Penyelundupan Hukum ‘Tabungan Terpaksa’ Demi Tambal Defisit Anggaran

Mafia Tapera, Layu Sebelum Berkembang

Sabtu, 08/06/2024 16:08 WIB
Ilustrasi: Dana Tapera rawan dikorupsi. (Bing)

Ilustrasi: Dana Tapera rawan dikorupsi. (Bing)

law-justice.co - Jagad politik  heboh oleh beleid Presiden Joko Widodo yang mengganjar potongan 3 persen gaji pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tabungan wajib ini dirasa bakal memberatkan pekerja (2,5 persen) dan pengusaha (menanggung 0,5 persen).  Kebijakan Jokowi ini dianggap tidak berpihak ke pekerja, alih-alih justru sekedar cara untuk menghimpun duit rakyat. Sebagian berpendapat, duit yang terhimpun dari Tapera bakal digunakan buat nambal defisit APBN, wabil khusus untuk mendongkrak pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Temuan BPK pun menunjukkan pengelolaan Tapera masih amburadul.

Sejarah Tapera sejatinya bermula dari ide pemerintahan Orde Baru untuk memberi formula penyediaan rumah bagi pegawai negeri melalui lembaga Bapertarum. Bapertarum  PNS merupakan Badan Umum Lainnya yang diberi amanah untuk mengelola dana Taperum PNS. Lembaga ini dibentuk pada tahun 1993 melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 yang telah diubah dengan Keputu san Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipi ILembaga

itu d ibentuk sebagai upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PNS untuk memiliki rumah yang layak mengingat kemampuan memiliki rumah dan hunian layak huni masih belum merata di antara seluruh PNS. Melalui   berbagai    produk    layanan ,   Bapertarum    PNS   diharapkan    mampu menjembatani kemampuan PNS u ntuk memil ik ru mah.

Pada 24 Maret 2016 terbit UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabun gan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengakibatkan Bapertarum PNS dilikuidasi dan diharuskan untuk mengalihkan seluruh aset dan hak Peserta PNS secara bertahap  kepad a Badan Pen gelola Tabu ngan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam waktu palin g lama dua tahun. PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang menjadi dasar operasiona l BP Tapera baru terbit pada 20 Mei 2020. PP tersebut juga mengatur tahapan likuidasi yang harus dilaksanakan dalam ran gka penyerahan aset eks Bapertarum  kepada BP Tapera.

Daftar Saldo Dana Taperum PNS yang dialihkan ke BP Tapera. (Laporan BPK)

PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang diterbitkan pada 20 Mei 2020 mengamanatka n pembentukan tim  likuidasi dalam rangka penga l ihan aset Bapertarum  PNS ke BP Tapera. Tim likuidasi    ditetapkan    dengan     Keputusan     Menteri     PUPR     Nomor I3 l 8/KPTS/M/2020 tangga l 14 Agu stus 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Likuidasi Aset Badan Pertimba n gan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Tim Likuidasi) yang bertugas berdasarkan Peraturan Menter i Keuangan Repu bl ik Indonesia (PMK) Nomor 122/PMK .05/2020 tanggal I Septem ber 2020 tenta n g Tata Cara Pen galihan dan Pengemba l ian Dana Tabun gan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Total saldo Aset Dana Taperum PNS yang dialihkan dari Tim Likuidasi kepada BP Tapera sesuai Berita Acara (BA) Penyelesaian Penga lihan Dana Taperum PNS dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR dan berdasarkan Surat Komisioner BP Tapera Nomor 25/S/BP-TPR/l/O I /2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Laporan Penerimaan Penga lihan Dana Tabungan Perumahan PNS adalah sebesar Rp l 1.884.115.869.918 meliputi Kas sebesar Rpl 1.867.803.884.059 dan Piutang sebesar Rp 16.311.985.859

Lantas, bagaimana kehebohan tersebut muncul? Jika sebelumnya, Tapera melalui Taperum PNS hanya menyasar pegawi negeri dan TNI/Polri yang digaji oleh negara. Maka Peraturan Pemerintah (PP) 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Jokowi turut mewajibkan pekerja sektor swasta dan pekerja mandiri menjadi peserta Tapera.

