Mengendus Modus Bisnis Bobrok Telkom (I)

Patgulipat Investasi Telkom Jeblok di Tiphone, Siapa Bermain?

Alih-alih ingin untung dalam investasi di PT Tiphone Mobile Indonesia (TELE), PT Telkom melalui anak perusahaannya PT Pramindo Ikat Nusantara (PINS) harus menelan pil pahit. PT Tiphone Mobile Indonesia gagal bayar obligasi ratusan miliar rupiah kepada beberapa obligor. Efeknya, Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan aktivitasnya di lantai bursa sejak awal Juni 2020. Lantas, mengapa PT PINS nekat berinvestasi di perusahaan tersebut? Apakah proses investasinya sudah dilakukan sesuai dengan kepatutan dan kelayakan?

Bengkaknya Anggaran Polri untuk Kepentingan Nikmat Siapa?

Anggaran triliunan rupiah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diduga untuk melakukan pemantauan aktivitas gerakan penolakan UU Cipta Kerja. ICW mencatat, belanja terbesar adalah untuk peralatanan pemantauan media sosial dan peralatanan anti unjuk rasa. Namun untuk apa untungnya Polri jor-joran belanja anggaran uang negara untuk counter attack isu anti UU Cipta Kerja? Ataukah ada pesanan dari kelompok tertentu?

Menguak Modus Pasal dalam Omnibus Law yang Tak Sesuai UUD 1945

Para Komprador Asing Penikmat UU Cipta Kerja

Kontroversi pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law terus berlanjut. Para akademisi, organisasi buruh, dan gerakan sipil tidak henti-hentinya menguliti berbagai mitos kenikmatan yang ditawarkan oleh Undang-undang sapu jagat itu. Pertanyaan yang muncul kemudian, untuk siapa sesungguhnya Omnibus Law dibuat?

BPK Soroti Buruknya Tata Kelola Uang Perkara di MA

Walau mengakui sudah melakukan beberapa kali perbaikan dan mengeluarkan beberapa aturan untuk mencegah risiko pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perkara dan uang titipan pihak ketiga. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih saja menemukan adanya kebocoran pengelolaan uang tersebut.

Sengkarut Militer Urusi Ketahanan Pangan Negara (II)

Elit Prabowo Kuasai Bisnis Pangan Baru Via Agrinas

Presiden Joko Widodo telah menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk melaksanakan program Ketahanan Pangan Nasional (Food Estate). Perintah tersebut direalisasikannya dengan rencana menanam singkong pada lahan 30.000 hektar di Kalimantan Tengah dan Sumatera. Sebuah perusahaan bernama PT Agro Industri Nasional (Agrinas) pun dibentuk untuk mendukung program tersebut. Sebagian besar diinisiasi oleh pejabat Kemenhan, politisi Partai Gerindra, dan purnawirawan TNI.

Sengkarut Militer Urusi Ketahanan Pangan Negara (I)

Mafia Anggaran Berpesta Cetak Sawah Triliunan Rupiah

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah ditunjuk untuk memimpin proyek food estate seluas 178 hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah. Keterlibatan unsur militer menggunakan logika bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan negara. Padahal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberi catatan merah pada proyek 1 juta hektar sawah yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Membongkar Modus Bancakan Dana Negara di PT PPA (II)

Tumpang Tindih Lembaga Penguasa Aset Negara Akibat Berburu Rente

Lembaga pemerintah pengelola aset negara seperti PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Persero dinilai banyak kalangan sebagai pemborosan anggaran. Karena lembaga itu dinilai tumpang tindih dengan lembaga pengelola aset yang dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Selain itu, lembaga PT PPA ini juga dituding banyak kalangan sebagai kepanjangan tangan mafia untuk menggerus aset negara yang bernilai triliunan rupiah, termasuk soal aset BLBI yang dulu dikuasai oleh BPPN dan kini berubah menjadi PT PPA.

Membongkar Modus Bancakan Dana Negara di PT PPA (I)

Aksi Tipu Kredit Investasi, Curi Uang Negara Via PT PPA dan BTN

Kasus penyelesaian dugaan korupsi cessie PT Bank Tabungan Negara dengan PT Batam Islanda Marina (BIM) melalui PT Pusat Pengelola Asset (PPA) yang bernilai Rp 300 miliar dinilai banyak pihak jalan ditempat. Padahal, Kejaksaan Agung sudah mendapatkan hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai dasar untuk menaikkan kasus ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga sudah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: Print-14/F.2/Fd.1/05/2019 tanggal 8 Mei 2019. Lantas mengapa kasus ini lamban diselesaikan oleh Korps Adhyaksa?

Mengungkap Jaringan Dana BOS yang Selalu Dikorupsi (Tulisan-II)

Tebang Pilih Pengungkapan Kasus Korupsi Dana BOS Kota Bogor

Polemik kasus korupsi dana BOS Kota Bogor terus berlanjut. Kejaksaan bersikukuh bahwa enam tersangka dari tingkat kecamatan adalah dalang utama, tanpa melibatkan unsur Dinas Pendidikan Kota Bogor. Sementara keluarga tersangka dan kuasa hukum terus membongkar keganjilan proses penegakan hukum.

Mengungkap Jaringan Dana BOS yang Selalu Dikorupsi

Bancakan Dana BOS di Kota Bogor, Siapa Mafianya?

Pengungkapan kasus korupsi dana BOS di Kota Bogor memasuki babak baru. Para tersangka tidak terima karena merasa dikambinghitamkan. Kuat dugaan ada aktor intelektual yang belum tersentuh aparat penegak hukum.