"KPK dan Kejaksaan Agung harus turun tangan karena dugaan korupsi di proyek infrastruktur pasti terjadi," kata Arief Poyuono.
“Tokoh oposisi, ada nama yang sudah tidak asing lagi, ada Pak Gatot Nurmantyo dan Pak Rocky Gerung. Sama dua-duanya, 13,7 persen,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo.
Menurut penilaian Rocky, arah kebijakan Jokowi terkait BRIN nampak mirip dengan apa yang dilakukan Hitler dulu yang berpolitik untuk memurnikan bangsa Jerman.
Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma`ruf Amin sudah duduk bersama untuk membahas reshuffle Kabinet Indonesia Maju jilid II. Hal itu disampaikan Juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi, seiring DPR menyetujui dibentuknya Kementerian Investasi dan penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek.
Tidak tepatnya itu, kata Saiful, karena Jokowi baru membentuk satgas tersebut setelah Sjamsul Nursalim (SN) dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung (MA) dan terpaksa KPK mengeluarkan SP3.
"Jokowi tidak kapok-kapok membuat membuat kerumunan warga. Rakyat dilarang berkerumun bahkan dilarang mudik, akan tetapi Presiden memberikan contoh kurang baik dengan mempertontonkan kerumunan masyarakat di tengah Covid-19 belum reda," ujar Saiful.
"Mudik untuk silaturahim itu sunah, memang bagus, tetapi ada bahaya atau al ikhtiraj anil waba. Sehingga, menjaga diri dari wabah penyakit itu adalah wajib," kata Wapres Ma’ruf Amin.
Belakangan ini, berbagai Grup Whats App (WA) yang beranggotakan kalangan aktivis politik diramaikan oleh perbincangan tentang Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan No. 1B/T tahun 2021 mengenai Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria 2021 tanggal 29 Januari 2021.
Keputusan Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terus menuai perdebatan di publik.
Sedangkan yang dianggap melanggar UU Prokes ditangkap, ditahan dan diadili juga pengikut-pengikutnya dan organisasinya dianggap organisasi terlarang, seperti Habib Rizieq Shihab (HRS). Ini bukti ketidakadilan yang nyata.