Tambal APBN dan Gelombang Penolakan

Kebijakan Tapera yang terkesan ujug-ujug dan minim sosialisasi ini  lantas mendapat sejumlah penolakan. Pasalnya, kebijakan tersebut dianggap memberatkan pekerja yang harus diwajibkan ikut dalam kepesertaan Tapera. Iuran kepesertaannya pun cukup besar dengan penghitungan persentase dari gaji atau upah. Jika pekerja berpendapatan di atas UMR, maka setiap bulan gajinya dipotong 2,5 persen. Di tengah pelemahan ekonomi dan daya beli masyarakat, tentu potongan tersebut sangat memberatkan. Wajar terdapat penolakan dari dunia usaha hingga asosiasi driver ojek online.

Ekonom dari PEPS Anthony Budiawan menilai kebijakan ini merupakan kebijakan yang serampangan dan mengerikan. Dia menilai, Tapera adalah salah satu bentuk pemaklsaan terhadap rakyat yang melanggar Haka Asasi Manusia (HAM). “Rezim ini mempunyai daya rusak yang sangat mengerikan. Tidak segan-segan melanggar hukum dan konstitusi. Pemaksaan terhadap rakyat, dengan alasan apapun, melanggar konstitusi, melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), melanggar hak kebebasan (freedom) manusia yang dijamin konstitusi,” ujarnya.

Menurutnya, menabung adalah pilihan. Pilihan untuk konsumsi hari ini atau konsumsi di masa depan (alias menabung). Pilihan tersebut merupakan hak manusia, hak rakyat. Tidak ada pihak lain, termasuk pemerintah, yang boleh merampas hak tersebut, dengan alasan apapun. Tetapi hak konstitusional rakyat tersebut mau dirampas oleh rezim ini, melalui peraturan Tapera, yang melanggar HAM: melanggar konstitusi. “Melanggar hak konstitusional rakyat untuk bisa menentukan pilihan atas kebutuhannya sendiri,” tandasnya.

Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda menyampaikan bahwa kebijakan Tapera berdasarkan hasil simulasi ekonomi menyebabkan penurunan PDB sebesar Rp1,21 triliun, yang menunjukkan dampak negatif pada keseluruhan output ekonomi nasional. “Perhitungan menggunakan model Input-Output juga menunjukkan surplus keuntungan dunia usaha turut mengalami penurunan sebesar Rp1,03 triliun dan pendapatan pekerja turut terdampak, dengan kontraksi sebesar Rp200 miliar, yang berarti daya beli masyarakat juga berkurang dan menurunkan permintaan berbagai jenis sektor usaha.” Kata Huda.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira. (Bisnis)

Sementara itu Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan bahwa efek paling signifikan terlihat pada pengurangan tenaga kerja, di mana kebijakan ini dapat menyebabkan hilangnya 466,83 ribu pekerjaan. “Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan iuran wajib Tapera berdampak negatif pada lapangan kerja, karena terjadi pengurangan konsumsi dan investasi oleh perusahaan. Meskipun ada sedikit peningkatan dalam penerimaan negara bersih sebesar Rp20 miliar, jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan kerugian ekonomi yang terjadi di sektor-sektor lain.” imbuh Bhima.

Huda juga mencermati dampak selama kebijakan Tapera berjalan, masalah backlog perumahan juga belum dapat diatasi. Bahkan jika ditarik lebih jauh ke model Taperum, masalah backlog perumahan ini masih belum terselesaikan. “Adapun alasan backlog sempat alami penurunan lebih disebabkan oleh perubahan gaya anak muda yang memilih tidak tinggal di hunian permanen atau berpindah-pindah dari satu rumah sewa ke rumah lainnya.” Kata Huda.

Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik dari kampus UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi rakyat seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Namun, melalui iuran tabungan perumahan rakyat atau Tapera yang dikelola Badan Pengelola (BP) Tapera, pemerintah justru lari dari tanggung jawabnya. Kebutuhan papan bagi rakyat semestinya masuk dalam mekanisme perlindungan sosial yang harus dipenuhi oleh negara, terlebih sudah ada regulasi yang melatarbelakanginya. 

