Pemimpin Redaksi Law-Justice.co, Dr. Roy Tumpal Pakpahan SH

Analisis Hukum Revisi Draft RKUHP Memuat Banyak Pasal Kontroversi

Kamis, 11/08/2022 07:20 WIB
Sejumlah mahasiswa mendatangi Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/6) untuk melakukan aksi demontrasi menuntut draf  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibuka. Mereka membentangkan spanduk besar menandakan Gedung DPR RI disita hingga ada perbaikan reformasi. Mahasiswa menuntut pemerintah dan DPR untuk membuka draft RKUHP ke publik dan hapus pasal-pasal yang bermasalah. Robinsar Nainggolan

Sejumlah mahasiswa mendatangi Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/6) untuk melakukan aksi demontrasi menuntut draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibuka. Mereka membentangkan spanduk besar menandakan Gedung DPR RI disita hingga ada perbaikan reformasi. Mahasiswa menuntut pemerintah dan DPR untuk membuka draft RKUHP ke publik dan hapus pasal-pasal yang bermasalah. Robinsar Nainggolan

[INTRO]

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi hal urgent untuk dilakukan perbaikan yang komprehensif. Melihat bagaimana produk hukum pidana yang masih belum maksimal dalam pengaturan maupun penegakkan hukumnya dilapangan, maka perbaikan-perbaikan harus segera dilakukan.

Bahkan menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa, KUHP yang saat ini berlaku penuh dengan ketidakpastian. Adapun dalam draf tersebut memiliki 632 pasal. 

Akibat draft yang baru dibuka sekarang menimbulkan protes dari masyarakat, yang menilai draft ini masih memuat banyak hal kontroversi. Apakah RKUHP yang sekarang sudah disahkan dapat menjamin kepastian pengaturan, penegakkan maupun implemntasinya di lapangan?

Berikut pasal-pasal yang harus dikritisi:

Pasal 218 RKUHP

Pasal ini mengenai kritik kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pasal ini sangat rawan untuk disalahtafsirkan oleh aparat penegak hukum guna membungkam kritik terhadap penguasa. Bahkan sampai tahun 2021 ini, sebelum RKUHP disahkan, telah banyak pihak-pihak yang terkena kasus penghinaan kepada penguasa, padahal yang mereka kritisi adalah terkait dengan kebijakan serta kinerja aparat negara, seperti masalah Reforma Agraria dan Omnibus Law Cipta Kerja.

Berikut bunyi Pasal 218 ayat (1) RKUHP:

“Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Pasal 219 RKUHP

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV".

Pasal 240 RKUHP

 Dalam pasal ini menyatakan bahwa seseorang bisa diancam pidana penjara 3 tahun jika menghina pemerintah di media sosial. Pasal ini dapat berpotensi mengkriminalisasi siapapun yang melayangkan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah seolah antrikritik dan kembali membangunkan masa orba.

Berikut bunyi pasal 240 RKUHP:

"Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pasal 241 RKUHP

Ancaman hukuman 3 tahun penjara yang disebutkan dalam pasal 240 RKUHP akan dinaikkan menjadi 4 tahun, jika penghinaan yang dimaksud dilakukan di media sosial, sebagaimana bunyi draft pasal 241 RKUHP berikut ini:

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

Pasal 273 RKUHP

Dalam pasal ini mengatur mengenai demonstasi yang akan dilakukan. Dengan adanya pasal ini juga akan menyulitkan kepada para mahasiswa maupun masyarkat yang akan melakukan aksi demonstrasi. Padahal unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang.

Berikut bunyi pasal 273 RKUHP:

“Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Delik di atas berubah dari yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sebab dalam UU 9/1998, domonstrasi tanpa izin cukup dikenakan dengan tindakan administrasi yaitu pembubaran. Oleh karena itu hal ini sangat berbahaya. Sebab demonstrasi yang biasa dilakukan adalah secara spontan sebagai bentuk aksi kekecewaan kepada kinerja pemerintah.

Memang benar bahwa dengan adanya RKUHP ini telah mewujudkan suatu kepastian hukum. Khususnya kepastian bagi para penguasa agar dapat berkuasa tanpa adanya suara-suara yang dapat mengancam kursi jabatannya.

Jika perubahan mengarah ke pemerintah yang antikritk sehingga dapat membatasi rakyatnya sendiri bersuara, maka Indonesia mau jadi apa? Apakah negara kita akan kembali kemasa Orba ?

