Analisis Hukum Menjerat Lippo Sebagai Pelaku Pidana Korporasi

Kamis, 26/03/2020 07:37 WIB
Proyek Meikarta Milik Lippo Grup (Ist)

Proyek Meikarta Milik Lippo Grup (Ist)

Jakarta, law-justice.co - Adanya penetapan Billy Sindoro, mantan Direktur Operasional Lippo Group, sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap Meikarta diharapkan akan menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengusut lebih jauh keterlibatan tindak pidana korporasi yaitu perizinan proyek Meikarta. Tapi lama ditunggu tunggu sampai sekarang janji KPK untuk menetapkan perusahaan Lippo sebagai tersangka tidak kunjung tiba.

Wajar kalau kemudian lembaga seperti Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke pengadilan karena ingkar janjinya. Pasalnya menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, KPK pernah mengungkapkan sendiri kepada media bahwa akan mengusut korporasi terkait kasus Meikarta.

“Kami akan gugat KPK yang belum juga menetapkan tersangka korporasi dalam kasus Meikarta. Mereka pernah ngomong sendiri. Kami tagihlah. Jangankan yang ngomong, yang tidak diomongkan namun kasusnya mandek juga kami gugat,” ujar Boyamin, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Seperti apa ruang lingkup kasus pidana korporasi proyek Meikarta ? Bagaimana duduk perkara dan analisis hukum kasus Meikarta dikaitkan dengan tindak pidana korporasi ?. Mengapa KPK masih belum juga menetapkan Lippo sebagai tersangka ?

Memahami Kasus Suap Proyek Meikarta

Kasus suap Meikarta berkaitan dengan pengurusan aspek perijinan sebagaimana dinyatakan oleh Laode M Syarief mantan Wakil Ketua KPK. Menurutnya suap Meikarta terkait dengan pengurusan perizinan proyek seluas 774 hektare di Kabupaten Bekasi yang Bupatinya sudah menjadi tersangka.Perizinan yang diurus diduga meliputi, rekomendasi penanggulan kebakaran, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), penanggulangan kebakaran, banjir, tempat sampah, dan lahan pemakaman yang ada disana.

Kasus ini mencuat diawali dengan adanya OTT yang dilakukan oleh kPK di  di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi dengan mengamankan barang bukti Rp 1 miliar (dalam Dolar Singapura dan Rupiah). 10 orang (PNS dan pihak swasta) diamankan kemudian dibawa ke gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.Dari jumlah 10 orang tersebut, 1 tertangkap di Surabaya yang didentifikasi sebagai pihak swasta.

Bupati Bekasi Neneng Hasanah awalnya tidak mengaku terlibat dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta. Dia sempat menyatakan tidak ikut campur proses perizinan Meikarta ketika ditemui di Kantornya. Namun, perkataan Neneng berubah 180 derajat ketika KPK mengamankannya pada 20:00 WIB Senin, (15/10/2019) yang lalu. Penerima suap Lippo Group ini langsung diperiksa dan ditahan KPK.

Dalam siaran pers, KPK menyebutkan total barang bukti senilai Rp 1,5 miliar dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Bekasi dan Surabaya. Uang yang disita terdiri dari pecahan dolar Singapura senilai Rp 1 miliar dan pecahan rupiah sebanyak Rp 500 juta.

KPK telah menetapkan sembilan tersangka kasus suap perizinan Meikarta. Dua tersangka di antaranya adalah Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Group. Billy ditangkap di kediamannya di Tangerang.

Selain keduanya, berikut daftar tujuh tersangka lainnya:

  1. Jamaludin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi
  2. Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi
  3. Dewi Trisnawati,, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bekasi
  4. Neneng Rahmi, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi
  5. Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, konsultan Lippo Group
  6. Henry Jasmen, pegawai Lippo Group

Billy Sindoro bersama Taryudi dan Fitra disangka sebagai pemberi suap. Sementara enam tersangka lainnya sebagai penerima suap. Billy Sindoro dinilai memegang peranan penting dalam kasus dugaan suap Meikarta. Ditambah lagi, dia diduga melibatkan dua Konsultan Lippo Group bernama Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group bernama Henry Jasmen.