“Tapera dalam konteks public policy harus dimasukkan dalam komponen perlindungan sosial. Indonesia sudah punya aturan hukum sola perlindungan sosial. Maka pemerintah harus mememuhi kebutuhan papan atau rumah bagi rakyat. Saya tidak melihat adanya konsistensi niat kelembagaan BP Tapera yang dibentuk,” kata Achmad kepada Law-justice, Kamis (6/6/2024).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 yang menjadi turunan dari UU Tapera, upah para pekerja diwajibkan untuk dipotong sebesar 3 persen, dengan pembagian 2,5 persen dibayar pekerja, dan sisanya ditanggung perusahaan. Bagi Achmad, iuran ini terkesan sebagai tabungan paksa yang menjerat pekerja. “Tabungan harusnya bersifat tidak wajib. Mengambil iuran dari gaji pekerja, saat ini menjadi sangat tidak adil. Bayangkan saja sudah dikenakan iuran BPJS dan PPH. Jadi, masyarakat dengan penghasilan UMR ini boro-boro untuk menabung, karena untuk penuhi kebutuhan sehari saja cukup sulit dan sekarang dipaksa menabung. Ini akan melemahkan daya beli mereka dan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, kalau masalah kebutuhan papan menjadi tanggung jawab negara, maka negara berkewajiban memperluas fasilitas fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, niatan PP 21/2024 sebenarnya bakal memperkecil jumlah FLBB dari APBN dan mengalihkan beban itu kepada rakyat. “Ini sama saja kewajiban penyediaan papan dari negara melalui APBN, kok sekarang masyarakat yang tanggung. Terus, di mana tanggung jawab negara?” tutur dia.

Dalam pandangannya, iuran Tapera yang terakumulasi bakal menimbulkan suatu sumber daya uang yang besar. Jumlanya bisa mencapai 140-150 triliun per tahun. Jumlah iuran sebanyak itu semestinya menjadi modal penggerak roda pertumbuhan ekonomi, bukan sebaliknya. “Kalau (iuran Tapera) ini diwajibkan yang diambil dari potongan upah pekerja, maka yang terjadi pekerja jadi menghemat dan akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Sementara, imbas hasilnya (dari iuran Tapera) kan belum jelas berapa hitungannya,” ucap Achmad.

Kata Achmad, skema iuran Tapera yang mematok 3 persen untuk seluruh pekerja ini buntung bagi pekerja, tapi untung bagi pejabat. Dia merujuk pada skema imbal hasil yang tidak berbanding lurus dengan banyaknya dana yang dikelola atau diinvestasikan. “Gaji komitenya (Tapera) bisa sampai 43,5 juta. Itu kan dibiayai dari imbal hasil yang sebenarnya jatah masyarakat. Imbal hasil berkurang karena diambil sebagian untuk operasional BP tapera, termasuk gaji pimpinannya,” katanya. 

DPR Sebut Pengelolaan Amburadul

Penolakan terhadap aturan baru Tapera ini juga bergema di gedung DPR RI. Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (04/06/2024), Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka sempat menyampaikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2021 yang menemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera.

Rieke merujuk pada hasil audit BPK tahun 2021 di mana ditemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera. Salah satunya adalah sebanyak 124,960 ribu pegawai negeri sipil (PNS) tidak bisa mencairkan Rp 567,5 miliar uang yang mereka setor.  Pemeriksaan itu mencakup data PNS sebanyak 4.016.292 orang di tujuh provinsi, yakni DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

“Karena carut marutnya Badan Pengelola Tapera dalam  mengelola dana Tapera, saya meminta BPK RI (melalui pimpinan DPR RI) melakukan audit menyeluruh terhadap dana Tapera dan biaya operasional BP Tapera tahun 2020-2023 di seluruh Provinsi,” ujar Rieke dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (04/06/2024).

