Kepuasan ke Prabowo Anjlok, Paradox Program Unggulan Jadi Sorotan

[INTRO]

Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto turun drastis dalam sembilan bulan terakhir. Hasil Survei Nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden hanya mencapai 51,1 persen, turun sekitar 30,1 poin dibanding survei November 2025 yang masih berada di angka 81,2 persen. Sebaliknya, tingkat ketidakpuasan melonjak dari 16 persen menjadi 46,9 persen.

Temuan tersebut dipaparkan Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani dalam presentasi hasil survei bertajuk "Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden" melalui kanal YouTube SMRC TV pada 26 Juli 2026. Deni menjelaskan, pada survei terbaru sebanyak 4,8 persen responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja Presiden, 46,3 persen cukup puas, 35 persen kurang puas, 11,9 persen tidak puas sama sekali, dan 2,1 persen tidak memberikan jawaban.

Deni menyatakan, penurunan approval rating Presiden berkaitan erat dengan memburuknya persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. "Penurunan tingkat kepuasan publik ini berhubungan erat dengan merosotnya sentimen positif terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum," kata Deni Irvani.

Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto turun drastis dalam sembilan bulan terakhir. (Antara) 

Dalam kesempatan terpisah Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai hasil survei tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Menurut dia, penurunan kepercayaan publik merupakan konsekuensi dari kegagalan pemerintah membangun tata kelola pemerintahan yang dinilai kompeten dan berintegritas. "Kegagalan Presiden adalah menata dan menjalankan pemerintahan yang bisa dipercaya, kompeten dan berintegritas setelah satu setengah tahun rakyat bersabar," ujar Saiful, Jumat (31/7/2026) dalam pesan tertulis.

Ia mengatakan persoalan tersebut bermula sejak pembentukan kabinet yang dinilai terlalu gemuk dan lebih mengedepankan kompromi politik dibanding profesionalisme. "Kabinet supergemuk dibentuk dengan banyak menteri yang diangkat lebih karena pertimbangan kroni dan politik, bukan kompetensi maupun rekam jejak integritas. Sebagai ilmuwan politik, saya sendiri tidak mengenal sebagian besar menteri-menteri itu," katanya.

Saiful menilai persepsi negatif publik kemudian semakin menguat akibat pelaksanaan tiga program utama pemerintahan, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan kebijakan yang disebutnya sebagai militerisasi ruang sipil. "Selama satu setengah tahun ini wajah pemerintahan Prabowo didominasi oleh tiga program tersebut. Itu yang paling sering dipidatokan dan mendapat alokasi anggaran terbesar sehingga sejak awal memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal," ujarnya.

Menurut Saiful, baik MBG maupun KDMP tidak dirancang berdasarkan pertimbangan teknokratis sehingga pelaksanaannya menghadapi banyak persoalan. "MBG dan KDMP tidak didasarkan pada pertimbangan teknokratik. Dalam pelaksanaannya terbukti buruk, bahkan terancam bangkrut tetapi tetap dipaksakan berjalan," katanya.

Ia juga menyoroti pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah terjadi dua kali dalam waktu kurang dari dua tahun sebagai indikator lemahnya tata kelola program. "Belum genap dua tahun sudah dua kali dilakukan pergantian Kepala BGN yang ditunjuk tanpa pertimbangan teknokrasi. Itu menunjukkan desain kebijakannya sendiri bermasalah," ujarnya.

Saiful menilai akumulasi persoalan tersebut akhirnya membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah. "Semua ini melahirkan kritik luas di kalangan ahli dan masyarakat. Publik kemudian menyimpulkan bahwa MBG dan KDMP berjalan buruk. Itu menjadi sumber utama ketidakpuasan publik terhadap Presiden," katanya.

Hasil survei SMRC menunjukkan penurunan kepuasan terhadap Presiden berjalan seiring dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap berbagai indikator makro. Sentimen positif terhadap kondisi ekonomi nasional merosot menjadi 15,7 persen, sementara penilaian negatif melonjak menjadi 49,4 persen—tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Penilaian positif terhadap kondisi politik turun menjadi 13,5 persen, sedangkan terhadap penegakan hukum menjadi 26,4 persen.

