Modus Menguapnya Dana Perkara Pencari Keadilan

BPK Soroti Buruknya Tata Kelola Uang Perkara di MA

Sabtu, 10/10/2020 15:22 WIB
Gedung Mahkamah Agung (Foto: Sematan.id)

Gedung Mahkamah Agung (Foto: Sematan.id)

Jakarta, law-justice.co - Walau mengakui sudah melakukan beberapa kali perbaikan dan mengeluarkan beberapa aturan untuk mencegah risiko pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perkara dan uang titipan pihak ketiga. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih saja menemukan adanya kebocoran pengelolaan uang tersebut.

Dalam sebuah laporan dokumen hasil audit analisis yang dilakukan akuntan negara BPK, terdapat hasil audit dari Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Bekasi, dan Pengadilan Militer. Selain itu, dalam bundel dokumen itu juga dibeberkan soal tata kelola keuangan milik Mahkamah Agung terutama soal pembangunan museum dan juga soal tata kelola anggaran yang berasal dari uang perkara dan uang titipan pihak ketiga.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57/KMA/SK/III/2019 tentang petunjuk pengelolaan penerimaan bukan pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sudah ditetapkan besaran tarif mulai dari pendaftaran perkara, permohonan gugatan, panggilan saksi, penggugat, pemohon dan termohon hingga pemberitahuan keputusan dengan tarif Rp 10 ribu hingga Rp 30 ribu.

Lain halnya pada Pengadilan Negeri Niaga, Pengadilan Agama hingga Perkara Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang (PKPU), biaya perkara di Pengadilan Tinggi hingga tingkat Kasasi.

Hal itulah yang menyebabkan peredaran dan penggunaan uang perkara rawan diselewengkan. Perputaran uang yang besar untuk penanganan perkara berpotensi menimbulkan kelalaian dan menyalahgunakan anggaran.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perkara yang disajikan oleh MA pada LK Audited 2018 dan Laporan Keuangan Perkara berdasarkan data Sistem Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas) MA, di ketahui saldo keuangan perkara untuk periode 2018 dan September 2019 lebih dari Rp 4,5 triliun.

Data itu didapat berdasarkan laporan secara manual yang akhirnya ditelusuri oleh BPK ke beberapa Pengadilan Negeri seperti PN Medan, PN Bogor, PN Bekasi, dan PN Depok. Disampaikan BPK dalam Laporan Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga, dan Belanja Tahun Anggaran 2018 dan 2019 di MA dan Badan Peradilan di Bawahnya.


Saldo uang perkara di MA dua tahun terakhir

Laporan tersebut menjelaskan tentang keuangan perkara PN Medan per 30 September 2019. PN Medan menyajikan saldo awal uang perkara, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir. Pada laporan tersebut, PN Medan tidak menyajikan informasi saldo sisa uang perkara atas perkara yang telah putus.

Pemeriksaan lebih lanjut pada laporan keuangan perkara yang disajikan pada Sistem Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas), menunjukkan bahwa seluruh satuan kerja belum menyajikan informasi terkait dengan sisa uang perkara yang harus dikembalikan pada akhir periode pelaporan.  Satuan kerja Eselon I sebagai satuan kerja yang bertugas mengumpulkan dan mengompilasi, tidak melakukan evaluasi atas kelengkapan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja di bawah MA.

Catatan Keuangan PN Medan dan Bekasi
Dari hasil audit ada besaran nilai yang tidak jelas peruntukan dan keberadaannya. Misalnya, uang perkara sebesar Rp 35 juta pada PN Medan belum ditetapkan status peruntukan keuangannya. Berdasarkan buku register pencatatan uang perkara dan uang titipan beserta dokumen pendukung lainnya, diketahui bahwa saldo uang perkara dan uang titipan yang tercatat adalah sebesar Rp 86.746.500.751. Berdasarkan rekening koran, diketahui bahwa saldo uang perkara dan uang titipan per 30 September tercatat sebesar Rp86.781.500.751 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp35 juta.