Kemudian, Dia juga meminta BPK RI melakukan audit terhadap dana Bapertarum-PNS senilai Rp11,8 triliun milik 5,04 juta peserta, yang pada Desember 2020 dialihkan ke BP Tapera. Rieke juga meminta BPK melakukan audit kepada Bank kustodian yang telah disetujui oleh OJK.  Terkait investasi fiktif senilai kurang lebih Rp1 triliun yang dilakukan oleh PT Tapera, PDIP mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut tuntas.

Rieke mendesak pemerintah untuk membayarkan dana Bapertarum-PNS/Tapera kepada peserta yang telah pensiun atau ahli waris peserta yang telah meninggal.  “Saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 junto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera,” ujarnya.

Rieke menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2018, pemerintah telah memberikan modal awal kepada Badan Pengelola atau BP Tapera yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Dia mengungkapkan, nilai modal awal itu sebesar Rp 2,5 triliun, terdiri dari Rp 2 triliun sebagai dana pengelolaan dan Rp 500 miliar untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan investasi BP Tapera. “Dengan ini saya merekomendasikan dan mempertanyakan di mana uang Rp 2.500.000.000 yang telah ditetapkan berdasarkan APBN 2018,” ujar politikus PDIP itu.

 Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka. (Parlementria)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 124.960 peserta pensiun belum menerima pengembalian dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan total Rp 567,45 miliar. Hal tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan dana Tapera tahun 2020 dan 2021 pada Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) dan instansi terkait lainnya.

Menurut hasil audit BPK, ditemukan  ada peserta pensiun belum menerima pengembalian sebanyak 124.960 Orang sebesar Rp567.457.735.810 dan Peserta Pensiun Ganda Sebanyak 40.266 Orang Sebesar Rp130.255.360.073. Pengembalian tabungan merupakan pengembalian simpanan beserta hasil pemupukan simpanan kepada pensiunan atau ahli warisnya. Pengembalian tabungan kepada PNS yang pensiun sebelum 31 Desember 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penga lihan dan Pengembalian Dana Tabun gan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Jangka waktu pengembalian adalah paling lama 3 tahun sejak BP Tapera menerima pengalihan Dana Taperum PN S. Sedangkan jangka waktu pengembalian tabungan atas peserta aktif yang pensiun setelah 31 Desember 2020 berlaku ketentuan dalam Undang­ Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yaitu paling lama 3 bulan setelah kepesertaan dinyatakan berakhir.

Pengembalian tabungan atas peserta yang pensiun sebelum 3 1 Desember 2020 dilakukan melalui Taspen bagi peserta yang masih menerima gaji/tunjangan pensiun baik atas nama peserta maupun ahli warisnya. Sedangkan untuk peserta dan ahli warisnya yang sudah tidak menerima gaji/tunjangan pensiun dari Taspen, pengembalian tabungan dilakukan melalui BRl. Bagi Pengembalian tabungan yang melalui Taspen dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening  peserta atau ahli warisnya. Sedangkan mekanisme pengembalian melalui BRI dilakukan dengan cara menyimpan sejumlah dana di BRI dan peserta atau ahli waris yang  berhak datang ke kantor BRI terdekat dengan membawa dokumen yang diperlukan. Sampai dengan akhir pemeriksaan pada 18 November 2021, BP Tapera telah melakukan pengembalian tabungan kepada PNS yang Pensiun sebelum 31 Desember 2020 sebanyak 3 tahap dengan rincian sebagai berikut:

  • Tahap I  pada  10 Januari  2021  melalui  Taspen  dengan  realisasi  sebesar Rp 1.531.579.894.299 sebanyak 367.650 pensiunan PNS/ahli waris.
  • Tahap II  pada  19 Maret  2021  melalui  Taspen  dengan  realisasi  sebesar Rp71.951.815.146 sebanyak 15.859 pensiunan PNS/ahli waris.
  • Tahap III melalui BRI dengan target nilai pengembalian sebesar Rp977.346.446.859 sebanyak 370.616 pensiunan PNS/Ahli Waris. Realisasi penyaluran pengembalian sampai dengan 3 l Oktober 2021 adalah sebesar Rp8.295.384.321 untuk 1.579 pensiunan PNS/ahli waris.