SMRC juga menemukan hubungan yang sangat kuat antara tingkat kepuasan terhadap Presiden dengan persepsi masyarakat mengenai kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Korelasi antara kepuasan terhadap Presiden dengan penilaian kondisi ekonomi mencapai 0,996, kondisi politik 0,994, dan penegakan hukum 0,965, menunjukkan bahwa perubahan persepsi publik terhadap tiga sektor tersebut sangat berkaitan dengan naik turunnya approval rating Presiden. Survei ini melibatkan 749 responden yang dipilih secara acak dari seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Sebanyak 83,8 persen responden diwawancarai melalui telepon dan 16,2 persen melalui tatap muka, dengan margin of error ±3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto akan dipelajari secara menyeluruh dan dijadikan salah satu bahan evaluasi. Menurutnya, setiap survei merupakan masukan yang perlu dicermati secara objektif dengan melihat metodologi, indikator, serta kondisi yang berkembang di tengah masyarakat. “Tentunya kami sedang mempelajari dan juga kami kaji. Tentunya hasil survei itu adalah berupa masukan-masukan, ya. Nantinya kita akan kompilasi bersama masukan-masukan lain agar dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi di lapangan," kata Dasco kepada Wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (30/07/2026).

Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. (Kumparan)

Dasco menegaskan bahwa hasil survei tidak sepatutnya dipandang semata-mata sebagai angka statistik, melainkan sebagai bahan refleksi bagi pemerintah untuk melihat aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki. Menurutnya, apabila terdapat temuan yang sesuai dengan realitas di masyarakat, maka hal tersebut patut menjadi perhatian dalam penyusunan langkah-langkah kebijakan ke depan. “Kami berharap pihak pemerintah dalam hal ini kemudian mengimbangi apabila memang hasil kajiannya ada beberapa hal yang memang terjadi pada saat ini. Dengan begitu, berbagai program yang sedang berjalan dapat semakin efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan publik," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari merespons survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menurun menjadi 51 persen. Qodari menegaskan, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk menjadikan survei opini publik sebagai salah satu bahan masukan dalam pengambilan kebijakan. "Ya tentu saja kita terus melakukan evaluasi. Dan memang itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah tetapi evaluasi itu kan ada berbagai macam. Pertama evaluasi tata kelola. Yang kedua evaluasi hukum. Yang ketiga evaluasi opini publik," tegas Qodari dalam siaran pers Bakom yang diterima Law-Justice, Jumat (31/07/2026).

Eks Direktur Eksekutif Indo Barometer mengatakan, pemerintah menghargai seluruh hasil survei yang dilakukan lembaga independen karena merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. "Dalam alam demokrasi, survei opini publik itu merupakan masukan yang penting. Dan kami tidak pernah mengatakan bahwa publik tidak berhak untuk menilai. Sangat berhak. Apalagi saya yang bertahun-tahun ada di dunia itu," katanya.

Namun, menurut dia, hasil survei akan lebih bermanfaat apabila mampu menguraikan penyebab penurunan persepsi publik secara lebih rinci, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi yang lebih tepat sasaran. Qodari menilai, variabel yang digunakan dalam survei masih terlalu umum. Menurutnya, indikator seperti ekonomi, politik, dan hukum seharusnya dipecah menjadi indikator-indikator yang lebih spesifik agar penyebab perubahan persepsi masyarakat dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Dia mencontohkan, dalam aspek ekonomi, survei dapat mengukur secara terpisah persepsi masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, nilai tukar rupiah, hingga evaluasi terhadap berbagai program pemerintah. Dengan pendekatan tersebut, hasil survei akan memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan publik. Qodari juga menegaskan bahwa dirinya tidak membantah hasil survei tersebut.

Ia justru berharap penelitian serupa ke depan dapat semakin mendalam sehingga memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.  "Saya lebih dalam konteks bahwa akan lebih baik kalau risetnya itu lebih mendetail, sehingga kemudian lebih bermanfaat, lebih jelas argumentasinya. Dan saya kira itu bukan hanya penting bagi kami, pemerintah, untuk bisa memperbaiki, untuk melakukan koreksi-koreksi, tetapi juga bagi masyarakat untuk juga lebih memahami. Makin detail kan makin bagus," tuturnya.

Qodari menambahkan, penelitian yang lebih perinci akan membantu publik memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan persepsi masyarakat. Dia menyebutkan, survei juga akan lebih komprehensif apabila mampu menunjukkan indikator mana yang memperoleh penilaian positif maupun negatif, serta tingkat korelasinya terhadap kepuasan publik. "Kalau dijelaskan variabel-variabel yang lebih detail dari variabel ekonomi kenapa turun, variabel-variabel politik kenapa turun, itu kan menjadi sesuatu yang buat publik juga paham bahwa memang ini sesuatu yang secara komprehensif, secara sistematis itu betul-betul bisa diterima dan dipahami," tutupnya.

