Jokowi dan Gibran Sedang Menghitung Hari..

[INTRO]

Pernyataan pengamat politik Adi Prayitno yang dikutip law-justice.co pada Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 05.08 WIB, dalam berita berjudul “Hal Ini Disebut Jadi Kehilangan Terbesar dalam Karier Politik Jokowi”, menarik untuk dicermati lebih jauh. Adi menilai, salah satu kehilangan terbesar dalam perjalanan politik Joko Widodo (Jokowi) adalah ketika dirinya tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan (PDIP).

Menurutnya, jika Jokowi masih berada di dalam PDIP, komunikasi politik dengan partai-partai lain berpotensi lebih mudah dilakukan. Ia juga menyoroti kesan renggangnya hubungan Jokowi dengan sejumlah ketua umum partai politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Pernyataan tersebut membuka persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar putusnya hubungan Jokowi dengan partai yang pernah mengantarkannya ke panggung kekuasaan nasional. Persoalannya adalah seberapa besar sesungguhnya kekuatan politik Jokowi, dari mana sumber pengaruh itu berasal, dan apakah pengaruh tersebut tetap bertahan ketika dua penopang penting dalam perjalanan politiknya jabatan presiden dan keanggotaan PDIP tidak lagi dimilikinya.

Selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, Jokowi berada di pusat kekuasaan negara. Posisi tersebut memberinya ruang luas untuk membangun komunikasi dengan elite partai, mengonsolidasikan dukungan politik, dan memengaruhi arah kebijakan nasional. Namun, dalam politik, pengaruh yang lahir dari jabatan tidak selalu sama dengan kekuatan yang bersumber dari basis massa, organisasi, dan loyalitas politik yang mandiri. Ketika jabatan berakhir, ukuran sesungguhnya dari kekuatan seorang tokoh justru mulai terlihat

Persoalan berikutnya adalah masa depan pengaruh politik Jokowi melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI akan menjadi ujian penting untuk membuktikan apakah pengaruh Jokowi masih dapat dikonversi menjadi kekuatan elektoral yang nyata, atau justru terbentur keterbatasan ketika harus berhadapan dengan persaingan politik yang sesungguhnya.

Untuk menjawab persoalan tersebut, ada tiga pertanyaan mendasar yang perlu diulas lebih jauh: Apakah kekuatan politik Jokowi selama ini benar-benar bertumpu pada figur dan basis dukungan pribadinya ?. Mengapa para ketua umum partai politik terkesan menjaga jarak dari Jokowi setelah lengser dari jabatan presiden? Apakah ini menunjukkan bahwa politik Indonesia masih sangat transaksional?. Setelah kehilangan PDIP, mampukah Jokowi membangun kekuatan politik mandiri melalui PSI, atau justru menghadapi keterbatasan untuk mempertahankan pengaruh politiknya?

Kekuatan Figur

Untuk menjawab pertanyaan apakah kekuatan politik Jokowi selama ini benar-benar bertumpu pada figur dan basis dukungan pribadinya, kita perlu melihat perjalanan politiknya secara utuh. Jokowi memang memiliki daya tarik personal yang membawanya dari panggung politik lokal hingga menjadi Presiden Republik Indonesia selama dua periode. Namun, keberhasilan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dukungan partai politik, jaringan kekuasaan, dan posisi strategis yang dimilikinya selama memimpin pemerintahan.

Jokowi memulai karier politik nasional dengan dukungan PDI Perjuangan (PDIP). Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menjadi kendaraan politik penting yang mengantarkannya dalam kontestasi Pilpres 2014 dan 2019. Kemenangan dalam dua pemilihan presiden tersebut tentu tidak semata-mata merupakan hasil dukungan PDIP.

Popularitas Jokowi, citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, serta dukungan relawan turut menjadi modal politik yang signifikan. Akan tetapi, popularitas personal saja tidak cukup untuk memenangkan pemilihan presiden. Diperlukan organisasi partai, jaringan penggalangan suara, koalisi politik, dan dukungan elite yang mampu mengubah popularitas menjadi kemenangan elektoral.

