DPR Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola MBG dan KDMP

Anggota DPR RI Ahmad Irawan mendesak pemerintah Presiden Prabowo Subianto memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan dana transfer ke daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh peluncuran berbagai kebijakan strategis, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan, pengawasan, dan komunikasi publik. Menurut dia, lemahnya sosialisasi serta beredarnya informasi yang keliru berpotensi membuat sejumlah kebijakan pemerintah tidak dipahami secara utuh oleh masyarakat.

Ahmad menegaskan, partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan agenda Presiden Prabowo berjalan sesuai tujuan.

“Tanggung jawab kami sama besarnya dengan Partai Gerindra dan partai-partai koalisi lainnya untuk menyukseskan pemerintahan ini,” kata Ahmad dalam acara Dialektika Demokrasi bertema Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, Hingga Kemandirian Nasional, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad turut menyoroti pelaksanaan reforma agraria yang menurutnya tidak boleh berhenti pada legalisasi aset dan pembagian sertifikat tanah. Pemerintah perlu memastikan penyelesaian konflik agraria, harmonisasi data pertanahan, serta koordinasi antarkementerian dan lembaga berjalan efektif.

Ia menilai penerapan kebijakan satu data menjadi salah satu langkah penting untuk menyelaraskan informasi pertanahan. Dengan demikian, kebijakan reforma agraria diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab persoalan penguasaan lahan yang dihadapi masyarakat.

Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ahmad menilai program tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus disertai pengawasan anggaran yang ketat dan penindakan terhadap setiap penyimpangan sesuai ketentuan hukum.

“Kita membutuhkan program seperti ini dan sebenarnya kita harus mengapresiasi Presiden. Ini adalah bukti kepedulian kepada masyarakat,” ujarnya.

Ahmad juga menyinggung besarnya alokasi anggaran MBG yang disebutnya telah mengalami rasionalisasi. Meski demikian, angka anggaran yang disampaikan perlu merujuk pada dokumen resmi pemerintah agar informasi mengenai pembiayaan program tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Selain MBG, Ahmad mendorong percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih agar manfaat program tersebut segera dirasakan masyarakat. Menurut dia, keberadaan koperasi desa berpotensi memperkuat distribusi barang bersubsidi serta memenuhi kebutuhan logistik masyarakat di tingkat desa.

“Kami ingin mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih segera beroperasi, supaya publik bisa melihat bahwa apa yang kita bangun selama ini memang memberikan manfaat,” katanya.

Ia menekankan bahwa percepatan operasional harus diikuti dengan tata kelola yang baik dan pengawasan memadai. Dengan begitu, koperasi desa tidak sekadar menjadi program pemerintah, tetapi juga mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Ahmad turut menyoroti persoalan dana transfer ke daerah yang selama ini menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Ia menilai ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat perlu diimbangi dengan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut dia, kontribusi PAD di banyak daerah masih relatif rendah, yakni sekitar 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya inovasi pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Ahmad juga mengingatkan pemerintah agar lebih cermat dalam menyampaikan kebijakan kepada publik. Pengumuman kebijakan yang belum matang, menurut dia, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memperburuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah.

Di tengah tekanan geopolitik global, Ahmad menilai kebijakan pemerintah mempertahankan subsidi dan kompensasi energi merupakan salah satu bentuk upaya menjaga daya beli masyarakat. Ia menyebut kebijakan tersebut penting untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan di tengah ketidakpastian ekonomi.

“Hingga saat ini, subsidi dan kompensasi energi masih ditanggung pemerintah. Itu adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujarnya.

Ahmad menegaskan, evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo harus diarahkan pada perbaikan konkret dalam pelaksanaan program prioritas. Transparansi anggaran, penguatan pengawasan, dan komunikasi publik yang efektif dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai sasaran sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.