Chilean Paradox, Saat Kesenjangan Menjadi Bom Waktu

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut bila merujuk pada peringatan yang pernah disampaikan mantan Menteri Keuangan M Chatib Basri mengenai Chilean Paradox, yakni fenomena di Cile pada 2019 saat kondisi makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi negara di Amerika Latin tersebut tampak kuat, tetapi tidak diiringi pemerataan kesejahteraan sehingga membuat masyarakat kelas menengah yang marah. "Kalau kita melihat data, kelas menengah itu juga mengalami penurunan dan penurunan kelas menengah yang hidup miskin itu sangat berbahaya," kata Hasto melalui keterangan yang diterima Law-Justice, Jumat (31/07/2026).

Oleh karena itu, Hasto menyarankan agar pemerintah bisa menindaklanjuti keluhan rakyat, termasuk kelas menengah, demi menekan gejolak. Menurut dia, ada resiko serius jika kelas menengah terabaikan.  "Kekritisan mereka kalau tidak direspons dengan kebijakan yang tepat bisa menciptakan risiko-risiko sosial dan politik. Kami tidak menginginkan itu," imbuhnya.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Detik)

Selain itu, Hasto juga mengajak semua pihak bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan politik demi mencegah gejolak. Menurutnya, persoalan yang dihadapi bangsa tidak bisa dituntaskan oleh satu pihak saja. "Mari sebaiknya semua bekerja keras untuk bangsa dan negara, di dalam pemerintah maupun yang di luar pemerintah, semua melihat persoalan politik, ekonomi, persoalan sektoral ini memerlukan suatu tindakan yang sangat cepat dan itu memerlukan kesatupaduan kita bersama," ucapnya.

Pernyataan Hasto turut diperkuat oleh Politisi PDIP Guntur Romli yang menyoroti hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan survei tersebut, tingkat kepuasan publik tercatat berada di angka 51,1 persen, yang menurut Guntur menunjukkan tren penurunan cukup signifikan dibandingkan hasil survei pada periode sebelumnya.

Guntur menjelaskan, survei SMRC mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran pada April 2026 masih mencapai 68 persen. Artinya, dalam kurun waktu beberapa bulan terjadi penurunan sekitar 18 poin persentase hingga berada di level 51,1 persen. 

Jika dibandingkan dengan hasil survei pada Desember 2025 yang mencatat tingkat kepuasan sebesar 81 persen, penurunannya bahkan mencapai sekitar 31,5 persen. Menurutnya, tren tersebut tidak dapat dipandang sebagai fluktuasi biasa, melainkan menjadi sinyal yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. "Turun 18 persen dari survei April 2026 yang mencapai 68 persen atau turun 31,5 persen jika dibandingkan survei Desember 2025 yang mencapai 81 persen," ujar Guntur saat dikonfirmasi Law-Justice, Jumat (31/07/2026).

Ia menilai penurunan tingkat kepuasan publik merupakan alarm bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah dijalankan. Guntur menegaskan bahwa respons pemerintah tidak cukup hanya melalui narasi atau upaya membangun citra positif, tetapi harus diwujudkan dalam langkah-langkah konkret yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. "Pemerintah harus merespons dengan kerja nyata, bukan pencitraan, apalagi omon-omon," tegasnya.

Selain menyoroti tingkat kepuasan publik, Guntur juga mengungkapkan bahwa hasil survei SMRC menunjukkan sentimen negatif masyarakat terhadap kondisi ekonomi berada pada level tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Menurutnya, temuan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, mengingat persoalan ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.

Karena itu, ia berharap pemerintah dapat menjadikan hasil survei tersebut sebagai bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan ke depan. Guntur menekankan pentingnya memastikan aspirasi masyarakat yang merasa belum puas terhadap kinerja pemerintah benar-benar didengar dan direspons melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat, khususnya di sektor ekonomi dan kesejahteraan. "Kita harus mengawal agar suara publik yang tidak puas itu didengar. Tidak hanya melalui retorika, tetapi lewat kebijakan yang menyentuh langsung rakyat," ungkapnya.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menggarisbawahi adanya jurang pemisah antara angka statistik resmi pemerintah dan kenyataan hidup masyarakat kelas bawah. "Ketika masyarakat resah, jangan berharap mereka memberikan penilaian yang baik. Pemerintah boleh saja mengklaim ekonomi tumbuh 5,61 persen, namun kenyataannya pertumbuhan tersebut tidak menetes ke bawah karena masyarakat kelas bawah justru mengalami penurunan daya beli dan pelemahan ekonomi dalam dua tahun terakhir," ungkap Nailul saat dihubungi, Kamis.

Nailul menerangkan bahwa merosotnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pasar kerja merupakan cerminan nyata dari memburuknya kondisi lapangan pekerjaan. "Masyarakat tidak sekadar membaca berita, tetapi merasakan langsung dampak pemutusan hubungan kerja dan sulitnya mendapat pekerjaan baru. Maraknya gelombang PHK di berbagai perusahaan secara langsung mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian nasional," jelas Nailul.

Ia menegaskan bahwa persoalan utama pemerintah saat ini bukan terletak pada pengelolaan narasi atau komunikasi publik, melainkan pada kerapuhan struktur ekonomi nasional yang belum membaik. "Perekonomian kita sebenarnya sudah mengalami perlambatan sejak tahun lalu, hanya saja pemerintah terus mengklaim sebaliknya. Pekerjaan rumah terbesar Presiden saat ini bukan membenahi penyampaian informasi, melainkan membenahi fundamental ekonomi agar pertumbuhan yang diklaim benar-benar dapat dirasakan masyarakat," tambah Nailul.

Penurunan kepuasan di bidang hukum dipicu oleh tiga masalah mendasar, yaitu pengabaian partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, keterlibatan militer dalam ranah hukum sipil, serta meningkatnya tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai bahwa proses legislasi kilat yang minim transparansi telah merusak prinsip-prinsip dasar negara hukum di Indonesia. "Pembentukan peraturan perundang-undangan seperti revisi UU TNI melalui UU Nomor 3 Tahun 2025 dan revisi UU Polri dilakukan secara tergesa-gesa tanpa partisipasi publik yang bermakna. Proses kilat yang menutup ruang bagi akademisi dan masyarakat sipil ini menghasilkan produk hukum yang lebih mencerminkan  kepentingan elite politik ketimbang masyarakat luas," beber Ardi, saat dihubungi, Jumat (31/7/2026).

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra. (Disway)

Selain persoalan legislasi, Imparsial mencatat munculnya kecenderungan militerisasi dalam proses penegakan hukum pidana yang berpotensi mencederai prinsip supremasi sipil. "Tindakan pengamanan rumah mantan Jampidsus oleh prajurit TNI berdasar Perpres Nomor 66 Tahun 2025 telah mencederai proses hukum pidana yang sedang berjalan. Kebijakan ini mencampuradukkan fungsi pertahanan dengan sistem peradilan pidana, padahal kasus yang diusut melibatkan dugaan korupsi besar dengan temuan barang bukti 74 kilogram emas dan uang tunai lebih dari Rp400 miliar," kata Ardi.

Ardi menambahkan bahwa penurunan kualitas penegakan hukum makin diperparah oleh digunakannya instrumen negara untuk menekan kritik masyarakat dan mempersempit ruang demokrasi. "Sepanjang gelombang unjuk rasa menolak revisi UU TNI pada tahun 2025, kami mencatat maraknya tindakan represif berupa pembubaran paksa aksi, penangkapan aktivis, hingga kekerasan terhadap jurnalis. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum telah berubah fungsi menjadi alat kekuasaan untuk mengendalikan ekspresi publik, bukan lagi instrumen keadilan," pungkas Ardi.

Kebijakan Sarat Paradox, Saatnya Evaluasi Total

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai merosotnya angka kepuasan hingga tersisa 51 persen merupakan sinyal bahaya yang harus direspons cepat oleh istana sebelum memicu krisis legitimasi yang lebih luas. "Sinyal penurunan ini sebenarnya sudah terlihat sejak pertengahan tahun dan kini konsisten di berbagai lembaga survei. Jika dibiarkan tanpa adanya penanggulangan signifikan, tren penurunan ini akan terus terjadi, membahayakan legitimasi pemerintah, dan menggerus elektabilitas Presiden hingga tersisa 14-15 persen, sehingga reshuffle kabinet menjadi suatu keniscayaan," ujar Agung saat dihubungi Kamis (30/7/2026).

