonesia.

Destry mengucapkan sumpah jabatan sebagai Gubernur BI di hadapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 2 September 2026. Pengangkatan tersebut menjadi puncak perjalanan panjang Destry di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, pasar modal, hingga kebijakan moneter.

Lahir di Jakarta pada 16 Desember 1963, Destry merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Cornell University, New York, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master of Science (MSc) di bidang Regional Science.

Karier profesionalnya dimulai sebagai Senior Economic Adviser untuk Duta Besar Inggris di Indonesia pada 2000–2003. Setelah itu, Destry kembali ke lingkungan akademik sebagai peneliti sekaligus pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2005–2006.

Pengalaman di sektor pasar modal kemudian memperluas rekam jejaknya. Destry dipercaya menjadi Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas pada 2005–2011, sebelum menjabat sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri pada 2011–2015.

Di tengah karier tersebut, Destry juga dipercaya memimpin Satuan Tugas Ekonomi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2014–2015.

Kariernya kemudian berlanjut ke sektor pengawasan sistem keuangan. Pada 2015, Destry ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk periode 2015–2019.

Selama berada di LPS, ia terlibat dalam upaya memperkuat stabilitas sistem keuangan dan pengembangan kebijakan penjaminan simpanan.

Empat tahun kemudian, Destry masuk ke bank sentral. Presiden menetapkannya sebagai Deputi Gubernur Senior BI melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2019 untuk periode 2019–2024.

Masa jabatan tersebut kemudian diperpanjang. Destry kembali dipercaya menduduki posisi Deputi Gubernur Senior BI mulai Mei 2024. Kini, pengalaman panjang tersebut mengantarkannya ke posisi tertinggi di BI.

Gubernur BI Perempuan Pertama

Sebagai Gubernur BI perempuan pertama, Destry menghadapi tantangan yang tidak ringan. Perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik, fragmentasi ekonomi, hingga perubahan rantai pasok global.

Di tengah kondisi tersebut, Destry melihat perekonomian Indonesia masih memiliki daya tahan sekaligus momentum untuk membangun sumber pertumbuhan baru. Menurut Destry, tantangan tersebut harus dijawab dengan menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memperluas ruang pertumbuhan.

“Pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memperkuat pilar-pilar pertumbuhan ekonomi baru di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi dan tensi geopolitik internasional,” ungkap Destry melalui keterangan yang diterima Law-Justice.

Ia menekankan stabilitas tidak boleh dipisahkan dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi. Bagi Destry, stabilitas justru menjadi fondasi agar ruang pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin terbuka.

“Jadi dengan sinergi merah putih itu, khususnya dalam menangani masalah-masalah domestik seperti inflasi, Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait,” katanya.

Dalam menghadapi perubahan lanskap ekonomi global, BI juga akan mendorong penguatan kerjasama transaksi mata uang lokal atau local currency transaction (LCT), termasuk konektivitas sistem pembayaran lintas negara.

Destry menyebut kerja sama tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Upaya tersebut antara lain diarahkan pada perluasan integrasi pembayaran berbasis QR antarnegara di antara anggota BRICS.

“Inisiatif tersebut juga diarahkan untuk meredam dampak ketidakpastian ekonomi global dan mendorong terbentuknya kerja sama keuangan yang lebih konkret,” ujar Destry.

Janji Menjaga Independensi BI

Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, BI juga mendapat mandat untuk bersinergi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, Destry memastikan sinergi dengan pemerintah tidak akan mengurangi independensi bank sentral. Menurutnya, independensi BI tetap menjadi prinsip penting dalam menjalankan mandat bank sentral.

“Kata-kata sinergi ini tidak berarti mengurangi kredibilitas dan independensi Bank Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya,” tegas Destry.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu penekanan Destry dalam memasuki periode kepemimpinannya. Di satu sisi, BI dituntut mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, bank sentral tetap memiliki mandat utama menjaga stabilitas.

Salah satu tantangan yang akan dihadapi adalah menjaga nilai tukar rupiah. Destry menyebut BI akan berkomitmen menjaga stabilitas rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat sebagaimana tercantum dalam rancangan APBN 2027. Namun, ia mengingatkan bahwa pergerakan rupiah tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi domestik.

“Dengan ketidakpastian yang tinggi itu nilai rupiah kita sebenarnya bisa lebih rendah dari sekarang,” ujar Destry.

Menurutnya, sentimen global juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi nilai tukar. Karena itu, kebijakan moneter ke depan harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi internasional sekaligus kondisi domestik. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Destry memperkenalkan prinsip 3I plus S sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan BI.

Tiga prinsip tersebut terdiri dari impactful atau berdampak, inklusif, dan integratif. Ketiganya kemudian diperkuat dengan unsur sinergi. Destry menyebut prinsip tersebut akan menjadi pegangan BI dalam mendukung pencapaian Indonesia maju.

“Semua ini akan bisa tercapai melalui sinergi merah putih yang akan terus menjadi pegangan bagi kami untuk menuju Indonesia maju yang makin baik,” ungkapnya.

Bagi Destry, arah kebijakan BI ke depan tetap bertumpu pada upaya menjaga stabilitas. Ia menilai stabilitas ekonomi menjadi prasyarat penting untuk membuka ruang pertumbuhan.

“Stance policy atau arah kebijakan BI ke depan akan mengupayakan stabilitas,” katanya.

“Stabilitas sangat penting karena dengan memiliki ekonomi yang stabil, ruang-ruang untuk pertumbuhan ekonomi bisa semakin luas,” sambungnya.

Ia menilai sinergi juga diperlukan dalam menghadapi persoalan domestik, termasuk pengendalian inflasi. Karena itu, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Keputusan Tetap di Rapat Dewan Gubernur

Dalam menjalankan roda organisasi BI, Destry juga menjelaskan pembagian tugas di antara enam Anggota Dewan Gubernur (ADG).

Masing-masing ADG memang memiliki bidang satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, pembagian tersebut tidak berarti setiap keputusan berada di tangan masing-masing ADG. Destry menegaskan keputusan tertinggi di BI berada dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG).

“Jadi pembidangan itu sebenarnya sesuatu hal yang fluid, jadi dia bisa kita putar, tapi yang penting bahwa masing-masing ADG itu pada akhirnya keputusan tertinggi itu ada di Rapat Dewan Gubernur,” imbuhnya.

Dengan pengalaman panjang di sektor ekonomi, perbankan, pasar modal, LPS, hingga bank sentral, Destry kini memasuki babak baru sebagai Gubernur BI.

Kepemimpinannya akan berlangsung di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, sekaligus tuntutan agar kebijakan bank sentral mampu menjaga stabilitas dan mendukung terbentuknya sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Bagi Destry, dua kepentingan tersebut bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Stabilitas justru menjadi fondasi untuk menciptakan ruang pertumbuhan yang lebih luas.

"Prinsip 3I plus S, penguatan sinergi, penjagaan independensi, serta stabilitas makroekonomi menjadi sejumlah pijakan yang ia bawa dalam memimpin Bank Indonesia untuk periode 2026–2031," tutupnya.