Pada tahun 2008, Billy pernah menjadi tersangka kasus suap Rp 500 juta terkait dugaan pelanggaran Hak Siar Liga Utama Inggris untuk PT. Direct Vision. Akibatnya, Billy diganjar kurungan penjara selama tiga tahun dan denda Rp 200 juta. Rupanya, Billy tidak kapok tinggal di sel penjara. Dia kembali lakukan penyuapan untuk perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

KPK menduga uang pelicin yang dikeluarkan Lippo Group mencapai Rp 13 miliar. Suap tersebut diberikan melalui sejumlah dinas mulai dari Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PTT. Dari jumlah tersebut, realisasi uang haram itu baru sekitar Rp 7 miliar yang diberikan melalui beberapa kepala dinas. Sementara itu, KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang senilai  Rp 1,5 miliar dengan rincian 90 ribu dolar Singapura atau senilai Rp 900 juta, Rp 513 juta dan mobil Toyota Innova. 

Duduk Perkara dan Analisis Hukumnya

Banyak pihak yang berharap kasus suap Meikarta tidak berhenti pada tanggungjawab indivisual saja tapi bisa ditingkatkan ke tindakpidana korporasi sehingga bisa menyeret tanggungjawab manajemen elitenya.

Harapan tersebut juga disampaikan oleh Pukat FH Hukum Universitas Gajahmada."Pendekatan pidana korporasi penting, karena suap kepada Bupati Bekasi berkaitan dengan usaha korporasi yaitu perizinan proyek Meikarta," kata Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat FH UGM) Dr Oce Madril kepada wartawan, Jumat (26/10/2018) sebagaimana diberitakan media.

Berbicara mengenai korporasi terkait dengan kasus suap Meikarta maka korporasi yang dimaksud adalah group perusahaan Lippo melalui anak perusahaan PT. Mahkota Sentosa Utama (MSU), dimana kepada korporasi ini bisa dimintakan  pertanggungjawabannya (corporate crime).

Mengenai korporasi sebagai subjek hukum tentu tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum perdata, karena pada awalnya hukum perdata yang banyak berhubungan dengan masalah korporasi sebagai subjek hukum.

Dalam hukum perdata, perkataan orang berarti pembawa hak atau subjek hukum (subjectum juris). Akan tetapi, orang atau manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum (natuurlijke persoon), karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia, mempunyai kekayaan sendiri dan dengan perantaraan pengurusnya dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Subjek hukum dimaksud, yaitu badan hukum/ korporasi (rechtspersoon). (Subekti, 1984).

Menurut UU Tipikor  korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang teroganisasi, baik itu merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya, juga telah jelas secara tersirat dikemukakan di dalam Pasal 20 UU Tipikor bahwa jika korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, tuntutan atau penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Dalam perkembangannya, korporasi memang telah dikenal sebagai subjek hukum dalam ruang lingkup hukum pidana, yang memang telah diaplikasikan dalam hukum positif pada beberapa undang-undang yang ada. Begitupun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang mana telah secara jelas di dalam Pasal 1 butir (3) menyatakan bahwa yang dimaksud setiap orang, ialah tidak hanya orang – perseorangan (individu), namun juga badan hukum (korporasi). Artinya, jelas bahwa korporasi, atau dalam hal ini group perusahaan Lippo, juga termasuk sebagai subjek hukum dalam domain hukum pidana.

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU Tipikor”) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan Hidup”).

Untuk mengisi kekosongan hukum yang ada mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Korporasi, maka sambil menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia (RUU KUHAP), Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (“Perma 13/2016”) sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Korporasi.

