Terungkap, Ini Alasan PDIP Tarik Ulur Pertemuan Megawati dan Prabowo

Jakarta, law-justice.co - Pengamat Politik, Rocky Gerung mengungkapkan alasan kenapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan tarik ulur pertemuan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri dan Presiden terpilih dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Dia menilai, penundaan pertemuan hingga Rakernas PDIP selesai dilakukan karena Megawati tidak mau bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meskipun secara tidak langsung, karena melalui Prabowo Subianto.

"Tapi buat Prabowo juga itu ketemu Mega itu bisa juga pesan dari Pak Jokowi kan, jadi Mega akan baca oh anda Prabowo cuman mau jadi perantara sama Jokowi gua sudah bilang dari awal Jokowi enggak gua mau terima kok, jadi itu juga poinnya," ucapnya.

"Karena itu PDIP buying time itu, tarik ulur sebetulnya tuh, kapan, ya nantilah tanggal 25, tanggal 25 itu kursnya mungkin sudah 17.000 kurs rupiah IHSG-ya mungkin tinggal 100 sebetulnya," imbuhnya, dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (24/4).

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menilai peluang Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu terbuka, karena kedua tokoh tersebut memiliki hubungan baik.

"Kalau pertanyaanya terkait pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo, sekali lagi kami ingin jelaskan bahwa secara personal, secara pribadi hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo sangat baik, mereka berdua punya sejarah panjang di dalam hubungan antar manusia bangsa Indonesia tersebut," kata Basarah saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Namun meskipun demikan, ia menekankan Megawati mengetahui posisinya, sehingga pertemuan dengan Prabowo diperkirakan akan terjadi setelah Rakernas PDIP selesai jika bersifat politis.

"Jika pertemuan yang dimaksud adalah bersifat politik formal kenegaraan, maka kita akan masih menunggu sebuah rapat kerja nasional yang tadi sudah informasikan detail tanggalnya yaitu tanggal 24, 25, dan 26 Mei yang akan datang. Apakah pertemuan secara pribadi itu akan atau dimungkinkan terlaksana? Bisa saja iya. Tapi sekali lagi, Bu Mega adalah seorang tokoh bangsa yang tahu persis protokolernya, mana protokoler sebagai pribadi seorang warga negara Indonesia seperti beliau menuliskan di Amicus Curiae kemarin, kapan beliau sebagai seorang ibu dan kapan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia kelima," ucapnya.

"Tetapi kalau pertanyaannya dikaitkan dengan politik, Bu Mega terikat oleh aturan yang dibuat di partainya sendiri, beliau telah memutuskan 24 sampai 26 Mei yang akan datang dilaksanakan sebuah Rakernas yang salah satunya akan diambil keputusan strategis tentang bagaimana positioning politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo kelak," tandasnya.