Anggaran Pertahanan Melonjak, Siapa Diuntungkan?

law-justice.co - Jelang akhir tahun anggaran belanja alutsista Kementerian Pertahanan (Kemhan) melonjak sebesar US$4,25 miliar atau setara Rp65,83 triliun (asumsi kurs Rp15.489 per dolar AS) pada 2024. Lonjakan yang tergolong mendadak ini sontak memantik tanya. Justru, berkembang polemik yang mengaitkan kenaikan ini dengan kepersetaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai salah satu kandidat Calon Presiden di Pilpres 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Presiden Jokowi telah menyetujui kenaikan belanja pertahanan sebesar 20 persen hingga akhir tahun depan, untuk meningkatkan perangkat keras militer negara tersebut sebagai respons terhadap perkembangan geopolitik.

Menurut Sri, persetujuan Presiden tersebut sebagai respon terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang meminta anggaran Kemhan dinaikkan dari 20,75 miliar dolar AS menjadi 25 miliar dolar AS. Total anggaran 2020-2024 yang sebelumnya 20,75 miliar dolar AS menjadi 25 miliar dolar AS atau setara Rp 384,87 triliun.

Dalam jumpa pers, Rabu (29/11/2023), Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persetujuan tersebut diperolehnya dalam pertemuan yang dihadirinya bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Menyerahkan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, 1 Des 2022 (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden via Detik)

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto pada Jumat (1/12/2023) menyatakan pertahanan merupakan hal vital bagi suatu negara. Negara yang sistem pertahannya tidak kuat, katanya, akan diganggu dan ditindas oleh bebagai kekuatan.

"Kita lihat negara yang pertahanannya tidak siap akan diganggu. Yang saya katakan, yang akan ditekan, akan ditindas akan di-blackmail," ujar Prabowo sebagaimana dilansir Kompas.

Prabowo  juga menambahkan beberapa alutsista udara menjadi prioritas belanja Kementerian Pertahanan yang bersumber dari pinjaman luar negeri ini. Menurut Prabowo, anggaran pertahanan yang memadai untuk belanja alutsista penting untuk memastikan prajurit dan alutsista Indonesia selalu dalam keadaan siap.

"Jadi saya kira cukup jelas bahwa dan juga saya katakan tadi. Baru saya katakan alat pertahanan ini tidak bisa kita ke supermarket beli langsung ya di prosesnya tiga, empat, lima tahun," katanya lagi.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menyetujui tambahan anggaran untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp 61,58 Triliun. Dave menekankan urgensi modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) untuk mengikuti perkembangan teknologi di zaman digital.

Dave menyatakan bahwa pembaruan dan digitalisasi peralatan militer perlu dilakukan segera guna mengidentifikasi potensi permasalahan yang mungkin timbul. "Kita harus menyiapkan dan segera memperbaiki dan mendigitalisasi alutsista untuk memasuki era terkini. Hal ini untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul di kemudian hari. Untuk itu, modernisasi menjadi hal yang sangat urgen," kata Dave usai dikonfirmasi, Jumat (08/12/2023).

Meskipun alutsista saat ini masih dapat digunakan untuk menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman baik internal maupun eksternal, Dave menegaskan bahwa modernisasi tetap perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi ancaman masa depan.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono. (Tribun)

"Kita harus berpikir panjang kedepan akan ada potensi serangan atau ancaman baik dari internal maupun eksternal. Untuk itu modernisasi alutsista menjadi penting, karena berkaitan dengan membela dan menjaga kedaulatan negara kita," tegasnya

Menanggapi peralatan yang sudah uzur, Dave menyoroti perlunya peremajaan, termasuk pesawat tempur, kapal, dan pesawat angkut, yang perlu diperbarui secara bersamaan.

"Baik dari darat infanteri, kavaleri semua itu harus dilakukan secara bersamaan. Sudah banyak alutsista yang sudah uzur, maka penting dilakukan peremajaan tersebut," pungkasnya.