Dalam perjalanan-nya, salah satu problematika yang sering dijadikan alasan oleh aparatur penegak hukum dalam menjadikan korporasi sebagai tersangka tindak pidana (korupsi) ialah dikarenakan belum adanya hukum acara tersendiri yang mengatur, sebab jikalau disandingkan pada KUHAP sejatinya belum mengatur secara khusus penyidikan dan penuntutan atas korporasi yang tersangkut kasus korupsi.

Namun, saat ini dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, dapat menjawab kekosongan hukum acara pidana korporasi sebagaimana dimaksud. Sebab, PERMA ini telah hadir dengan memberikan standarisasi pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dimana dalam PERMA ini telah menetapkan syarat (prasyarat) sebuah korporasi dapat dijerat dengan tindak pidana, yakni korporasi yang mendapatkan keuntungan dari sebuah tindak pidana, membiarkan terjadinya tindak pidana, dan/atau tidak mencegah terjadinya tindak pidana.

PERMA sebagaimana dimaksud juga mengatur tata cara memanggil dan memeriksa korporasi sebagai saksi kasus pidana dan siapa (saja) yang mewakilinya. Aturan ini juga mengatur cara menagih denda jika korporasi dinyatakan terbukti bersalah, dan juga mengatur prosedur untuk mencegah pihak korporasi menghindar dari proses hukum, sehingga aturan ini memungkinkan bagi penegak hukum untuk menyita korporasi sejak awal penyidikan dan melelang aset sebelum putusan hakim dijatuhkan.

Tindak pidana korporasi berdasarkan Pasal 3 PERMA No. 13/2016 adalah : ”tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.”

Salah satu pokok bahasan dalam Perma No. 13/2016 adalah subjek pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi.Dalam Pasal 23 Ayat 1 dan Ayat 3 Perma No. 13/2016 berbunyi:

(1).Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan Pengurus;

(3).Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan jika subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah:

  1. Korporasi atau Pengurus; atau
  2. Korporasi dan Pengurus
  3. Pihak lain yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi.

Dengan demikian dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya korporasi, tetapi dapat juga Pengurus atau pihak lain, seperti: pemegang saham yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi. Karena pada dasarnya, korporasi merupakan suatu subyek hukum yang secara fisik tidak ada dan memerlukan bantuan manusia nyata untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan korporasi.

Dan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah membagi organ perseroan yang dapat bertindak untuk dan atas nama korporasi, yaitu terdiri dari direksi dan komisaris. Sementara itu,  dalam Pasal 1 Angka 10 Perma No. 13/2016 menerangkan bahwa:

“Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.”

Dengan demikian, pengurus merupakan direksi maupun komisaris yang telah tercantum dalam anggaran dasar sebuah korporasi. Untuk melihat direksi maupun komisaris tersebut  dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korporasi, maka perlu melihat sejauh mana keterlibatan direksi atau komisaris dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dimana hal ini tercermin dalam adanya niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) yang dilakukan oleh direksi atau komisaris tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas,  maka sekurang-kurangnya kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Tindak pidana korporasi dilakukan oleh pengurus dan atau pegawai yang melaksanakan pekerjaannya atas nama korporasi;
  2. Pertanggung jawaban dibebankan kepada korporasi dan pengurus korporasi secara langsung atau pun tidak langsung;
  3. Motif tindak kejahatan korporasi untuk mencapai kebutuhan, keuntungan dan tujuan korporasi;
  4. Tindak kejahatan korporasi terkait ke dalam bidang hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi; dan
  5. Beban pembuktian dan sangsi memiliki karakteristik khusus.

Perlu diketahui, bahwa secara yuridis tindak pidana atas kejahatan korporasi harus meninjau pada beban pembuktian yang ditujukan kepada para pelaku, Oleh karena itu, identifikasi penerapan sanksi kepada para pelaku harus dapat dibuktikan, bahwa tindakan seorang directing mind adalah:

  1. Berdasarkan tugas atau instruksi yang ditugaskan padanya;
  2. Bukan merupakan penipuan (fraud) yang dilakukan terhadap perusahaan; dan
  3. Dimaksudkan untuk dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan.

