Menyingkap Kongkalikong Pengadaan di Rumah Tangga Kementerian BUMN

law-justice.co - Jargon bersih-bersih perusahaan badan usaha milik negara  BUMN kerap disampaikan oleh Menteri BUMN Eric Thohir. Mengaku diperintah Presiden Joko Widodo, Eric Thohir sudah melaporkan sejumlah dugaan korupsi yang terjadi di sejumlah BUMN, beberapa di antaranya sudah diputus inkrah oleh Pengadilan. Namun, apa ceritanya kalau ternyata di dapur Kementerian BUMN sendiri pun menyeruak adanya dugaan penyimpangan anggaran yang berpotensi korupsi?

Dalam rapat kerja Menteri BUMN dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2023) anggota parlemen juga menyinggung soal korupsi maraknya di BUMN yang ditangani penegak hukum.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons bahwa hal tersbeut merukan bukti proses bersih bersih di lingkungan BUMN berjalan efektif dengan kerjasama dengan enegak hukum, terutama Kejaksaan Agung. "Ya bagus kan kalau memang bersih-bersih BUMN ini terbukti bahwa banyak pihak yang memang korup atau oknum itu bisa diselesaikan dari hasil kerja sama kita dan Kejaksaan," katanya.

Dia memberi contoh kasus terkini Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek Tol  Jakarta Cikampek II elevated alias Tol MBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Ghivary)

Erick Thohir menegaskan pihaknya tidak mentoleransi tindakan korupsi di lingkungan BUMN mana pun, termasuk PT Taspen. Erick sejak awal menegaskan transformasi BUMN harus didasarkan pada core values Akhlak dan juga prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dia mengatakan, kalau ada korupsi, direksi, komisaris, saya copot, saya penjarain, kan sudah ada buktinya waktu Asabri dan Jiwasraya. Erick pun menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membantunya melakukan bersih-bersih terhadap seluruh BUMN. Erick menyampaikan hal ini merupakan komitmen dalam mewujudkan tata kelola BUMN yang bersih dan profesional.

"Kan sudah ada kerja sama dengan KPK, Kejaksaan, kalau memang ada hal-hal yang salah, silakan tangkap," ucap Erick.

Semangat memberantas korupsi a la Erick Thohir ini boleh lah diapresiasi. Namun, tampaknya pekerjaan rumah Erick bukan hanya membersihkan perusahaan BUMN saja. Dia juga mesti mulai membersihkan dapur sendiri di Kementerian BUMN.

Menyeruak dugaan penyimpangan anggaran di Kementerian BUMN dalam hal pengadaan jasa housekeeping, pengamanan dan pengemudi. Dugaan penyimpangan terjadi sejak 2016 hingga 2023 yang semuanya berasal dari dana APBN dengan nilai proyek mencapai Rp70 miliar lebih. 

Terkait hal ini, Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan anggaran yang terjadi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). CBA telah mengidentifikasi sejumlah kejanggalan terkait pelaksanaan berbagai proyek di Kementerian BUMN.

Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif CBA dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/9/2023) menyatakan, dugaan penyimpangan anggaran ini nyata terjadi yakni pelaksanaan proyek jasa housekeeping, keamanan, dan pengemudi di Kementerian BUMN. “Selama tiga tahun terakhir, mulai dari tahun 2021 hingga 2023, yang telah menghabiskan dana sebesar Rp 71,2 miliar,” tegasnya.

CBA merupakan pihak yang pertama kali membongkar kedok dugaan korupsi ini. Mereka menyampaikan dugaan penyimpangan bisa terlihat dari nilai pagu proyek yang setiap tahunnya naik hingga miliaran rupiah. Koordinator investigasi CBA, Jajang Nurjaman mengatakan besaran kenaikan ini dinilai tidak wajar, jika merujuk pertimbangan ekonomi, semisal tren inflasi atas harga pasaran pengadaan tiga sektor jasa tersebut. 

Pertimbangan kenaikan nilai pagu proyek, ujar dia, terkesan diambil secara ugal-ugalan lantaran tidak melihat tren penawaran terendah dari sejumlah peserta lelang proyek, yang bahkan pernah menawar di bawah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Sehingga menimbulkan dugaan adanya kongkalikong di belakang perumusan besaran nilai proyek yang mengarah pada keuntungan segelintir pihak. 

