Analisis Hukum Kasus Raibnya Tanah Negara di Holding Perkebunan PTPN
Holding perkebunan negara (PTPN) memiliki aset jutaan hektar dengan nilai lebih dari puluhan triliun yang menyebar dari Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Sulawesi. Namun, hingga kini pengawasan pengelolaan aset dan anggaran di holding itu tidak pernah beres. BPK berkali-berkali memberikan peringatan soal efisiensi anggaran dan pengelolaan aset tersebut.
Analisis Hukum Uang Negara Raib di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau yang lebih dikenal dengan nama Indonesia Eximbank. Sebuah lembaga yang didirikan pemerintah melalui Undang-Undang No 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah lembaga keuangan sui generis berstatus badan hukum yang seluruh modalnya dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Analisis Hukum Bisnis Kereta Listrik Bekas Jepang yang Bermasalah
Sudah sejak lama Indonesia mendatangkan kereta listrik bekas asal Jepang untuk melayani kebutuhan kereta api khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sejak tahun 2000, PT KAI melalui anak perusahaannya Kereta Commuter Indonesia (KCI) rutin mendatangkan kereta listrik bekas dari negeri Sakura.
Analisis Hukum Amburadulnya Tata Kelola Sawit di Indonesia
Sawit merupakan salah satu komoditas yang diandalkan oleh pemerintah Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional. Data dari Sawit Watch mencatat, luas perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia saat ini mencapai 22,2 juta hektare.
Analisa Hukum Kasus Investasi Teluk Naga yang Rugikan Rakyat
Pembangunan kawasan bisnis terpadu di bagian Utara Kabupaten Tangerang sudah menjadi mega proyek sejak masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Proyek yang diberi nama Tangerang International City ini sudah bergulir sejak 2007.
Analisis Hukum Penyalahgunaan Uang Negara di Proyek BAKTI Kominfo
Pandemi covid 19 telah menyadarkan kita bahwa jaringan internet dan telekomunikasi memiliki peran penting untuk menunjang produktivitas masyarakat di tengah wabah corona. Sadar akan pentingnya jaringan internet dan telekomunikasi ini, akhirnya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk mencanangkan berbagai program untuk pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia.
Analisa Hukum Pertanggungjawaban Jebloknya Investasi Telkom di Tiphone
Untuk memperkuat ekosistem bisnis mobile, PT Telkom Tbk melalui anak perusahaannya PT. Pramindo Ikat Nusantara (PT. PINS), telah melakukan investasi pada PT. Tiphone Mobile Indonesia (TELE). Investasi itu dilakukan diantaranya guna mendukung penetrasi smartphone untuk mempercepat pertumbuhan bisnis digital. Selain itu mendukung penguatan jalur distribusi voucher pulsa pada bisnis Telkomsel.
Analisa Hukum Sita Aset TPPU Koruptor Jiwasraya Divonis Seumur Hidup
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi KPK telah menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup bagi para pelaku mega skandal korupsi Asuransi Jiwasraya. Sekarang yang menjadi sorotan bagaimana kelanjutan dana nasabah asuransi Jiwasraya dan dana pihak ketiga lainnya yang hilang dan dibekukan pasca perusahaan asuransi ini ditutup.
Analisis Hukum Kasus Menguapnya Biaya Perkara di Mahkamah Agung
Biaya perkara merupakan bagian dari informasi penting yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan lembaga negara atau lembaga pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas lembaga atas biaya yang dipungut dan atau diterima dari pihak ketiga.
Analisis Hukum Bisnis Kemenhan Keruk Dana APBN Libatkan Anggota DPR
Di tengah pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin proyek food estate seluas 178 hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah. Dalam proyek ini, Prabowo akan bersinergi dengan Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, dan Kementerian BUMN.