Di sinilah persoalan mendasarnya: seberapa besar pengaruh Jokowi yang benar-benar berasal dari kekuatan pribadinya, dan seberapa besar yang tumbuh karena dukungan partai serta jabatan yang diembannya? Selama menjadi presiden, Jokowi mempunyai akses luas untuk berkomunikasi dengan berbagai kekuatan politik. Posisi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memberinya daya tawar yang tidak dimiliki tokoh politik biasa.

Tidak mengherankan apabila banyak elite berkepentingan menjaga hubungan baik dengan dirinya. Namun, kedekatan politik yang terbangun ketika seseorang berada di puncak kekuasaan belum tentu mencerminkan loyalitas yang bertahan setelah kekuasaan itu berakhir.

Peristiwa pemecatan Jokowi dari keanggotaan PDIP pada 14 Desember 2024 menjadi titik penting untuk menguji persoalan tersebut. Keputusan itu juga menyasar putranya, Gibran Rakabuming Raka, serta menantunya, Bobby Nasution. Pemutusan hubungan politik dengan PDIP bukan sekadar persoalan hilangnya kartu keanggotaan partai. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya hubungan Jokowi dengan organisasi politik yang pernah menjadi salah satu fondasi utama perjalanan kekuasaannya. Meski demikian, pemecatan itu tidak otomatis menghapus seluruh jaringan dan dukungan yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun.

Pernyataan pengamat politik Adi Prayitno agaknya patut dicermati. Adi menilai bahwa jika Jokowi masih menjadi kader PDIP, komunikasi politik dengan partai lain berpotensi lebih mudah dilakukan. Ia juga menyoroti kesan renggangnya hubungan Jokowi dengan sejumlah ketua umum partai politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Penilaian tersebut memunculkan pertanyaan apakah berakhirnya jabatan presiden dan terputusnya hubungan dengan PDIP secara bersamaan telah mengurangi daya tawar politik Jokowi.

Namun, tidak tepat jika perubahan hubungan elite itu langsung dianggap sebagai bukti bahwa Jokowi telah kehilangan seluruh pengaruhnya. Tidak terlihatnya kunjungan terbuka para ketua umum partai ke kediamannya di Solo tidak serta-merta berarti komunikasi politik telah terputus. Pengaruh seorang tokoh juga tidak hanya diukur dari siapa yang datang berkunjung, tetapi dari kemampuannya memengaruhi keputusan politik, mempertahankan jaringan pendukung, dan menggerakkan suara pemilih. Karena itu, diperlukan indikator yang lebih konkret untuk menilai apakah pengaruh Jokowi benar-benar mengalami kemunduran.

Pada akhirnya, paradoks politik Jokowi terletak pada perbedaan antara popularitas personal dan kekuatan politik yang terorganisasi. Ia mungkin masih memiliki pendukung loyal dan pengaruh di kalangan masyarakat. Akan tetapi, dukungan tersebut harus diuji ketika tidak lagi ditopang jabatan presiden dan ketika hubungannya dengan PDIP telah berakhir. Mampukah Jokowi mempertahankan daya tawarnya melalui jaringan relawan dan kendaraan politik baru, atau justru akan menghadapi keterbatasan ketika harus berhadapan dengan partai-partai yang memiliki kepentingan serta kalkulasi sendiri?

Dengan demikian, pertanyaan apakah kekuatan politik Jokowi selama ini benar-benar bertumpu pada figur dan basis dukungan pribadinya belum dapat dijawab secara hitam-putih. Ia memiliki modal personal, tetapi perjalanan politiknya juga sangat terbantu oleh dukungan partai, koalisi elite, dan kekuasaan formal.

Berakhirnya masa jabatan presiden dan pemecatannya dari PDIP kini menjadi ujian untuk membuktikan seberapa jauh modal personal itu mampu berdiri sendiri. Sebab, ukuran sesungguhnya dari kekuatan seorang tokoh bukan hanya seberapa besar pengaruhnya ketika berkuasa, melainkan seberapa jauh ia tetap diperhitungkan setelah kekuasaan itu tidak lagi berada di tangannya.

