Analisis Hukum Cara Melawan Bancakan Anggaran Bisnis Alutsista TNI

Sudah menjadi rahasia umum, kalau peralatan Alutsista dan senjata  TNI kita  itu banyak yang  uzur sehingga tidak layak pakai. Senjata senjata TNI yang dahulu dibeli sudah waktunya untuk diganti. Kalau tidak diganti maka taruhannya adalah kedaulatan NKRI yang selalu mendapatkan ancaman dari luar negeri. Langkah ini sekaligus juga untuk mengantisipasi supaya Indonesia tidak selalu dilecehkan oleh negara tetangga sendiri seperti Malaysia, Australia, Singapura  atau negara kecil semacam Papua Nugini.

Membedah Perpu 23/1959 Alat Perang Lawan Corona, Negara Diuntungkan

Babak baru perlawanan terhadap virus corona akhirnya dimulai dengan munculnya pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dari Istana Negara, yang telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagai solusinya.

Bivitri Susanti

Ini Catatan Hukum Tentang Lockdown

“lock down” itu tidak bisa hanya berupa instruksi supaya orang diam di rumah saja. Karena banyak orang yang harus keluar untuk kerja untuk bisa makan, bayar cicilan, juga untuk ongkos ke dokter bila kena gejala COVID, bahkan sekadar untuk beli pulsa untuk telepon Dinkes kalau harus dijemput karena gejala yang parah.

H. Desmond J. Mahesa, SH.MH, Wakil Ketua Komisi III DPR RI :

Aspek Hukum Tunda Pilkada Serentak 2020 Disaat Merebak Virus Corona

Pandemi virus covid-19 atau lebih dikenal dengan sebutan virus corona begitu cepat dan masif hingga mampu menelan puluhan ribu korban jiwa yang tersebar di berbagai negara, termasuk diantaranya  Indonesia. Sejauh ini kita belum bisa memastikan sampai kapan  virus korona akan mengakhiri petualangannya di negara kita

Analisis Hukum Menjerat Lippo Sebagai Pelaku Pidana Korporasi

Adanya penetapan Billy Sindoro, mantan Direktur Operasional Lippo Group, sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap Meikarta diharapkan akan menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengusut lebih jauh keterlibatan tindak pidana korporasi yaitu perizinan proyek Meikarta. Tapi lama ditunggu tunggu sampai sekarang janji KPK untuk menetapkan perusahaan Lippo sebagai tersangka tidak kunjung tiba.

Kenaikan Iuran BPJS Dibatalkan MA, Upaya Hukum Apa yang Bisa Melawan?

Mahkamah Agung (MA) telah mengetok palu yang berdampak pada pembatalan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Lembaga peradilan tertinggi tersebut mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diajukan Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir.

Analisis Hukum Kasus Hanson, Himpun Dana Masyarakat Berkedok Koperasi

PT Hanson International Tbk didirikan tahun 1971. Perusahaan ini semula merupakan perusahaan manufaktur tekstil yang beralih fungsi menjadi perusahaan landbank properti yang unggul di tahun 2013 setelah mendapatkan lebih dari 4.900 hektar lahan.

Berburu Nurhadi, Ternyata KPK Tak Berani Menangkapnya?

Saat ini ada dua buronan korupsi yang sedang dicari-cari keberadaannya oleh aparat yang berwenang menanganinya. Mereka adalah Harun Masiku dan Nurhadi Abdurrahman mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA).

Siapa Menyembunyikan Masiku?

Sebuah video sindiran beredar di jagad dunia maya. Video itu berisi lantunan surat yasin dengan latar belakang  gambar buronan Harun Masiku yang belum juga terendus dimana lokasinya. Video itu muncul sebagai bentuk sindiran kepada pihak terkait yang sampai lebih 40 hari belum bisa menemukan buruannya. 

Kutaramanawa

Lebih Jauh Tentang Kutaramanawa (KUHP Era Majapahit)

Kitab Hukum Kutaramanawa disusun berdasarkan kitab Hindu yang lebih tua yaitu kitab Kutarasastra dan Manawasastra. Dengan demikian dari kitab hukum tersebut, merupakan salah satu contoh wujud akulturasi dengan kebudayaan India.