Sengkarut Militer Urusi Ketahanan Pangan Negara (I)

Mafia Anggaran Berpesta Cetak Sawah Triliunan Rupiah

Sabtu, 26/09/2020 11:45 WIB
TNI melakukan kegiatan pertanian di wilayah Kalimantan Selatan (Foto:redaksi8.com)

TNI melakukan kegiatan pertanian di wilayah Kalimantan Selatan (Foto:redaksi8.com)

[INTRO]

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah ditunjuk untuk memimpin proyek food estate seluas 178 hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah. Keterlibatan unsur militer menggunakan logika bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan negara. Padahal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberi catatan merah pada proyek 1 juta hektar sawah yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Untuk mendukung program kampanye Nawacita yang berisi kemandirian pangan, rezim pemerintahan Joko Widodo menggelontorkan program cetak sawah baru untuk mendukung program swasembada pangan yang hingga kini belum juga berhasil. Program yang dicanangkan dari tahun 2015-2019 dengan nilai anggaran triliunan rupiah itu dinilai tak jelas tingkat keberhasilannya. Bahkan, dianggap melenceng dari target yang ditetapkan.

Tak hanya itu, BPK menemukan adanya penguapan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh lembaga Kementerian Pertanian dan juga lembaga lain seperti TNI yang ikut terlibat.

Dari data Kementerian Pertanian, keberhasilan cetak sawah baru di tahun 2015 telah membuka sawah baru seluas 20.070 Hektar dengan perkiraan potensi produksi yang akan dihasilkan sebanyak 140.490 ton, apabila rerata provitas 3.5 ton/Ha dengan IP 200.

Sedangkan pada tahun 2016 berhasil mencetak sawah seluas 129.096 Ha, dengan potensi produksi diperkirakan 903.672 ton apabila rerata provitas 3.5 ton/ha dan IP 200. Lantas, realisasi Cetak Sawah tahun 2017 mencapai 60.243 Ha, dengan potensi produksi produksi 421.701 ton, apabila rerata provitas mencapai 3.5 ton/ha dengan IP 200. Sedangkan realisasi Cetak Sawah tahun 2018 seluas 9.568 Ha, potensi produksi 66.976 ton, apabila rerata provitas mencapai 3.5 ton/ha dengan IP 200.

Dengan demikian, Kementan melalui Ditjen PSP, dalam kurun waktu empat tahun, telah berhasil mencetak sawah baru di perkirakan seluas 224.977 ha. Kementan sendiri memiliki target cetak sawah sebesar 10.000 hektar pada tahun 2020, atau naik 4.000 hektare dari target tahun sebelumnya yang hanya 6.000 hektar.

Direktorat PSP Kementan mencatat bahwa sampai Desember 2019, realisasi cetak sawah baru mencapai 5.827 hektare atau 97 persen dari target yang ditetapkan untuk 2019.


Hamparan lahan luas pertanian (Foto:Helmi Affandi/Law-Justice)

Proyek perluasan dan cetak sawah di Indonesia juga pernah meninggalkan jejak hitam. Dalam rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono food estate pernah dibuat melalui pembukaan lahan seluas 100 ribu hektare di wilayah Ketapang, Kalimantan Barat. Tak hanya itu, pemerintahan SBY juga melakukan cetak sawah 200 ribu hektare di Kalimantan Timur. Namun bukan hasil kemandirian pangan yang didapat, proyek itu berujung menjadi bancakan korupsi dan berakhir di meja hijau.

Dalam kasus itu Bareskrim Mabes Polri menetapkan Direktur Utama PT Sang Hyang Sri, Upik Rosalina Wasrin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi cetak sawah fiktif 2012-2014 di Ketapang, Kalimantan Barat. Upik juga menjabat sebagai ketua tim kerja BUMN Peduli 2012.

Dari hasil pemeriksaan, Upik Rosalina saat itu menetapkan Ketapang sebagai lahan cetak sawah tanpa melakukan investigasi terlebih dahulu. Saat itu Kementerian BUMN memberikan amanat proyek tersebut kepada PT Sang Hyang Sri. Tak hanya PT SHS yang terlibat dalam proyek tersebut, dengan nilai Rp 317 miliar, proyek itu juga melibatkan perusahaan pelat merah lainnya.

Hal itulah yang membuat BPK melakukan audit anggaran program tersebut. Dari laporan audit 2019, BPK merinci laporannya bahwa rencana strategis Kementan menyebutkan bahwa pada periode 2015-2019 akan melaksanakan upaya-upaya perlindungan, pelestarian, dan perluasan areal pertanian. Upaya-upaya tersebut dilakukan terutama di luar Pulau Jawa, sebagai kompensasi alih fungsi lahan yang terjadi di Pulau Jawa.

Di antaranya melalui pencetakan sawah baru seluas 1 juta hektare di luar pulau Jawa, dengan memanfaatkan lahan terlantar, lahan marginal, lahan kawasan transmigrasi, bekas areal pertambangan, serta dengan menerapkan sistem tumpangsari.

Menguapnya Anggaran Cetak Sawah yang Melibatkan TNI
Untuk melaksanakan kegiatan perluasan sawah, Kementan menjalin kerja sama dengan TNI AD, yang dituangkan dalam nota kesepahaman. Nota tersebut kemudian diimplementasikan dalam perjanjian kerja sama swakelola antara kedua belah pihak, dengan ruang lingkup kegiatan meliputi pengembangan jaringan irigasi tersier, optimasi lahan, dan brigade tanam.

Sementara perjanjian kerjasama perluasan sawah di daerah, dilakukan oleh Dinas Pertanian setempat, dengan pelaksana di lingkungan TNI AD, yaitu Direktorat Zeni TNI AD (Ditziad) atau Komando Daerah Militer (Kodam). Kegiatan perluasan sawah tersebut mencakup pekerjaan persiapan, pembersihan lahan, pembuatan saluran tersier, dan pengolahan lahan.

Pada semester II tahun 2019, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas kegiatan perluasan sawah dan implementasi Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan Kepala Staf TNI AD (2015) dan Panglima TNI (2016-2017) mengenai Perluasan Lahan melalui Swakelola Instansi Pemerintah Lainnya tahun 2015-2017. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan perluasan sawah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.


Ilustrasi temuan BPK soal perluasan sawah yang melibatkan TNI (Repro:BPK/Law-Justice.co)

Dari hasil laporan itu didapat beberapa penyimpangan atas kegiatan perluasan sawah, yang terkait dengan kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan 3E, di antaranya, realisasi kegiatan perluasan sawah pada 6 kabupaten kurang dari kontrak, sehingga mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rp 9,66 miliar.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan agar Menteri Pertanian meminta pertanggungjawaban kepada PPK atas kekurangan luas sawah tercetak yang dilakukan oleh masing-masing Kodam/Ditziad yang terkait.

Tak hanya itu, pekerjaan cetak sawah di 6 provinsi seluas 1.656 Ha tidak dilaksanakan, sehingga menimbulkan indikasi kerugian sebesar Rp 25,20 miliar. Terkait hal ini BPK merekomendasikan Menteri Pertanian meminta pertanggungjawaban dari PPK atas kegiatan perluasan sawah yang tidak dilaksanakan oleh Kodam/Ditziad yang terkait.

Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pulau Morotai, terdapat pekerjaan perluasan sawah yang dilakukan di lokasi yang tidak disurvei. Hal ini mengakibatkan terjadinya pemborosan sebesar Rp 1,76 miliar, karena lahan tersebut diketahui tidak sesuai untuk sawah. Lantas ada juga temuan kegiatan perluasan sawah yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara dan Lampung memotong kawasan hutan lindung seluruhnya seluas 113,71 Ha, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan lindung, dan sawah tidak dapat dimanfaatkan.

Untuk tahun 2016 di Kabupaten Kotabaru dan tahun 2017 di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, BPK menemukan proyek itu telah disubkontrakkan kepada pihak ketiga. Akibatnya, terjadi pembayaran sewa alat berat yang tidak seharusnya dan terindikasi merugikan negara sebesar Rp5,14 miliar. Atas hal ini BPK merekomendasikan Menteri Pertanian untuk meminta pertanggungjawaban dari PPK atas indikasi kerugian karena pelaksanaan sub kontrak sewa alat berat secara tidak sah oleh Kodam VI/Mulawarman.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kegiatan perluasan sawah mengungkapkan 17 temuan yang memuat 21 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari 9 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern 6 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebesar Rp935,61 juta, dan 6 permasalahan sebesar Rp 403,42 miliar.