Mengapa Ketum Partai Enggan Mendekat ?

Pernyataan pengamat politik Adi Prayitno yang dikutip law-justice.co pada Kamis, 29 Oktober 2026, dalam berita berjudul “Hal Ini Disebut Jadi Kehilangan Terbesar dalam Karier Politik Jokowi”, menyentuh persoalan mendasar dalam praktik politik Indonesia: hubungan antara kekuasaan, kepentingan, dan loyalitas elite. Adi menilai, setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden dan kehilangan keanggotaan PDI Perjuangan (PDIP), Jokowi terkesan semakin sulit membangun komunikasi dengan para ketua umum partai politik.

Ia bahkan menyoroti kesan tidak adanya kunjungan terbuka para pimpinan partai ke kediaman Jokowi di Solo setelah masa jabatannya berakhir. Penilaian ini tentu belum membuktikan bahwa seluruh elite politik telah meninggalkan Jokowi. Namun, fenomena tersebut cukup menjadi pintu masuk untuk mempertanyakan seberapa tulus hubungan politik yang selama ini terbangun di sekitar pusat kekuasaan.

Ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden selama dua periode, Istana merupakan salah satu pusat gravitasi politik nasional. Para pimpinan partai memiliki kepentingan untuk menjaga komunikasi dengan presiden, baik dalam urusan pemerintahan, pembentukan koalisi, penentuan kebijakan, maupun perhitungan menghadapi pemilu.

Dalam sistem politik yang mengandalkan koalisi, kedekatan dengan pemegang kekuasaan dapat membuka akses terhadap proses pengambilan keputusan dan memperbesar peluang partai untuk memperjuangkan kepentingannya. Karena itu, hubungan harmonis antara elite partai dan presiden tidak selalu dapat dibaca sebagai bukti kesamaan ideologi atau loyalitas personal. Bisa jadi, hubungan itu juga dibentuk oleh kebutuhan politik yang saling menguntungkan.

Persoalannya kemudian, apakah kedekatan tersebut tetap bertahan ketika seseorang tidak lagi memiliki kekuasaan formal? Berakhirnya masa jabatan presiden mengubah peta kepentingan. Jokowi tidak lagi memegang kendali pemerintahan, sedangkan para ketua umum partai harus menyesuaikan langkah dengan pemerintahan baru, kepentingan organisasi, dan peluang politik ke depan.

Dalam keadaan seperti itu, setiap elite tentu memiliki kalkulasi sendiri. Mereka mungkin tetap menghormati Jokowi sebagai mantan presiden, tetapi belum tentu menjadikannya sebagai pusat komunikasi dan pengambilan keputusan politik. Jika pola hubungan memang berubah setelah kekuasaan berpindah, publik patut bertanya: apakah yang selama ini dibangun merupakan persahabatan politik yang berlandaskan prinsip, atau kedekatan yang sangat bergantung pada posisi dan daya tawar?

Di sinilah persoalan transaksionalisme politik perlu dibicarakan secara kritis. Politik transaksional tidak selalu berarti adanya transaksi uang atau kesepakatan yang melanggar hukum. Dalam pengertian yang lebih luas, transaksionalisme muncul ketika dukungan, kedekatan, dan loyalitas lebih banyak ditentukan oleh perhitungan keuntungan daripada kesamaan gagasan dan komitmen jangka panjang.

Seorang tokoh dapat dipuji ketika memiliki kekuasaan, tetapi mulai dijauhi ketika tidak lagi mampu memberikan keuntungan politik. Sebaliknya, elite dapat dengan cepat membangun kedekatan dengan penguasa baru apabila dinilai lebih menjanjikan bagi kepentingan partainya. Jika kecenderungan seperti ini menguat, politik berisiko kehilangan dimensi perjuangan gagasan dan berubah menjadi arena perebutan akses terhadap kekuasaan.

