Pemimpin Redaksi Law-Justice.co, Dr. Roy Tumpal Pakpahan

Memahami Cara Mengkaji dan Menganalisa Produk Hukum dan Undang-undang

Minggu, 09/10/2022 07:24 WIB
Ilustrasi Kitab Hukum Produk Undang-undang (Ist)

Ilustrasi Kitab Hukum Produk Undang-undang (Ist)

Jakarta, law-justice.co - Memahami dan mengerti makna dari sebuah aturan atau Undang-undang harus dianalisa secara komprehensif. Bagi orang awam, Undang-undang seringkali dianggap sebagai suatu hal yang menyulitkan untuk dipahami.

Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur lembaga tinggi negara lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.

Berikut beberapa tahapan untuk memahami undang-undang.

  1. Mengetahui lengkap informasi dasarnya.UU ini namanya apa, mengatur apa saja, dikeluarkan tahun berapa, diperuntukkan di sektor apa, dll
  2. Memahami diktum dan konsideransnya guna menemukan rasio legisnya.
    Lihat pada bagian menimbang, memperhatikan, dan mengingat di awal-awal UU sebelum maksud pasal per pasal. dengan memahami diktum dan konsiderans maka kita bisa mengetahui rasio legis atau alasan hukum apa yang mendasari dikeluarkan UU ini? apakah untuk mengisi kekosongan hukum? revisi hasil konsensus dengan kebutuhan suatu golongan? atau tuntutan keadaan? maka jelas, dengan mengetahui rasio legis, kita bisa menggunakan UU ini sebagaimana fungsinya diciptakan.
  3. Memahami jenis aturan serta hierarkinya
    apakah ini UU, PERDA,SEMA, PERWALI, PERDES, ataupun PP. Dengan mengetahui jenis aturan tersebut, maka kita bisa mengetahui kekuatan mengikat dari aturan tersebut beserta ruang lingkupnya
  4. Kuasai dengan baik penerapan Postulat Dasar Hukum, yakni Asas Preferensi
    Lex Superiori Derogat Legi Inferiori
    Hukum/UU yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah (hierarkinya)Lex Specialis Derogat Legi Generali
    Hukum/UU yang lebih khusus mengalahkan Hukum yang lebih umumLex Posteriori Derogat Legi Priori
    Hukum/UU yang lebih baru mengalahkan hukum yang lebih lama.
  5. Fokus pada pasal-pasal penting yang mengatur prosedur maupun subjek dan objek hukum yang diatur
  6. Tafsirkan tiap frasa atau kata dalam satu rangkaian kalimat dengan penafsiran gramatikal dan uji dengan pertanyaan Penafsiran secara bahasa yaitu membedah makna kata per kata. Misalnya: pasal 362 KUHP: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”- Barang siapa: itu siapa saja? semua subjek hukum. Lalu kalau yang mencuri anak dibawah umur bagaimana? Kalau yg mencuri itu orang gila gimana?-                                                                                                                                                                                            Mengambil: apa itu mengambil? memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dia mengambil dengan cara apa saja? – barang sesuatu: barang apa saja? yang berwujud? -kalo yg diambil arus listrik sama sinyal wi-fi gimana? berarti barang itu adalah sesuatu yg bernilai ekonomi – yang seluruhnya atau sebagian: kata atau disini artinya apa? pilihan atau nama lain? – kepunyaan orang lain: orang lain itu siapa aja? kalau misal ayah, ibu, saudara, suami, istri atau anak sendiri apakah juga orang lain? apa buktinya kalau itu memang milik orang lain? kalau dia cuma mengambil kembali barang yang awalnya milik dia gimana? – dengan maksud untuk dimiliki: dimiliki maksudnya apa? kalau dipinjam doang gimana? kalau langsung dia jual ke penadah gelap gimana? – secara melawan hukum: melawan dengan cara apa? melanggar? atau lalai?
  7. Perhatikan pasal-pasal terakhir guna mencari keberlakuannya, siapa yang mengesahkan, dan apakah ada peraturan lanjutan sebagai peraturan pelaksana dari peraturan itu?Misalkan di UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. terdiri dari 67 pasal. dan yang harus diperhatikan di poin ini adalahpasal 64–65 yang merupakan ketentuan peralihan (uu ini menggantikan uu apa? gunakan asas lex posteriori derogat legi priori).

    Lalu pasal 66–67: tentang ketentuan penutup yang mengatur tentang sejak kapan uu ini diundangkan dan diberlakukan. Pada pasal 67 ayat 2, dikatakan bahwa hal-hal yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut akan diatur lebih lanjut dgn PP yang segera dikeluarkan (yakni PP no. 9 tahun 1975). Sehingga harus mempelajari PP tersebut guna melaksanakn aturan-aturan umum yang ada disana.

Bagian Penjelasan Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan
Sebenarnya, bagian ‘Penjelasan’ dalam peraturan perundang-undangan berfungsi antara lain untuk menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan.
 
Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto dalam buku Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya menerangkan bahwa bagian Penjelasan merupakan ‘interpretasi resmi’ (autentik) dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud atau latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan.
 
Karena berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, maka Pejelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.
 
Lampiran II UU nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Penjelasan merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
Menurut Maria Farida, walaupun di dalam suatu peraturan perundang-undangan dimungkinkan adanya suatu penjelasan, tetapi seyogianya, para pembentuk peraturan perundang-undangan selalu mengusahakan pembentukan yang sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dari para pemakai peraturan perundang-undangan bersangkutan.
 
Pandangan ini sejalan dengan asas kejelasan rumusan, yang berarti setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
 
Menurut Yuliandri dalam buku Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan (hal. 114), ketaatan pada asas ini menjadi syarat untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (beginselen van behoorlijke wetgeving).
Terminologi dan sistematika yang jelas (het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek) merupakan salah satu prinsip peraturan perundang-undangan yang baik.
 
Maksud Frasa ‘Cukup Jelas’
Menurut ahli hukum, Maria Farida alasan dituliskannya frasa ‘cukup jelas’ dalam Penjelasan adalah karena para pembentuk peraturan perundang-undangan menganggap rumusan pasalnya sudah cukup jelas, atau ‘tidak memerlukan penjelasan’ lagi.
 
Walaupun sudah disebutkan ‘cukup jelas’ atas suatu rumusan batang tubuh, bukan berarti tak ada peluang perbedaan penafsiran. Ketidakjelasan rumusan justru dipercaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Soerjono Soekanto dalam buku Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,  mengatakan bahwa:
 
Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam Undang-Undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.
 
Bagaimana cara mengartikan frasa ‘cukup jelas’ dalam penjelasan peraturan perundang-undangan? Jika peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, dan frasa ‘cukup jelas’ justru ditafsirkan berbeda oleh masyarakat, peraturan itu tetap harus dilaksanakan. Berikut ini sejumlah metode yang dapat Anda lakukan untuk menafsirkannya:
  1. Apabila perbedaan pendapat tentang penafsiran telah sampai pada sengketa yang dibawa ke pengadilan, hakimlah yang bertugas menemukan hukumnya. Di sinilah letak pentingnya penemuan hukum (rechtsvinding) yang bisa jadi menghasilkan interpretasi-interpretasi.
  2. Lihat lagi batang tubuh pasal tersebut, lalu lakukan interpretasi terhadap maksud pembentuk peraturan perundang-undangan.
  3. Telusuri kembali bahan-bahan pembahasan peraturan yang dimaksud (memorie van toelichting), kamus (interpretasi bahasa), maupun naskah akademiknya.
  4. Hubungkan isi batang tubuh dan penjelasan yang memiliki frasa ‘cukup jelas’ itu dengan pasal atau peraturan perundang-undangan lain (interpretasi sistematis). Selanjutnya, Anda bisa membaca bahan-bahan interpretasi hukum yang banyak dikaji dalam referensi ilmu hukum.

(Warta Wartawati\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar