PDIP: Partai Politik Harus Iklas Jika Kadernya Dapat Rapor Merah
Partai penguasa meminta partai politik pendukung pemerintah Joko Widodo untuk legowo dan pasrah apabila kadernya mendapatkan rapor merah dan dicopot dari posisi menteri.
Curhatan Para Menteri Usai Dimarahi Jokowi Dan Diancam reshuffle
Usai Presiden RI Joko Widodo meluapkan kemarahannya saat sidang paripurna kabinet beberapa waktu lalu, sejumlah menteri mengintrospeksi diri mereka masing-masing. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Presiden Desak Percepat Pembayaran Pelayanan Kesehatan untuk Covid-19
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak agar pembayaran disbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 dipercepat pencairannya dan jangan sampai ada keluhan.
Presiden Desak Kepala Daerah Rancang Kebijakan Merujuk Data Sains
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar setiap membuat kebijakan atau policy selalu merujuk kepada data sains dan juga saran dari saintis.
4 Arahan Presiden untuk Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan, Efektif?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan empat arahan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.
Inilah Tiga Fokus yang Harus Dilakukan Pemerintah Menurut Rizal Ramli
Diskusi daring bertemakan "Perekonomian Indonesia: Fakta, Harapan dan Solusi" diikuti oleh ekonomi senior Rizal Ramli. Dalam diskusi tersebut, Rizal berpendapat dalam menangani pandemik Covid-19 yang telah berdampak pada ekonomi nasional, kerja fokus menjadi harga mati bagi pemerintah.
Fadjroel: Jokowi Tak Bisa Intervensi Kasus Novel Bisa Rusak Demokrasi
Menyikapi kekecewaan sejumlah pihak atas tuntutan satu tahun penjara kepada pelaku penyerangan Novel Baswedan, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan Presiden Joko Widodo tak bisa mengintervensi kasus tersebut. "Jangan mengimbau Presiden mengintervensi hukum. Itu salah, merusak demokrasi," ujar Fadjroel seperti dikutip di laman resmi Instagramnya, Selasa, (16/6).
Catatan YLBHI Tentang Gaya Otoritarianisme Pada Kebijakan Pemerintah
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti kinerja Presiden Joko Widodo semenjak menjabat pada tahun 2015. Dalam sorotannya, YLBHI berfokus pada kebijakan yang dianggap bergaya otoritarianisme.
Presiden Tegaskan Bansos Harus Tepat Sasaran
Presiden Joko Widodo mendesak penyaluran bantuan sosial khususnya di masa pandemi Covid-19 harus tepat sasaran.
Presiden: Konsentrasi pada Provinsi Jatim, Sulsel, dan Kalsel
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin Gugus Tugas, Kementerian, TNI dan Polri konsentrasi pada 3 (tiga) provinsi yang masih tinggi penyebaran Covid-19.