Sejak keran demokrasi terbuka pasca reformasi 1998, kebebasan berekpsresi dan mengeluarkan pendapat menjadi hal yang lumrah dan tak lagi dikebiri. Kritikan pedas yang mengarah kepada penghinaan kepala negara pun tak lagi termasuk kategori kriminal., dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut pasal 134, 136 bis, dan 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghinaan terhadap presiden. Namun sekarang, pemerintah justru menghidupkan kembali pasal tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan :

  1. Untuk menghapus pasal 218 mengenai Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden, karena hal tersebut sudah menjadi sebuah konsekuensi sebagai pemimpin. Pasal 218 ini juga sangat bertentangan dengan aturan hukum dan konstitusi yang telah dipercayakan kepada MK, karena sebelumnya pasal penghinaan terhadap presiden telah dihapuskan oleh MK. Selain itu, dari sisi aturan hukum juga sudah sangat jelas, perbedaan antara kritik dan hinaan atau fitnah. Dengan demikian, sudah sangat tidak perlu dan tidak relevan lagi pasal penghinaan presiden tersebut dihidupkan kembali. Sebab, bila tetap dihidupkan, akan menjadi senjata pemerintah untuk bersikap otoriter layaknya yang terjadi pada era sebelum reformasi.
  2. Mendesak untuk segara dipubilkasikannya draft terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar dapat dipelajari, dipahami, serta dikritisi secara bersama.

Draf final Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP tetap mengatur pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Ketentuan tersebut diatur dalam dalam Pasal 351.

"Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," demikian bunyi Pasal 351 ayat (1) draf final RKUHP.

Dalam bab penjelasan disebut ketentuan tersebut dibuat agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati. "Yang dimaksud dengan “kekuasaan umum atau lembaga negara” antara lain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, atau pemerintah daerah," demikian diatur dalam penjelasan.

Ancaman pidana naik menjadi maksimal tiga tahun bila tindak pidana mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Hal ini diatur di Pasal 351 ayat (2). Kemudian, Pasal 351 ayat (3) menyatakan tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara hanya bisa dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.

Pasal 352 ayat (1) menyatakan setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara maksimal dua tahun penjara.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP sebelumnya menilai pasal tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara ini berpotensi menjadi pasal karet yang bisa mengekang hak dan kewajiban warga negara.

Aksi Demo Tanpa Pemberitahuan dan Terjadi Huru-Hara, Ancaman 6 Bulan Bui
Masyarakat yang akan melakukan pawai, unjuk rasa, hingga demonstrasi kini perlu berhati-hati. Bila kegiatan itu dilakukan tanpa pemberitahuan dan berujung huru-hara, ada ancaman pidananya.
 
Hal itu termuat dalam salah satu ketentuan pada draf RKUHP. Ancaman pidananya hingga 6 bulan penjara. Berikut bunyi Pasal 256 RKUHP:
 
Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
 
Salah satu yang diatur yakni soal perzinaan. Perzinaan diatur di bagian keempat dalam draf RKUHP tersebut, yakni mulai dari Pasal 415 hingga 417. Dalam pasal 415, dijelaskan soal definisi perzinaan, yakni melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Dalam pasal yang sama, ada ancaman pidana jika perbuatan tersebut dilakukan.
 
Berikut bunyi Pasal 415 ayat (1): Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
 
Perbuatan tersebut dapat dipidana maksimal 1 tahun penjara. Namun, pasal ini berdelik aduan. Penuntutan tidak bisa dilakukan jika bukan diadukan. Yang bisa mengadukan diatur dalam ayat (2) di pasal tersebut, yakni:
 
a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
 
Hidup bersama selayaknya suami istri padahal belum terjalin perkawinan alias kumpul kebo turut diatur dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Terdapat ancaman hukuman pidana bagi pelaku kumpul kebo.
 
Hal tersebut tertuang dalam draf RKUHP teranyar yang dikeluarkan pemerintah pada 4 Juli 2022. Draf tersebut sudah disampaikan oleh pemerintah ke DPR. Adapun draf ini merupakan diklaim pemerintah sudah mengakomodir perbaikan dari hasil masukan masyarakat. Komisi III DPR masih membahas draf ini.
 
