Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Mewaspadai Operasi Kepiting Rebus Ala Jokowi
Dalam politik, ada satu strategi lama yang sangat licik: ketika seseorang terjebak dalam masalah besar, jangan berusaha menyelamatkan diri sendirian. Tarik orang lain agar ikut masuk ke dalam masalah yang sama. Dengan begitu, perhatian publik terpecah, tanggung jawab menjadi kabur, dan orang yang semula terpojok memiliki teman senasib. Strategi ini bisa dianalogikan sebagai operasi kepiting rebus.
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Kenapa Gibran Tidak Boleh Mundur Tapi Harus Dimakzulkan
Ada persoalan menarik yang mungkin luput dari perhatian publik dalam polemik keabsahan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mengapa opsi mengundurkan diri secara sukarela justru bisa menimbulkan persoalan baru, terutama menyangkut keuangan negara?
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Saat Prabowo Menutup Kran Kebocoran & Perlawanan Balik Oligarki
Tidak ada yang bisa menyangkal suatu fakta bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya sumberdaya alamnya. Kita memiliki kekayaan alam luar biasa. Hutan, perkebunan, tambang, minyak, gas, laut, dan berbagai komoditas strategis yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah. Namun, ironisnya, kekayaan sebesar itu belum sepenuhnya mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Kita masih berkutat dengan kemiskinan, ketimpangan, korupsi, ketergantungan teknologi, dan lemahnya daya saing industri nasional.
Anthony Budiawan—Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Ungkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan terhadap Presiden
Pada 3 November 2026 Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka penyadapan ilegal. Menurut Kabareskrim, ketiganya memerintahkan penyadapan tanpa prosedur selama 2025–2026: nomor telepon dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi, tanpa laporan polisi, dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum.
Jimmy H. Siahaan, Eksponen 77/78
Soal Skandal, Konspirasi dan Reformasi Etika
Buku ini menuduh adanya koordinasi rahasia, kurangnya pengawasan formal, dan akses ke miliaran dolar melalui rekening dan dana rahasia yang didukung negara-negara Teluk untuk memengaruhi kebijakan AS dan operasi regional di Timur Tengah.
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Penyerbuan Ponpes Putri Sukoharjo; Ada Proses Pembusukan Pada Kapolri
Ada yang tidak beres dalam penyerbuan aparat Polri ke Pondok Pesantren Putri Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah. Cara aparat memperlakukan para santriwati, yang mayoritas masih anak-anak, menimbulkan pertanyaan serius tentang profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan standar operasional prosedur (SOP) kepolisian.
Edy Mulyadi, Wartawan Senior
Wapres Pengganti: Maksudnya Alihkan Isu, Apa Daya Jadi Musuh Bersama
Ada yang aneh di panggung politik kita belakangan ini. Bukan aneh yang lucu, melainkan aneh yang terasa dirancang dengan cukup rapi.
M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Sufmi Dasco dan Teddy Hilang Segera Periksa Jokowi
Kudeta merayap sejak 2025 untuk kepentingan Jokowi yang dipimpin Jenderal Listyo Sigit yelah gagal akibat terbongkarnya operasi sadap ilegal. Jaringan Listyo dikejar. Mereka yang terlibat ketar ketir khawatir menjadi sasaran pembersihan.
Abdul Khalid Boyan Peneliti LPPM Universitas Arya Wangsa (UAW)
Ketika Bobolnya Lapis Pengaman Presiden
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pengamanan akan kerahasiaan komunikasi Presiden diatur secara super ketat melalui pengamanan yang berlapis.
Radhar Tribaskoro, Anggota Komite Eksekutif KAMI
Penyadapan Presiden Prabowo dan Dua Kesimpulan Diskusi KAMI
Membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan merupakan salah satu tujuan makar yang disebut dalam Pasal 191 KUHP. Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Pius Lustrilanang, Aktivis Reformasi 1998
Penyadapan Presiden Prabowo: Pertarungan Dua Matahari?
Seorang presiden tidak cukup memenangkan pemilihan dan menerima sumpah jabatan. Ia harus memastikan bahwa perangkat negara benar-benar menjalankan kewenangannya. Selama aparat masih menerima arah dari pusat pengaruh lain, perpindahan kekuasaan belum selesai.
Sutrisno Pangaribuan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)
Segera Tangkap Sutradara dan Aktor Intelektual Dugaan Makar
Ada sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ditangkap diduga berkaitan bocornya rahasia negara dan penyalahgunaan informasi intelijen (ilegal) yang dapat mengancam keselamatan presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan.
Hamdi Putra, Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)
Ketika Kursi Wakil Presiden Gibran Makin Terancam
Gibran Rakabuming Raka dahulu diusahakan menjadi pendamping Prabowo Subianto hingga melalui permintaan berulang kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.
Ir Sugiyono Associate Peneliti Institute for Development of Economics and Finance
Soal Ketidakpuasan terhadap Kinerja Pemerintah
Sekalipun terjadi ketidakpuasan atas kinerja pemerintah, namun ketidakpuasan-ketidakpuasan tersebut sama sekali bukan menjadi syarat formal untuk dijadikan alasan yang dapat memaksa Presiden dan Wakil Presiden mengundurkan diri berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945.
Hamdi Putra, Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)
Soal “Mahasewa Bayaran”, Polda Metro Jaya Tak Cukup Minta Maaf
Polda Metro Jaya didesak bertanggung jawab atas polemik “mahasewa bayaran” dalam Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Selamat Ginting, Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)
Soal Prabowo-Gibran-Jokowi dan Potensi Retaknya Dukungan Partai
Kasus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak politik yang semakin rumit setelah Mahkamah Konstitusi (MK), dalam putusan 6 Oktober 2026
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Menanti Keberanian Jokowi Hadir Dipersidangan
Ada satu persoalan mendasar dalam negara hukum yang tidak boleh dianggap sepele: apakah seseorang yang pernah menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan memiliki tanggung jawab yang sama dengan warga negara lainnya ketika berhadapan dengan proses hukum?
Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H. Ketua Umum DPP Partai Masyumi
Mengembalikan Kekuasaan Kepada Konstitusi dan Etika Kehidupan Bangsa
Negara hukum justru diuji ketika hukum harus diterapkan terhadap mereka yang sedang berada di pusat kekuasaan. Pada titik itulah prinsip persamaan di hadapan hukum menemukan maknanya yang sesungguhnya.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat
Pembalut Bukan Barang Mewah, Mengapa PPN Tidak Dinolkan?
Mengapa negara masih memungut pajak atas sesuatu yang tidak pernah dipilih perempuan untuk mereka alami?
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Menyingkap Operasi Elit Global Dibalik Tekanan Ekonomi Pada Indonesia
Mari kita mulai dengan sebuah kecurigaan yang mungkin dianggap berlebihan oleh sebagian kalangan: apakah tekanan ekonomi yang dihadapi Indonesia belakangan ini sepenuhnya merupakan konsekuensi mekanisme pasar, atau ada permainan kepentingan yang lebih besar di baliknya?