Berdasarkan LPSE Kementerian BUMN, tercatat kenaikan nilai pagu proyek terjadi sebanyak lima kali dengan total kenaikan mencapai sekira 10,8 miliar lebih. Kenaikan terjadi dalam tujuh kali pengadaan sejak 2016. Di periode awal, nilai pagu sebesar Rp15,8 miliar dan naik menjadi Rp17,4 miliar—sebelum akhirnya tembus hingga Rp21,9 miliar pada 2019, Rp24,1 miliar (2020), Rp25 ,1 miliar (2021) dan Rp26,6 milar (Periode 2022 yang gunakan APBN 2023). 

“Kami curiga pihak Kementerian BUMN dalam menetapkan pagu dan HPS bisa saja sengaja di-markup. Dalam (konteks) korupsi, bagaimana agar bagi-baginyanya jelas, ya sudah pagunya ditinggikan, dan yang real dipakai hanya beberapa persen, sisanya diambil,” ujar Jajang kepada Law-justice, Rabu (13/9/2023). 

Bagi-bagi yang Jajang maksud adalah uang proyek yang diduga terjadi antara penyedia atau vendor dan pihak Kementerian BUMN yang terlibat pengadaan ini. Masih berdasar data LPSE, terlihat hanya segelintir perusahaan yang berhasil menang dalam tujuh kali tender. Diduga terjadi ‘arisan’ proyek yang diarahkan pemenangnya berkutat pada perusahaan tertentu.

Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman. (Rohman)

Perusahaan tersebut adalah PT ProVices Indonesia, PT Permata Graha Nusantara dan PT Usaha Gedung Mandiri. Untuk korporasi yang pertama disebut itu merupakan entitas bisnis dari Bakrie Group. ProVices menang dua kali tender pada 2016 dan 2018 di saat Menteri BUMN masih dijabat oleh Rini Soemarno. 

Pada tahun 2017, tender sempat batal lantaran pihak pengadaan Kementerian BUMN salah memasukan data nilai HPS. Masih dalam tahun yang sama, ada pula kegagalan tender yang diikuti 32 peserta dengan hanya tiga perusahan yang melakukan penawaran. ProVices yang saat itu ikut menawar dinyatakan tidak memenuhi syarat, meski tahun sebelumnya adalah pemenang tender. Namun, pengadaan pada 2018, ProVice justru menang tender lagi. 

Adapun saat pengadaan periode itu, Permata Graha mulai terlibat penawaran proyek dengan mengajukan penawaran terendah. Setelahnya, Permata Graha menang tender empat kali berturut-turut hingga 2021. 

Kedua perusahaan itu saling terlibat penawaran yang diikuti oleh sejumlah perusahan lain, sebelum akhirnya perusahaan penawar pada lelang proyek periode 2019 hanya diikuti oleh Permata Graha dan ProVices. Saat itu, nilai pagu proyek mulai dikerek naik miliaran rupiah. 

Permata Graha sendiri merupakan entitas bisnis dari BUMN Perusahaan Gas Negara (PGN) yang berdiri pada 2014 lalu. Menukil profil dari laporan tahunan, korporasi itu mulanya bergerak di bidang facility Management (perawatan dan pemeliharaan), asset management, entrepreneurial real estate, (pengembangan properti untuk perumahan dan kawasan industri). Namun, baru pada 2021, Permata Graha mengajukan permohonan klasifikasi perusahaan ke Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) dengan spesifikasi SP016 (pekerjaan perawatan gedung) yang sesuai dipersyaratkan dalam proyek pengadaan Kementerian BUMN itu. 

Kembali merujuk keterangan di SIKI, terdapat dua klasifikasi lain yang didaftarkan pada tahun itu. Akan tetapi, Permata Graha tidak memasukkan klasifikasi dalam hal pengamanan dan pengemudi. Justru korporasi mencatatkan bisnis layanannya berupa pekerjaan konstruksi dan pertanaman. Lantas, tidak sesuainya kualifikasi ini yang menimbulkan kejanggalan. 