Atas selisih tersebut, PN Medan belum dapat menjelaskan asal dan peruntukan uang tersebut. Oleh sebab itu, PN Medan belum dapat menetapkan status peruntukan keuangan atas selisih saldo uang perkara tersebut. Selain itu, BPK juga menemuka adanya sisa panjar uang perkara yang belum dikembalikan kepada para pihak yang berperkara.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perkara, laporan kondisi perkara, dan dokumen pendukung lainnya diketahui bahwa terdapat sisa panjar perkara sebesar Rp51.898.000 atas 152 perkara perdata Gugatan tahun 2018 dan 7 perkara PHI Tahun 2017 dan 2018 yang sudah putus Tahun 2018 namun baru dikirimkan pemberitahuan sisa panjarnya pada bulan Oktober 2019. Sisa panjar tersebut sudah melebihi batas waktu enam bulan sejak minutasi namun belum diambil oleh pihak berperkara dan belum disetorkan ke kas negara.

Selain itu, terdapat sisa panjar perkara sebesar Rp32.185.500 atas 73 perkara perdata gugatan Tahun 2018 dan 2 perkara PHI Tahun 2018 dan 2019 yang putus tahun

2019 dan belum diambil oleh pihak berperkara namun surat pemberitahuan panjar perkaranya belum melebihi jangka waktu 6 bulan. BPK juga menemukan ada sisa panjar perkara sebesar Rp39.140.600 atas 50 perkara perdata gugatan Tahun 2018 yang sudah putus Tahun 2018 dan 2019 dan 10 perkara Niaga yang masuk tahun 2018 dan putus tahun 2018 namun masih belum dikirimkan surat pemberitahuan sisa panjarnya.


Hasil audit BPK terhadap PN Bekasi, Jawa Barat (Law-Justice.co)

BPK juga mengungkap pengelolaan uang perkara yang tidak dilaksanakan oleh petugas yang berwenang Sesuai dengan dokumen laporan keuangan perkara pada PT TUN Medan, diungkap bahwa PT TUN Medan tidak pernah melaporkan keuangan perkara kepada Ditjen MilTUN.

Selain itu, BPK juga menemukan adanya pejabat rangkap jabatan antara lain adanya  pejabat pengelola keuangan yang merangkap sebagai redaktur pengisi website di PN Medan.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perkara di PN Bekasi, laporan kondisi perkara, dan dokumen pendukung lainnya diketahui bahwa ada sisa panjar perkara perdata Permohonan, tahun 2018 sebanyak 21 perkara dengan sisa panjar sebesar Rp2.443.000 dan baru diberitahukan sisa panjarnya pada 18 September 2019.

Sedangkan di tahun 2019 sampai dengan triwulan III, terdapat sisa panjar perkara permohonan sebanyak 55 perkara dengan sisa panjar sebesar Rp5.472.000 yang sudah putus dan baru dikirimkan pemberitahuan sisa panjarnya pada 11 November 2019. Lantas terdapat sisa panjar perkara sebesar Rp124.973.150 atas 205 perkara perdata gugatan Tahun 2018 yang putus tahun 2018 dan 2019, belum diambil oleh pihak berperkara namun surat pemberitahuan panjar perkaranya belum dikirimkan melebihi jangka waktu 6 bulan.

Terdapat sisa panjar perkara sebesar Rp63.704.000 atas 88 perkara perdata gugatan Tahun 2019 yang sudah putus 2019 namun masih belum dikirimkan surat pemberitahuan sisa panjarnya.

Dari laporan keuangan dua Pengadian Negeri Bekasi dan Medan itu BPK menyimpulkan bahwa kondisi itu tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Klaim Mahkamah Agung Atasi Penyimpangan
Menanggapi soal laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengklaim lembaganya sudah menuntaskan persoalan tersebut. Kata Abdullah, penyelesaian sudah dilakukan secara internal dan sudah ditindaklanjuti.

"Itu temuan lama yang sudah ditinjaklanjuti," kata Abdullah kepada Law-Justice.co, Sabtu (10/10/2020).