Rawan Konflik Kepentingan Politik

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mempertanyakan penambahan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2024 yang bertambah senilai USD 5 miliar atau setara Rp 61,58 triliun. Mardani menilai wajar jika publik mempertanyakan penambahan anggaran tersebut secara mendadak. Terlebih kini situasinya jelang Pilpres 2024.

“Kenaikannya drastis, USD 5 miliar, waktunya mendadak cuman dua bulan setengah menjelang pemilu. Wajar kalau ada pertanyaan, apakah semendesak itu? Adakah darurat itu? Adakah seberbahaya itu Indonesia?" kata Mardani kepada Law-Justice, Rabu (06/12/2023).

"Padahal angkanya hampir Rp 61 triliun. Mestinya ini dibahas panjang kali lebar dan dengan penuh kesaksamaan,” sambungnya.

Mardani menambahkan bicara soal alat utama sistem pertahanan (alutsista) sejatinya tidak bisa mendadak, mesti direncanakan secara matang. Hal itu juga berlaku untuk penganggarannya. Mardani menyebut tentu kenaikan anggaran tersebut diperlukan perhitungan secara matang tidak bisa serta merta dilakukan tanpa persiapan.

“Mendesak semua pihak untuk mengawasi, karena alutsista sebetulnya tidak bisa dibangun dalam semalam. Dia perlu perencanaan yang matang dan kita wajib menggunakan kekuatan dan kemampuan dalam negeri yang itu tidak instan,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. (Kompascom)

Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Thomas Lembong meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan soal kenaikan pinjaman luar negeri untuk pengadaan alutsista Kementerian Pertahanan (Kemenhan), yang dipimpin Prabowo Subianto. Tom Lembong mengatakan bahwa dirinya terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Menkeu Sri Mulyani yang menyetujui kenaikan anggaran pengadaan alutsista yang cukup drastis. Dirinya pun menyayangkan pihak dari Kementerian Keuangan tidak membuka secara transaparan kenaikan anggaran tersebut digunakan untuk membeli apa saja.

“Seyogyanya anggaran atau kenaikan anggaran yang skalanya sebegitu besar itu bisa diterangkan kepada publik dengan lebih transparan, bukan hanya dengan pernyataan umum yang normatif bahwa ada dinamika geopolitik, dinamika keamanan,” kata Tom Lembong, Senin (4/12/2023). Dia juga menyayangkan kenaikan anggaran ini terjadi saat negara sedang mengalami banyak kebutuhan. Salah satunya adalah terkait dengan hargan bahan pokok. Dirinya pun mempertanyakan langkah yang diambil pemerintah ini sudah tepat sasaran atau tidak.

“Apakah urgensinya benar benar sedemikian tinggi bahwa harus ada kenaikan sejumlah itu sebesar US$5 miliar  disaat rakyat lagi susah?” ujarnya. Terkahir, Tom Lembong kembali meminta kepada pihak Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah Menkeu Sri Mulyani untuk memberikan data transparan dari naiknya anggaran untuk pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor keamanan menyoroti kenaikan anggaran yang terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk 2024. Sebelumnya, kenaikan itu diungkapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), adapun sumbernya dari pinjaman luar negeri sebesar USD 4 miliar atau setara dengan Rp 61,58 triliun. "Mengingat momentumnya jelang Pemilu 2024. Terlebih lagi, kenaikan anggaran itu terjadi pada kementerian yang menterinya adalah calon presiden yang berpasangan dengan anak dari presiden itu sendiri," terang Gufron mewakili Koalisi Masyarakat Sipil.

Kemudian, ia menyebut kenaikan anggaran pertahanan negara secara tiba-tiba, di tengah berbagai persoalan seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta angka stunting. Belum lagi kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit pasca pandemi adalah langkah yang sangat janggal yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebab bagi pihaknya hal tersebut sangat tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Koalisi juga menilai sulit untuk mengukur efektivitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir. "Apalagi saat ini Menteri Pertahanan maju sebagai kandidat presiden sehingga tentunya akan sibuk mengurus urusan politik ketimbang urusan di Kementerian Pertahanan," lanjutnya.

Ia mengatakan kenaikan anggaran itu publik patut mempertanyakan apakah kenaikan yang mendadak ini betul-betul untuk kepentingan membangun pertahanan. Gufron menyatakan di Kementerian Pertahanan sendiri terdapat sejumlah persoalan terkait pengelolaan anggaran negara, seperti program Food Estate yang gagal tetapi telah merusak hutan.

"Belum lagi, terdapat dugaan korupsi besar di Kemenhan pada proyek Komponen Cadangan dan Alutsista," ujar Gufron.

Selama ini, kata Gufron sektor pertahanan merupakan sektor yang tertutup, jauh dari transparansi dan akuntabilitas khususnya terkait dengan penggunaan anggaran. Sehingga seringkali dugaan penyimpangan anggaran khususnya terkait belanja alutsista sering terjadi tapi sulit dibongkar karena alasan dan dalih rahasia. "Hal inilah yang membuat sektor pertahanan menjadi sektor dengan dugaan penyimpangan anggaran yang tinggi karena tidak ada lembaga penegak hukum independen yang bisa masuk untuk menginvestigasi," kata dia.

Untuk itu, pihaknya menilai sebaiknya pemerintah menunda kenaikan anggaran pertahanan ini karena sarat akan potensi penyimpangan dan kepentingan politik yang dilakukan pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo. "Kenaikan anggaran secara signifikan di kementerian tertentu (Kementerian Pertahanan) yang dilakukan di tengah rendahnya akuntabilitas dan transparansi tentunya akan sangat potensial disalahgunakan," pungkas dia.

Ketum PBHI Julius Ibrani. (Rohman)

Ketum PBHI Julius Ibrani menekankan anggaran semestinya mengarah pada SDM dan infrastruktur penunjang, semisal kesejahteraan tentara dan pembentukan pos. Tetapi, alokasi lebih besar untuk pengadaan barang dan jasa, semisal mobil dinas, motor hingga truk yang kaitannya tidak langsung dengan memperkuat postur pertahanan militer dari ancaman musuh.

“Nah itu potensi maladministrasi. Maladministrasi ini pintu yang begitu luas dari praktik korupsi,” ujar Julius kepada law-justice, Kamis (7/12/2023).

Julius  lantas mencurigai penambahan dana pertahanan untuk kepentingan politik Prabowo yang maju Pilpres 2024 bersama Gibran Rakabuming. Ia merujuk pada bagaimana proses kebijakan anggaran itu dibuat. Preferensi politik Jokowi yang belakangan bersama Prabowo membentuk hipotesa bagi publik bahwa ada permainan anggaran.

Ia tak heran dengan adanya intervensi kekuasaan dalam mengetok anggaran demi kepentingan politik. Sebab, di tahun politik, segala cara dihalalkan untuk mencari kekuatan finansial. “Di balik anggaran yang besar (Kemhan) dan timpang dengan kebutuhan saat ini ada kepentingan politik yang dititipkan ke Prabowo,” katanya.

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri juga berkata kenaikan anggaran pertahanan dipakai untuk merapatkan barisan internal TNI guna memenangkan Prabowo. “Jadi ada kerawanan anggaran yang diselewengkan dalam konteks membangun soliditas, dukungan dari internal kalangan militer,” ucap dia kepada law-justice, Kamis (7/12/2023).  Gufron berpijak pada aksi Prabowo yang beberapa kali menggunakan embel-embel negara untuk kepentingan politiknya. Semisal hibah sumur bor yang digagas Kementerian Pertahanan di sejumlah daerah. Program ini digadang-gadang sebagai bantuan mengatasi krisis air. 

Lain itu, Gufron menyoroti keterlibatan Prabowo dalam forum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Forum yang berlangsung pada November lalu menghadirkan Prabowo sebagai pembicara dengan status Menhan. Gufron menekankan forum itu seharusnya mengutamakan kehadiran Menteri Desa PDTT yang dijabat Abdul Halim Iskandar.

“Dari etika pejabat publik, enggak sepantasnya dia melakukan hal itu. Memanfaatkan forum-forum resmi pemerintahan untuk kepentingan elektoral. Itu dari bebrapa case, bahwa potensi penggunaan anggaran bisa saja terjadi,” ucap Gufron.

Sementara itu Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menambahkan penambahan anggaran adalah sesuatu yang mendesak penting untuk segera dilakukan. Pasalnya, kata Dahnil alutsista yang dimiliki oleh Indonesia ini sudah tua hal tersebut ditambah dengan dinamisnya geopolitik Indonesia. "(Ini) mendesak, alutsista kita sudah tua, mendesak karena dinamisnya geopolitik dan geostrategis kita," kata Dahnil melalui keterangan yang diterima Law-Justice, Selasa (05/12/2023).

Dahnil membantah tudingan penambahan anggaran Kemenhan itu berbalut Politis untuk kepentingan Pemilu 2024. Menurutnya, penambahan alokasi anggaran sudah masuk perencanaan yang menjadi komitmen pemerintah modernisasi, perawatan dan pengoperasian Alutsista TNI.

"Alokasi penambahan belanja berdasar PSP atau penetapan sumber pembiayaan perencanaan 2020-2024, jadi tidak ada kaitannya dengan pemilu, yang ada adalah terkait dengan kondisi geopolitik dan geostrategis global yang sangat dinamis yang menuntut kita untuk terus memperkuat Alpalhankam kita," tegasnya.

Dahnil bahkan menceritakan bila Prabowo bahkan mengalami kesulitan saat menggagalkan dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang nilainya hampir Rp 51 triliun.  Dia menambahkan Prabowo mendapatkan serangan ketika menggagalkan korupsi di lingkungan Kemhan tersebut.

"Pasti ya (ada tantangan), jadi semua Pak Prabowo menghadapi kesulitan. Anda perhatikan di awal beliau jadi Menhan, serangannya itu luar biasa, jadi itu kerasa kok," ujarnya.

Kendati demikian, Dahnil enggan mengungkap serangan apa saja yang diterima oleh Prabowo. Dahnil hanya mengatakan Prabowo sempat mengalami kesulitan mengungkap dugaan adanya penggelembungan proyek anggaran Kemhan sampai 1.000 persen. Dahnil mengatakan Prabowo memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait alutsista. Dia menuturkan Prabowo saat itu sempat memeriksa produksi alutsista dan ditemukan penggelembungan.

"Jadi suatu kesempatan mark upnya luar biasa, saya nggak perlu sebutkan apa ininya, Pak Prabowo mengutus orang ke produsen di luar negeri di suatu negara di Eropa, beliau mengutus orang di sana supaya menelisik, mencari detail kenapa bisa mahal seperti itu," paparnya.

"Ternyata ditemukan ada kongkalikong dengan broker, ada pihak-pihak tertentu juga terlibat supaya harganya bisa di-mark up," sambungnya.

Usai mengetahui hal itu, Dahnil menyebut bila Prabowo pun melibatkan BPK dan KPK untuk melakukan pencegahan. Meski begitu, Dahnil memastikan pada saat itu belum ada realisasi anggaran namun sudah ada dugaan penggelembungan di tahap proses perencanaan.

"Kan itu tadi tindakan yang dilakukan Pak Prabowo itu preventif, belum terjadi, belum ada realisasi anggaran, tapi ada dugaan mark up pada proses perencanaan. Nah maka Pak Prabowo melakukan tindakan preventif ya beliau menolak menandatangani, karena beliau tahu ini mark up," tuturnya.

Rawan Penyimpangan, Perlu Kajian

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menilai terkait kenaikan anggaran dari Kementerian Pertahanan ini tentu perlu dikaji secara mendalam. Farhan juga mengatakan kondisi tersebut perlu evaluasi. Ia menyatakan bila penguatan alutsista merupakan keniscayaan untuk menjaga kedaulatan bangsa.

"Solusi yang pas adalah menyusun ulang prioritas pembelanjaan modernisasi alutsista dan memilih kembali produsen-produsen yang lebih kooperatif dan suportif terhadap kondisi Indonesia," kata Farhan ketika dikonfirmasi, Kamis (07/12/2023).

Farhan menyebut bila DPR akan menunggu Kementerian Pertahanan untuk berkonsultasi mengenai penganggaran. Harapannya anggaran yang tetap dapat digunakan untuk memacu modernisasi alutsista.

"Kita mesti menunggu usulan Kemenhan," ucapnya.

Terkait dengan alokasi Anggaran Kemenhan, Farhan memaparkan bila Kementerian Pertahanan (Kemhan) perlu juga belajar dari utang proyek kerja sama pengembangan jet tempur Korea Fighter X (KFX) dan Indonesia Fighter X (IFX) bersama Korea Selatan.

Menurut Farhan, tunggakan yang ada dalam proyek itu menunjukkan Kemhan tidak memiliki program riset dan pengembangan, sehingga lebih memprioritaskan membeli alutsista langsung.

"Kasus KFX/IFX menunjukkan bahwa Kemenhan tidak memiliki program riset dan pengembangan. Maka KFX/IFX tidak menjadi prioritas. Kemenhan memilih membeli alutsista, karena lebih murah dan lebih mudah mendapatkannya," ungkapnya.

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan. (Parlementaria)

Hendrajit, pengamat militer dari Global Future Institute, tidak melihat visi pertahanan yang berarti dari seorang Prabowo, meski disuntik anggaran besar. Ia menitikberatkan kebijakan pertahanan Prabowo tidak memiliki dasar pergerakan—suatu masalah laten menteri pertahanan dari masa ke masa.

Kebijakan pertahanan, kata dia, semestinya melihat tren global yang sedang berkembang. Dinamika hubungan antar-negara, termasuk di dalamnya konflik bisa memantik analisis soal pola ancaman yang sekiranya dihadapi Indonesia. Ancaman tidak hanya yang bersifat konvensional, tetapi juga nir-militer semacam perang siber. “Nah pola ancaman itu menuntut adanya strategi pertahanan. Dari situ dijabarkan ke sarana pertahanan, termasuk alutsista,” kata Hendrajit kepada law-justice, Kamis (7/12/2023).

Dia berpendapat tak adanya visi jelas pertahanan disebabkan praktik penyelewengan kekuasaan. Menhan yang seharusnya menggarap program kebijakan disandera kepentingan bisnis yang diatur oleh broker. Di sisi lain, TNI yang semestinya menjadi sparing partner dalam meracik kebijakan juga terlibat dalam praktik makelar proyek. “Kalau broker kan pikirnya selisih, artinya project oriented. Proyek mendahului program yang juga mendahului strategi. Broker menentukan policy dari alutsista itu,” ujar dia.

Sehingga, Hendrajit menegaskan apa yang menjadi kebijakan Kementerian Pertahanan hanya mengikuti pakem yang sudah ada, tanpa merujuk desakan geopolitik. Padahal selain ancaman perang siber, militer hari ini dilanda perang pikiran. “Kekuatan militer kita dalam status quo stabil tapi tidak berkembang. Makanya enggak heran, sejak dulu di Kemhan yang bikin bengkak itu bukan di dana pengembangan, tapi dana rutin,” tuturnya.

Hendrajit, pengamat militer dari Global Future Institute. (Aktual)

Imparsial mengatakan potensi bancakan juga bisa terjadi saat Indonesia mendatangkan belasan jet tempur dari Qatar pada pertengahan tahun ini. Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad mengatakan mekanisme pengadaan juga melalui broker yang berstatus pensiunan tentara asing. Menurutnya, pembelian jet bekas keluaran tahun 2000-an ini tidak menguntungkan bagi Indonesia. “Padahal Qatar itu sudah buang pesawat itu sejak lama dan mau dihibahkan gratis,” ujar Hussein kepada law-justice, Kamis (7/12/2023).  

Hussein mengatakan selama ini eksposur Prabowo terkenal membeli alutsista, mulai dari jet tempur hingga tank. Tetapi di balik itu kondisi kekuatan militer Indonesia belum mencapai kekuatan pokok minimum dalam hal modernisasi alutsistanya. Dari temuan Imparsial, kebanyakan alutsista masih memakai bekas sisa Perang Dunia II. Ia mencontoh alutsista pasukan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) yang masih menggunakan meriam S-60.