“Kalau satu kali bisa saja wajar, tapi ini tidak wajar empat kali menang. Apalagi kalau bukan ada konflik kepentingan,” kata Jajang. 

“Kami fair aja dalam ikut tender, tapi tetap kalah. Jadi ini timbulkan kesan janggal,” kata sumber kami itu. 

Jajang menitikberatkan ada desain tertentu dalam hal persyaratan yang ditutup-tutupi pihak pengadaan sehingga perusahaan yang sebenarnya tidak memenuhi klasifikasi keluar sebagai pemenang tender. Sedangkan, perusahan yang sudah lengkap secara administrasi dan memiliki kapasitas justru digugurkan.

“Ada indikasi permainan, ya itu ada pemenang favorit. Kami menduga proses lelang cuma formalitas karena sudah ditentukan siapa pemenangnya,” ujar Jajang.  

Di sisi lain, penggarapan proyek oleh Permata Graha pun berjalan tidak baik-baik saja. Merujuk laporan tahunan Kementerian BUMN pada 2021, tercatat ada pendapatan tambahan kementerian dari Permata Graha sebesar Rp5 juta. Uang itu merupakan denda yang harus dibayarkan Permata Graha atas keterlambatannya dalam mengerjakan proyek. 

Beralih ke proses lelang yang dimenangkan PT Usaha Gedung Mandiri pada 2022, Jajang menduga kini ‘arisan’ pemenang proyek dialihkan ke korporasi tersebut setelah Permata Graha dan ProVices. Pada saat Usaha Gedung menang tender, terjadi kenaikan nilai pagu sekira Rp1 miliar dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini, katanya, justru menguntungkan pihak swasta. 

“Karena ini proyek 2023 harusnya Kementerian BUMN belajar dari tahun-tahun sebelumnya terkait harga yang ideal (pagu dan HPS) itu, tapi kok naik terus,” kata dia. 

Usaha Gedung Mandiri tercatat mulai aktif ikut tender pengadaan ini sejak 2021. Perusahaan ini perusahaan lama yang memiliki histori afiliasi dengan pemerintah yang dibentuk saat zaman Orde Baru. Dulu nama korporasi ini adalah PT Usaha Gedung Bank Negara yang seluruh sahamnya atas kepemilikan BUMN kala itu PT Bank Dagang Negara. 

Direktur umum Usaha Gedung Mandiri saat ini bernama Sugeng Hariadi. Ia adalah seorang bankir yang dulu menjadi salah satu petinggi Bank Dagang Negara. Lepas Orba, ia menjadi pimpinan di BUMN Bank Mandiri. Begitu pula dengan komisaris utama korporasi itu, Juliser Sigalingging—yang juga sempat menjadi pejabat Bank Mandiri. 

Dari tiga perusahaan pemenang tender di Kementerian BUMN ini, seluruhnya berlatar belakang perusahaan yang dekat dengan pemerintah. ProVices dengan kekuatan figur Bakrie, Permata Graha merupakan anak usaha BUMN PGN dan Usaha Gedung Mandiri yang pimpinannya bekas pejabat bank pelat merah. 

Sementara itu, salah satu vendor yang mengaku kerap mengikuti tender pengadaan ini mengakui ada hal yang janggal di balik pemenangan Permata Graha dan ProVices. Perusahaannya ikut lelang tender sejak awal pengadaan dengan melengkapi persyaratan kualifikasi dan menawar dengan harga terendah. Tetapi, selalu gugur karena alasan teknis yang dianggapnya akal-akalan saja. 

Misteri Anggaran November-Desember dan  Peningkatan Anggaran

Menurut peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, potensi konflik kepentingan terbuka lebar dalam pengadaan tender ini. Setidaknya bisa dilihat dari perusahaan yang ajukan penawaran lebih sedikit dibanding peserta, pemenang tender seolah berkutat di perusahan tertentu, pihak pengadaan abaikan kualifikasi perusahan dan tidak ada evaluasi atas pengerjaan proyek pemenang tender. 

“Bisa PPK dengan penyedia. Atau bisa juga ada kelindan dengan kelompok lain yang mencoba untuk main di situ,” kata Agus kepada Law-justice, Kamis (14/9/2023). 