Ketentuan kumpul kebo diatur dalam Pasal 416. Berikut bunyinya: 
(1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
 
Dalam ayat (2) di pasal yang sama, disebutkan bahwa ancaman pidana ini merupakan delik aduan. Adapun pihak yang bisa mengadukan yakni: 
a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau 
b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
 
Namun demikian, dalam ayat (3) di pasal tersebut, tertuang bahwa pengaduan tak bisa dilakukan jika termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 25, 26 dan 30 di RKUHP tersebut.
 
Menyerang Martabat Presiden, Dapat Dipenjara hingga 4,5 Tahun
Draf RKUHP turut mengatur soal perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Ada ancaman pidana atas perbuatan tersebut yakni hingga 3,5 tahun penjara. Jika dilakukan melalui sarana elektronik, ancaman hukumannya lebih berat.
 
Ketentuan soal ancaman hukuman 3,5 tahun penjara itu diatur dalam Pasal 218 RKUHP, yang berbunyi: 
(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
 
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” merupakan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri.
(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden.
 
Melakukan Aborsi Korban Perkosaan Tak Dipidana
Dalam pasal 467 ayat (1) disebutkan bahwa terdapat ancaman hukuman 4 tahun penjara bagi perempuan yang melakukan aborsi. Namun dalam ayat (2), diatur bahwa ketentuan itu dikecualikan untuk kondisi-kondisi tertentu, termasuk bagi korban perkosaan.
 
Berikut bunyinya:
(1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 12 (dua belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.
 
Dalam bagian penjelasan, ketentuan soal aborsi ini dimaksudkan untuk melindungi kandungan seorang perempuan. Jika yang diaborsi adalah kandungan yang sudah mati, ketentuan pidana dalam pasal ini tidak berlaku.
 
Pasal tersebut tidak menentukan cara dan sarana apa saja yang digunakan untuk aborsi karena dinilai tidak relevan. Ditegaskan bahwa tindakan aborsi itu adalah akibat yang ditimbulkan, yakni matinya kandungan.
 
Ayat (1) dalam pasal 467 itu dinilai cukup jelas. Sementara dalam ayat (2), dijelaskan soal apa yang dimaksud dengan `Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan`. Tindakan seksual itu yakni pemaksaan pelacuran, eksploitasi seksual, dan/atau perbudakan seksual.
 
Memperkosa Istri atau Suami Sendiri Bisa Dihukum 12 Tahun Penjara
Pemerkosaan turut diatur dalam draf final Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Aturan hukum soal pemerkosaan tertuang dalam Pasal 477. Tak main-main, pelaku pemerkosaan dapat dihukum hingga belasan tahun penjara.
 
Draf final RKUHP ini telah disampaikan oleh pemerintah ke Komisi III DPR RI. Draf tersebut tengah dikaji untuk ditentukan apakah sudah bisa disahkan dalam paripurna atau belum.
 
Terkait pemerkosaan dalam pasal 477, terdapat pembaharuan dari KUHP yang saat ini diterapkan. Salah satunya ialah terdapat ayat yang mengatur soal pemerkosaan yang dilakukan terhadap istri atau suami sendiri yang sudah sah dalam ikatan perkawinan. Itu diatur dalam ayat (6), dan ancaman hukumannya 12 tahun penjara.
Berikut bunyinya:
 
(6) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.
 
Jadi, suami atau istri bisa dituntut atas dugaan pemerkosaan apabila dilaporkan oleh korban. Korban yang dimaksud di sini yakni suami atau istri tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam bagian penjelasan. Pasal ini merupakan delik aduan. Ancaman hukumannya mengacu pada ayat (1) yakni 12 tahun penjara.
 
Menghina Pemerintah yang Berakhir Rusuh, Ancaman 3 Tahun Penjara
Penghinaan terhadap pemerintah termasuk salah satu yang diatur dalam RKUHP. Ada ancaman pidana dalam tindakan penghinaan tersebut bila berujung kerusuhan.
 
Ketentuan itu diatur dalam Pasal 240 RKUHP yang berbunyi:
"Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV".
 
Pada pasal selanjutnya, disebutkan bahwa ancaman hukuman lebih tinggi bila penghinaan dilakukan melalui sarana teknologi informasi. Berikut bunyi Pasal 241 RKUHP:
 
"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V".
 
