Rugikan Negara Rp2,1 Triliun, Melacak Siapa Lagi Pelakunya Selain Eks Dirut Karen?
Menelisik Nyali KPK Periksa Presiden di Kasus KKN LNG Pertamina
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berani memeriksa dua Presiden Republik Indonesia dalam kasus dugaan Korupsi LNG Pertamina. Kasus tersebut terjadi di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Kasus ini harus diungkap tuntas untuk membongkar kongkalikong di industri migas, terutama dalam hal impor LNG di Pertamina. Pertanyaannya, apakah KPK berani memeriksa Presiden?
Ratusan Triliun Demi Mimpi Pindah Ibukota, Audit BPK Temukan Potensi Kerugian Negara
Anggaran Jumbo IKN Rawan Jadi Bahan Bancakan dan Mark Up
Pemerintah terus menggeber proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sesuai amaran UU IKN, terhitung awal tahun 2024 pusat Pemerintahan RI sudah mesti hijrah kota baru di Kalimantan Timur ini. Presiden Joko Widodo sempat menyatakan sudah ngebet ingin segera pindah dan merayakan HUT RI Ke 79 di IKN yang baru. Sebagai salah satu proyek mercusuar Era Jokowi, bagaimana perjalanan proyek ini di tengah wacana tentang anggaran dan pengawasan?
Pemerintah Hutang Subsidi Pupuk yang Menguap Rp 29 T, Nasib Petani Terancam Kritis
Membongkar Sengkarut Pengelolaan & Bancakan Triliunan Subsidi Pupuk
Petani Indonesia di tahun 2023 bakal merasakan dampak yang signifikan akibat perubahan kebijakan pupuk bersubsidi. Dampak dari perubahan ini terhadap perekonomian dan kehidupan petani sehari-hari sangatlah besar. Meningkatnya biaya pupuk termasuk salah satu yang signifikan. Selain pengurangan subsidi pupuk, tahun ini juga diambang ancaman tidak ada pupuk subsidi, akibat piutang subsidi yang tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah. Padahal, anggaran subsidi pupuk yang masuk ke Kementerian Pertanian (Kementan) berjumlah puluhan triliunan sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam dua tahun belakangan, anggaran APBN untuk subsidi pupuk sebesar Rp25,3 triliun. Secara akumulasi sejak 2014, total anggaran mencapai Rp330 triliun.
Bersih-bersih BUMN, Erick Thohir Harus Berani Bersihkan Dulu Kementerian BUMN
Menyingkap Kongkalikong Pengadaan di Rumah Tangga Kementerian BUMN
Jargon bersih-bersih BUMN kerap disampaikan oleh Menteri BUMN Eric Thohir. Mengaku diperintah Presiden Joko Widodo, Eric Thohir sudah melaporkan sejumlah dugaan korupsi yang terjadi di sejumlah BUMN, beberapa di antaranya sudah diputus inkrah oleh Pengadilan. Namun, apa ceritanya kalau ternyata di dapur Kementerian BUMN sendiri pun menyeruak adanya dugaan penyimpangan anggaran yang berpotensi korupsi?
Pengadaan Gas Airmata Polri, Anggarannya Minim Transparansi & Akuntabilitas
Menelisik Siapa Bermain di Balik Pengadaan Gas Airmata Polri
Lagi-lagi insiden antara aparat keamanan dengan masyarakat yang melibatkan penggunaan gas airmata terjadi. Hampir genap setahun Tragedi kanjuruhan yang tercatat merenggut 135 orang yang tewas, dan 583 orang lainnya cedera akibat penyelewengan penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan di stadion kanjuruhan, Malang. Kini terjadi lagi, warga Pulau Rempang, Batam Kepri mesti berhadapan dengan gas airmata aparat saat mem[ertahankan hak atas lahan yang telah mereka tempati turun-temurun. Sejumlah anak sekolah menjadi korban gas airmata. Begitu mudahnya aparat kepolisian menggunakan gas airmata, apakah berelasi dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan peralatan gas airmata?
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Rawan Korupsi
Proyek KCJB Bengkak Rp18 Triliun, Siapa yang Tanggung Jawab?
Jika tak ada aral dan penundaan lagi, proyek prestisius Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bakal diresmikan langusng oleh Presdien Jokowi pada Jumat(8/9/2023). Pada peresmian tersebut, turut hadir Perdana Menteri China Li Qiang. Meski demikian, sejumlah persoalan masih membayangi rencana terebut. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah adanya pembengkakan biaya (cost overun) senilai Rp 18, 08 triliun dari proyek dengan nilai awal 6,07 miliar dollar AS atau Rp92 triliun merujuk kurs terkini. Lantas, siapa yang bakal tanggung jawab?
Triliunan Dana PMN untuk BUMN Menguap Tak Jelas
Ada Apa Dugaan KKN PMN di Kodja Bahari, Bebas di Pengadilan?
Suntik modal alias penyaluran penyertaan modal negara rupanya masih menjadi metoda yang dipandang ampuh untuk menyehatkan BUMN yang tengah sakit. Cara ini tergolong sederhana saja, negara memberikan suntikan modal untuk menambah darah segar bagi BUMN yang tengah kesulitan modal ataupun yang sedang menghadapi megaproyek negara. Padahal, tanpa pengawasan dan mekanisme yang jelas dan terukur, bagi-bagi PMN ini justru berpotensi seperti menabur garam ke laut, alias sia-sia saja.
BPK Audit PGN, Tapi Penegak Hukum Cuek
BPK Temukan Penyimpangan di PGN, Potensi Kerugian Negara Triliunan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) menemukan sejumlah penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara triliunan rupiah saat memeriksa Perusahaan Gas Negara (PGN). Hasil pemeriksaan BPK ihwal kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 2017-2022 PGN yang terbit pada April 2023 menunjukkan ada 16 temuan dengan potensi kerugian negara triunan rupiah. Sayang temuan ini dianggap angin lalu oleh penegak hukum.
Dugaan Korupsi Program KPC-PEN, Kenapa Penegak Hukum Bungkam?
KPC-PEN Bubar, Siapa Bertanggungjawab Rp1600 T Dana Covid?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (4/8/2023) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Ini sekaligus membubarkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). Dengan ini, masa penanganan pandemi Covid-19 pun berakhir. Namun, beleid ini tidak menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban duit rakyat yang digunakan untuk penanganan Covid 19 yang angkanya mencapai lebih Rp 1600 triliun.
Siapa Menilep Anggaran Basarnas?
Korupsi Basarnas Dana Komando, Tradisi Atau Korupsi?
Terminologi dana komando kembali mengemuka. Istilah ini lazim digunakan di era Orde Baru untuk dana non-bujeter yang digunakan untuk membiayai sebuah operasi. Setelah era reformasi dana komando ini perlahan memudar, seiring dengan kebijakan reformasi TNI dan juga reformasi sistem keuangan nasional. Tetiba muncul kode Dana Komnda dalam dugaan korupsi dan suap di Basarnas. Apakah dana komando sudah menjadi kelaziman dalam pengadaan di lembaga yang berbau militer?