Dewan Pertimbangan Agung Aktifkan Lagi Demi Jokowi, Mahfud: Berlebihan

Jakarta, law-justice.co - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menilai usul pengaktifan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) untuk mewadahi Presiden Joko Widodo (Jokowi) selepas pensiun terlalu berlebihan.

"Kalau menghidupkan lagi Dewan Pertimbangan Agung menurut saya terlalu berlebihan, hanya untuk satu orang lalu dibentuk lembaga negara sendiri yang sudah dianggap tidak tepat lalu dihidupkan lagi," kata Mahfud usai jadi pembicara di UII, Sleman, DIY, Rabu (22/5).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berpendapat struktur ketatanegaraan sekarang ini sudah cukup. DPA sendiri berdasarkan hasil studi dianggap tidak efektif sehingga dihapus saat reformasi.

"Diganti DPD kalau enggak salah, yang lembaga setara. DPA dulu dianggap ya adanya seperti tidak adanya, sehingga dihapus. Kalau presiden perlu nasihat gimana, nah dibentuk Wantimpres," ucapnya.

Menurut Mahfud saat ini terdapat Wantimpres atau Dewan Pertimbangan Presiden yang sudah cukup bagus. Lembaga ini mampu memberikan usul kepada presiden secara langsung dan fleksibel tanpa melalui perantara.

"Enggak usah (diaktifkan lagi), DPA itu sudah dibubarkan berdasar hasil studi yang dulu dianggap tidak efektif. Silakan aja kalau (Jokowi) mau ke sana (Wantimpres)," ujarnya.

Mantan Menko Polhukam itu meyebut saat ini memang banyak pihak yang memikirkan posisi Jokowi setelah nanti pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Macam-macam isunya, ada isu pimpin parpol, ada yang usul pimpin wantimpres, ada yang usul membuat koalisi permanen, terakhir ada usul DPA, dijadikan dewan pertimbangan agung dan sebagainya," katanya.

Belakangan, Presiden Jokowi dianggap memungkinkan untuk menjadi penasihat Prabowo Subianto melalui pengaktifan kembali lembaga DPA. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan saat ini semua lembaga tengah dikaji, termasuk DPA.

Usulan menghidupkan DPA mencuat usai Ketua MPR Bambang Soesatyo melempar usul untuk melembagakan presidential club gagasan Prabowo Subianto. Nantinya komposisi DPA itu akan diisi oleh mantan presiden dan wakil presiden RI yang masih hidup.

Sementara Jokowi mengingatkan bahwa dirinya masih menjabat sebagai Presiden RI hingga Oktober 2024 nanti. Jokowi heran lantaran isu tersebut dilontarkan saat ini.

"Ini saya itu masih jadi Presiden sampai enam bulan lagi loh, masih presiden sekarang ini. Sekarang masih bekerja sampai sekarang ini ditanyakan begitu," kata Jokowi usai meninjau RSUD Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5).