Agung menjelaskan bahwa faktor personal Presiden dalam berkomunikasi di depan umum menjadi salah satu pemicu utama munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat. "Secara personal, gaya komunikasi Presiden yang kerap melontarkan pernyataan spontan di luar teks seperti kata `bajingan`, `ndasmu`, `londo ireng`, hingga klaim untung gilingan padi dua triliun rupiah kerap memicu kontroversi di timeline publik tanpa pernah ada klarifikasi yang jelas dari Bakom maupun KSP," kata Agung.

Di sisi institusional, penggunaan hak prerogatif Presiden dalam menunjuk pejabat di kabinet juga dinilai memicu kekecewaan besar. Hal ini tampak jelas dari polemik yang menerpa Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Presiden kecolongan saat menunjuk pejabat profesional yang dekat secara kultural, di mana penanganan MBG oleh Dadan Hindayana justru diterpa dugaan penyalahgunaan anggaran triliunan rupiah. Karena MBG merupakan program utama yang menyedot hingga 10 persen APBN, kerusakannya bagaikan jantung yang bermasalah dan langsung memicu gonjang-ganjing fiskal," tutur Agung.

Besarnya magnitudo kerusakan pada program MBG terkonfirmasi secara kualitatif ketika Nanik S. Deyang turut mundur dari posisi wakil kepala badan, hingga pemerintah harus menunjuk Sudaryono untuk menstabilkan lembaga tersebut. Di saat yang sama, program populis lainnya seperti Koperasi Desa (Kopdes) serta tekanan ekonomi harian makin memperberat beban hidup masyarakat. "Dampak ekonomi riil dirasakan langsung oleh semua kalangan, mulai dari kelas menengah yang dipukul kenaikan harga Pertamax hingga kelas bawah yang tertekan akibat ketidakstabilan harga sembako dan makin sulitnya lapangan kerja. Karena bantalan sosial yang ada dirasa tidak mencukupi, banyak masyarakat yang akhirnya terdesak menggunakan pinjaman online dan paylater untuk bertahan hidup," ucap Agung.

Agung juga mengkritik penegakan hukum yang terkesan tidak konsisten dan membingungkan publik, seperti perubahan status hukum seorang figur yang bergeser dari tersangka menjadi saksi--merujuk kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah --lalu kembali menjadi tersangka setelah menuai protes massa. "Publik bingung dengan sikap Presiden yang terkesan membiarkan ketidaktransparanan dalam penanganan kasus hukum. Dalam situasi ini, Presiden harus berani menindak tegas bawahan yang bekerja tidak sesuai arahan agar integritas kabinet terjaga dan otoritas beliau tidak terus digerus," tegas Agung.

Sektor ekonomi menjadi penentu utama dalam penurunan kepuasan publik karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat setiap hari. Klaim pertumbuhan ekonomi yang kerap disampaikan pemerintah dinilai bertolak belakang dengan kondisi fundamental di lapangan.

Direktur Eksekutif Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan yang dinilai tidak menjawab kebutuhan masyarakat serta lemahnya respons pemerintah terhadap kritik publik. Dalam wawancara pada Sabtu (1/8/2026), Anthony mengatakan penurunan tingkat kepuasan publik dari sekitar 82 persen pada Oktober tahun lalu menjadi sekitar 51 persen saat ini menunjukkan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah. "Kalau kita melihat perkembangan ini, penurunan kepuasan publik menunjukkan bahwa ada sejumlah program pemerintah yang dinilai mengecewakan masyarakat. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan," kata Anthony.

Direktur Eksekutif Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan.

Menurutnya, salah satu faktor yang menjadi sorotan publik adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski dirancang sebagai program unggulan pemerintah, Anthony menilai implementasi dan tata kelola program tersebut justru memunculkan berbagai persoalan. Ia menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan anggaran MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan sebagai bukti bahwa sejak awal terdapat persoalan dalam desain penganggaran program tersebut. "Program boleh menjadi hak prerogatif pemerintah, tetapi tata kelola anggarannya harus tetap mengikuti aturan. Jangan sampai muncul preseden bahwa pelanggaran aturan bisa ditoleransi lebih dahulu baru diperbaiki belakangan," ujarnya.

Anthony juga menilai fungsi pengawasan DPR belum berjalan optimal. Menurut dia, persoalan tersebut menunjukkan lemahnya mekanisme kontrol antara eksekutif dan legislatif terhadap kebijakan strategis pemerintah. Selain aspek tata kelola, Anthony menilai cara pemerintah merespons kritik justru memperburuk persepsi publik. Ia mengatakan kritik masyarakat sering kali direspons secara konfrontatif dengan memberikan stigma terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik. "Yang tidak boleh terjadi adalah semua kritik dianggap sebagai permusuhan terhadap pemerintah. Kalau pola seperti itu terus dipertahankan, tingkat kepuasan masyarakat berpotensi terus menurun," katanya.