Selain pengembalian kepada PNS yang pensiun sebelum 31 Desember 2020, BP Tapera juga sudah melakukan pengembalian kepada 48.056 peserta yang baru pensiun pada periode Januari - April 2021 melalui Taspen yaitu Pengembalian Tahap IV pada 20 Agustus 2021 dengan realisasi sebesar Rp299.337.936.460.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyebut bila konsep dari tapera ini sebetulnya mengacu ke UU no 4 tahun 2016 mengenai tabungan perumahan rakyat (tapera).  Untuk itu, Fauzi menyatakan bila sebenarnya tujuan dari Tapera ini sebetulnya baik tapi tentu perlu memperhatikan pula kondisi ditengah masyarakat.

Ditambah menurutnya, saat ini ada temuan BPK yang mengejutkan publik dan tentu ini perlu ditelusuri lebih jauh terkait temuan tersebut. "Mengenai temuan BPK soal tapera itukan mengejutkan dan kemudian perlu dijelaskan juga soal dana yang menjadi temuan tersebut apakah anggaran ini terpakai atau mubazir," kata Fauzi kepada Law-Justice, Selasa (05/06/2024).

Politisi Partai Nasdem tersebut menyatakan hal yang menjadi permasalahan saat ini adalah bagaimana sosialisasi tapera di tengah masyarakat.  Menurutnya, pemerintah juga perlu melihat dinamika yang terjadi di masyarakat dan perlu mempersiapkan solusi terbaik untuk masyarakat. Untuk itu, Fauzi meminta BP Tapera untuk menjelaskan ke Publik soal adanya temuan BPK tersebut. "Kalau seandainya ada temuan BPK ini harus dikembalikan ke negara disaat lagi ramai dibincangkan dan ini harus ditindaklanjuti oleh BP Tapera," ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti juga turut mengomentari Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera. Legislator yang biasa disapa KD ini meminta Pemerintah memikirkan ulang Tapera mengingat dampaknya sangat terasa terhadap gaji para pekerja khususnya yang masih di level UMR alias upah mininum regional.

Krisdayanti juga menyinggung masa pensiun pekerja hingga inflasi yang berdampak pada kenaikan harga barang termasuk rumah. KD juga menyoroti investasi semestinya tidak dipaksakan. “Kalau kita bicara investasi itu berarti sesuai dengan keinginan kita dan kebutuhan kita dong ya. Dan juga kita nggak muluk-muluk, harus realistis juga dengan hasil yang kita dapatkan per bulannya,” kata Krisdayanti ketika dikonfirmasi, Jumat (07/06/2024).

Penyanyi yang telah malang melintang di Indonesia tersebut juga berbicara mengenai permasalahan anak muda dalam menentukan kebijakan investasi. Menurutnya, tentu setiap pekerja memiliki kehendak masing-masing dan baiknya seharusnya jangan dipaksakan untuk program tapera tersebut.

Politisi PDIP tersebut juga menyatakan bila di masa pensiun pekerja bisa mendapat hunian mengingat harga rumah dipengaruhi banyak faktor termasuk inflasi. Jangan-jangan setelah pekerja pensiun, saldo Tapera mereka tak cukup untuk beli rumah. “Nah untuk kita ambil rata-rata saja deh. Misalkan pekerja dengan UMR, di 5 juta atau 7 juta. Kayaknya kalau nanti sampai, masa pensiunnya mereka di 58 tahun,” ujarnya.

“Itu belum tentu mereka juga bisa dapat rumah karena inflasi, harga rumah juga pada di atas harga 600 juta. Jangan-jangan mereka pensiun nanti umur 70, ya kan. Jadi itu kan hal yang enggak mungkin. Jadi coba tolong dipikirin lagi deh,” demikian sambungnya.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. (Tribun Batam)

Menanggapi hal tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa temuan BPK sebanyak 124,9 ribu PNS tidak bisa mencairkan haknya sebesar total Rp 567,45 miliar merupakan hasil audit tahun 2021. Heru menyampaikan bahwa hasil temuan itu sudah direkomendasikan ke BP Tapera untuk tindak lanjutnya. Ia mengaku bahwa hingga akhir 2023 kemarin, seluruh hasil temuan BPK dimaksud telah ditindaklanjuti oleh BP Tapera.

