Sekaratnya BUMN Energi (I)

Utang dan KKN Beranak Pinak di PLN

Sabtu, 20/03/2021 11:45 WIB

Presiden Joko Widodo telah menargetkan bawahannya untuk membangun proyek 35.000 Megawatt (MW) sejak tahun 2015. Sampai saat ini, baru 8.400 MW atau sekitar 20 persen pencapaian yang terpenuhi. Proyek tersebut telah menjadi beban untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), menyebabkan utang PLN membengkak hingga Rp 500 triliun.


Bancakan Anggaran Cetak Sawah (I)

Menguapnya Anggaran Cetak Sawah, Aparat Hukum Tak Berkutik?

Sabtu, 13/03/2021 07:38 WIB

Walau sudah mendapat catatan merah dari lembaga audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) namun persoalan proyek cetak sawah belum juga rampung. Aparat hukum dan BPK belum juga menindaklanjuti dengan penindakan agar para pencari rente dari proyek cetak sawah ini tak berdaya. Lantas mengapa masalah anggaran cetak sawah ini terus bergulir walau sudah banyak merugikan negara?


Kupas Tuntas Kasus PT BMJ

Aksi Tipu-tipu Anak Perusahaan Djarum, Kena Denda di AS

Sabtu, 06/03/2021 10:55 WIB

PT BMJ tersandung kasus perdata di Amerika Serikat. Melanggar aturan embargo perdagangan dengan Korea Utara. PT Djarum sebagai induk perusahaan mengaku tidak tahu menahu dan lepas tangan.


Bancakan Dana Bansos Covid-19 (II)

Sejuta Akal Bulus Perusahaan Dadakan Vendor Bansos

Sabtu, 27/02/2021 10:27 WIB

KPK terus melakukan pengembangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 109 perusahaan yang mendapatkan jatah pengadaan bantuan sosial Covid-19. Dari pengembangan itu, Law-Justice.co menelusuri ada beberapa perusahaan dadakan yang muncul untuk meraup jatah pengadaan bansos. Bahkan ada juga pemilik yang memiliki lebih dari satu perusahaan mendapatkan jatah bansos. Lantas bagaimana nasib penelusuran KPK terkait "Madam" dan berapa jatah setoran perusahaan peserta pengadaan kepada pejabat di Kemensos dan oknum kader parpol?


Bancakan Dana Bansos Covid-19 (I)

Mengurai Jaringan Mafia Bansos Covid-19 Raup Triliunan Rupiah

Sabtu, 20/02/2021 11:11 WIB

Kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, sengaja didesain sejak awal 2020 oleh kelompok pencari rente. Dengan jaringan kekuasaan, mereka mendorong agar program bansos akibat pandemi Covid-19 menjadi kebijakan nyata, dengan dalih niat sosial. Mulai dari elite di kementerian sosial hingga menteri bahkan petinggi partai diduga ikut menikmati bancakan anggaran bantuan sosial ini. Namun seperti apa jaringan ini? Siapa saja terlibat?


Panen Fulus dari Bisnis Dana Keringat Para Pekerja (II)

Bancakan Investasi Uang Buruh, Tersangka Kok Masih Gelap?

Sabtu, 13/02/2021 11:04 WIB

Kejaksaan Agung mensinyalir uang buruh yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan ada penyimpangan. Sekitar Rp 20 triliun uang buruh yang diinvestasikan di berbagai saham milik BUMN dan swasta babak belur dan memicu kerugian besar. Atas dasar kecurigaan itulah, Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait adanya praktik korupsi dengan modus investasi uang jerih payah buruh. BPK mengungkapkan belasan perusahaan tempat investasi BPJS Ketenagakerjaan mengalami penurunan nilai selama 3 tahun terakhir.


Panen Fulus dari Bisnis Dana Keringat Para Pekerja (I)

Modus Menggangsir Uang Pekerja BPJS Naker

Sabtu, 06/02/2021 12:00 WIB

Triliunan uang buruh menguap dalam bisnis investasi yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan, petinggi lembaga itu pun dibidik sebagai tersangka raibnya uang pekerja tersebut. Alih-alih ingin untung, uang pekerja digerogoti untuk kepentingan petinggi lembaga tersebut. Lantas bagaimana modus jaringan ini menghabiskan uang milik pekerja? Benarkah jaringan ini sudah bercokol lama menghisap untung uang milik pekerja di lembaga tersebut?


Salah Kelola Bisnis Perkebunan Negara

Patgulipat Akali dan Kuasai Aset PTPN, Aparat Hukum Belum Bertindak

Sabtu, 30/01/2021 09:47 WIB

Holding perkebunan memiliki aset jutaan hektare dengan nilai lebih dari puluhan triliun yang menyebar dari Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Sulawesi. Namun, hingga kini pengawasan pengelolaan aset dan anggaran tidak pernah beres, BPK berkali-berkali memberikan peringatan soal efisiensi anggaran dan pengelolaan aset. Namun, seperti kisah goliath, penegak hukum dibuat tak berdaya menindak maling aset dan anggaran perusahaan perkebunan nusantara milik negara tersebut.


Patgulipat Akali Aset Perkebunan Negara (I)

Siapa Penggerogot yang Kuasai Aset Holding Perkebunan?

Sabtu, 23/01/2021 10:59 WIB

Konflik kepemilikan lahan antara masyarakat dan PT Perkebunan Negara (PTPN) terus terjadi. Setiap tahunnya, ribuan hektar lahan yang terdata sebagai aset PTPN menimbulkan konflik karena terlanjur diduduki oleh masyarakat. Masalah tersebut berlarut-larut tanpa adanya komitmen untuk menyelesaikan sengketa perusahaan negara vs rakyat. Adakah pihak-pihak yang meraup untung di tengah konflik tersebut?


Sengkarut Uang Negara di LPEI

Bisnis Mafia Bank Ekspor, Aparat Hukum Diam Saja?

Sabtu, 16/01/2021 12:00 WIB

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memiliki catatan merah dari BPK karena merugi Rp 4,7 triliun pada tahun 2019. Suntikan dana Penyertaan Modal Negara terus diguyur kepada lembaga tersebut. Anehnya, baik KPK atau Kejaksaan Agung maupun Kepolisian belum aktif menindaklanjuti potensi kerugian negara.