Dalam sistem pembuktiannya, PERMA ini tetap merujuk pada sistem pembuktian yang ada dalam KUHAP dan bentuk hukum acara khusus yang diatur dalam undang-undang lainnya. Dalam PERMA ini juga memberikan pedoman kepada hakim dalam memutus dan menjatuhkan hukuman kepada korporasi atau pengurus atau keduanya secara langsung yaitu kepada pengurus dan koperasinya.

Di sisi lain, tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana terhadap korporasi hapus bila terjadi daluwarsa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam KUHP. Sebagaimana yang tertuang dalam  Pasal 22 PERMA No. 13/2016  :“Kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana terhadap Korporasi hapus karena daluwarsa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Sehingga berdasarkan ketentuan kewenangan menuntut di atas tetap berlaku sampai dengan kasus telah memasuki masa daluwarsa suatu kasus.

Dalam PERMA No. 13/2016 juga mengatur mengenai mekanisme restitusi atau ganti kerugian diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 20 yang isinya jelas bahwa “Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata.”

Sebagai informasi bahwa masih ada undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi tetapi minim diproses dan diputus ke pengadilan. Karena fakta kasus yang ada membuktikan seluruh tindakan perusahaan dilakukan oleh pengurus namun korporasi sebagai badan hukum yang juga tidak terlepas dari perannya, sehingga hal ini menjadi penting segala bentuk kerugian dan pertanggungjawaban pidana agar layak dijalankan seutuhnya dengan hadirnya PERMA No. 13/2016.

Kasus Suap Meikarta

Dalam kasus suap menyuap terhadap perizinan proyek pembangunan meikarta, secara kasat mata tentu dapat dilihat mata rantai antara proses suap-menyuap yang dilakukan oleh pihak (swasta) perusahaan yang dapat diidentifikasi sebagai kebijakan (policy) perusahaan guna memperoleh perizinan atas proyek yang akan dilaksanakan.

Dapat dilihat secara kontekstual bahwa Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Group dan rekan-rekannya diduga memberikan suap sebesar Rp. 7 miliar dari total commitment fee sebesar Rp. 13 miliar untuk pengurusan perizinan, yang antara lain rekomendasi penanggulangan kebakaran, AMDAL, banjir, limbah, dan lain sebagainya.

Dalam kronologis dan konstruksi pemberian suap yang dilakukan oleh pihak perusahaan Lippo Group (Billy dkk), jikalau dilihat dari azas identifikasi atau directing mind theory, maka perbuatan/perilaku koruptif tersebut dapat dilihat sebagai perbuatan korporasi sehingga dapat dibebankan kepada perusahaan/korporasi.

Karena suatu korporasi pada hakikatnya merupakan sebuah abstraksi, yang tidak memiliki akal pikiran sendiri, kehendaknya harus dicari atau ditemukan dalam diri seorang yang untuk tujuan tertentu dapat dilihat sebagai agen/perantara, yang benar-benar merupakan kehendak untuk mengarahkan (directing mind and will) atas nama korporasi.

Pada point ini tentu, terkait dengan kronologis perilaku koruptif yang dilakukan oleh Billy dkk, dapatlah dipandang sebagai bentuk perbuatan yang tidak akan berdiri sendiri, dalam arti pasti akan ada peran besar pengurus korporasi lainnya, yang memegang kendali (directing mind) atas nama korporasi.

Tentu, dalam sengkarut korupsi perizinan proyek meikarta tidak menutup kemungkinan keterlibatan pihak elite korporasi yang ada pada level jajaran direksi/komisaris atau bahkan sekelas CEO (chief executive officer) pada induk group korporasi tersebut.

