Soal Keppres Kontroversial Jokowi
Jokowi telah mengeluarkan Keppres No 17 tahun 2022 yang membentuk Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.
Shin Tae-yong Minta Training Centre, Jokowi Siap Kabulkan?
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengungkapkan permintaan yang sempat disampaikan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kepada Presiden Joko Widodo.
Jadi Capim KPK Usulan Jokowi, Ini Sosok Johanis Tanak & I Nyoman Wara
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) disebut mengusulkan Johanis Tanak dan I Nyoman Wara menjadi dua calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti Lili Pintauli.
Makan Duit Negara Triliunan Rupiah, Empat Bandara Ini Malah Mati Suri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikenal gencar membangun bandara baru menggunakan dana jumbo yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Said Didu Sebut Utang Pemerintahan Jokowi Rp 1,7 T per Hari
Eks Staf Khusus Menteri ESDM Muhammad Said Didu menyebut banyaknya utang pada pemerintahan Jokowi (Joko Widodo). Ini ia paparkan dalam diskusi bertajuk `Di Tepi Jurang Krisis dan Kebangkrutan`, Rabu (21/9/2022).
Jangan Persilakan Presiden Jokowi Turun
Ketika kerusakan negara di berbagai segmen pemerintahan terkait politik, hukum, ekonomi, dan sosial, maka sebaiknya jangan biarkan kepala pemerintahan atau presiden mundur atau turun dari jabatannya. Itu terlalu mudah dan ringan sebagai wujud pertanggungjawabannya.
Jokowi Tunjuk Makarim Wibisono Ketuai Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menunjuk Makarim Wibisono sebagai Ketua Tim Pelaksana Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (Tim PPHAM).
Jokowi Disebut Dukung Prabowo, Desmond: Dia Cari Selamat, Main Aman!
“Ya kalau Jokowi kan mengendorse siapa saja Ganjar, Erick Thohir pak Sandi, ke semua mungkin dia cari selamat saja. siapapun presidennya dia selamat dari masalah dia yang sekarang tidak beres kan begitu,” kata Desmond.
Tak Ingin Warga Miskin Resah, Listrik 450 VA Tak Dihapus
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak ada kebijakan penghapusan daya listrik 450 Volt Ampere (VA). Pemerintah juga tak berencana mewajibkan pengalihan daya listrik dari 450 VA ke 900 VA.