Sesat Pikir Keterlibatan Militer dalam Urusan Pangan
Keterlibatan militer dalam proyek pangan nasional telah lama menjadi sorotan lembaga pengawas administrasi, Ombudsman RI. Setidaknya ada dua hal yang menjadi persoalan, yakni legalitas TNI dalam mengerjakan urusan-urusan sipil dan kapabilitas TNI dalam mengerjakan proyek pangan.

Sejak Dwifungsi ABRI dicabut, militer tidak lagi berwenang terlibat langsung dalam segala urusan-urusan sipil, termasuk mengelola pangan seperti yang terjadi puluhan tahun di era Orde Baru. Namun keterbatasan itu disiasati dengan membuat MoU antar lembaga. Cantolannya adalah ayat 3 Pasal 7 UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yang mengatur tentang kebijakan politik negara untuk operasi militer selain perang. Padahal, membantu urusan ketahanan pangan tidak dijelaskan secara spesifik dalam 14 tugas TNI di luar operasi militer.  


TNI Angkatan Darat melakukan Program Cetak Sawah di tahun 2015 dengan pencapaian 20.166 Ha, dalam kurun waktu hanya 120 hari (Foto:beritaintrik.com)

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, landasan hukum itulah yang digunakan pada proyek 1 juta hektar pembukaan lahan sawah antara Kementerian Pertanian dan TNI, tahun 2015 – 2019. Kementan sebagai pemegang anggaran dan konseptor proyek tersebut, menggandeng TNI dalam setiap pekerjaan teknis termasuk dalam hal penyuluhan.

“Apakah cukup legalitas TNI ketika bekerja sama dengan Kementan hanya dengan bermodalkan MoU? MoU punya keterbatasan, dan harus mengikat kontrak dengan nilai proyek triliunan rupiah. Ketika terjadi masalah, pertanggungjawabannya bagaimana?” kata Adrianus kepada Law-Justice.co.

Ambiguitas keterlibatan militer dalam urusan sipil, termasuk menggarap proyek pangan, ujar Adrianus, tidak terlepas dari belum adanya UU yang mengatur tentang apa saja hal-hal yang boleh dilakukan TNI dalam urusan sipil. Padahal wacana tersebut sudah lama diamanatkan UU TNI, namun urung digodok hingga saat ini.

“Jika UU itu ada, akan sangat jelas apa yang boleh dan tidak boleh. Tapi itu juga akan membatasi keterlibatan militer. Dengan tidak adanya aturan tersebut, TNI bisa membuat MoU dengan berbagai lembaga sipil, termasuk Kementan,” ucap dia.

Adrianus mengaku heran, kenapa Kementan harus menggandeng lembaga lain dalam urusan pangan. Padahal mereka adalah lembaga strategis yang memiliki satuan perancang hingga satuan pelaksana di tingkat bawah.

“Kalau berbicara tentang pertanian, harusnya sudah tuntas diurusi oleh Kementan. Ya kalau ada unsur politis, pasti banyak kacaunya sih.”  

Kalaupun ingin melibatkan lembaga lain dalam membuka lahan sawah, akan lebih tepat bagi Kementan untuk menggandeng BUMN atau praktisi pertanian yang memiliki kapabilitas. Etos kerja dan lembaga militer yang terstruktur dan rapi, tidak serta merta bisa menggerakkan petani yang terbiasa dengan cara-cara kerja sipil.

“Eksekusinya memang banyak kelemahan. Misalnya, peta yang diberikan Kementan ternyata tidak akurat bagi TNI, sehingga tidak dikerjakan. Karena itu, jadi temuan BPK,” ucap Adrianus.

Bagi Ombudsman, proyek lumbung pangan yang dipimpin oleh Menhan Prabowo Subianto akan bernasib sama jika tidak diiringi dengan tata kelola yang baik. Legalitas Menhan sebagai leading untuk menggandeng TNI dalam eksekusinya, pasti akan bermasalah jika tidak melibatkan orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang pertanian. Menggunakan logika bahwa ketahanan pangan juga termasuk dalam ketahanan negara, menurut hemat Adrianus, sama saja dengan memberi cek kosong kepada TNI untuk mengurus masalah pangan dalam negeri. 

“Jangan biarkan TNI main sendiri. Jika terjadi apa-apa, bagaimana pertanggungjawabannya secara sipil?”

Pandangan Ombudsman senada dengan Imparsial, lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengawasan dan advokasi Hak Asasi Manusia. Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri kepada Law-Justice, Jumat (25/9/2020) mengatakan, ada beberapa catatan penting terkait pelibatan TNI dalam konteks penguatan ketahanan pangan baik dari sisi regulasi, urgensi, relevansi, dan keahlian.


