Para Penikmat Cuan Pengadaan Barang di DPR

Sabtu, 21/05/2022 05:18 WIB

Berbagai proyek pengadaan di gedung parlemen menjadi sorotan, setelah pembangunan gedung baru yang bikin publik melakukan protes. Kini Setjen DPR melakukan pengadaan gorden rumah dinas DPR dengan nilai miliaran, bahkan ada proyek pengecatan dan pengadaan lift baru yang harus dipantau proses pengadaanya.


Berpotensi Korupsi, MAKI Puji Tender Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan

Kamis, 19/05/2022 07:41 WIB

Tender gorden rumah dinas DPR sudah benar dibatalkan karena berpotensi korupsi. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman.


Lift Macet, DPR Siapkan Anggaran Rp55,4 Miliar

Rabu, 18/05/2022 09:12 WIB

Usai heboh dengan anggaran gorden rumah dinas, kini DPR kembali heboh dengan besaran anggaran untuk memperbaiki lift macet. DPR menganggarkan Rp55,4 miliar untuk lift di Gedung Nusantara I DPR RI yang macet tersebut.


Usai Gorden, Kini DPR Anggarkan Rp4,5 Miliar untuk Cat Gedung

Selasa, 17/05/2022 09:57 WIB

Setelah heboh dengan anggaran puluhan miliaran untuk gorden rumah dinas DPR, kini kembali muncul anggaran baru. Kali ini DPR menganggarkan Rp4,5 miliar untuk pengecatan dome Gedung Nusantara. Anggarannya berasal dari APBN 2022.


Kritik DPR, Formapi Nilai Kinerjanya Tak Pantas Dipuji

Jum'at, 13/05/2022 07:18 WIB

Kinerja DPR dinilai tak pantas untuk dipuji. Hal itu disampaikan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Sebab, dalam Masa Sidang (MS) IV Tahun Sidang 2022, DPR hanya berhasil mengesahkan satu RUU yaitu Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).





Walikota Depok Dimosi Tak Percaya 38 Anggota DPRD, ini Alasannya

Selasa, 10/05/2022 19:15 WIB

Sebanyak 38 anggota DPRD Depok melayangkan mosi tidak percaya ke Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. Anggota DPRD Depok mengajukan mosi tidak percaya berkaitan dengan Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan mutasi aparatur sipil negara (ASN).


Sesuai Perintah MA, DPR Desak Pemerintah Utamakan Vaksin Covid Halal

Selasa, 10/05/2022 14:42 WIB

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk tidak menganggap remeh putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31P/HUM/2022.