"Dalam artian, semua hak kepesertaan yang sudah ber substansial sudah kita kembalikan ke peserta penerima hak ASN sampai yang pensiun dan sudah kami laporkan ke BPK tindak lanjutnya, kemudian telah dinyatakan selesai oleh BPK," kata Heru di Gedung BP Tapera, Rabu (05/06/2024).

Heru juga berbicara mengenai hasil pemeriksaan atas data peserta aktif yang diserahterimakan Tim likuidasi Bapertarum BP Tapera, sebanyak 125.690 pensiunan yang belum menerima pengembalian substansi. Heru mengatakan bahwa pihaknya sudah menindaklanjuti. "Dan sesuai dengan Undang-Undang nomor 4 2016 tentang Tapera, BP Tapera terus berkomitmen melakukan pengembalian tabungan perumahan rakyat dari pokok tabungan dan hasil pembukanya kepada peserta paling lambat 3 bulan setelah berakhir masa kepesertaan," ujarnya.

Heru memaparkan secara keseluruhan semenjak BP Tapera beroperasi hingga 2024 saat ini, BP Tapera telah mengembalikan tabungan perumahan rakyat kepada 956.799 orang yang sudah pensiun atau ahli warisnya dengan total nilai sebesar Rp4,2 triliun rupiah. "BP Tapera saat ini mengelola dua sumber dana yang bersumber dari dana peserta eks-Bapertarum PNS untuk program pembiayaan Tapera dan dana APBN untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," papar Heru.

Heru menuturkan bahwa sumber dana BP Tapera sesuai dengan UU Tapera dan PP penyelenggaraan Tapera yang dibagi menjadi dua bagian yakni berbasis simpanan dan kerjasama pengelolaan. Dana yang berbasis simpanan tersebut mencakup simpanan peserta yang berasal dari hasil pengerahan, pemupukan, dan pengembalian pemanfaatan. Kemudian, terdapat pula dana dari Taperum PNS yang merupakan hasil dari pengalihan aset Taperum-PNS yang dikelola oleh Bapertarum-PNS yang menurut Heru aset neto 2023nya mencapai Rp 7,72 triliun.

Sementara untuk kerjasama pengelolaan diperuntukan untuk dana sosial seperti kegiatan CSR, dana hibah dan dana kompensasi. "Untuk pengelolaan dana bapertarum ini dibagi jadi dua bagian yakni kontrak pengelolaan dana tapera dan dikelola terpisah dengan dana berbasis simpanan untuk alokasi APBN dikelola secara FLPP dengan operator investasi pemerintah," tuturnya.

Heru menyatakan BP Tapera juga melakukan kemitraan dengan beberapa perbankan dan asosiasi pengembang. Untuk Bank sendiri terdapat sekitar 22 bank penyalur dan terdapat 20 asosiasi pengembang. Menurutnya, 22 bank yang menjadi mitra strategis dari Tapera 13 diantaranya sudah bisa menyalurkan dan 9 bank masih dalam tahap penyiapan operasional. "Untuk bank ya mitra kami ada dari Bank BUMN dan Bank Daerah," imbuhnya.

Penyelundupan Hukum untuk Tarik Duit Masyarakat?

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menyebut bila merujuk pada UUD 1945 pasal 28h ayat 1, setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurutnya, persoalan rumah itu tentu seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Namun hal tersebut kontradiktif dengan PP No 21 Tahun 2024. "Kalau kita lihat di PP 21 itu itu kan jelas negara enggak mau bertanggung jawab, kenapa karena tiga persen itu, jelas memberatkan masyarakat artinya gini di PP 21 itu pertama kan mengatur mengenai ASN TNI ,polri, oke yang itu tidak masalah .karena itu memang bagian dari akar-akar negara," kata Trubus saat dihubungi, Jumat (07/06/2024).