Salah satu kegiatan TNI melakukan panen kedelai di wilayah Jawa Barat (Foto:Indramayu Post)

Menurut dia, jika dilihat dari sisi urgensi dan keahlian, pelibatan TNI dalam proyek pangan sebaiknya ditinjau ulang.

"Dari sisi keahlian, persoalan kekuatan ketahanan pangan sebenarnya bukan bidang keahlian dari militer karena dari awal militer itu disiapkan untuk menghadapi dan menjalankan fungsi atau tupoksinya dalam konteks menghadapi ancaman militer yang bersifat eksternal," ujar Gufron.

Militer tidak pernah secara khusus dilatih untuk bercocok tanam. Sehingga, Imparsial berpandangan bahwa ada baiknya pemerintah menggandeng lembaga sipil setiap proyek ketahanan pangan.

"Bukan hanya Kementerian Pertanian tapi juga misalnya bisa mendorong perguruan tinggi yang secara pengetahuan, keahlian, keterampilan memang memadai. Misalnya keterlibatan praktisi-praktisi yang ada di masyarakat, itu jauh lebih penting," tegasnya.

Gufron mengatakan, pemerintah mengambil jalan pintas dengan melibatkan TNI. Kebijakan tersebut justru sangat berisiko karena mempertaruhkan proyek bernilai triliunan rupiah. Walaupun dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 UU TNI disebutkan bahwa operasi militer bisa dilibatkan untuk membantu program pemerintah, tetap tidak bisa dilakukan tanpa adanya keputusan otoritas sipil yang sifatnya tertulis.

"Karena ini sifatnya perbantuan, tidak bisa dilakukan secara permanen. Siapa yang dilibatkan, bagaimana mekanisme akuntabilitas anggaran, harus diatur secara rigid dalam sebuah kebijakan politik yang tertulis," katanya.

Menurut Gufron, pelibatan militer seharusnya dipandang sebagai situasi yang tidak normal. Pertanyaannya, apakah Kementan dan lembaga sipil lainnya tidak lagi mampu mengatasi masalah ancaman krisis pangan?

“Saya kira mereka jauh lebih mampu. Tinggal bagaimana memberdayakan itu. Dari sisi situasi sebenarnya tidak ada urgensi untuk melibatkan militer karena masih dalam nuansa normal,” terang dia.

Berkaca pada pengalaman Orde Baru, dimana militer hampir terlibat dalam semua urusan sipil, Imparsial berkesimpulan bahwa rezim sipil harus keluar dari bayang-bayang militer. Dalam hal pangan misalnya, klaim swasembada pangan zaman Orde Baru masih menjadi pertanyaan besar karena nyatanya kondisi pangan kita masih tersendat-sendat.

“Kita punya sejarah dimana militer hampir terlibat dalam semua aspek. Sesuatu yang sudah bermasalah di masa lalu jangan direplikasi Lagi. Pemerintah harus percaya diri dengan kemampuannya dimana sistem demokrasi sudah jelas pembagian fungsi dan tugas tiap-tiap institusi negara," tegasnya.

Terus Mengulang proyek yang Gagal
Rencana membangun lumbung pangan atau food estate bukanlah sebuah proyek yang baru. Sejak tahun 2010 pemerintah sudah mencanangkan beberapa rencana ketahanan pangan di beberapa pulau seperti di Papua, Maluku, Sumatera, dan Kalimantan. Semua proyek itu jauh dari kata berhasil.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, proyek ketahanan pangan pemerintah selama ini masih jauh dari konsep logika berpikir pertanian. Dia setuju bahwa ketahanan pangan memang sangat berpengaruh pada stabilitas politik negara. Banyak contoh negara yang mengalami krisis pangan, stabilitas politik dan keamanan negaranya jadi amburadul.

“Ketika terjadi krisis pangan tahun 2011, negara-negara di Afrika dan Timur Tengah kan sebagian runtuh. Harga pangan dunia 2,4 kali lipat. Di Sudan tahun 2018, pemerintahnya menaikkan harga roti tiga kali lipat karena memang terjadi kelangkaan pangan. Tahun 2019, terjadi kerusuhan dan pemerintahannya jatuh,” ujar dia kepada Law-Justice.