Lain itu, katanya, proyek pengadaan terlihat janggal ketika tender diadakan jelang ujung tahun. Sedangkan, pengadaan proyek ini berlangsung lebih dominan pada November dan Desember. “Yang bermasalah sejak masa perencanaannya karena seolah menghabiskan anggaran dengan cepat,” ujar dia. 

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Law-Justice, pada Bulan November 2022 Realisasi anggaran Kementerian BUMN 2022 baru sebesar Rp 168,12 miliar atau 84,73 persen. Namun dalam waktu sebulan, mengalami peningkatan serapan anggaran mencapai hampir 15 persen hanya dalam waktu sebulan. 

Di tengah adanya isyu tidak sedap terkait dugaan adanya kongkalikong dalam pengadaan anggaran Rumah tangga Kementerian BUMN, kejutan justru datang dari Senayan. Pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2024 diputuskan naik menjadi Rp 305 Miliar dari Rp 260,4 Miliar. 

“Ini pertama kalinya pagu kita akan tembus di atas Rp 300 miliar saya rasa. Seindah ruangan hari ini. Jadi Rp 305 angkanya,” kata Erick kepada Wartawan, usai Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN, Kamis (14/09/2023).

Erick Thohir mengatakan, pagu anggaran Kementerian BUMN itu merupakan suatu prestasi yang berhasil dicapai. Pencapaian itu terwujud karena adanya dukungan yang diberikan Komisi VI.

Tentu kenaikan anggaran untuk Kementerian BUMN tersebut akan digunakan untuk beberapa program prioritas. Program prioritas tersebut seperti pengembangan BUMN di berbagai sektor, peningkatan tata kelola, dan manajemen risiko BUMN. Kemudian, restrukturisasi BUMN karya, Defend Id, dan BUMN galangan yang direncanakan merger.

Selanjutnya, Erick menyebut anggaran juga akan digunakan untuk memantau penugasan BUMN dalam pembangunan infrastruktur, mineral dan batubara, pangan, pariwisata, dan lain-lainnya. “Dukungan konsolidasi holding Danareksa, BUMN farmasi, BUMN kehutanan, dan BUMN manufaktur. pengelolaan TJSL BUMN, lalu inventarisasi aset bermasalah BUMN yang kita sedang rapikan sekarang,” tutupnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. (Tribunnews)

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, jumlah tersebut bertambah dari anggaran yang diajukan sebelumnya dikarenakan adanya perubahan terkait kenaikan gaji sebesar Rp 2,3 miliar. "Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian BUMN RI Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Badan Anggaran DPR DPR RI Nomor B/1109/AG.0502/09/2023 tanggal 11 September 2023 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2024 sebesar Rp 308.016.126.000," kata Aria di Komisi VI DPR RI Jakarta, Kamis (14/09/2023).

Sesuai surat Badan Anggaran DPR RI tersebut, Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian BUMN RI dapat segera menyampaikan penyesuaian anggaran per program paling lambat 15 September untuk selanjutnya disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.

Sebagai informasi, pagu anggaran Kementerian BUMN memang mengalami perubahan dari pagu dalam Nota Keuangan 2024. Dalam RAPBN 2024, Kementerian BUMN mendapatkan anggaran senilai Rp 305,7 miliar. Dana tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp 208,9 miliar dan program pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp 96,7 miliar.

Pagu anggaran 2024 jauh lebih tinggi ketimbang anggaran 2023 sebesar Rp 257,8 miliar yang disebabkan oleh adanya inisiatif baru mengenai kebijakan strategis BUMN. Aria Bima juga mengatakan bila pihaknya telah menerima penjelasan Menteri BUMN Erick Thohir mengenai usulan tambahan anggaran sebesar Rp 50 miliar pada 2024. 

Usulan itu akan dialokasikan untuk pembinaan dan pengawasan BUMN Rp 26,5 miliar, peningkatan kualitas sarana dan prasarana Rp 21,9 miliar, publikasi kinerja BUMN sebesar Rp 1,5 miliar. "Jadi usulan tersebut sudah kami terima," ujarnya usai Rapat Kerja tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Mulan Jameela menyatakan bila sampai bulan September ini, serapan anggaran dari Kementerian BUMN 2023 ini baru mencapai 60,58% dari Total Pagu Anggaran Kementerian sebesar Rp 241,5 Miliar.

