Mengendus Modus Bisnis Bobrok Telkom (I)

Patgulipat Investasi Telkom Jeblok di Tiphone, Siapa Bermain?

Sabtu, 31/10/2020 13:42 WIB
Gedung PT Tiphone Mobile Indonesia (Sumber:TELE)

Gedung PT Tiphone Mobile Indonesia (Sumber:TELE)

Jakarta, law-justice.co - Alih-alih ingin untung dalam investasi di PT Tiphone Mobile Indonesia (TELE), PT Telkom melalui anak perusahaannya PT Pramindo Ikat Nusantara (PINS) harus menelan pil pahit. PT Tiphone Mobile Indonesia gagal bayar obligasi ratusan miliar rupiah kepada beberapa obligor. Efeknya, Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan aktivitasnya di lantai bursa sejak awal Juni 2020. Lantas, mengapa PT PINS nekat berinvestasi di perusahaan tersebut? Apakah proses investasinya sudah dilakukan sesuai dengan kepatutan dan kelayakan?

Sejak 10 Juni 2020, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memberhentikan sementara perdagangan saham TELE dan juga obligasinya, yang menyebabkan para pemegang saham merasa dirugikan karena tidak dapat menjual sahamnya.BEI menilai ada potensi masalah yang menyebabkan keraguan kelangsungan usaha dari TELE atau PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.

Suspensi saham maupun obligasi TELE berdasarkan pengumuman KSEI terkait penundaan pembayaran pokok dan bunga ke-12 Obligasi Berkelanjutan I Tiphone tahap III tahun 2017 seri B dan Penundaan Pembayaran Bunga ke-3 Obligasi Berkelanjutan II Tiphone tahap II tahun 2019.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) mempunyai kepemilikan saham terhadap TELE melalui PT PINS Indonesia. PINS tercatat sebagai pemiliki 24% saham TELE. Sementara, TLKM memiliki 100% saham PINS.

PT Telkom melakukan investasi melalui PT PINS pada Tiphone untuk memperkuat ekosistem bisnis mobile. Diantaranya, mendukung penetrasi smartphone untuk mempercepat pertumbuhan bisnis digital. Selain itu mendukung penguatan jalur distribusi voucher pulsa pada bisnis Telkomsel. Namun sayangnya selama beberapa tahun investasi, PT Tiphone Mobile Indonesia harus ambruk dan menyisakan banyak hutang yang bikin kusut perusahaan investor.

Berdasarkan data, kepemilikan Saham (per 31 Desember 2018) PT Tiphone Mobile Indonesia adalah PT Upaya Cipta Sejahtera 37.32%, PT PINS Indonesia 24.00%, PT Esa Utama Inti Persada 13.68%, PT Asuransi Sinar Mas Jiwa 7.62% dan Masyarakat 17.38%.

Investasi Tekor di Tiphone
Di tahun 2014-2017, nama Tiphone Mobile Indonesia Indonesia merajai beberapa bisnis telepon selular, penjualan voucher pulsa dan distributor alat telekomunikasi. Bahkan, wajah pemiliknya Hengky Setiawan wara wiri memenuhi papan iklan di billboard, televisi, hingga badan bus. Tiphone menjadi pemain besar bisnis telekomunikasi.

Namun selang beberapa tahun, perusahaan tersebut memiliki kinerja yang semakin melorot, hingga akhirnya harus terbelit hutang besar. Dalam informasi keterbukaan publik, perseroan memerinci utangnya, baik utang obligasi maupun utang kepada bank sindikasi.Tiphone Mobile Indonesia tercatat memiliki utang obligasi yang gagal bayar senilai Rp751,43 miliar dengan kreditur obligasi TELE01CN3.

Jumlah tersebut terdiri atas Rp231 miliar pokok obligasi dan Rp6,06 miliar bunga yang jatuh tempo pada 22 Juni 2020, serta Rp500 miliar pokok obligasi dan Rp14,37 miliar bunga yang jatuh tempo pada 19 Juni 2020.