Namun fakta tersebut tidak serta merta menjadi stempel basah agar militer mengambil alih proyek lumbung pangan demi menghindari krisis pangan. Menurut Andreas, operasi militer dan krisis pangan adalah dua hal yang berbeda.

“Apakah TNI harus terlibat dalam proyek pangan? Itu lain lagi persoalannya. Enggak ada hubungannya,” ucap dia.

Membangun sebuah proyek pangan, lanjut Andreas, harus mengedepankan standar-standar sains pertanian. Dipimpin oleh orang yang memiliki kerangka berpikir ilmiah, dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang saintifik, dan dijalankan oleh mereka yang terbiasa dengan proyek pertanian. Selama prinsip tersebut terus diabaikan, hasilnya sudah pasti akan gagal.


Gagalnya proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) menyisakan kerusakan alam dan kerugian negara (Foto:faperta.ugm.ac.id)

“Kaidah ilmiah itu memerlukan orang-orang yang cakap secara ilmiah untuk pelaksanaannya. Kalau enggak, akan kacau. Bosnya enggak paham bagaimana pelaksanaanya di bawah? Konsepnya salah, kebijakan yang diturunkan dalam pelaksanaannya salah. Hasilnya sudah pasti gagal,” pungkas Andreas.

Menurut dia, pemerintah harusnya berkaca dari banyaknya proyek-proyek food estate yang gagal, padahal sudah menelan anggaran triliunan rupiah. Selama ini, proyek-proyek tersebut cenderung mengabaikan prinsip-prinsip ilmiah yang berlaku dalam mencapai ketahanan pangan.

“Sejarah pengembangan food estate selama seperempat abad terakhir, kan gagal terus. Ketapang 100 ribu hektar gagal, proyek 300 ribu hektar gagal, kemudian food estate awal pemerintahan pak Jokowi 1,2 juta hektar di Merauke gagal. Kalau yang sekarang ini gagal lagi lah. Sudah jelas,” ujar Andreas.

Membangun sebuah ketahanan pangan, lanjut Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknolog Tani Indonesia (AB2TI) itu, tidak harus dengan membuka lahan baru yang akan menelan biaya besar dan berisiko gagal. Pemerintah cukup memanfaatkan lahan-lahan pertanian yang masih tersedia.

“Lahan-lahan kering yang masih ada sekitar 14 juta hektar. Lahan sawah masih ada 7,4 juta hektar. Kalau diinsektifikasi, itu masih bisa. Akan jauh lebih murah karena infrastrukturnya sudah tersedia.”

Sementara untuk membangun food estate berskala luas, setidaknya harus memenuhi 4 unsur kelayakan. Pertama, kelayakan tanah harus betul-betul dipertimbangkan. Selama ini, ujar Andreas, Kementerian Pertanian sering mematok garis lahan tanpa tahu kondisi yang sebenarnya di lapangan.

“Di Jakarta, orang gampang saja bikin garis di peta. Lalu diwujudkan dalam anggaran, pelaksanaannya bubar. Karena yang di peta itu tidak sesuai dengan yang ada di lapangan,” ucapnya.

Kedua, kelayakan infrastruktur harus tersedia. Bukan hanya irigasi dan ketersediaan air, namun juga jalan usaha tani dan transportasi. Ketiga, kelayakan budidaya dan teknologi. Pemerintah harus memastikan teknologi pertanian memadai di daerah tersebut. Keempat, kelayakan sosial dan ekonomi. Menggarap satu hektar lahan, paling tidak memerlukan 2 – 4 tenaga kerja. Produktifitas padi setiap hektarnya harus melebihi 4 ton.

“Memenuhi 4 kelayakan itu bukan hal yang sederhana. Proyek-proyek yang sering dilaksanakan pemerintah selama ini, memenuhi 1 kelayakan saja enggak. Padahal satu pilar saja tidak ada, jawabannya pasti: gagal.”

Ketahanan Pangan Ala Kemenhan
Setelah Kementerian Pertanian dinyatakan tidak maksimal dalam program ketahanan pangan dengan kebijakan cetak sawah baru, Presiden Joko Widodo lantas menunjuk Kementerian Pertahanan untuk mengurusi ketahanan pangan nasional. Tak tanggung-tanggung pemerintah mengeluarkan program food estate yang akan berjalan di Kalimantan dan Pulau Sumatera.