Dapat disadari bahwa dalam menentukan dan/atau mengambil keputusan besar dalam kebijakan korporasi, atau dalam hal ini memberikan ‘suap’ dalam hal perizinan proyek meikarta sebagaimana dimaksud, tidak mungkin hanya melibatkan para pengurus perusahaan pada tataran tekhnis, sudah barang tentu pengurus perusahaan dalam skala elite baik itu jajaran direksi, komisaris ataupun pemegang saham juga ikut andil atau paling tidak mengetahui keputusan tersebut. Maka, sudah cukup tepat proses pengembangan perkara yang dilakukan KPK, dengan melakukan penggeledahan di kediaman CEO Lippo Group, James Riady pada beberapa waktu yang lalu.

Dalam kasus korupsi perizinan proyek meikarta, pihak elite korporasi sebagaimana dimaksud tentu tidak hanya terbatas pada PT. Mahkota Sentosa Utama (MSU) semata, yang berposisi sebagai korporasi pengelola (pilot project) dan penggarap proyek meikarta, sebab secara liniear PT. Mahkota Sentosa Utama (MSU) merupakan anak usaha dari Lippo Group, yang secara kauistis tidak dapat dilepaskan/dipisahkan dari induk korporasi Lippo Group, utamanya dalam konteks pertanggung-jawaban pidana atas perkara korupsi yang menjeratnya.

Senyatanya secara konstruktif telah dapat dilihat bentuk pertanggung-jawaban korporasi atas perilaku koruptif pengurusnya, yang bertindak atas nama korporasi, atau dalam hal ini dilakukan oleh pengurus korporasi Lippo Group dalam transasksi suap – menyuap yang dilakukan.

Sudah barang tentu perbuatan pengurus korporasi Lippo Group dalam transaksi suap yang dilakukan dalam pengurusan izin proyek meikarta, sudah dapat diidentifikasi dan dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi, begitupun dengan kesalahan pada korporasi atas praktik suap (korupsi) yang dilakukan. Dengan kata lain unsur mens rea dari pertanggungjawaban pidana korporasi terpenuhi dengan dipenuhinya unsur mens rea pengurus korporasi atau perusahaan tersebut. Begitu pula dengan actus reus yang diwujudkan oleh pengurus korporasi yang berarti merupakan actus reus perusahaan. (Bismar Nasution, 2006).

Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa petinggi korporasi yang telah menjadi tersangka di KPK, jelas berada dalam hubungan kerja sehingga seharusnya KPK menjerat korporasinya sebagai tersangka. Secara nalar sehat, dugaan suap dilakukan untuk kepentingan korporasi, bukan kepentingan pribadi para tersangka. Selain itu korporasi juga memperoleh keuntungan dari dugaan tindakan suap tersebut, yaitu terbitnya izin. Ada keterkaitan yang erat antara dugaan suap dengan perizinan proyek.

Rasanya tidak mungkin  petinggi korporasi sampai tidak memerintahkan pemberian suap yang terjadi pada kasus suap Meikarta. Karena mana mungkin ada pemberian suap yang jumlahnya sangat besar tidak diketahui oleh top manajemen korporasinya.  Sehingga korporasi tersebut dalam perkara ini Lippo Group bisa dinyatakan bersalah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Menurut Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, sebenarnya cukup mudah bagi KPK membuktikan kejahatan korporasi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta. Yang diuntungkan dalam kasus ini adalah korporasi, yakni Lippo Cikarang, bukan individu. “Apalagi sejumlah pelaku juga melakukan pengulangan perbuatan dengan menguntungkan korporasi yang sama,” ujarnya di Jakarta, Rabu (31/7).

Sebenarnya sinyalemen bahwa suap yang dilakukan itu untuk kepentingan korporasi sudah diprediksi sendiri oleh KPK sendiri sehingga lembaga anti rasuah ini pernah berusaha  menyelidikinya."Kami sudah mengidentifikasi dugaan suap ini dilakukan untuk keuntungan korporasi yang mendapatkan keuntungan izin di sana," ungkap Juru Bucara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/7/2019) sebagaimana dikutip cnn. Indonesia.com. Tapi hasil dan tindaklanjut penyelidikan KPK itu sampai sekarang rupanya tidak jelas kemana arahnya.