Selain itu, perseroan juga memiliki utang kepada bank sindikasi dengan utang pokok Rp2,5 triliun, bunga Rp25,85 miliar dan US$923.348 yang jatuh tempo pada 23 Maret 2020, serta bunga dengan jumlah yang sama yang jatuh tempo pada 22 Juni 2020. Artinya, Tiphone memiliki utang jatuh tempo beserta bunga senilai Rp3,3 triliun plus US$1,68 juta.

Hutang yang besar itu harus ditanggung bersama oleh pemegang saham seperti PT PINS, PT Asuransi Sinar Mas Jiwa, PT Esa Utama Inti Persada dan PT Upaya Cipta Sejahtera. Sehingga, perseroan menempuh langkah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Menanggapi soal masalah investasi dan gagal bayar obligasi dari perusahaan PT. Tiphone Mobile Indonesia (TELE), Juru bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Putih Djarot bilang persoalan PT Tiphone sepenuhnya berada di Kementerian BUMN. Kata dia, persoalan investasi dan gagal bayar investasi menjadi kewenangan lembaga yang dipimpin oleh Erick Thohir tersebut.

"Sepertinya ini lebih tepat jika ditanyakan ke Kementerian BUMN," kilahnya ketika dihubungi Law-Justice.co.


Surat manajemen PT Tiphone Mobile yang menerbitkan jadwal persidangan PKPU di PN Niaga Jakpus (Sumber: BEI)

Dalam keputusan PKPU di PN Niaga Jakarta Pusat, Kuasa hukum PT Tiphone Mobile Indonesia, Andi F. Simangunsong bilang majelis hakim pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan waktu perpanjangan PKPU selama 30 hari.

"Saya cuma tahu selesai itu perpanjangan deh saya belum cek ke tim lagi perpanjangan kita cuma perpanjangan PKPU saja kok," ungkapnya kepada Law-Justice.co, Kamis (29/10/2020)

"Kalau enggak salah 30 hari deh. Kurang lebih 30 hari deh. Itu dibacain disidang kalau putusan saya enggak tahu berapa," tambah Andi.

Dia juga menambahkan, belum bisa menentukan langkah apa pun jika dalam 30 hari ini tidak ditemukan langkah-langkah hukum soal pembayaran hutang kepada kreditur.

"Nanti kita lihat. Normalnya PKPU kan semua pihak berusaha duduk barengng untuk mencapai perdamaian. Kita berusaha untuk berdamai dengan semua kreditur," tambahnya.

Aliran Uang Telkom untuk Akuisisi Simpatindo?
Masuknya perusahaan anak usaha Telkom, PT Pramindo Ikat Nusantara (PINS) ke dalam PT Tiphone Mobile Indonesia bisa dibilang tidak mudah. Masuknya anak perusahaan BUMN PT Telkom Indonesia itu menyisakan banyak persoalan hukum yang kasusnya mangkrak di Kejaksaan Agung hingga kini.

Kasus dugaan penyimpangan akuisisi sebanyak 99,5% saham PT Simpatindo Multi Media (SMM) senilai USD32 juta oleh Tiphone pada kuartal I-2015 masih belum jelas. Pendanaan akuisisi diambil dari hasil penjualan sebanyak 25% saham Tiphone kepada PINS Indonesia senilai Rp1,39 triliun.

Kemudian pada 2016, Kejaksaan telah memanggil beberapa pihak yang mengetahui proses transaksi pembelian saham Simpatindo oleh Tiphone dengan menggunakan dana hasil penjualan saham kepada PINS tersebut. Namun hingga kini, belum ada perkembangan berarti apakah pemeriksaan tersebut dihentikan atau dilanjutkan.

Sebelumnya, rencana peningkatan saham Pins di Tiphone mendapat sambutan positif dari manajemen TELE. Sejumlah analis memperkirakan, penjualan saham kepada Pins kemungkinan direalisasikan dengan mekanisme penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (right issue). Mekanisme ini akan mengakibatkan dilusi kepemilikan pemegang saham lama hingga menjadi minoritas.