Selain itu, bila berkaitan dengan pekerja swasta potongan 3% tersebut tentu terasa sangat besar dan menambah beban pekerja swasta. "Dalam bahasa karyawan swasta nah kalau swasta itu 3% dia harus menanggung begitu besar, kalau perusahaan aja 0,5 selebihnya adalah perusahaan yang apa karyawan yang harus menanggung," ujarnya.

"Contoh misalnya UMP DKI Jakarta itu 5 juta ,5 juta kalau tiga persennya itu berarti 150.000, 150.000 maka karyawan harus membayar 125.000 sementara yang namanya perusahaan itu harus menanggung 25.000 nah ini kan terus kita bertanya negara tanggung jawabnya ada di mana ,kalau itu cuman hanya diserahkan semuanya kepada masyarakat," sambungnya.

Trubus juga menyatakan bila para pekerja ini juga mempunyai kewajiban lain seperti misalnya ada iuran BPJS kesehatan, ketenagakerjaan dan yang lain-lainnya. Menurutnya, bila ditotal itu mencapai 6,5% yang harus dikeluarkan oleh pekerja karena mengikuti undang-undang . "Di satu sisi yang namanya pelaku usaha tentu berat sekali 0,5 sementara ini peluang usaha sudah berkali-kali kita diskusi dengan Apindo mengatakan bahwa itu kita sudah banyak kewajiban sebagai BPJS ketenagakerjaan BPJS kesehatan ,pajak dan lain-lain totalnya mencapai 20% ditambah lagi kan berat lagi jadi ujung-ujungnya nanti," ujarnya.

Trubus menyebut hal tersebut memungkinkan perusahaan akan melakukan rasionalisasi dengan melakukan pengurangan karyawan.  Bila hanya menanggung 120.000 mungkin tidak masalah namun yang jadi masalah tentu setiap perusahaan pasti ada yang memiliki ratusan hingga ribuan karyawan. "Jadi kalau perusahaan nanggungnya cuman 120.000 enggak apa-apa tapi kalau itu karyawan yang sampai ratusan atau ribuan ini yang jadi soal," ujarnya.

Hal lain yang jadi masalah menurut Trubus adalah bagi pekerja mandiri yang masuk dalam kategori freelance, tentu akan memberatkan pekerja freelance tersebut bila harus dipotong 3 persen. "Nah idealnya kan harusnya negara bertanggung jawab di situ. Artinya kepada mereka yang kategori pekerja mandiri ataupun freelance harusnya itu sepenuhnya ditanggung jawab oleh oleh negara," tutupnya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur. (Jurnal Islam)

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan PP Nomor 21 Tahun 2024 yang menjadi turunan dari UU Tapera—yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan praktik penyelundupan hukum. Sebab, beleid hukum lebih banyak konflik kepentingan, dibanding manfaat bagi rakyat. Sebenarnya, ini adalah cara pemerintah yang seolah-olah dibikin legal, tapi justru ini namanya penyelundupan karena pemerintah sedang membutuhkan dana yang amat besar,” kata Isnur kepada Law-justice, Kamis (4/6/2024).

Pemerintah, katanya, sedang ketar-ketir karena arus kas neraca negara sedang jeblok akibat pembangunan yang salah, semisal Ibu Kota Nusantara (IKN). Belum lagi karena ada korupsi, misal di banyak kementerian dan BUMN. “Itu menandakan pengelolaan keuangan negara sedang hancur. Dana yang ada dibangun untuk pembangunan ambisius seperti IKN, jalan-jalan tol, hingga bandara. Celakanya kebanyakan dari pinjaman. Maka APBN habis untuk bayar utang. Dan ada juga subsidi-subsidi yang tidak tepat sasarannya.

Contoh lain, kata dia, penyelundupan hukum di pemerintahan Jokowi adalah revisi UU Minerba. Dalam hal ini, pengusaha tambang batu bara diberi keringanan pajak sampai 0 persen. Juga diganjar HGU hingga ratusan tahun. “Pemerintah memberi karpet merah bagi pengusaha dan oligarki, tapi tidak punya uang. Akhirnya memeras rakyat (melalui iuran Tapera),” ucap Isnur.

