PEPS: MBG Jadi Titik Balik Merosotnya Kepercayaan Publik

Direktur Eksekutif Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan yang dinilai tidak menjawab kebutuhan masyarakat serta lemahnya respons pemerintah terhadap kritik publik. Dalam wawancara pada Sabtu (1/8/2026), Anthony mengatakan penurunan tingkat kepuasan publik dari sekitar 82 persen pada November tahun lalu menjadi sekitar 51 persen saat ini menunjukkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah.

"Kalau kita melihat perkembangan ini, penurunan kepuasan publik menunjukkan bahwa ada sejumlah program pemerintah yang dinilai mengecewakan masyarakat. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan," kata Anthony.

Menurutnya, salah satu faktor yang menjadi sorotan publik adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski dirancang sebagai program unggulan pemerintah, Anthony menilai implementasi dan tata kelola program tersebut justru memunculkan berbagai persoalan. Ia menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan anggaran MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan sebagai bukti bahwa sejak awal terdapat persoalan dalam desain penganggaran program tersebut. "Program boleh menjadi hak prerogatif pemerintah, tetapi tata kelola anggarannya harus tetap mengikuti aturan. Jangan sampai muncul preseden bahwa pelanggaran aturan bisa ditoleransi lebih dahulu baru diperbaiki belakangan," ujarnya.

Anthony juga menilai fungsi pengawasan DPR belum berjalan optimal. Menurut dia, persoalan tersebut menunjukkan lemahnya mekanisme kontrol antara eksekutif dan legislatif terhadap kebijakan strategis pemerintah. Selain aspek tata kelola, Anthony menilai cara pemerintah merespons kritik justru memperburuk persepsi publik. Ia mengatakan kritik masyarakat sering kali direspons secara konfrontatif dengan memberikan stigma terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik. "Yang tidak boleh terjadi adalah semua kritik dianggap sebagai permusuhan terhadap pemerintah. Kalau pola seperti itu terus dipertahankan, tingkat kepuasan masyarakat berpotensi terus menurun," katanya.

Anthony menilai pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh efektivitas Program Makan Bergizi Gratis, termasuk sumber pendanaannya. Menurut dia, publik mempertanyakan penggunaan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah, sementara di sisi lain terjadi pengurangan transfer ke daerah yang berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah. Ia menilai masyarakat melihat adanya ketidaksinkronan antara narasi pemerintah dan kondisi yang terjadi di lapangan. "Kalau sebuah kebijakan diklaim populis tetapi memiliki trade-off yang sangat besar terhadap sektor lain, persepsi masyarakat akan cenderung negatif," ujarnya.

Anthony menyarankan pemerintah mengalihkan fokus kepada kebijakan yang lebih langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti penguatan sektor pendidikan, perluasan akses pendidikan gratis, serta program redistribusi pendapatan untuk menekan angka kemiskinan. Anthony juga menanggapi tuntutan sejumlah kalangan masyarakat sipil yang mendorong Presiden melakukan perombakan kabinet. Menurutnya, kritik terhadap struktur kabinet sebenarnya sudah muncul sejak awal pembentukan pemerintahan karena dianggap terlalu besar dan tidak mencerminkan prinsip efisiensi yang selama ini disampaikan pemerintah. "Di satu sisi pemerintah berbicara mengenai efisiensi, tetapi di sisi lain struktur kabinet justru semakin besar. Masyarakat melihat adanya kontradiksi antara pernyataan pemerintah dengan praktik yang terjadi," ujarnya.

Ia menilai struktur kabinet yang terlalu gemuk berpotensi mengurangi efektivitas koordinasi pemerintahan serta mempersempit ruang evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Anthony berpandangan bahwa pemulihan kepercayaan publik tidak dapat dilakukan secara instan, apalagi hanya dalam waktu dua bulan menjelang dua tahun pemerintahan Presiden.

Menurut dia, langkah paling penting adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui evaluasi kebijakan secara objektif dan keterbukaan terhadap kritik. "Mendengarkan kritik bukan berarti harus menerima semuanya. Tetapi setiap kritik harus dievaluasi secara objektif berdasarkan fakta. Kalau pemerintah menunjukkan kesediaan memperbaiki kebijakan, kepercayaan publik akan meningkat dengan sendirinya," katanya.

Ia juga mengingatkan Presiden agar tidak hanya bergantung pada informasi yang disampaikan lingkaran terdekatnya. Menurut Anthony, seorang kepala negara harus aktif memverifikasi berbagai informasi yang berkembang di masyarakat agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi riil. Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden, Anthony berpesan agar seluruh kebijakan negara kembali diarahkan pada tujuan konstitusional, yakni mewujudkan kesejahteraan umum.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anthony juga menilai Indonesia perlu lebih banyak belajar dari negara-negara tetangga yang mampu mencatat kemajuan lebih cepat, seperti Vietnam. "Jangan merasa cukup hanya karena melihat kondisi di dalam negeri. Kita harus membandingkan diri dengan negara lain agar mengetahui posisi Indonesia yang sebenarnya dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi," ujarnya.

Menurut Anthony, seluruh kebijakan pemerintah pada akhirnya harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.