Abdullah juga menambahkan, untuk menutup celah penyelewengan anggaran uang titipan perkara, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 2018. Aturan itu menyebutkan semua biaya perkara dibayarkan secara elektronik melalui lembaga perbankan yang sudah ditunjuk.

"Semua penggugat yang bayar biaya perkara statusnya uang titipan. Uang tersebut akan digunakan untuk biaya panggilan sidang untuk kepentingan penggugat sendiri," kata Abdullah.

"Dengan adanya Peraturan MA Nomor 3 tahun 2018, semua pembayaran biaya perkara melalui bank secara elektronik. Kelebihan biaya perkara dikembalikan secara otomatis melalui bank," tambahnya.

Penggunaan sistem e-Court itu menurut Hatta Ali yang dulu menjabat ketua Mahkamah Agung bisa mengurangi interaksi antara pihak pengadilan dan orang-orang yang mencari keadilan. Dilansir dari media massa, Hatta Ali meminta para pengacara mau menggunakan fitur tersebut agar dapat mengurangi interaksi antar pegawai dan pihak yang berperkara.

"Kalau tidak mau menggunakan sistem elektronik ya terpaksa manual kita gunakan. Di samping itu kita menghindari adanya interaksi petugas pengadilan dengan para pencari keadilan," ujar Hatta saat menjabat Ketua Mahkamah Agung di tahun 2018.


Tata cara pendaftaran perkara di pengadilan dengan sistem e-Court (Grafis : MA)

Sementara itu Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman mengatakan, tata kelola keuangan perkara dan uang pengganti perkara belum ideal. MAKI pernah melakukan penelitian di PN Semarang, Sukoharjo, dan Tanjung Pinang terkait dugaan pelanggaran tata kelola keuangan perkara ini.

"Sebenarnya belum ideal, karena mestinya sisa panjar perkara langsung ditransfer kepada pihak yang berhak dan tidak perlu lagi para pihak tersebut mengurus ke Pengadilan Negeri," katanya saat dihubungi Law-Justice.co.

Mengenai adanya temuan BPK di PN Depok Jawa Barat, Boyamin menilai itu hanya persoalan teknis yang berhubungan dengan tata kelola pencairan anggaran.

"Berdasar temuan BPK tersebut pada kasus di PN Depok menyangkut uang titipan ganti rugi lahan untuk pembangunan, BPK hanya memberikan catatan mestinya PN Depok langsung melakukan transfer kepada rekening penerima (orang yang berhak) sedangkan dalam praktiknya PN Depok melakukan mekanisme penyerahan cek yang tentunya akan merepotkan penerima. Ini hanya persoalan teknis saja," katanya.

Kerjasama dengan Bank BTN pun Disoroti
Selain mekanisme tentang tata kelola uang perkara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyoroti perihal kerjasama beberapa satuan kerja di bawah Mahkamah Agung (MA) dengan pihak kedua, dalam hal ini Bank Tabungan Negara (Tbk).

Dalam melaksanakan kegiatan penyelesaian perkara maupun kegiatan kesekretariatan, MA mendapatkan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Keuangan Perkara. MA juga memiliki kewenangan untuk menerima uang titipan pihak ketiga berupa uang konsinyasi yang akan diperuntukkan bagi para pihak yang akan diganti kerugiannya.

Dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, MA memiliki kewenangan untuk menerima dan mengelola uang masyarakat dalam hal ini uang para pihak yang berperkara berupa uang perkara. Selain itu, MA juga memiliki kewenangan yang ada pada peradilan tingkat pertama untuk menerima uang titipan pihak ketiga yaitu uang konsinyasi.

Pelaporan uang perkara dan uang titipan pihak ketiga disajikan dalam informasi Laporan Keuangan Perkara. MA melibatkan pihak perbankan dalam pembukaan rekening untuk menampung penyaluran dan transaksi uang perkara dan dana konsinyasi.

