Masalah kolom agama, memang menimbulkan diskriminasi. Sebut saja pada Juli 2017 lalu, sejumlah warga Manislor di Kuningan, Jawa Barat yang mengaku tergabung dalam kelompok Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), kesulitan mendapat layanan publik, khususnya KTP elektronik.
Kebijakan itu justru telah membuat para kepala desa ketakutan untuk menggunakan dana desa
Peraturan Menteri Kominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang kemudian diubah lewat Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 dinilai menyalahi aturan.
Penganut kepercayaan kini tak perlu ragu lagi menonjolkan diri. Mereka mendapat izin untuk menunjukan identitasnya sebagai penghayat, meski tak spesifik, di dalam kartu keluarga (KK) dan KTP elektronik.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan uji materii atas UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Para Pemohon yang juga terpidana dugaan kasus korupsi yakni, Suryadharma Ali, OC Kaligis, Irman Gusman, Barnabas Suebu dan Waryana Karno mempermasalahkan Pasal 14 ayat (1).
Dokumen keuangan yang mengungkap data keuangan orang-orang kaya di seluruh dunia yang menanamkan investasi di luar negeri untuk mendapat pajak rendah akhirnya terungkap oleh laporan International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) yang merilis Paradise Papers pada Minggu (5/11/2017).
Raut muka Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar, Selasa (7/11/2017), terlihat datar saat duduk di kursi lobi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan dua tersangka penyalahgunaan dana kegiatan swakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tata Air Jakarta Utara yang bersumber dari APBD dan APBD-P sebesar Rp116.357.789.000 pada Tahun Anggaran 2013-2014.
Pemerintah Indonesia akan menelusuri rekam jejak Minhati Madrais, istri pimpinan teroris Filipina Omarkhayam Maute. Pemerintah akan melihat apakah ada tindakan kriminal yang pernah dilakukan di Indonesia serta status kewarganegaraannya.