Berbuat Cabul Sesama Jenis di Depan Umum Dipenjara 1,5 Tahun
Perbuatan cabul diatur dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 418. Dijelaskan, perbuatan cabul juga termasuk jika dilakukan terhadap sesama jenis.
 
Berikut bunyi pasal tersebut:
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya.
 
Berikut penjelasan soal cabul:
Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan lain yang tidak senonoh, dan selalu berkaitan dengan nafsu birahi atau seksualitas.
 
Ayat tersebut memiliki tiga huruf, yang mengatur soal besaran pidana jika melakukan pencabulan dalam sejumlah kondisi. Pertama, jika pencabulan dilakukan di depan umum, maka bisa dipidana dengan penjara paling lama 1,5 tahun atau denda paling banyak kategori III.
 
Kedua, jika pencabulan dilakukan secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bisa dipidana dengan hukuman 9 tahun penjara. Ketiga, jika pencabulan dipublikasikan sebagai muatan pornografi dapat dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun.
 
Kemudian, dalam ayat (2) di pasal yang sama, disebutkan bahwa memaksa pencabulan terhadap diri sendiri juga bisa dipidana. Ancamannya hingga 9 tahun penjara. Namun tak dijelaskan contoh pencabulan terhadap diri sendiri ini.
 
Tawarkan Jasa Santet Bisa Dihukum 1,5 Tahun Penjara
 
Ketentuan mengenai kekuatan gaib termasuk yang diatur dalam RKUHP. Mereka yang menyatakan diri atau menawarkan jasa punya kekuatan gaib untuk menyakiti orang lain alias santet bisa diancam pidana penjara.
 
Bahkan, bila kemudian perbuatan itu dilakukan untuk mencari keuntungan, ancaman pidananya lebih berat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 252 yang berbunyi:
 
(1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
 
(2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
 
Dalam penjelasan Pasal 252, disebutkan bahwa aturan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.
 
Membuat Konten Pornografi untuk Kepentingan Pribadi Bukan Pidana
Draf final Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur soal pornografi. Ada ancaman hukuman untuk perbuatan memproduksi hingga menyebarluaskan konten pornografi ke masyarakat.
 
Hal tersebut diatur dalam Pasal 411 RKUHP. Berikut bunyinya:
 
(1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
 
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.
 
Namun, dalam bagian penjelasan, ketentuan pidana ini tidak berlaku bagi pembuatan pornografi untuk kepentingan pribadi. Meski demikian, dituliskan juga bahwa penafsiran pengertian pornografi disesuaikan dengan standar yang berlaku di masyarakat.
 
Berikut bunyi penjelasan pasal pornografi:
 
Penafsiran pengertian Pornografi disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary communnity standard). Membuat Pornografi dalam ketentuan ini tidak termasuk untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri.
 
 
Sejarah hukum pidana Indonesia sebagaimana semula adalah merupakan Code Napoleon Perancis tahun 1810. Prancis kemudian menjajah Belanda dan memberlakukan KUHP. Kolonisasi kemudian berlaku di Belanda. Negeri Kincir Angin itu memberlakukan KUHP pada tahun 1881 dan dibawa ke Indonesia.

KUHP yang mempunyai nama asli Wet Wetboek van Strafrecht itu lalu menggusur seluruh hukum yang ada di Nusantara, dari hukum adat, hingga hukum pidana agama. Nilai-nilai lokal tergerus hukum penjajah. Efektif KUHP berlaku secara nasional sejak tahun 1918.

"Lahirnya doktrin nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali adalah sebagai bagian dari perjuangan masyarakat di Perancis untuk perlindungan HAM dari kemungkinan perlakuan sewenang-wenang oleh penguasa," sebut Naskah Akademik RKUHP.

Pada saat yang sama, di Italia Cesare Beccaria menulis 14 bahwa "If a judge is compelled to make, or makes of his own free will, even two syllogism, he opens the door to uncertainty". Kemudian dilanjutkan bahwa, "Nothing is more dangerous than the common axiom that we should `consult the spirit of the law`."

Atas dasar semangat nasionalisme kebangsaan di atas, maka DPR-Pemerintah mengebut agar memiliki KUHP rasa lokal nasional. Namun faktanya sekarang justru menimbulkan banyak kontroversi dan protes dari gerakan masyarakat civil society yang peduli HAM dan demokrasi.

(Warta Wartawati\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar