Menteri dari Partai 99 Persen Korupsi

Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono menyarankan agar Presiden terpilih Joko Widodo untuk membentuk kabinet zaken atau hanya terisi dari sebagian besar ahli dan profesional. Dia menilai Jokowi jangan fokus mencari menteri yang berasal dari kader partai politik karena rentan terseret kasus korupsi seperti pada Kabinet Kerja yang pertama.

Menurut Arief, Jokowi banyak menempatkan kader partai sebagai menteri di periode pertama memimpin Indonesia. Setelah pemerintahan berjalan, tidak sedikit menteri dari kader partai yang berurusan dengan kasus korupsi.

"Jadi, ini menjadi catatan harusnya bagi Pak Jokowi untuk bisa milih orang-orang yang lebih baik dari partai politik. Artinya, tidak perlu juga menteri itu harus kader partai politik," ucap Arief ditemui di Jakarta Selatan, Jumat (12/7).

Arief menyarankan, Jokowi bisa melirik kalangan profesional untuk ditempatkan menjadi menteri. Dia percaya, kalangan profesional memiliki kemampuan manajerial dan ilmu politik yang tidak kalah dengan kader partai.

"Menteri itu harus yang profesional. Terus menguasai permasalahan di departemennya. Kemudian harus jujur dan bersih. Banyak yang ditangkap kan dari partai politik, yang tidak dari partai itu jarang sekali," ucap dia seperti dikutip dari JPNN.com.

Dia mengatakan, Jokowi akan menerima efek positif jika menteri di kabinetnya tidak tersangkut kasus korupsi. Jalannya roda pemerintahan bakal berlangsung mulus tanpa dipusingkan urusan hukum para menteri.

"Jadi, tidak bisa bohong bahwa menteri yang berasal dari parpol itu 99 persen melakukan tindak pidana korupsi, belum saja ketahuan semua," pungkas dia.