Belakangan, soal akuisisi ini sedang didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Juru bicara KPK Ali Fikri bilang sudah memeriksa bekas Direktur Utama PT PINS Indonesia Slamet Riyadi pada 1 Oktober 2020 lalu. Pemeriksaan ini diduga terkait kasus akuisisi saham di dalam tubuh Tiphone dan adanya kerugian negara dalam proses pembelian saham PT Tiphone Mobile oleh PT PINS Indonesia.

Investasi PT PINS Berujung Kasus
Mengenai persoalan kasus ini, Pengamat BUMN dan juga Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mengatakan persoalan ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum yang melibatkan usaha milik BUMN.

"Saya dengar kasus ini sudah mengendap cukup lama di Pidsus Kejagung, ketika era Jaksa Agung yang lama sd Jaksa Agung yang baru juga katanya mandek, publik akan menilai ini preseden buruk bagi penegakan hukum, apalagi terkait ada uang PT Telkom Tbk yang diduga hilang tak jelas melalui anak usahanya PT PINS dan Tiphone," katanya.

"KPK bisa ambil alih kasus ini karena diduga melibatkan petinggi Telkom. Karena terjadi di era peralihan direksi Telkom akhir Desember 2014, bisa jadi direksi era Arif Yahya dan era Alex Sinaga perlu diusut sejauh mana keterlibatannya, jika akuisisi saham saham yang dilakukan anak usahanya ternyata hasil penyidikan memenuhi unsur pidananya," tambahnya ketika ditanya siapa yang harus bertanggung jawab dari bobroknya investasi Telkom melalui PT PINS di PT Tiphone Mobile Indonesia.

Dia juga meminta agar publik mengawasi persidangan PKPU yang berlangsung di PN Niaga Jakarta Pusat. Kata dia, jangan sampai hakim salah memberikan keputusan kepada perusahaan yang sudah mengakali uang negara tersebut.

"Itulah diharapkan hakim yg mengadili PKPU ini harus jernih melihat konstruksi hukum bisnisnya, jangan sampai masuk angin," ungkap Yusri.


Penawaran obligasi PT Tiphone tahap I (Sumber : BEI)

Mengenai keterkaitan adanya hubungan bisnis dengan BUMN antara PT Tiphone dan PT PINS, kuasa hukum PT Tiphone Mobile Indonesia, Andy F.Simangunsong menyangkal jika investor yang menanamkan uangnya di PT Tiphone Mobile, PT PINS merupakan sebuah perusahaan BUMN.

Kata Andy, hubungan antara PT Tiphone Mobile dan PT PINS merupakan kerjasama investasi antar perusahaan swasta dan tidak melibatkan perusahaan BUMN seperti PT Telkom Indonesia seperti yang diberitakan sekarang ini.

"Itu perlu ditanyakan ke manajemen. Setahu saya statusnya enggak begitu deh, sahamnya PT PINS bukan saham yang paling gede, bukan itu keliru. Dan kedua, setahu saya PT PINS bukan BUMN dia memang anak usaha anak perusahaan dari PT Telkom. Kalau itu kan PT Telkom nya kalau perusahaannya silakan tanya ke PT Telkom," sangkal Andy.

Andy juga bilang tidak tahu pasti aliran uang dari PT PINS ke dalam korporasi PT Tiphone Mobile. Apakah digunakan untuk akusisi Simpatindo atau digunakan untuk aksi korporasi dalam menjalan rencana bisnis PT Tiphone.

"Itu perlu ditanyakan ke manajemen," ungkapnya.

Babak Baru Kasus Korupsi PT Telkom, Siapa Saja Terlibat?
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan salah satu anak perusahaan PT Telkom, PT PINS Indonesia, memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuka penyelidikan dengan diperiksanya mantan Dirut PT PINS Indonesia Slamet Riyadi pada 1 Oktober lalu.

Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri belum mau memastikan kasus apa yang sedang diselidiki oleh lembaganya, tapi pemanggilan Slamet Riyadi berkaitan dengan dugaan korupsi yang juga melibatkan PT Telkom. Beberapa pejabat PT Telkom dalam waktu dekat akan diperiksa juga oleh KPK.