Ada lima lembaga kementerian yang terlibat dalam kebijakan food estate ini, yakni Kementan, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan leading sector berada di Kementerian Pertahanan.

Selain melibatkan BUMN, food estate ini diketahui juga sedang menggaet lima perusahaan swasta untuk ikut berinvestasi. Kelimanya yakni PT Indofood Sukses Makmur, PT Wings Food, PT Calbee Wings Food, PT Champ, serta PT Great Giant Pineapple.

Tak hanya perusahaan swasta dan BUMN yang terlibat, dari hasil penelusuran ada PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang juga terlibat. Perusahaan itu akan membangun pabrik tepung singkong di Morotai.

PT Agro Industri Nasional adalah perusahaan milik Yayasan Kemhan yang bergerak di bidang ketahanan pangan, bioenergi, dan konservasi serta membangun jejaring perdagangan lintas negara untuk menjangkau seluruh kawasan Asia Pasifik.

Menanggapi soal kebijakan Kementerian Pertahanan yang mengurusi soal ketahanan pangan, Juru bicara Menteri Pertahanan Dahnil Ahzar Simanjuntak mengatakan, lembaga Kementerian Pertahanan akan menjadi koordinator program 30 ribu hektar di Kalimantan Tengah sebagai food estate dengan tanaman pangan yang dibudidayakan adalah tanaman Singkong.

Kata Dahnil, nantinya Kementerian Pertahanan akan mengembangkan industri pangan Singkong dari hulu sampai dengan hilir.

"Kemhan fokus menjadikan 30 ribu hektar tahap pertama, di Kalteng sebagai Food Estate, yang konsentrasinya pada penanaman singkong dan dikembangkan dari hulu sampai dengan hilir sebagai cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara," ungkapnya.

Ketika ditanya apakah program ini tidak tumpang tindih dengan kebijakan Kementerian Pertanian yang sama mengurusi soal pangan. Dahnil membantah adanya tumpang tindih karena menurut dia, program yang dijalankan Kementerian Pertahanan hanya sebagai pangan untuk cadangan logistik strategis apabila ada ancaman serius soal ketersediaan pangan nasional.


Kementerian Pertahanan yang sekarang dibebani tugas menjaga ketahanan pangan dengan proyek food estate singkong (Foto:Helmi Affandi/Law-Justice.co)

"Tidak, karena program ini fokus menjadi cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara yang mem-back up Kementan bila ada ancaman serius terkait ketersediaan pangan nasional dan ancaman-ancaman nirmiliter lainnya," jelasnya saat dihubungi Law-Justice, Jumat (25/9/2020).

Sedangkan soal pelibatan alat pertahanan negara TNI dalam program food estate ini dinilai tidak menyalahi aturan dan menguntungkan negara. Kata Dahnil, nantinya program ini akan melibatkan sumber daya yang dimiliki oleh TNI termasuk komponen cadangan.

"Karena cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara, maka akan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki TNI dan Prajurit TNI baik pengerjaannya maupun kebermamfaatannya, termasuk pelibatan Komponen Cadangan bila nanti telah dan sudah direkrut," jelas dia.

Dahnil juga bilang untuk tahap awal kebijakan akan fokus pada model food estate singkong dari hulu dan hilir.

Soal tanaman pangan singkong yang dipilih untuk dikembangkan, Dahnil menilai tanaman ketela jenis Singkong memiliki keunggulan utama yang tidak banyak dilirik orang banyak. Kata dia, singkong bisa diproduksi dan dimanfaatkan menjadi produk turunan seperti tepung singkong, Mie Singkong dan beras singkong hingga gula singkong.

"Singkong memiliki keunggulan yang selama ini tidak dilirik banyak orang, singkong punya banyak produk turunan mulai tepung singkong atau Mocaf, Mie Singkong, Beras singkong, sampai Gula Cair Singkong dll, sehingga pengembangan komoditi singkong dengan berbagai nilai tambahnya mulai dari hulu dan hilir akan sangat menguntungkan sebagai cadangan logistik strategis untuk pertahanan negara di masa yang akan datang," jelas Dahnil.

Namun ketika ditanya soal adanya catatan Badan Pemeriksa Keuangan terkait program cetak sawah yang melibatkan TNI, Dahnil tidak menjawab.

Kontribusi Laporan : Januardi Husin, Yudi Rachman, Ricardo Ronald.

(Tim Liputan Investigasi\Yudi Rachman)

Share:



Berita Terkait

Komentar