Pemilu 2024 Marak Manipulasi, Pemilu 2029 Harus Lebih Berkualitas

law-justice.co - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyoroti praktik manipulasi politik, pengalihan suara, hingga politik uang yang mewarnai pelaksanaan Pemilu 2024. Ia meminta berbagai persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi serius untuk memperbaiki kualitas demokrasi menjelang Pemilu 2029.

Menurut Agun, pembenahan penyelenggaraan pemilu tidak cukup hanya melalui perbaikan regulasi dan teknis pelaksanaan. Integritas penyelenggara, peserta pemilu, partai politik, hingga kesadaran masyarakat sebagai pemilih juga harus diperkuat.

Hal itu disampaikan Agun saat menjadi narasumber dalam kegiatan finalisasi rumusan rekomendasi hasil konsultasi publik terkait penguatan kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta.

Politikus Partai Golkar tersebut menilai terdapat sejumlah catatan penting dari Pemilu 2024 yang tidak boleh diabaikan dalam mempersiapkan kontestasi politik berikutnya.

“Kita memiliki beberapa prinsip dasar yang harus menjadi pedoman. Pertama, fakta dan realitas Pemilu 2024 yang diwarnai praktik manipulasi politik, pengalihan suara, serta pemilih yang sangat rentan terhadap pengaruh materi,” kata Agun.

Ia menegaskan, berbagai persoalan tersebut harus menjadi dasar pembenahan agar praktik serupa tidak kembali mencederai proses demokrasi pada Pemilu 2029.

Selain mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024, Agun meminta pembentuk kebijakan menjadikan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun sistem pemilu mendatang.

“Kedua, kita juga harus mempertimbangkan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi sebagai masukan penting untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2029 yang lebih baik dibandingkan Pemilu 2024,” ujarnya.

Agun menilai, keberhasilan pemilu tidak semata-mata diukur dari terlaksananya pemungutan suara dan terpilihnya para pemimpin maupun wakil rakyat. Lebih dari itu, seluruh tahapan harus berlangsung secara jujur dan bertanggung jawab.

“Keberhasilan pemilu tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan dan terpilihnya anggota DPR maupun presiden. Lebih dari itu, harus dipastikan bahwa rakyat datang ke TPS dengan penuh tanggung jawab dan penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh ketentuan pemilu ditegakkan secara konsisten. Praktik manipulasi politik, pengalihan suara, dan berbagai bentuk kecurangan harus dihilangkan agar hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat.

“Seluruh aturan harus ditegakkan, praktik manipulasi politik, pengalihan suara, dan berbagai bentuk kecurangan harus dihilangkan,” lanjut Agun.

Di sisi lain, Agun menyoroti masih rentannya sebagian pemilih terhadap imbalan materi dalam menentukan pilihan politik. Menurutnya, pendidikan politik harus diperkuat agar masyarakat tidak mudah terpengaruh pemberian menjelang pemungutan suara.

Ia mendorong masyarakat lebih mengutamakan rekam jejak, kapasitas, dan kualitas calon dibandingkan keuntungan materi sesaat.

“Kita juga harus membangun pemilih yang cerdas. Masyarakat memilih bukan hanya karena kaus atau sembako, tetapi berdasarkan kualitas calon yang ditawarkan,” ungkapnya.

Agun menambahkan, partai politik juga memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Partai tidak boleh hanya berorientasi pada kemenangan elektoral, tetapi harus memastikan calon yang diusung memiliki kemampuan menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

“Partai politik pun harus mengusung orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat,” tambahnya.

Menurut Agun, Pemilu 2029 harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas demokrasi melalui penegakan aturan, pendidikan pemilih, serta peningkatan integritas seluruh pihak yang terlibat.

Dengan demikian, pemilu tidak hanya menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat, tetapi juga mencerminkan proses demokrasi yang jujur, adil, dan dapat dipercaya masyarakat.