Untuk itu, Mulan mendorong pada Kementerian BUMN untuk bisa meningkatkan serapan anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2023 ini. "Jadi saya berharap serapan anggaran ini bisa segera ditingkatkan karena sampai saat ini masih mencapai 60,58% serapan anggarannya," kata Mulan kepada Law-Justice, Kamis (14/09/2023).

Selain itu, ketika dikonfirmasi mengenai perbandingan serapan anggaran tahun 2022 dengan tahun ini Mulan menyebut bila dirinya sebelumnya belum berada di Komisi VI DPR RI. Selain itu, predikat WTP dari BPK untuk Kementerian BUMN pada tahun sebelumnya ini jangan sampai membuat terlena dan tetap harus untuk bekerja keras.

"Saya percaya kemampuan Pak Erick Thohir ini sosok yang kompeten semoga kedepannya bisa dituntaskan segala permasalahan yang ada di Kementerian BUMN," ungkapnya.

"Ya berharap kedepannya serapan anggaran Kementerian BUMN ini bisa meningkat di akhir tahun," sambungnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Mulan Jameela. (Kompas.com)

Sementara itu, bila berkaca pada pencapaian serapan anggaran Kementerian BUMN Tahun 2022 mencapai 99,06% dari pagu anggaran tahun 2022. Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina memberikan tanggapannya terkait dengan serapan anggaran Kementerian BUMN tersebut.

Nevi mengapresiasi pencapaian penyerapan anggaran Kementerian BUMN Tahun 2022 yang mencapai 99,06% dari pagu anggaran tahun 2022.

Namun demikian, ia memberi catatan dengan berbagai persoalan yang muncul di lingkungan BUMN selama 2022 ini. Persoalan yang dimaksudkan antara lain kasus asuransi bermasalah dengan nilai yang sangat besar, pembengkakan biaya kereta api cepat dan kasus aturan busana pegawai maskapai.

"Saya sebagai anggota Komisi VI, sangat mengapresiasi Kementerian BUMN RI yang telah melaksanakan transformasi BUMN sehingga menghasilkan peningkatan kinerja korporasi dan keuangan BUMN pada tahun 2022 dan kontribusi BUMN kepada negara," kata Nevi saat dikonfirmasi, Rabu (13/09/2023).

Politisi PKS ini menerangkan, bahwa seluruh anggota Komisi VI mendorong Kementerian BUMN RI untuk terus melakukan transformasi BUMN secara berkelanjutan sesuai dengan roadmap yang telah disusun dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN yang lebih baik pada periode-periode selanjutnya.

Hal tersebut tentu termasuk dengan mengawasi penerapan Good Corporate Governance secara konsisten dalam rangka menciptakan pengelolaan BUMN yang transparan, profesional, efektif dan efisien.

"Saya meminta agar Kementerian BUMN beserta jajarannya berusaha merealisasikan tujuannya untuk memberikan kontribusi untuk pembangunan negara dan juga memberikan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pengawasan dilakukan secara intens," ucapnya.

Pengadaan household, pengamanan dan supir ini nilai angarannya mungkin tergolong kecil, bukan anggran dengan dana ratusan milyar. Namun, penatakelolaan anggraan ini tentunya akan brpengaruh terhadap catatan publik terhadap kinerja Menteri BUMN Erick Thohir.

Erick tidak bisa hanya sibuk bersih-bersih di perusahaan BUMN yang ada di sirkel luar, lebih penting lagi bagaimana dia juga harus bisa menjamin Good Corporate Governance bisa dijalankan dengan baik dan konsisten di dapurnya sendiri, Kementerian BUMN. Dia mestinya tak perlu ragu, untuk melaporkan dugaan penyimpangan pengadaan ini kepada penegak hukum. tentunya, ini menjadi bagian dari integritas yang menjadi amanah dari Presiden Joko Widodo.

Ghivary Apriman

Rohman Wibowo