Analisis Hukum Korupsi Proyek Revitalisasi Pasar Rakyat Ala Kemendag
Pasar merupakan kumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu. Pasar Rakyat merupakan aspek penting dalam system perdagangan nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, untuk memperkuat peran pasar rakyat dalam perekonomian suatu daerah, Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat.
Analisis Hukum Sengketa Pajak dan Memberantas Mafia Pajak
Pengajuan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas sengketa peradilan pajak dengan PT Freeport Indonesia kembali mentah di pengadilan. Dalam amar putusan yang dibacakan pertengahan Mei 2019 lalu, majelis hakim yang diketuai H. Supandi, menolak permohonan PK dari otoritas pajak terkait keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pajak Januari 2014.
Analisis Hukum Skandal Gagal Bayar Asuransi Wana Artha Life
Kasus gagal bayar asuransi jiwasraya ternyata menyeret perusahaan asuransi lainnya antara lain PT. WanaArtha Life atau Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Rekening asuransi itu kini diblokir oleh Kejaksaan Agung karena diduga terlibat dalam kegiatan menggoreng saham Jiwasraya.
Analisis Hukum Eksekusi Penyitaan Aset Supersemar yang Tidak Berhasil
Perkara hukum Yayasan Supersemar sudah berlangsung cukup lama, terhitung sejak tumbangnya Orde Baru. Tapi kasus itu sampai sekarang belum kelar-kelar juga. Usaha negara untuk mengusut tuntas skandal korupsi dana beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa itu seperti berjalan di tempat. Walaupun putusan pengadilan sudah inkracht pada perkara perdata, namun tetap saja upaya pengembalian aset dan uang negara baru sedikit yang bisa terlaksana.
H. Desmond J. Mahesa, SH.MH, Wakil Ketua Komisi III DPR RI :
Analisis Hukum Menguak Tabir dari Kejanggalan Perppu No 1/2020
Penyebaran virus covid -19 alias virus corona di Indonesia semakin menggila saja. Korban terus berjatuhan diman- mana. Bahkan ada pengamat dan media mancanegara meramalkan Indonesia bakal menjadi epicentrum penyebaran corona. Kita berharap semua itu hanya sebatas ramalan belaka dan tidak terjadi di dunia nyata.
Analisis Hukum Cara Melawan Bancakan Anggaran Bisnis Alutsista TNI
Sudah menjadi rahasia umum, kalau peralatan Alutsista dan senjata TNI kita itu banyak yang uzur sehingga tidak layak pakai. Senjata senjata TNI yang dahulu dibeli sudah waktunya untuk diganti. Kalau tidak diganti maka taruhannya adalah kedaulatan NKRI yang selalu mendapatkan ancaman dari luar negeri. Langkah ini sekaligus juga untuk mengantisipasi supaya Indonesia tidak selalu dilecehkan oleh negara tetangga sendiri seperti Malaysia, Australia, Singapura atau negara kecil semacam Papua Nugini.
Membedah Perpu 23/1959 Alat Perang Lawan Corona, Negara Diuntungkan
Babak baru perlawanan terhadap virus corona akhirnya dimulai dengan munculnya pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dari Istana Negara, yang telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagai solusinya.
Bivitri Susanti
Ini Catatan Hukum Tentang Lockdown
“lock down” itu tidak bisa hanya berupa instruksi supaya orang diam di rumah saja. Karena banyak orang yang harus keluar untuk kerja untuk bisa makan, bayar cicilan, juga untuk ongkos ke dokter bila kena gejala COVID, bahkan sekadar untuk beli pulsa untuk telepon Dinkes kalau harus dijemput karena gejala yang parah.
H. Desmond J. Mahesa, SH.MH, Wakil Ketua Komisi III DPR RI :
Aspek Hukum Tunda Pilkada Serentak 2020 Disaat Merebak Virus Corona
Pandemi virus covid-19 atau lebih dikenal dengan sebutan virus corona begitu cepat dan masif hingga mampu menelan puluhan ribu korban jiwa yang tersebar di berbagai negara, termasuk diantaranya Indonesia. Sejauh ini kita belum bisa memastikan sampai kapan virus korona akan mengakhiri petualangannya di negara kita
Analisis Hukum Menjerat Lippo Sebagai Pelaku Pidana Korporasi
Adanya penetapan Billy Sindoro, mantan Direktur Operasional Lippo Group, sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap Meikarta diharapkan akan menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengusut lebih jauh keterlibatan tindak pidana korporasi yaitu perizinan proyek Meikarta. Tapi lama ditunggu tunggu sampai sekarang janji KPK untuk menetapkan perusahaan Lippo sebagai tersangka tidak kunjung tiba.