Digadang-gadang bakal jadi sumber energi di Pulau Jawa bagian timur, Proyek Strategis Nasional (PSN) Jambaran Tiung Biru (JTB) justru tengah menjadi sorotan karena terlambat operasi. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan hasil pekerjaan proyek Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) Gas Processing Facility (GPF) yang dilaksanakan oleh Konsorsium Rekind, JGC, dan JGC Indonesia (RJJ) belum sepenuhnya sesuai dengan lingkup pekerjaan pada kontrak dan perubahannya. Permasalahan tersebut meliputi 1 kelemahan SPI dan 6 ketidakpatuhan sebesar Rp 40,65 miliar dan USD 103,37 juta atau total ekuivalen Rp 1,59 triliun. Proyek ini dikelola oleh Pertamina melalui anak perusahannya PT Pertamina EP Cepu (PEPC).
Jelang akhir tahun anggaran belanja alutsista Kementerian Pertahanan (Kemhan) melonjak sebesar US$4,25 miliar atau setara Rp65,83 triliun (asumsi kurs Rp15.489 per dolar AS) pada 2024. Lonjakan yang tergolong mendadak ini sontak memantik tanya. Justru, berkembang polemik yang mengaitkan kenaikan ini dengan kepesertaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai salah satu kandidat Calon Presiden di Pilpres 2024.
Corruptor fight back. Lema lawas ini kembali mengemuka. Tak tanggung-tanggung, kali ini diucapkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Firli Bahuri. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan oleh Polda Metro Jaya. Santer diberitakan bakal segera ditahan, Firli lolos dari jerat penahanan di Jumat Keramat. Benarkah ada perlawanan koruptor di balik status Firli atau sekedar bela diri belaka?
Dana perguruan tinggi jadi ladang korupsi. Modusnya beragam, dari yang paling klasik berupa markup pengadaan hingga yang tergolong muntakhir dengan rekayasa duit biaya mahasiswa mandiri. Ratusan milyar dana pendidikan ditengarai telah ludes diganyang koruptor di berbagai kampus PTN.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari terakhir ini terlihat begitu rajin menyampaikan berita penanganan korupsi. Lembaga anti rasuah, bahkan menyasar dugaan korupsi di sejumlah kementerian. Sikap ini, sengaja atau tidak, berbarengan dengan kasus hukum yang tengah membelit Ketuanya Firli Bahuri. Firli disasar penyidik Polda Metro Jaya dalam dugaan pemerasan dalam jabatan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Tak syak, tudingan KPK mendadak rajin mendadak rajin menangani kasus korupsi di seputar kabinet tak lepas daru upaya perlawanan Firli.
Jurang menganga di antara hubungan mesra Partai PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo. Seratus hari terakhir kita dipertontonkan dengan drama melankolis antara Presiden dan Partai pendung utamanya. Pencalonan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden untuk Prabowo Subianto menjadi ihwalnya. Pucuknya saat Mahkamah Konstitusi memberikan jalan mellaui putusan No. 90. G9bran melenggang, Banteng meradang. Pertikaian semakin meruncing, bukan lagi wacana, kader banteng mulai menggagas Hak Angket di DPR untuk menyasar MK. Akankah api memrcik ke Merdeka Utara?
Pemerintah menetapkan adanya pungutan ekspor dan sejumlah iuran di sektor sawit. Dana sawit yang terkumpul lantas dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Salah satu misinya, tentu saja, sebagai dana litbang dan pelestarian sawit rakyat. Apa lacur, dana yang terkumpul kemudian justru lebih banyak dikucurkan dalam program biodiesel. Akibatnya, dana sawit ini justru dinikmati oleh segelintir taipan sawit. Kejaksaan Agung telah membidik adanya aroma kongkalikong bagi-bagi duit sawit di balik program biodiesel ini.
Polemik menguar dari gedung Mahkamah Konstitusi. Sebuah putusan yang memuluskan laju Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres menuai protes. Posisi ayah Gibran, Joko Widodo sebagai Presiden RI dan Ketua MK Anwar Usman selaku pamannya, membuat plesetan MK sebagai Mahkamah Keluarga kembali mengemuka. Ada yang mengatakan ini adalah puncak KKN era Jokowi. Hal paling mengejutkan, jelang akhir, PDI Perjuangan selaku partai utama penopang Jokowi balik kanan, dia turut melawan wacana politik dinasti. Masifnya perlawanan akankah membuat skenario Mahkamah Keluarga bubar jalan dan Gibran batal menjadi cawapres?
Tak heran jika korupsi impor gula terus mengemuka, sebab belum ada tindakan yang komprehensif untuk menumpas jejaring mafia di sektor ini. Selain penegakan hukum yang komprehensif dan tegas, pemerintah juga perlu meningkatkan produksi dalam negeri agar tidak terus bergantung impor. Apalagi sejumlah negara akal menutup ekspor gula.
Dugaan korupsi Kementan memicu pertarungan terbuka Partai Nasdem yang bermarkas di Gondangdia, Jakarta Pusat dengan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) yang berkantor di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Presiden Jokowi ditengarai mengetahui pertarungan ini. Dunia pemberantasan korupsi di republik ini tidak sedang baik-baik saja. Di tengah gencarnya aparat penegak hukum membongkar kasus-kasus dugaan megakorupsi yang melibatkan kerugian negara ratusan milyar dan pejabat tinggi negara, tiba-tiba kita dikejutkan dengan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap eks Menteri Pertanian. Padahal, kasus Syarul Yasin Limpo sedang digarap oleh KPK.