Meski demikian, tidak adil pula jika semua hubungan politik yang berubah langsung dianggap sebagai pengkhianatan. Berakhirnya jabatan presiden memang secara alamiah mengubah peran dan pengaruh seseorang. Tidak adanya kunjungan terbuka ke rumah Jokowi di Solo juga tidak otomatis membuktikan terputusnya komunikasi.

Untuk memastikan apakah ia benar-benar ditinggalkan, perlu ditelusuri sikap resmi partai, perubahan dukungan politik, pernyataan para pimpinan partai, serta pola komunikasi yang dapat diverifikasi. Dengan kata lain, yang harus diuji bukan semata-mata siapa yang datang atau tidak datang ke Solo, melainkan apakah perubahan hubungan tersebut tercermin dalam keputusan dan perilaku politik yang nyata.

Namun, terlepas dari bagaimana hubungan Jokowi dengan para ketua umum partai berkembang, fenomena ini mengingatkan kita pada persoalan lama demokrasi Indonesia: kuatnya pragmatisme dalam hubungan antarelite. Partai politik semestinya menjadi wadah perjuangan ideologi, aspirasi rakyat, dan program pembangunan.

Jika hubungan dengan seorang tokoh lebih ditentukan oleh apakah ia sedang berkuasa atau tidak, maka loyalitas politik menjadi rapuh dan mudah berubah mengikuti arah angin. Rakyat pun berhak mempertanyakan apakah koalisi dibangun demi kepentingan publik atau terutama untuk mempertahankan posisi dan memperbesar daya tawar elite.

Pada akhirnya, pengalaman Jokowi setelah lengser dapat menjadi ujian bagi dirinya sekaligus cermin bagi politik Indonesia. Bagi Jokowi, tantangannya adalah membuktikan bahwa ia tetap memiliki pengaruh yang bersumber dari gagasan, rekam jejak, dan dukungan masyarakat, bukan semata-mata dari jabatan yang pernah disandangnya.

Bagi para elite partai, tantangannya adalah menunjukkan bahwa hubungan politik tidak berhenti bernilai ketika seseorang kehilangan kekuasaan. Sebab, jika kawan hanya mendekat ketika seseorang berkuasa dan menjauh ketika kekuasaan berpindah tangan, yang patut dipertanyakan bukan hanya nasib politik Jokowi, melainkan juga kualitas persahabatan elite dan kedewasaan demokrasi kita.

Mampukah Jokowi Bangkit Bersama PSI ?

Setelah kehilangan keanggotaan PDI Perjuangan (PDIP), tantangan terbesar Jokowi bukan sekadar mempertahankan popularitas, melainkan membuktikan bahwa dirinya masih mampu membangun kekuatan politik yang mandiri. Pertanyaan ini menjadi penting menyusul penilaian pengamat politik Adi Prayitno, sebagaimana dikutip law-justice.co pada Kamis, 29 Oktober 2026, dalam berita berjudul “Hal Ini Disebut Jadi Kehilangan Terbesar dalam Karier Politik Jokowi”.

Adi menilai, kehilangan PDIP membuat ruang komunikasi politik Jokowi dengan partai-partai lain berpotensi semakin terbatas, terlebih setelah ia tidak lagi menjabat sebagai presiden. Jika penilaian ini mencerminkan perubahan nyata dalam peta politik elite, Jokowi menghadapi pekerjaan besar: membuktikan bahwa pengaruhnya tidak ikut menyusut bersama berakhirnya jabatan dan terputusnya hubungan dengan partai yang pernah menjadi kendaraan politik utamanya.

Dalam konteks itulah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi penting bagi masa depan politik Jokowi. PSI berpotensi menjadi kendaraan untuk mempertahankan pengaruh, menghimpun pendukung, dan membangun jaringan politik di luar PDIP. Dengan popularitas yang masih melekat pada namanya, Jokowi mempunyai modal awal untuk membantu memperkenalkan PSI kepada masyarakat yang lebih luas.