Anthony menilai pemerintah perlu mengevaluasi secara menyeluruh efektivitas Program Makan Bergizi Gratis, termasuk sumber pendanaannya. Menurut dia, publik mempertanyakan penggunaan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah, sementara di sisi lain terjadi pengurangan transfer ke daerah yang berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Menueutnya, masyarakat melihat adanya ketidaksinkronan antara narasi pemerintah dan kondisi yang terjadi di lapangan. "Kalau sebuah kebijakan diklaim populis tetapi memiliki trade-off yang sangat besar terhadap sektor lain, persepsi masyarakat akan cenderung negatif," ujarnya.

Anthony menyarankan pemerintah mengalihkan fokus kepada kebijakan yang lebih langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti penguatan sektor pendidikan, perluasan akses pendidikan gratis, serta program redistribusi pendapatan untuk menekan angka kemiskinan. Anthony juga menanggapi tuntutan sejumlah kalangan masyarakat sipil yang mendorong Presiden melakukan perombakan kabinet.

Menurutnya, kritik terhadap struktur kabinet sebenarnya sudah muncul sejak awal pembentukan pemerintahan karena dianggap terlalu besar dan tidak mencerminkan prinsip efisiensi yang selama ini disampaikan pemerintah. "Di satu sisi pemerintah berbicara mengenai efisiensi, tetapi di sisi lain struktur kabinet justru semakin besar. Masyarakat melihat adanya kontradiksi antara pernyataan pemerintah dengan praktik yang terjadi," ujarnya.

Ia menilai struktur kabinet yang terlalu gemuk berpotensi mengurangi efektivitas koordinasi pemerintahan serta mempersempit ruang evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Anthony berpandangan bahwa pemulihan kepercayaan publik tidak dapat dilakukan secara instan, apalagi hanya dalam waktu dua bulan menjelang dua tahun pemerintahan Presiden.

Menurut dia, langkah paling penting adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui evaluasi kebijakan secara objektif dan keterbukaan terhadap kritik. "Mendengarkan kritik bukan berarti harus menerima semuanya. Tetapi setiap kritik harus dievaluasi secara objektif berdasarkan fakta. Kalau pemerintah menunjukkan kesediaan memperbaiki kebijakan, kepercayaan publik akan meningkat dengan sendirinya," katanya.

Ia juga mengingatkan Presiden agar tidak hanya bergantung pada informasi yang disampaikan lingkaran terdekatnya. Menurut Anthony, seorang kepala negara harus aktif memverifikasi berbagai informasi yang berkembang di masyarakat agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi riil. Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden, Anthony berpesan agar seluruh kebijakan negara kembali diarahkan pada tujuan konstitusional, yakni mewujudkan kesejahteraan umum.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anthony juga menilai Indonesia perlu lebih banyak belajar dari negara-negara tetangga yang mampu mencatat kemajuan lebih cepat, seperti Vietnam. "Jangan merasa cukup hanya karena melihat kondisi di dalam negeri. Kita harus membandingkan diri dengan negara lain agar mengetahui posisi Indonesia yang sebenarnya dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. seluruh kebijakan pemerintah pada akhirnya harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu." ujarnya.

Upaya memulihkan kepercayaan publik tidak bisa dilakukan secara instan atau sekadar melalui pencitraan. Menurutnya, pemerintah harus menunjukkan kesediaan mengevaluasi setiap kebijakan secara objektif, membuka ruang terhadap kritik, serta memastikan seluruh program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat luas.

Presiden agar tidak hanya bergantung pada informasi yang disampaikan lingkaran terdekatnya. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dinilai harus aktif memverifikasi berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat agar setiap keputusan diambil berdasarkan kondisi riil, bukan semata-mata laporan yang telah melalui proses penyaringan.

Perlu diingat, tolok ukur keberhasilan pemerintahan bukanlah popularitas, melainkan sejauh mana kebijakan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia mendorong pemerintah memprioritaskan pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi, seraya belajar dari negara-negara tetangga yang dinilai berhasil melakukan lompatan pembangunan.

Ghivary Apriman
Rohmawn Wibowo