“Siapapun yang mengetahui peristiwa tersebut akan dipanggil untuk memenuhi kebutuhan dari penyelidik. Pasti ada pihak-pihak yang berhubungan dengan itu,” kata Ali.

Pembukaan kasus baru tentang PT Telkom dan PT PINS Indonesia kuat dugaannya terkait dengan investasi saham kepada PT Tiphone pada tahun 2014 dengan nilai transaksi lebih dari Rp 1 triliun. Investasi tersebut diduga bermasalah karena tidak memperhatikan unsur kehati-hatian sebab kondisi bisnis dan saham PT Tiphone saat itu sedang bermasalah.

Dengan suntikan dana dari PT Telkom tersebut, oleh PT Tiphone kemudian digunakan untuk mengakuisisi 99,5 persen saham PT Simpatindo Multi Media. Akuisisi saham senilai Rp 400 miliar itu sempat diselidiki oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2015 karena PT Simpatindo adalah perusahaan distributor produk-produk Telkomsel dan Telkom Flexi.

Perputaran uang dari perusahaan BUMN ke perusahaan swasta, kemudian digunakan lagi untuk mengakuisisi perusahaan yang menjadi distributor PT Telkom, ditengarai kental akan konflik kepentingan. Kejagung sempat meminta audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tapi sampai hari ini belum ada progres atas penanganan kasus tersebut.


PT Telkom Indonesia diduga terlibat dalam pembelian saham Tiphone yang akhirnya menuai persoalan hukum (Foto: Telkom)

Keputusan Telkom membeli saham Tiphone dilakukan di era Edi Witjara, yang saat itu menjabat sebagai Senior Vice President Bisnis Control  PT Telkom, ditahun 2014, yang berwenang memberi arahan tentang bisnis dan akuisisi. Direksi dan Komisaris PT Telkom saat itu harus dimintai juga pertanggungjawabannya secara hukum  karena tidak mungkin akuisisi sebesar itu bisa terjadi tanpa sepengetahuan dewan Direksi dan persetujuan dewan komisaris PT Telkom. Edi Witjara saat ini menjabat salah satu Direktur Telkom dan juga menjabat Dewan Penasehat Kepala KSP yang dipimpin Muldoko.

Dengan kondisi Tiphone yang sedang sekarat seperti ini, tentu ancaman terburuk adalah secara hukum bisa dipailitkan dan seharusnya negara (kementerian BUMN) sebagai pemegang saham PT Telkom dan Kejaksaan Agung harus gerak cepat bekerja sama mengusut tuntas kasus ini. Rakyat akan bertanya-tanya ada apa Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung tidak gerak cepat untuk segera membongkar kasus ini?

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, kasus investasi saham PT Tiphone memang mudah tersamarkan seolah-olah ini adalah transaksi yang murni menggunakan mekanisme bisnis, sehingga pihak-pihak terkait bisa berargumentasi bahwa untung rugi dalam berbisnis adalah hal yang biasa. Namun aparat penegak hukum perlu memastikan apakah ada niat buruk dan konflik kepentingan dalam proses pembelian saham tersebut.

“Sepanjang tidak ada niat buruk, sudah sesuai prosedur, dan tidak ada konflik kepentingan, itu hal yang biasa. Merugi dalam investasi itu kan hal yang biasa. Tapi kalau ada konflik kepentingan yang akhirnya merugikan negara, di situ ada unsur pidana,” kata Boyamin saat dihubungi Law-Justice.co.

Dalam konteks pembelian saham PT Tiphone ini, lanjut Boyamin, setidaknya ada tiga hal yang harus diselidiki oleh aparat penegak hukum. Pertama, apakah ada unsur konflik kepentingan yang menguntungkan sekelompok orang. Bisa dalam bentuk suap atau kickback.

Kedua, dari unsur due diligence atau uji ketuntasan, apakah prospek bisnis dari PT Tiphone sudah betul-betul dipertimbangkan oleh PT Telkom. PT PINS Indonesia harus bisa lebih cermat mengukur aspek kebutuhan, keuangan, dan sistem akuntansinya. Ketiga, harus dilihat dari segi kelengkapan adminsitrasi. Apakah pembelian saham itu sudah melalui tahap-tahap yang benar.

“Saya kira ketiga hal itu gampang diukur. Kenapa dulu PT Telkom tidak bikin anak usaha sendiri? Kenapa harus ke Tiphone, kenapa tidak ke perusahaan lainnya,” ujar dia.

Lebih lanjut, MAKI setuju jika penanganan kasus investasi di PT Tiphone ini segera diambil alih oleh KPK. Lima tahun adalah waktu yang lama bagi sebuah proses penyelidikan, sehingga bisa dianggap sebagai kasus mangkrak di Kejaksaan Agung.

“Kejagung sudah terbukti tidak mampu menyelesaikan kasus ini. Dipaksa-paksa pun nanti progresnya akan sangat pelan dan akhirnya terhenti. Makanya ya sudah diambil alih KPK saja sekalian,” ucap boyamin.

Menurut dia, KPK tinggal menggabungkan proses penyelidikan yang sudah mereka mulai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kejagung selama ini. Dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, Kejagung tidak boleh menolak adanya pengambilalihan kasus oleh KPK.

“Kemungkinannya kan memang ada dua, bisa jadi kasusnya sama atau berbeda. Yang pasti objeknya sama, jadi tinggal digabung saja nanti dengan penyelidikan Kejagung,” ujar Boyamin, merespon adanya pemeriksaan mantan Dirut PT PINS Indonesia Slamet Riyadi.

Terkait proses penyelidikan tersebut, KPK memang memang membutuhkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengukur sebesar apa potensi kerugian negara. Mantan Dirut PT Telkom yang juga pernah menjadi Presiden Direktur PT Tiphone Mobile Indonesia Garuda Sugardo mengatakan, selama ini belum ada catatan merah dari BPK tentang proses investasi saham PT Tiphone oleh PT PINS Indonesia.


Dirut PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk Tan Lie (kedua kiri) bersama Komisaris Mohammad Firdaus (dari kiri) berbincang dengan Preskom Hengky Setiawan, Direktur Rukmono Cahyadi, dan Direktur Independen Gatot Bekti Haryono, seusai rapat umum pemegang saham tahun 2018, di Jakarta (JIBI/Endang Muchtar)

“Sebagai BUMN, Telkom tentu mengikuti ketentuan legal, compliance dan GCG. Ada justifikasi dan kajian Biz, menggunakan independent appraisal. Sebelum ada masalah hukum, belum ada yang perlu dikhawatirkan,” ujar dia saat dihubungi Law-Justice.co.

Boyamin mengatakan, tidak adanya temuan BPK bukan berarti transaksi tersebut bersih sepenuhnya.

“Ya karena belum diminta. Kalau penyidik KPK sudah meminta audit pasti diaudit,” ucap Boyamin.

KPK melalui Plt. Juru Bicaranya, Ali Fikri, memastikan bahwa mereka memang berencana untuk meminta audit dari BPK tentang nilai kerugian negara dalam kasus investasi saham tersebut.

Lebih lanjut, Boyamin mengatakan, Kementerian BUMN harus melakukan upaya-upaya penyelamatan uang negara yang ada di PT Tiphone saat ini. Terlebih lagi, perusahan berkode TELE itu sudah masuk ke proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Jakarta Pusat.

“BUMN harus segera memutus kerja sama atau menarik kembali investasi yang sudah diberikan. Kalau sudah masuk PKPU kan berarti hartanya tinggal sedikit yang kemudian itu harus dibagi-bagi,” pungkas dia.

Kontribusi Laporan : Januardi Husin, Yudi Rachman, Wem Fernandez

 

 

(Tim Liputan Investigasi\Yudi Rachman)

Share:



Berita Terkait

Komentar