Ada Apa di Balik Rajinnya KPK Sasar Kabinet Saat Firli Dibidik Kasus Dugaan Pemerasan?
Firli Disasar, Istana Dibidik?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari terakhir ini terlihat begitu rajin menyampaikan berita penanganan korupsi. Lembaga anti rasuah, bahkan menyasar dugaan korupsi di sejumlah kementerian. Sikap ini, sengaja atau tidak, berbarengan dengan kasus hukum yang tengah membelit Ketuanya Firli Bahuri. Firli disasar penyidik Polda Metro Jaya dalam dugaan pemerasan dalam jabatan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Tak syak, tudingan KPK mendadak rajin mendadak rajin menangani kasus korupsi di seputar kabinet tak lepas daru upaya perlawanan Firli.
Putusan MKMK dan Hak Angket, Pintu Menuju Pemakzulan atau Drama Politik?
Hak Angket Banteng Seruduk `Mahkamah Keluarga`
Jurang menganga di antara hubungan mesra Partai PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo. Seratus hari terakhir kita dipertontonkan dengan drama melankolis antara Presiden dan Partai pendung utamanya. Pencalonan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden untuk Prabowo Subianto menjadi ihwalnya. Pucuknya saat Mahkamah Konstitusi memberikan jalan mellaui putusan No. 90. G9bran melenggang, Banteng meradang. Pertikaian semakin meruncing, bukan lagi wacana, kader banteng mulai menggagas Hak Angket di DPR untuk menyasar MK. Akankah api memrcik ke Merdeka Utara?
Triliunan Dana Sawit Habis untuk Subsidi Biodiesel, Siapa Diuntungkan?
Membongkar Para Pemain Dana Sawit Biodisel
Pemerintah menetapkan adanya pungutan ekspor dan sejumlah iuran di sektor sawit. Dana sawit yang terkumpul lantas dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Salah satu misinya, tentu saja, sebagai dana litbang dan pelestarian sawit rakyat. Apa lacur, dana yang terkumpul kemudian justru lebih banyak dikucurkan dalam program biodiesel. Akibatnya, dana sawit ini justru dinikmati oleh segelintir taipan sawit. Kejaksaan Agung telah membidik adanya aroma kongkalikong bagi-bagi duit sawit di balik program biodiesel ini.
Membongkar Dugaan KKN dan Pelanggaran Kode Etik MK Di Balik Pencawapresan Gibran
Perlawananan Makin Masif, Mahkamah Keluarga Terancam Bubar?
Polemik menguar dari gedung Mahkamah Konstitusi. Sebuah putusan yang memuluskan laju Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres menuai protes. Posisi ayah Gibran, Joko Widodo sebagai Presiden RI dan Ketua MK Anwar Usman selaku pamannya, membuat plesetan MK sebagai Mahkamah Keluarga kembali mengemuka. Ada yang mengatakan ini adalah puncak KKN era Jokowi. Hal paling mengejutkan, jelang akhir, PDI Perjuangan selaku partai utama penopang Jokowi balik kanan, dia turut melawan wacana politik dinasti. Masifnya perlawanan akankah membuat skenario Mahkamah Keluarga bubar jalan dan Gibran batal menjadi cawapres?
Trilunan Impor Gula Berpotensi Jadi Bancakan Pemburu Rente
Bongkar Mafia di Balik Kasus Korupsi Impor Gula, Ada Menteri Terlibat?
Tak heran jika korupsi impor gula terus mengemuka, sebab belum ada tindakan yang komprehensif untuk menumpas jejaring mafia di sektor ini. Selain penegakan hukum yang komprehensif dan tegas, pemerintah juga perlu meningkatkan produksi dalam negeri agar tidak terus bergantung impor. Apalagi sejumlah negara akal menutup ekspor gula.
Senjakala Pemberantasan Korupsi, Ironi Dugaan Pemerasan Komisi Anti Rasuah
Dugaan Korupsi Kementan Picu Perang Terbuka Nasdem-KPK, Siapa Menang?
Dugaan korupsi Kementan memicu pertarungan terbuka Partai Nasdem yang bermarkas di Gondangdia, Jakarta Pusat dengan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) yang berkantor di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Presiden Jokowi ditengarai mengetahui pertarungan ini. Dunia pemberantasan korupsi di republik ini tidak sedang baik-baik saja. Di tengah gencarnya aparat penegak hukum membongkar kasus-kasus dugaan megakorupsi yang melibatkan kerugian negara ratusan milyar dan pejabat tinggi negara, tiba-tiba kita dikejutkan dengan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap eks Menteri Pertanian. Padahal, kasus Syarul Yasin Limpo sedang digarap oleh KPK.
Rugikan Negara Rp2,1 Triliun, Melacak Siapa Lagi Pelakunya Selain Eks Dirut Karen?
Menelisik Nyali KPK Periksa Presiden di Kasus KKN LNG Pertamina
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berani memeriksa dua Presiden Republik Indonesia dalam kasus dugaan Korupsi LNG Pertamina. Kasus tersebut terjadi di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Kasus ini harus diungkap tuntas untuk membongkar kongkalikong di industri migas, terutama dalam hal impor LNG di Pertamina. Pertanyaannya, apakah KPK berani memeriksa Presiden?
Ratusan Triliun Demi Mimpi Pindah Ibukota, Audit BPK Temukan Potensi Kerugian Negara
Anggaran Jumbo IKN Rawan Jadi Bahan Bancakan dan Mark Up
Pemerintah terus menggeber proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sesuai amaran UU IKN, terhitung awal tahun 2024 pusat Pemerintahan RI sudah mesti hijrah kota baru di Kalimantan Timur ini. Presiden Joko Widodo sempat menyatakan sudah ngebet ingin segera pindah dan merayakan HUT RI Ke 79 di IKN yang baru. Sebagai salah satu proyek mercusuar Era Jokowi, bagaimana perjalanan proyek ini di tengah wacana tentang anggaran dan pengawasan?
Pemerintah Hutang Subsidi Pupuk yang Menguap Rp 29 T, Nasib Petani Terancam Kritis
Membongkar Sengkarut Pengelolaan & Bancakan Triliunan Subsidi Pupuk
Petani Indonesia di tahun 2023 bakal merasakan dampak yang signifikan akibat perubahan kebijakan pupuk bersubsidi. Dampak dari perubahan ini terhadap perekonomian dan kehidupan petani sehari-hari sangatlah besar. Meningkatnya biaya pupuk termasuk salah satu yang signifikan. Selain pengurangan subsidi pupuk, tahun ini juga diambang ancaman tidak ada pupuk subsidi, akibat piutang subsidi yang tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah. Padahal, anggaran subsidi pupuk yang masuk ke Kementerian Pertanian (Kementan) berjumlah puluhan triliunan sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam dua tahun belakangan, anggaran APBN untuk subsidi pupuk sebesar Rp25,3 triliun. Secara akumulasi sejak 2014, total anggaran mencapai Rp330 triliun.
Bersih-bersih BUMN, Erick Thohir Harus Berani Bersihkan Dulu Kementerian BUMN
Menyingkap Kongkalikong Pengadaan di Rumah Tangga Kementerian BUMN
Jargon bersih-bersih BUMN kerap disampaikan oleh Menteri BUMN Eric Thohir. Mengaku diperintah Presiden Joko Widodo, Eric Thohir sudah melaporkan sejumlah dugaan korupsi yang terjadi di sejumlah BUMN, beberapa di antaranya sudah diputus inkrah oleh Pengadilan. Namun, apa ceritanya kalau ternyata di dapur Kementerian BUMN sendiri pun menyeruak adanya dugaan penyimpangan anggaran yang berpotensi korupsi?