Analisa Hukum Pertanggungjawaban Jebloknya Investasi Telkom di Tiphone
Untuk memperkuat ekosistem bisnis mobile, PT Telkom Tbk melalui anak perusahaannya PT. Pramindo Ikat Nusantara (PT. PINS), telah melakukan investasi pada PT. Tiphone Mobile Indonesia (TELE). Investasi itu dilakukan diantaranya guna mendukung penetrasi smartphone untuk mempercepat pertumbuhan bisnis digital. Selain itu mendukung penguatan jalur distribusi voucher pulsa pada bisnis Telkomsel.
Analisa Hukum Sita Aset TPPU Koruptor Jiwasraya Divonis Seumur Hidup
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi KPK telah menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup bagi para pelaku mega skandal korupsi Asuransi Jiwasraya. Sekarang yang menjadi sorotan bagaimana kelanjutan dana nasabah asuransi Jiwasraya dan dana pihak ketiga lainnya yang hilang dan dibekukan pasca perusahaan asuransi ini ditutup.
Analisis Hukum Kasus Menguapnya Biaya Perkara di Mahkamah Agung
Biaya perkara merupakan bagian dari informasi penting yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan lembaga negara atau lembaga pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas lembaga atas biaya yang dipungut dan atau diterima dari pihak ketiga.
Analisis Hukum Bisnis Kemenhan Keruk Dana APBN Libatkan Anggota DPR
Di tengah pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin proyek food estate seluas 178 hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah. Dalam proyek ini, Prabowo akan bersinergi dengan Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, dan Kementerian BUMN.
Analisis Hukum Bancakan Dana Negara di PT Perusahaan Pengelola Aset
PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) adalah BUMN yang bergerak di bidang investasi, restrukturisasi/revitalisasi, dan pengelolaan aset-aset perusahaan BUMN lainnya yang sedang bermasalah. Perusahaan itu berdiri pada 27 Februari 2004 untuk menggantikan dan mengambil alih aset-aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Analisis Hukum Bancakan Dana BOS
Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara, tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut.
Analisis Hukum TKI Korban Kejahatan dan Perbudakan di Kapal Asing
Peristiwa kekerasan yang menimpa Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing terus bermunculan. Ketidakberesan ternyata sudah dimulai sejak sang ABK hendak berangkat. Agen-agen nakal memanipulasi kontrak, menilep gaji, tidak melapor, dan lepas tanggung jawab. Warga negara Indonesia terpaksa bertaruh nyawa di tengah lautan bersama kapal dan orang-orang asing yang menguras paksa tenaga mereka.
Analisis Hukum Bancakan Dana Bantuan Sosial Penanganan Akibat Corona
Koruptor seperti pemakan segala, apa yang tersedia dengan rakus dilahapnya. Tiap kali ada kesempatan koruptor tak akan begitu saja melewatkannya. Dari pegawai rendahan yang berebut recehan hingga atasan yang berbagi jatah milyaran. Semua berlomba mengeruk harta, semua berkelit dengan lincahnya. Orang baik pun akan mereka goda dengan perangkap yang tak disangka-sangka. Najwa Shihab
Analisis Hukum Korupsi Proyek Revitalisasi Pasar Rakyat Ala Kemendag
Pasar merupakan kumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu. Pasar Rakyat merupakan aspek penting dalam system perdagangan nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, untuk memperkuat peran pasar rakyat dalam perekonomian suatu daerah, Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat.
Analisis Hukum Sengketa Pajak dan Memberantas Mafia Pajak
Pengajuan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas sengketa peradilan pajak dengan PT Freeport Indonesia kembali mentah di pengadilan. Dalam amar putusan yang dibacakan pertengahan Mei 2019 lalu, majelis hakim yang diketuai H. Supandi, menolak permohonan PK dari otoritas pajak terkait keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pajak Januari 2014.