Namun, popularitas seorang tokoh tidak otomatis menjelma menjadi kekuatan partai. Menggerakkan simpati masyarakat berbeda dengan meyakinkan pemilih untuk mencoblos sebuah partai, apalagi membangun organisasi yang mampu bekerja secara konsisten dari tingkat pusat hingga daerah. Jokowi mungkin dapat menarik perhatian publik, tetapi PSI harus membuktikan bahwa perhatian tersebut bisa dikonversi menjadi suara, kursi parlemen, dan kekuatan politik yang berkelanjutan.

Gambaran mengenai tantangan itu terlihat dalam survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang dilakukan pada 10–17 Juni 2026 terhadap 1.922 responden di 32 provinsi. Dalam survei tersebut, 77,8 persen responden menilai Jokowi berpengaruh terhadap dukungan masyarakat kepada PSI. Akan tetapi, dalam simulasi pilihan partai apabila pemilu legislatif berlangsung saat survei dilakukan, PSI hanya memperoleh 1,9 persen.

Angka ini masih berada di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Hasil survei tersebut tentu bukan hasil pemilu dan tidak dapat dijadikan ramalan pasti mengenai perolehan suara pada 2029. Namun, temuan itu memperlihatkan kesenjangan yang layak diperhatikan: pengaruh seorang tokoh dapat dinilai besar oleh responden, tetapi belum tentu menghasilkan dukungan elektoral yang sebanding bagi partai yang diasosiasikan dengannya.

Di sinilah ujian sesungguhnya bagi Jokowi. Apakah ia mampu mengubah modal popularitas, jaringan relawan, dan pengalaman memimpin pemerintahan menjadi kekuatan organisasi yang kokoh? Ataukah PSI akan menghadapi kesulitan menembus ambang batas parlemen karena dukungan kepada Jokowi tidak otomatis identik dengan dukungan kepada partainya?

Untuk menjawabnya, PSI harus memperlihatkan lebih dari sekadar mengandalkan nama besar mantan presiden. Partai itu membutuhkan kader yang kuat, program yang jelas, basis pemilih yang terukur, serta kerja organisasi yang nyata. Tanpa itu semua, Jokowi berisiko hanya menjadi magnet perhatian politik, bukan faktor yang cukup untuk mengantarkan PSI menjadi kekuatan parlemen yang signifikan.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan masa depan politik Gibran Rakabuming Raka dan keluarga Jokowi. Jaringan politik yang dibangun selama Jokowi berkuasa mungkin masih memberikan keuntungan bagi mereka. Namun, dukungan elite tidak selalu permanen. Konfigurasi koalisi dapat berubah, kepentingan partai dapat bergeser, dan para tokoh politik dapat mengambil keputusan berdasarkan perhitungan masing-masing.

Karena itu, masa depan politik Gibran tidak dapat sepenuhnya digantungkan pada popularitas ayahnya atau pada asumsi bahwa jaringan yang terbentuk selama pemerintahan Jokowi akan terus bertahan. Semakin besar ketergantungan pada pengaruh personal Jokowi, semakin penting pula pembuktian bahwa dukungan tersebut benar-benar memiliki akar sosial dan elektoral yang kuat.

Dengan demikian, kehilangan PDIP belum tentu berarti Jokowi kehilangan seluruh kekuatan politiknya. Namun, peristiwa itu menandai perubahan arena perjuangan: dari seorang presiden yang memiliki kewenangan formal dan dukungan koalisi pemerintahan menjadi tokoh politik yang harus membuktikan kembali daya pengaruhnya melalui organisasi dan dukungan pemilih. PSI dapat menjadi kendaraan untuk mempertahankan pengaruh tersebut, tetapi juga dapat menjadi tolok ukur yang memperlihatkan batas-batasnya.

Pada akhirnya, ujian Jokowi bukan sekadar apakah ia masih populer, melainkan apakah popularitas itu mampu menghasilkan kekuatan elektoral yang nyata. Sebab, nama besar dapat membuka pintu politik, tetapi hanya organisasi yang kuat, program yang dipercaya, dan suara rakyat yang dapat menentukan seberapa jauh perjalanan itu akan berakhir.