Akal-Akalan Pajak, Tax Amnesty dan RUU HPP

Patgulipat Aturan Pajak Kolusi Penguasa & Pengusaha

Sabtu, 09/10/2021 10:42 WIB

Namun program kebijakan tax amnesty jilid II dinilai akan berakhir sama dengan jilid I yang tidak maksimal dan hanya menjaring pelaku usaha sektor UMKM. Hanya sedikit sekali pengusaha besar yang ikut tax amnesty. Alasannya, mereka tidak ingin aset-asetnya di luar negeri diketahui atau dilacak oleh negara sehingga bisa bebas tidak membayar pajak kepada negara.


Proyek Rugi Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Anggaran Proyek Kereta Cepat Membengkak, Siapa Bermain?

Sabtu, 02/10/2021 13:30 WIB

Proyek kereta Cepat Jakarta-Bandung kini tengah menjadi sorotan setelah ditemukan adanya pembengkakan biaya. Salah satu proyek andalan Presiden Joko Widodo ini pun tersandung masalah. Banyak pihak mendesak adanya audit investigatif.


Anggaran Kartu Prakerja Senilai Triliunan yang Jadi Bancakan

Menggangsir Cuan dari Program Kartu Prakerja, Siapa yang Diuntungkan?

Sabtu, 25/09/2021 11:28 WIB

Kartu Prakerja muncul di kala awal pandemi Covid-19 terjadi. Tujuannya untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat yang menjadi korban PHK. Pemerintah menggelontorkan uang triliunan rupiah untuk program itu. Program yang digadang-gadang bisa menjadi oase segar masyarakat pengangguran agar mendapatkan pelatihan dan modal kerja.


Dibalik Somasi Lord Luhut Kepada Aktivis LSM

Menelisik Perang Bintang dalam Bisnis Tambang di Papua

Sabtu, 18/09/2021 11:06 WIB

Akhir-akhir ini Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sedang sibuk dengan somasi yang dia layangkan kepada Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan Direktur Lokataru Haris Azhar. Somasi tersebut terkait dengan unggahan video di kanal YouTube Haris Azhar yang berjudul `Ada Lord Luhut Di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!`.


Nasib Korban Covid Tertindas Mafia Obat dan Alkes

Sepak Terjang Pemburu Rente Bisnis Obat dan Alkes

Sabtu, 11/09/2021 09:42 WIB

Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itulah istilah yang cocok bagi penyintas Covid-19. Sudah berusaha berjuang hidup namun masih diberikan kesulitan mendapatkan akses obat dan alat kesehatan yang murah. Alih-alih mandiri, industri farmasi Indonesia ternyata sebagian besar masih bergantung impor.


Bancakan Dana PEN Kedok Pemulihan BUMN

Dana PEN Tinggi Risiko Bancakan, Bagaimana Rekomendasi BPKP?

Sabtu, 04/09/2021 10:32 WIB

Dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada semester II 2020, didapati beberapa poin rekomendasi penyimpangan dari pengunaan dana PEN di beberapa institusi lembaga tinggi negara, Kementerian dan BUMN serta pemerintahan daerah. Hal itu menandakan ada potensi kerugian negara dari penggelontoran anggaran negara ratusan triliun. Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut ada beberapa penyaluran anggaran yang tidak tepat sasaran. Lantas apa rekomendasi BPKP agar dana PEN 2021 bisa tepat guna dan tidak jadi bancakan?


Bancakan Dana PEN Kedok Pemulihan BUMN

Menguak Celah Korupsi Dana PEN di Tengah Pandemi

Sabtu, 28/08/2021 11:05 WIB

Sejak pandemi Covid-19, pemerintah menggelontorkan ratusan triliun untuk sebagai dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. PEN diberikan kepada berbagai lembaga perlindungan sosial, Pemda, insentif, UMKM, hingga beberapa BUMN.


Menguapnya Triliunan Anggaran Subsidi Indonesia Pintar

Modus Bancakan Anggaran Bantuan Indonesia Pintar

Sabtu, 21/08/2021 10:00 WIB

Tata kelola anggaran bantuan program Indonesia Pintar ternyata masik karut marut. Walau pun program tersebut sudah berjalan lebih dari lima tahun lamanya. Hal itu terlihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada semester II 2020. Dalam hasil audit itu tercatat ada anggaran sekitar Rp2 triliun yang rawan disalahgunakan karena bantuan tidak tepat sasaran.


Cari Cuan Pengadaan Laptop Disaat Pandemi

Siapa Mafia Proyek Laptop Kemendikbudristek?

Sabtu, 14/08/2021 10:58 WIB

Dugaan terjadinya permainan dalam anggaran pengadaan laptop untuk anak didik pada tahun anggaran 2021 makin kentara. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, (Kemendikbud-Ristek) akhir-akhir ini menjadi sorotan publik terkait rencana pengadaan laptop buatan dalam negeri senilai Rp 3,7 triliun. Uang segitu akan digunakan untuk membeli laptop buatan lokal dengan jumlah 431.730 unit.