Bisnis Nikel Ilegal Dikuasai Mafia, Negara& Apara t Hukum Tak Berkutik
Skandal Ekspor Ilegal 5 Juta Ton Nikel, Siapa Bermain?
Lebih dari lima juta ton bijih nikel diduga telah diperdagangkan secara ilegal ke China. Sejak 2020 pemerintah melalu Kementerian ESDM telah resmi melarang ekspor bijih nikel dalam program hilirisasi. Besarnya nilai selundupan menimbulkan spekulasi kalau praktik ini bukan sekdar permainan oknum. Diduga praktik berjalan terkoordinasi dan masif ini melibatkan mafia tambang yang berelasi dengan kekuasaan.
Gembar-gembor Bisnis Balap di Mandalika Berujung Utang Rp4,6 Triliun
Sirkuit Mandalika Rugi Besar, SU dan ET Kebal Hukum?
Jika tak ada aral melintang, empat bulan lagi di bulan Oktober, ajang MotoGP 2023 akan dilaksanakan di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Di tengah gegap persiapan ajang sport kelas dunia ini, berita kurang sedap mengemuka. InJourney, selaku BUMN pengelola kawasan ini mengaku tekor, hingga tak sanggup bayar hutang jangka pendek senilai Rp1,19 triliun.
Sebulan Dua Menteri Terbelit Korupsi, Ada Apa dengan Kabinet Jokowi?
Bongkar Modus Upeti di Kementan
Presiden Joko Widodo tengah hadapi persoalan serius. Hanya berselang sebulan, dua menterinya terbidik dalam dua kasus dugaan korupsi yang berbeda. Pertama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam Kasus Dugaan Korupsi Proyek Menara BTS. Kemudian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan dugaan korupsi dan suap di Kementerian Pertanian. Ada hal menarik diungkap oleh sumber Law-justice. Dia mengaku mengetahui detil dan seluk beluk kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dia memulai rangkaian kisah wacana pemeriksaan Menteri Pertanian dengan menuturkan sebuah peristiwa yang berbarengan dengan beredarnya informasi ‘rencana mentersangkakan Mentan’.
Partai Politik Dalam Pusaran Kasus Korupsi BTS
Cawe-cawe KKN Parpol di Bisnis Menara BTS
Dalam sejumlah kasus mega-korupsi, kerap disebut-sebut keterlibatan partai politik. Setidaknya, diketahui kalau duit korupsi tersebut, sebagian kecil digunakan untuk kepentingan parpol. Sayangnya, hingga saat ini, penegak hukum belum pernah menjadikan partai politik sebagai subyek hukum korupsi. Ada kendala apa? Pada perkembangan terbaru penyidikan korupsi BTS tersebut, Kejagung menetapkan tersangka, yakni M. Yusrizki selaku Direktur Utama PT Basis Utama Prima. Korporasi itu merupakan sub-kontraktor dari konsorsium utama proyek. Penetapan tersangta terhadap Yusrizki sedikit di luar dugaan publik, bahwa penyidik akan membelejeti keterlibatan Partai Nasdem. Penetapan tersangka ini justru membuka tabir terkait keterlibatan Hapsoro Sukmonohadi atau Happy Hapsoro, suami Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Cawe-cawe Menuju 2024, Mempertahankan Demokrasi atau Syahwat Berkuasa
Jelang Pemilu, Quo Vadis Independensi Lembaga Negara?
Hawa politik semakin memanas di tahun politik.Hanya beberapa bulan menuju Pemilu 2024, intrik politik mulai diluncurkan oleh para elite politik. Cawe-cawe Menuju 2024 membuat polemik semakin menajam. Sehingga rakyat seolah dibikin melihat dinamika perpolitikan kini hanya seputar pertarungan antara kelompok politik penguasa pro status quo melawan kelompok oposisi yang menghendaki peralihan kekuasaan. Ikut campurnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam politik elektoral jelang Pemilu, semakinmembuat panas iklim politik dalam negeri. Mulanya, gelagat politiknya terkesan samar-samar, namun belakangan Presiden Joko Widodo mengakui dirinya sedang cawe-cawe untuk pemenangan capres dari partainya, PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.
Impor Emas Ilegal Lewat Depan Hidung Aparat Bea Cukai, Negara Rugi Triliunan Rupiah
Menguliti Jalur Haram Impor Emas
Menguliti Jalur Haram Impor Emas Perlu waktu hampir satu tahun bagi Jaksa Agung untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022. Pada Jumat (12/5/2023), Kejaksaan Agung melalui Kapuspenkum Ketut Sumedana mengungkap sedang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas. Penyidikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Prin-14/F.2/Fd.2/05/2023. Sprindik yang diteken 10 Mei 2023 itu berisi pengusutan kasus korupsi sektor emas yang terjadi dalam rentang waktu 12 tahun, yakni periode 2010 hingga 2022.
Babak Baru Saling Bongkar Elit Parpol Jelang Pilpres
Mengurai Para Penikmat Rp 8 Triliun Proyek BTS Fiktif
Kasus dugaan korupsi proyek BTS fiktif yang merugikan negara sebesar Rp8 triliun disebut-sebut menggunakan alasan Covid-19 untuk menunda laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Rp10 triliun. Kejaksaan Agung mengungkap salah satu korupsi yang paling brutal dan telanjang
Nama Kepala Negara Sahabat Tercemar Saat Dana Hibah Jalan Tol MBZ Ikut Disikat
Menelisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Tol Layang MBZ
Ada dugaan korupsi proyek jalan tol layang MBZ, meski telah rampung dan mulai beroperasi pada 2019, Kejagung mengungkap sedang lakukan penyidikan dugaan korupsi proyek jalan tol layang MBZ sepanjang 38,6 kilometer itu
Pengadaan Minyak Mentah Boros Ratusan Milyar, Kecelakaan atau Sengaja?
Membongkar Modus Mafia Minyak di Pertamina
Mafia minyak di Pertamina. BUMN yang punya profit besar dan berkontribusi signifikan untuk negara ternyata rawan penggelapan. Lalu apakah negara mengetahuinya?