Direktur Imparsial Gufron Mabruri. (Rohman)

Belum lagi, katanya, latihan marinir masih menggunakan senjata laras panjang saat simulasi mengkonter serangan dari udara, alih-alih rudal.  Di matra darat, Babinsa di daerah terpencil hanya bisa latihan menembak dengan jatah 10 butir per tahun. “Itu yang tidak dilihat oleh Prabowo. Dia mau beli alutsista yang grande, yang bisa dilihat orang. Tapi lupa dalam peperangan modern itu sistem (antar matra) saling berkaitan. Jadi kalau ada sistem pertahanan udara yang bolong, ya merembet ke matra lain,” kata dia.

Pengamat Politik Internasional Robi Nurhadi juga memberikan kritik kepada penambahan anggaran belanja alutsista yang dibiayai utang luar negeri. Robi menegaskan tentu saja bila tindakan tersebut memberi pesan negatif kepada negara-negara tetangga Indonesia terutama yang berada di kawasan Asia Tenggara. “Arm race atau perlombaan senjata akan terjadi di kawasan Asia Tenggara dan sebagian Pasifik,” ujar Robi kepada Law-Justice, Senin (04/12/2023).

Robi mengatakan bahwa pada masa damai, laju anggaran pertahanan suatu negara biasanya berbanding lurus dengan pendapatannya. Belanja pertahanan melebihi kemampuan fiskal umumnya dilakukan oleh negara-negara yang sedang konflik atau sedang perang. “Jadi, kalau peningkatan anggaran bersumber pada utang luar negeri, maka Indonesia sedang memberi sinyal adanya ancaman yang menjadi kebutuhan mendesak akan penguatan sistem pertahanannya,” katanya.

Robi menegaskan masalahnya, apa betul Indonesia sedang menghadapi potensi ancaman yang begitu serius, sehingga harus menambah utang demi membiayai penguatan alutsista.

Ia menyatakan bila saat ini Indonesia baik-baik saja dalam konteks hubungan internasional dan dinamika politik global. "Situasi lingkungan pertahanan kita relatif on control. Fakta yang riil saat ini adalah Indonesia sedang menuju Pilpres 2024 yang tinggal dua bulan lagi,” tegasnya.

“Dengan tindakan peningkatan anggaran pertahanan seperti itu, profil politik luar negeri Indonesia mengarah ke deliberative style. Itu akan meningkatkan ketegangan politik di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya,” demikian sambungnya.

Anggaran pertanahan yang meningkat secara tiba-tiba dalam jumlah yang signifikan tak mewngejutkan jika lantas menimbulkan polemik. Mestinya Presiden Jokowi lebih bijak dalam menyikapi permintaan kenaikan anggaran ini. Apalagi saat ini, Menhan Prabowo pun tengah menjadi Capres yang bakal bertarung di Pilpres 2024. Wacana liar yang mengkaitkan kenaikan ini berpotensi digunakan sebagai modal politik pun sulit dielakkan.

Ditambah lagi, kestabilan kawasan pun berpotensi terguncang dengan skema hutang dadakan untuk belanja alutsista ini. Analis dari negara tetangga bisa jadi berspekulasi macam-macam. Apalagi, situasi geopoitik pun tengah menghangat akibat serangan brutal Israel di wilayah pendudukan Palestina. Serangan Israel telah mengakibatkan lebih dari 1.500 warga sipil Palestina meninggal, termasuk bayi dan anak-anak.

Meskipun anggaran pertahanan dan peningjatan kapasitas alutsista tergolong penting, terutama untuk menjaga stabilitas kawasan, Namun, mekanisme dn momentum yang kurang tepat ini justru berpotensi akan menjadi backfire bagi pemerintahan Jokowi. Tidak ada salahnya Jokowi menunda kenaikan ini sampai gelaran Pilpres 2024 usai.    

Rohman Wibowo

Ghivary Apriman