Suap Meikarta: Korupsi Politik

Harus diakui sejauh ini banyak pihak yang mendorong supaya proses pengembangan perkara proyek perizinan meikarta tidak boleh terhenti hanya pada Billy dkk, dan para pejabat pemerintah Kab. Bekasi. Dalam konteks corporate crime, selain harus menjerat korporasi dalam kasus korupsi sebagaimana dimaksud, KPK juga harus mengungkap peranan pihak berpengaruh di dalam korporasi (perusahaan) tersebut atas suap – menyuap yang dilakukan, dan dalam kontek korupsi oleh pihak pemerintah.

KPK juga harus dapat membuka tabir gelap sengkarut korupsi mega proyek meikarta yang diduga kuat melibatkan para pejabat elite penguasa (pemerintah). Namun hingga sekarang upaya untuk menyingkap tabir gelap itu rupanya belum bisa dilakukan juga. Fenomena ini agaknya bisa dilihat dari eksistensi atau keberadaan daripada keberadaan  group korporasi Lippo Group itu sendiri.

Kalau kita cermati track recordnya selama ini, group korporasi Lippo Group yang dalam menjalankan ekspansi bisnisnya sangat kental aroma kongkalingkonya. Dengan bermodal kekuataan netrworking /afiliasi yang kuat dengan jajaran elite penguasa/pemerintah (eksekutif) dan menguasai hampir semua lapisan pada semua sektor penyelenggara kekuasaan negara (legislatif, yudikatif, dsb), seringkali group korporasi Lippo Group tidak mengindahkan bahkan mengabaikan tata aturan prosedural yang harus dijalankan.

Masih segar dalam ingatan kita support yang membabibuta dari pihak elite pemerintah ‘katakanlah’, yang mana pada awalnya telah ikut (hadir) meresmikan proses tooping off proyek properti tersebut, bahkan mendalilkan serta meng’garansi’ perihal perizinan proyek pembangunan mercusuar tersebut yang sudah selesai, tanpa masalah (clear and clean). Sungguh sebuah ironi diluar logika. Tak tanggung tanggung  yang hadir waktu itu Luhut Panjaitan Menko Maritim atau Menko segala urusan sehingga sampai dipertanyakan orang kapasitasnya hadir di proyek Meikarta padahal ia adalah Menko Kemaritiman.

Dengan melihat latar belakang seperti itu maka kasus suap proses perizinan pembangunan proyek Meikarta ini sebenarnya masuk kategori sebagai korupsi politik atau state capature corruption,  di mana sistem pembuatan kebijakan publik dan regulasi telah dikendalikan oleh para pebisnis. Mereka menguasai itu melalui penguasaan terhadap para politisi, kepala daerah, dan jajaran birokrasinya melalui praktik suap.

Situasi seperti ini mengubah orientasi pemerintah yang harusnya melalui sistem perizinan dan regulasi itu melindungi kepentingan publik, malah menjadi kaki-tangan para pebisnis korup yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkam keuntungan. Mengapa para politisi, kepala daerah dam birokrat bisa seperti itu? Motifnya tentu untuk menumpuk harta, baik itu nantinya untuk kepentingan ekonominya maupun untuk membiayai ambisi politik kekuasaannya.

Dengan sendirinya kuatnya jaringan Lippo Group di lingkungan kekuasaan ini telah menyebabkan “kedernya” KPK untuk menetapkannya sebagai tersangka korporasi tapi cukup di sasar aspek individualnya saja. Lebih lebih dengan kondisi KPK sekarang yang sudah mati tak berdaya setelah adanya revisi UU KPK. Maka lengkaplah sudah nasib suap Meikarta yang hanya berhenti sampai pertanggungjawaban idividual saja tidak sampai berani menyentuh korporasinya. Akhirnya masuk akal kalau kemudian sampai sekarang KPK tidak kunjung menetapkan elite Lippo Group  sebagai tersangkanya.

 

(Ali Mustofa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar