Basa-basi Swasdembada Pangan, Buntutnya Impor Beras Jutaan Ton
Mafia Cuan Impor Pangan, Siapa Saja Yang Menikmati?
Ironi negeri yang mendaku sebagai negeri agraris. Swasembada pangan terasa masih jauh panggang dari api, alih-alih menggencarkan program untuk menuju swasembada, pemerintah justru terkesan lebih memilih impor. Memang selain instan, potensi penghimpunan cuan haram dari bisnis impor ini menggiurkan. Tak salah kalau kemudian ditengarai ada tangan mafia pangan di balik kegagalan swasembada.
Pengawas Pemilu dan Aparat Penegak Hukum Diam Seribu Bahasa
Para Penikmat Uang Haram Dana Kampanye Pemilu
Penggunaan dan pelaporan dana kampanye Pemilu yang serampangan pun ternyata tak menjadi perhatian penyelenggara. Legitimasi Pemilu 2024 semakin meragukan justru setelah tahapan mulai dijalankan. Koalisi Masyarakat Sipil menjulukinya sebagai Pemilu terburuk sepanjang masa pasca reformasi karena sejumlah alasan.
Dugaan Korupsi Tataniaga Timah, Negara Berpotensi Rugi Triliunan Rupiah
Gangsir Timah, Modus Lawas Rampok Kekayaan Negara
Ternyata modus purba dalam menggangsir kekayaan negara masih terus dipraktikan. Setelah sebelumnya penyidik Kejaksaan membongkar dugaan korupsi pengelolaan tambang nikel di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara. Kini, di Bangka Belitung, penyidik kejaksaan lagi-lagi membongkar praktir ilegal gangsir sumber daya alam timah. Negara berpotensi dirugikan hingga Rp2,5 triliun pertahun, dari praktik ini.
Triliunan Duit Hitam Masuk Dana Kampanye, Aparat Hukum Tak Berdaya
Marak Money Politic, Kredibilitas Pemilu 2024 Terdegradasi
Pemilu tak pernah surut dari riuhnya wacana politik duit alias money politics. Money politics kerap disalahartikan sekedar pemilih terima duit serangan fajar. Padahal, lebih dari sekedar duit recehan, money politic mesti disusuri dari hulu ke hilir. Dalam sejumlah kasus, justru asal-usul dana kampanye lebih krusial dibicarakan, sebab disinyalir terkait dana hitam dari dunia kiminal. Sayangnya, meskipun ada temuanPPATK, penegak hukum seolah tak berdaya. Maraknya Money Politics yang berpitensi terstruktur, sistematis, dan masif ini berpotensi menganggu kredibilitas hasil Pemilu, bahkan bisa berakibat diskualifikasi peserta Pemilu. Namu, apakah penyelenggara Pemilu mampu dan mau menangani secara serius?
Saling Sandera di Perkara Korupsi DJKA, Firli Terdepak tapi Siap Bongkar Siapa yang Terlibat
Bongkar Kelindan Istana di Prahara Kuningan
Pertama kali, Ketua KPK diberhentikan di tengah jalan akibat kasus korupsi. Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Firli Bahuri dari KPK, Kamis (28/12/2023). Berita pemberhentian ini seakan mengakhiri drama selama seratus hari terakhir seputar pertarungan dan prahara di Kuningan, markas KPK. Citra KPK di titik nadir. Diduga ada kelindan dengan lingkaran orang dekat istana dalam prahara ini.
Volume Bisnis Besar, Pengawasan Minim PLN Rawan Dikorupsi
Gagal Tagih Biaya Premium, PLN Bisa Tekor Rp5,69T, Siapa Bermain?
PLN lagi-lagi menjadi sorotan, kali ini PLN potensi tekor menurut temuan BPK yang mengindikasikan adanya kehilangan potensi pendapatan senilai Rp5,69 triliun. Temuan BPK ini akibat PLN gagal menerapkan tarif khusus (L) kepada pelanggan premium. Besarnya volume bisnis di PLN, serta tengarai lemahnya pengawasan membuat PLN rawan dikorupsi. BUMN ini menjadi incaran pemburu rente yang telah mewujud menjadi oligarki bidang energi.
Berulang Kali Temuan BPK, Pertamina jadi Sasaran Pemburu Rente
Proyek JTB Telat Bikin Pertamina Tekor, Siapa Tanggungjawab?
Digadang-gadang bakal jadi sumber energi di Pulau Jawa bagian timur, Proyek Strategis Nasional (PSN) Jambaran Tiung Biru (JTB) justru tengah menjadi sorotan karena terlambat operasi. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan hasil pekerjaan proyek Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) Gas Processing Facility (GPF) yang dilaksanakan oleh Konsorsium Rekind, JGC, dan JGC Indonesia (RJJ) belum sepenuhnya sesuai dengan lingkup pekerjaan pada kontrak dan perubahannya. Permasalahan tersebut meliputi 1 kelemahan SPI dan 6 ketidakpatuhan sebesar Rp 40,65 miliar dan USD 103,37 juta atau total ekuivalen Rp 1,59 triliun. Proyek ini dikelola oleh Pertamina melalui anak perusahannya PT Pertamina EP Cepu (PEPC).
Suasana Pilpres, Belanja Alutsista Melonjak Rp65,83 triliun
Anggaran Pertahanan Melonjak, Siapa Diuntungkan?
Jelang akhir tahun anggaran belanja alutsista Kementerian Pertahanan (Kemhan) melonjak sebesar US$4,25 miliar atau setara Rp65,83 triliun (asumsi kurs Rp15.489 per dolar AS) pada 2024. Lonjakan yang tergolong mendadak ini sontak memantik tanya. Justru, berkembang polemik yang mengaitkan kenaikan ini dengan kepesertaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai salah satu kandidat Calon Presiden di Pilpres 2024.
Saling Sandera Pemberantasan Korupsi, Corruptor Fight Back atau Perang Gank?
Ada apa di Balik Lolosnya Firli di Jumat Keramat?
Corruptor fight back. Lema lawas ini kembali mengemuka. Tak tanggung-tanggung, kali ini diucapkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Firli Bahuri. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan oleh Polda Metro Jaya. Santer diberitakan bakal segera ditahan, Firli lolos dari jerat penahanan di Jumat Keramat. Benarkah ada perlawanan koruptor di balik status Firli atau sekedar bela diri belaka?
Akibat Korupsi, Ratusan Milyar Rupiah Dana Perguruan Tinggi Raib
Kampus Jadi Ladang Korupsi, Duit Mahasiswa Buat Bancakan
Dana perguruan tinggi jadi ladang korupsi. Modusnya beragam, dari yang paling klasik berupa markup pengadaan hingga yang tergolong muntakhir dengan rekayasa duit biaya mahasiswa mandiri. Ratusan milyar dana pendidikan ditengarai telah ludes diganyang koruptor di berbagai kampus PTN.