Pengadaan Gas Airmata Polri, Anggarannya Minim Transparansi & Akuntabilitas
Menelisik Siapa Bermain di Balik Pengadaan Gas Airmata Polri
Lagi-lagi insiden antara aparat keamanan dengan masyarakat yang melibatkan penggunaan gas airmata terjadi. Hampir genap setahun Tragedi kanjuruhan yang tercatat merenggut 135 orang yang tewas, dan 583 orang lainnya cedera akibat penyelewengan penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan di stadion kanjuruhan, Malang. Kini terjadi lagi, warga Pulau Rempang, Batam Kepri mesti berhadapan dengan gas airmata aparat saat mem[ertahankan hak atas lahan yang telah mereka tempati turun-temurun. Sejumlah anak sekolah menjadi korban gas airmata. Begitu mudahnya aparat kepolisian menggunakan gas airmata, apakah berelasi dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan peralatan gas airmata?
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Rawan Korupsi
Proyek KCJB Bengkak Rp18 Triliun, Siapa yang Tanggung Jawab?
Jika tak ada aral dan penundaan lagi, proyek prestisius Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bakal diresmikan langusng oleh Presdien Jokowi pada Jumat(8/9/2023). Pada peresmian tersebut, turut hadir Perdana Menteri China Li Qiang. Meski demikian, sejumlah persoalan masih membayangi rencana terebut. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah adanya pembengkakan biaya (cost overun) senilai Rp 18, 08 triliun dari proyek dengan nilai awal 6,07 miliar dollar AS atau Rp92 triliun merujuk kurs terkini. Lantas, siapa yang bakal tanggung jawab?
Triliunan Dana PMN untuk BUMN Menguap Tak Jelas
Ada Apa Dugaan KKN PMN di Kodja Bahari, Bebas di Pengadilan?
Suntik modal alias penyaluran penyertaan modal negara rupanya masih menjadi metoda yang dipandang ampuh untuk menyehatkan BUMN yang tengah sakit. Cara ini tergolong sederhana saja, negara memberikan suntikan modal untuk menambah darah segar bagi BUMN yang tengah kesulitan modal ataupun yang sedang menghadapi megaproyek negara. Padahal, tanpa pengawasan dan mekanisme yang jelas dan terukur, bagi-bagi PMN ini justru berpotensi seperti menabur garam ke laut, alias sia-sia saja.
BPK Audit PGN, Tapi Penegak Hukum Cuek
BPK Temukan Penyimpangan di PGN, Potensi Kerugian Negara Triliunan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) menemukan sejumlah penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara triliunan rupiah saat memeriksa Perusahaan Gas Negara (PGN). Hasil pemeriksaan BPK ihwal kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 2017-2022 PGN yang terbit pada April 2023 menunjukkan ada 16 temuan dengan potensi kerugian negara triunan rupiah. Sayang temuan ini dianggap angin lalu oleh penegak hukum.
Dugaan Korupsi Program KPC-PEN, Kenapa Penegak Hukum Bungkam?
KPC-PEN Bubar, Siapa Bertanggungjawab Rp1600 T Dana Covid?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (4/8/2023) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Ini sekaligus membubarkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). Dengan ini, masa penanganan pandemi Covid-19 pun berakhir. Namun, beleid ini tidak menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban duit rakyat yang digunakan untuk penanganan Covid 19 yang angkanya mencapai lebih Rp 1600 triliun.
Siapa Menilep Anggaran Basarnas?
Korupsi Basarnas Dana Komando, Tradisi Atau Korupsi?
Terminologi dana komando kembali mengemuka. Istilah ini lazim digunakan di era Orde Baru untuk dana non-bujeter yang digunakan untuk membiayai sebuah operasi. Setelah era reformasi dana komando ini perlahan memudar, seiring dengan kebijakan reformasi TNI dan juga reformasi sistem keuangan nasional. Tetiba muncul kode Dana Komnda dalam dugaan korupsi dan suap di Basarnas. Apakah dana komando sudah menjadi kelaziman dalam pengadaan di lembaga yang berbau militer?
Meretas Badai di Kandang Beringin
Menelisik Airlangga Golkar Terbelah, Penegak Hukum Berpolitik?
Kejaksaan Agung memanggil Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO. Pemanggilan di tengah iysu Munaslub Partai Golkar lantas memantik polemik. Sebagai salah satu Partai tertua, nyaris di setiap jelang Pemilu, selalu terjadi gonjang ganjing di Partai Golkar. Apakah pemanggilan Airlanga murni penegakkan hukum ataukan bagian dari langkah politik untuk mengkerdilkan Partai Beringin?
Intervensi Kebijakan dan Anggaran Pendidikan Rawan Dikorupsi
Sepuluh Kali WTP Tak Jamin Kemendikbudristek Bebas Penyimpangan
Sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas di dalam APBN. Amanh konstitusi mensyaratkan anggaran pendidikan mesti mencapai 20 persen APBN. Selama masa pandemi, anggaran untuk bidang pendidikan justru tidak menurun, bahkan pemerintah memberikan alokasi khusus untuk anak-anak untuk bisa mengakses pendidikan dengan secara daring. Besarnya anggaran sektor ini membuat anggaran dana pendidikan rawan dikorupsi. Meskipun BPK telah memberikan predikta WTP 10 kali berturut-turut, bukan jaminan bebas penyimpangan.
DPR Harus Bentuk Pansus Dapen BUMN, Menteri BUMN Ngapain Aja
Triliunan Dana Pensiun BUMN Raib, Salah Kelola atau Kongkalikong?
Drama duit pensiunan pegawai BUMN yang dikelola dana pensiun masing-masing BUMN masih terus berlanjut. Hanya kurang dari 40 persen Dana Pensiun yang bisa mengelola perusahaan dengan baik. Sisanya memiliki Rasio Kecukupan Dana (RKD) yang memprihatinkan. Padahal, iuran dari pegawai BUMN tidak pernah terlambat apalagi ditunggak. Praktik yang telah berlangusng bertahun-tahun ini terkesan ada pembiaran. Kementerian BUMN baru mulai cawe-cawe saat skandal Jiwasraya memuncak. Sehingga terungkap, dana pensiun BUMN minus diperkirakan hingga angka Rp9,5 triliun. Apa langkah Menteri BUMN Erick Thohir mendengar fakta ini?
Bisnis Nikel Ilegal Dikuasai Mafia, Negara& Apara t Hukum Tak Berkutik
Skandal Ekspor Ilegal 5 Juta Ton Nikel, Siapa Bermain?
Lebih dari lima juta ton bijih nikel diduga telah diperdagangkan secara ilegal ke China. Sejak 2020 pemerintah melalu Kementerian ESDM telah resmi melarang ekspor bijih nikel dalam program hilirisasi. Besarnya nilai selundupan menimbulkan spekulasi kalau praktik ini bukan sekdar permainan oknum. Diduga praktik berjalan terkoordinasi dan masif ini melibatkan mafia tambang yang berelasi dengan kekuasaan.