Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Vonis PTUN Soal Ijazah Jokowi dan Ujian Besar Bagi Kredibilitas UGM
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) mengenai status dokumen yang disengketakan dalam perkara ijazah Joko Widodo menjadi babak penting dalam polemik yang telah berlangsung cukup lama. Bagi sebagian kalangan, putusan tersebut bukan sekadar kemenangan salah satu pihak dalam sengketa informasi publik, melainkan momentum untuk mengakhiri perdebatan yang selama ini menyita perhatian masyarakat.
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Menelisik Operasi Sistematis Mendelegitimasi Pemerintahan Prabowo
Tekad Presiden Prabowo untuk mendorong kemandirian nasional melalui program swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi industri, Koperasi Merah Putih, serta Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan perdebatan yang semakin tajam di ruang publik. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pihak luar. Di sisi lain, para pengkritik mempertanyakan efektivitas, tata kelola, serta dampak fiskal dari berbagai program tersebut.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat
Pertumbuhan 5,29 Persen, Berkualitas bagi Siapa?
Jika ekonomi Indonesia telah tumbuh di atas 5 persen selama lima kuartal berturut-turut, mengapa memperoleh pekerjaan formal dengan upah yang layak masih terasa sulit bagi begitu banyak orang?
Munawir Kamaluddin Anggota Dewan Pembina Ikhwanul Mubalighin
Ketika Demokrasi di Persimpangan, Hukum di Bawah Hujan
Ada kegelisahan yang semakin terasa, ketika kritik dianggap sebagai perlawanan, demonstrasi dicurigai sebagai ancaman, hukum terasa keras kepada rakyat kecil tetapi berliku ketika berhadapan dengan kekuasaan, sementara korupsi, pemborosan APBN, ketimpangan, dan tekanan ekonomi terus menghimpit rakyat.
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Perjanjian Elite; Beban Politik yang Harus Diputus Presiden Prabowo
Wacana mengenai kemungkinan perombakan kabinet kembali mengemuka di tengah berbagai evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, di tengah perdebatan mengenai siapa yang layak dipertahankan atau diganti, muncul pandangan yang menawarkan perspektif berbeda. Sebagaimana dikutip law-justice.co (Kamis, 6 Agustus 2026) dalam berita berjudul "Rombak Kabinet Tak Cukup, Prabowo Harus Batalkan Perjanjian Elite", pengamat politik Rocky Gerung berpendapat bahwa persoalan pemerintahan tidak akan selesai hanya dengan melakukan reshuffle kabinet.
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Praperadilan Febrie;Menguji Tersangka atau Uji Proses Penegakan Hukum?
Pengajuan praperadilan oleh mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi salah satu perkembangan hukum yang paling menyita perhatian publik. Hal itu bukan semata-mata karena posisi Febrie sebagai mantan pejabat tinggi penegak hukum, melainkan karena perkara ini berpotensi menjadi preseden penting dalam menguji kualitas proses penegakan hukum di Indonesia.
Ahmadie Thaha, Pemerhati Kebangsaan
Soal Fatwa Haram Nuklir
Ada peristiwa yang lebih keras dari suara pidato: ketika suara itu mendadak hilang. Tak banyak presiden yang sedang berbicara, lalu mikrofonnya mati. Tak banyak pula siaran langsung dari Istana yang tiba-tiba berhenti tepat ketika sebuah kalimat sedang menuju ujungnya
Rosadi Jamani, Mantan Wartawan
Memang Amplop 14 Ribu Dolar Singapura Dikembalikan, Tapi Isinya Kurang
Ternyata, kisah amplop di ruang Kementerian Kehutanan (Kemenhut) masih berlanjut. Amplop sudah kembalikan Menhut Raja Juli Antoni. Tapi, versi KPK memang dikembalikan, tapi isinya tidak utuh. Waduh, kok iso.
Rosadi Jamani Mantan Wartawan
8 Jam Menunggu Maut, Pasien Minta Kamar, Malah Disuruh Memotong Nadi
Maaf agak telat bahas tenaga kesehatan (nakes) paling kurang ajar di dunia. Pasien sudah mau sakratul maut, nulis pesan terakhir, lalu dibalas nakes dengan kalimat, potong aja nadinya.
Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Soal Melemahnya Trust dan Tingginya Resistensi Politik Istana
Presiden Prabowo Subianto sebagai penguasa, tentu ingin kekuasaannya tuntas. Minimal 10 tahun. Genap dua periode.
Rosadi Jamani Mantan Wartawan
Kelakuan SPPG di Ketapang: Rumah Wartawan Dikepung, Istrinya Diintimid
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang lagi bersih-bersih dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tolong sekalian menyasar di Ketapang.
Ignatius Sandyawan Sumardi, Aktivis Sosial
Soal Politik Main Raja-Rajaan
Demokrasi Indonesia terancam mundur ke era neo-feodalisme atau feodalisme baru.
Ahmadie Thaha, Pemerhati Kebangsaan
Ketika Mata Tak Berkedip di Pintu Negeri
Bandara internasional adalah panggung yang tak pernah tidur. Setiap menit, ribuan orang melintas. Ada yang pulang membawa rindu, ada yang berangkat mengejar mimpi, dan ada pula yang diam-diam menyelipkan petaka di balik koper.
Ahmadie Thaha, Pemerhati Kebangsaan
Soal Provokasi “Indonesia Menuju Bangkrut” dari De Volkskrant
Namanya De Volkskrant atau Koran Rakyat. Tapi pada Rabu, 29 Juli 2026, “koran rakyat” Belanda itu memilih sebuah judul yang membuat banyak rakyat Indonesia mengernyitkan dahi.
Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute
Tarian Air Mata Seorang Menteri terhadap Program MBG Milik Prabowo
Di dalam politik, air mata sering kali lebih cepat dipercaya daripada argumentasi. Ia membangkitkan empati, mengundang simpati, dan dalam sekejap mampu mengubah arah perdebatan.
Dr. Ariadi MSi, Akademisi dan praktisi dari Fakultas Ekonomi UMSU
Akankah Presiden Prabowo Bakal Bernasib Sama dengan Soeharto?
Sejarah politik Indonesia mencatat bahwa kejatuhan Presiden Soeharto pada Mei 1998 tidak terjadi dalam ruang hampa.
Lukas Luwarso
Pidato Menata Kata-kata dan Menata Negara
"Yang merasa Indonesia suram, silahkan kalau mau cari ke negara lain." Presiden Prabowo menghardik rakyat yang "kurang kooperatif" dalam pidato memperingati Hari Koperasi Nasional. Kemudian, ketika menghadiri Harlah PKB, Ia menghardik cangkir kopi: "Ini cangkir isinya teh, bukan kopi. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Brengsek."
Hamdi Putra, Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)
Uji Klaim Kepala BGN, Benarkah Tidak Ada Program Terhenti Karena MBG?
Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, bahwa tidak ada program pemerintah yang terhenti karena Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan klaim absolut yang bertentangan dengan dokumen, keputusan, dan pengakuan resmi pemerintah sendiri.
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Londo Ireng; Perang Narasi Melawan Indonesia Mandiri
Dalam pemberitaan law-justice.co pada Rabu, 29 Juli 2026 pukul 11.23 WIB dengan judul “Soal Londo Ireng dan Mimpi yang Tertunda 80 Tahun”, muncul kembali perbincangan mengenai perjalanan panjang Indonesia dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan upaya memperkuat posisi nasional di tengah dinamika global. Artikel tersebut menyoroti bagaimana cita-cita kemandirian yang telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa sejak masa awal kemerdekaan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun pertarungan gagasan.