Gara-gara Habib Rizieq, Kapitra Sentil Mahfud MD

Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD disentil oleh politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera. Sentilan itu terkait pernyataan Mahfud yang seolah-olah ikut meributkan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab.

Kapitra mengatakan, yang terpenting saat ini adalah soal bagaimana pengaruhnya saat pulang ke Indonesia, apakah membawa kesejkukan atau bukan.

"Bagi saya sih, enggak penting dia pulangnya dideportasi, apakah tidak overstay, mana penting itu. Kalau dia pulang, yang penting sejuk, aman, tertib, bisa menjadi stabilisator untuk kerukunan dan keguyuban nasional,` katanya seperti dilasnir dari jpnn.com, Kamis (5/11/2020).

Mantan pengacara Habib Rizieq Shihab itu menilai bahwa bangsa ini terlalu lama terjebak dalam lubang konflik yang tidak berujung. Karena itu, diperlukan jiwa besar bagi semua pihak untuk menciptakan kerukunan besar dalam Republik ini.
"Jadi jangan terus dipertentangkan. Lalu orang mau pulang, lalu ini bilang saya tidak overstay, yang ini bilang dideportasi, untuk apa? Apa ruginya negara?" tanya Kapitra.

Dia juga menyentil Menko Polhukam Mahfud MD yang membahas kepulangan Habib Rizieq dan menyebut dia pulang karena akan dideportasi.

"Mahfud itu ngomong begitu (untuk) opo sih, apa ruginya negara dia dideportasi atau tidak overstay, apa ruginya? Kan enggak ada kerugian negara. Kenapa sih Mahfud kok jadi baperan begitu. Jadi sentimental begitu. Ini kemungkinan Mahfud MD sentimen atau sentimental," tutur Kapitra.

Pengacara kelahiran Padang, 20 Mei 1966 ini mengatakan tidak ada urgensinya membahas apakah Habib Rizieq pulang karena akan dideportasi atau bukan.

"Dia pulang bikin kesejukan tidak, bikin kenyamanan tidak, bikin kerukunan tidak, itu yang penting. Negara ini kok terjebak dalam politik-politik yang tidak cerdas," tegas Kapitra.

Menurutnya, kalaupun ada pihak-pihak yang khawatir dengan kepulangan Habib Rizieq, misalnya khawatir ada pelanggaran hukum, itu tinggal diproses secara hukum kalau memang terjadi. Karena itu, katanya, rencana kepulangan Habib Rizieq tidak perlu diributkan apalagi sampai menghabiskan energi.

Bahkan sampai saling jawab dan tuding menuding. Apalagi hal ini melibatkan Menko Polhukam yang merupakan representasi negara.

"Menko polhukam itu representasi negara. Ngapain (bicara ini)? Kalau dia dideportasi, dia harus pulang, pulang juga. Kan substansinya bukan bagaimana cara atau karena apa dia pulang. Masalahnya sekarang dia pulang, kalau bisa potensi dia dimanfaatkan untuk membangun kerukunan bersama, atau membantu memecahkan permasalahan bangsa ini baik secara sosial maupun secara politis. Harusnya kan itu. Bukan soal dia pulang karena apa, itu kan enggak penting," tutupnya.