New Normal Libatkan TNI-Polri, Haris Azhar: Justru Ada yang Tak Normal
Haris Azhar aktivis hak asasi manusia (HAM) (bandungkita.id)
Jakarta, law-justice.co - Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar melontarkan kritikan keras terkait rencana Pemerintahan Presiden Jokowi yang bakal melibatkan TNI-Polri dalam pelaksaan New Normal atau kehidupan normal baru.
Lewat akun twitter pribadinya, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation itu menilai justru tidak normal saat TNI-Polri berada dimana-mana saat protokol new normal diterapkan.
New Normal diterapkan dgn kekuatan TNI-Polri. hhmmm.. Justru, ada yg tidak normal. Kalau normal, buat apa ada tentara polisi dimana-mana.
— Jogging bukan joget (@haris_azhar) May 26, 2020
"New Normal diterapkan dgn kekuatan TNI-Polri. hhmmm.. Justru, ada yg tidak normal. Kalau normal, buat apa ada tentara polisi dimana-mana." kicaunya di Twitter 27 Mei 2020.
Menurut dia, dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saja, seorang anak di NTT sudah disiksa oleh Polisi dan satu orang tewas di Papua.
Dgn PSBB saja @NTT 1 anak sdh disiksa oleh Polisi, 1 org @Papua meninggal. New Normal dgn aparat dimana mana akan mengarah pd State Immunity thdp rakyatnya.
— Jogging bukan joget (@haris_azhar) May 26, 2020
cendol mana cendol 🙄🥑🙄
"Dgn PSBB saja @NTT 1 anak sdh disiksa oleh Polisi, 1 org @Papua meninggal. New Normal dgn aparat dimana mana akan mengarah pd State Immunity thdp rakyatnya. cendol mana cendol" kicaunya lagi.
Disisi lain, dalam diskusi daring yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dia menilai pemerintah menempatkan diri sebagai “orang lain” bagi masyarakat. Bahkan, pemerintah melihat masyarakat sebagai ancaman.
Dia mencontohkan kriminalisasi yang diterima oleh aktivis yang berani mengeritik pemerintah. Kritik disikapi secara represif. Negara bahkan tidak punya grand design dalam menangani pandemi coronavirus disease 2019 (2020).
Menurutnya, Pemerintah tak punya grand design dan itu bisa dilihat dari kebijakan setiap institusi pemerintahan yang tidak konsisten, koordinasi yang buruk antarlembaga semakin memperparah situasi karena Indonesia harus melewati pandemi tanpa kepemimpinan yang kredibel.
Komentar