Dalam hal ini, MA bekerja sama dengan Bank BTN sejak tahun 2017, melalui Memorandum of  Understanding (MoU)  atau  Nota  Kesepakatan  Nomor 2/NK/MA/VII/2017 tentang Pemanfaatan  Jasa  dan  Layanan  Perbankan. Kemudian diperbaharui dengan MoU nomor 2/ADM/MA/VIII/2018   tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Agustus 2018.

Saat itu, Bank BTN berjanji menyediakan fasilitas berupa manajemen pengelolaan kas untuk mempermudah transaksi keuangan secara online, fasilitas Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Khusus bagi pegawai di lingkungan pengadilan, dan pemanfaatan program pengembangan operasional (PPO) pengadilan yang berada di bawah satuan MA.

Pada tahun 2017, baru 31 Pengadilan Negeri yang bekerjasama dengan Bank BTN untuk mengelola uang perkara dan uang konsinyasi. Bank BTN memperkirakan, pengelolaan uang konsinyasi dari kerjasama tersebut bisa mencapai Rp 5 triliun.  

BPK melaporkan, berdasarkan Surat Sekretaris MA  Nomor 1747/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 18 Desember 2019, sudah ada 65 satuan kerja di lingkungan MA yang bekerjasama dengan Bank BTN. Nilai manfaat PPO yang dapat diterima MA sebesar Rp 38,8 miliar, namun belum belum disajikan dalam laporan keuangan.

BPK menyoroti proses pencairan PPO yang belum didukung dengan perhitungan yang memadai. Misalnya, mekanisme pencairan PPO yang disepakati antara PN Bekasi dan BTN Cabang Bekasi adalah PN Bekasi mengajukan permohonan kepada Bank BTN yang kemudian disetujui dan disahkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara PN Bekasi dan Bank BTN. 

“PPO diperuntukkan untuk manfaat memenuhi perlengkapan kantor, alat tulis kantor, renovasi kantor, dan sewa kendaraan roda 4 dan roda 2. Terhadap manfaat tersebut, belum terdapat serah terima hibah dari BTN kepada PN Bekasi,” bunyi laporan BPK.

Selain itu, BPK juga menemukan beberapa klausul kerjasama yang berpotensi merugikan MA. Di PN Medan misalnya, ada perjanjian bahwa Bank BTN memiliki hak dan kewajiban berupa melakukan pendebetan jasa giro dan/atau saldo giro Pihak Kedua yaitu PN Medan apabila rata-rata saldo giro bulanan kurang dari nilai  yang  disyaratkan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat 3.

“Sebagaimana  diketahui  bahwa  rekening  titipan  uang  perkara  merupakan  rekening yang menampung uang atau dana milik para pihak yang berperkara di pengadilan. Pencantuman  klausul pendebetan berisiko pada berkurangnya saldo rekening atas pendebetan tersebut.”

Wujud penyerahan hibah juga dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Pemberi Hibah. Di PN Bogor misalnya, diketahui bahwa atas perjanjian kerjasama Nomor 002/PKS/BGR.UT/CCFU/I/2018, PN Bogor telah menerima dalam bentuk dana sebesar Rp 80 juta, dipergunakan untuk melaksanakan renovasi gedung dan perlengkapan kantor.

“Terdapat satuan kerja yang menerima manfaat PPO dalam bentuk uang dimana penerimaan tersebut diluar barang atau jasa yang diperkenankan oleh aturan di MA. Kemudian terdapat penerimaan dalam bentuk barang yang tidak  berkaitan  dengan  operasional kantor seperti handphone.”

Dari beberapa catatan tentang kerjasama pengelolaan uang perkara dengan pihak Bank BTN, BPK menyimpulkan beberapa potensi kerugian seperti nilai manfaat yang seharusnya diterima dari hasil kerjasama dengan Bank BTN tidak terjamin kepastiannya, timbulnya risiko penyalahgunaan atas nilai manfaat yang diterima secara tunai, serta pengamanan aset atas nilai manfaat yang telah diterima sebesar Rp 13,6 miliar tidak bisa terjamin.

Kontribusi Laporan : Januardi Husin, Yudi Rachman

(Tim Liputan Investigasi\Yudi Rachman)

Share:



Berita Terkait

Komentar