Kata Isnur, dana Tapera ini bisa saja diputar untuk pembangunan yang sebenarnya salah arah. Melalui instrumen SUN, nantinya pasti akan menambal APBN yang kurang karena harus bayar utang akibat salah pembangunan. “Ada kesalahan paradigma dari pemerintah, dimana seharusnya penyediaan rumah untuk rakyat menurut UUD 1945, pemerintah wajib menyediakan. Tapi pemerintah tidak punya agenda bangun rumah. Karena hampir semuanya diserahkan oleh real estate atau developer swasta. Jadi, semakin terlihat pengelolaan negara dengan cara yang busuk,” ucapnya.

Pengalihan dana Tapera untuk pembangunan juga nantinya berpotensi mengancam hak rakyat yang sudah memiliki hunian. Dia mencontohkan kasus penggusuran di Rempang dan di IKN. Negara menggusur warga atas nama pembangunan ekonomi. “Jadi iuran Tapera ini tabungan paksa untuk  menggusur orang yang sudah punya rumah nantinya,” ucap dia. 

Dalam hukum perburuhan, Isnur menitikberatkan iuran Tapera melanggar hak buruh. Pemerintah mencatut iuran dari upah yang tidak sebearapa. “Buruh sudah sangat tercekik akibat UMP yang kecil. Sudahlah sulit memenuhi kebutuhan primer, sekarang diperas lagi 3 persen. Ini kebijakan yang sangat tega. Pemerintah melakukan pelanggaran yang sangat serius terhadap buruh.

“Selain itu, pemerintah melalui iuran Tapera ini justru berpotensi menimbulkan konflik sosial antara pengusaha dan buruh semakin besar. Dampak besarnya, akan menghancurkan investasi, menghancurkan iklim usaha yang sehat dan akhirnya perusahaan akan dirugikan sehingga banyak pengangguran,” imbuhnya.

Bicara soal hukum, pemerintah juga melanggar prosedur hukum saat menerbitkan PP yang menjadi turunan UU Tapera. Yang dilanggar adalah prosedur. Pemerintah membuat peraturan pemerintah tidak pernah bertanya, tidak pernah melibatkan masyarakat. Pemerintah menihilkan meaningful participation. Harusnya kebijakan itu diuji, apakah akan diterima publik, berdaya guna dan bermanfaat. Tapi kan ini enggak, langsung saja terbit aturan. Ini menjadi tanda praktik penyelenggaraan negara yang ugal-ugalan,” ujar Isnur.

Penyulundupan hukum dalam payung hukum Tapera ini, menurut Isnur, memang sengaja dilakukan secara diam-diam demi kepentingan segelintir orang. Sebagaimana penyelundupan hukum di regulasi lain, cara ini menjadi ciri khas pemerintahan Jokowi sejak lama. “Jadi Jokowi ini bukan pemerintah dalam hal ini (kebijakan iuran Tapera), tetapi kepada para pedagang yang menguntungkan pedagang, yang menguntungkan para pemburu rente. Jokowi sebagai katalisator bagi cukong dan oligarki,” tuturnya.

Bicara soal pengelolaan dana oleh BP Tapera, Achmad Nurhidayat  mewanti-wanti efektifitas mekanisme investasi yang selama ini diklaim mendulang untung bagi masyarakat. Melalui mekanisme investasi di Surat Berharga Negara atau SBN hingga SUN atau Surat Utang Negara, sejatinya bukan masyarakat yang diuntungkan. Dengan skema investasi semacam ini, siklus perputaran uang menjadi dari rakyat untuk negara. Bukan dari rakyat untuk rakyat.

“Dimana setelah dihimpun dari masyarakat, muncul peraturan bahwa dana yang ada harus dipakai sekian persen untuk membiayai SUN jangka panjang, untuk membiayai APBN. Untuk membiayai APBN ini kan imbal hasilnya rendah. SUN ini imbal hasilnya rendah kendati surat berharga yang risiko investasinya aman. 6,5 persen untuk tenor 10 tahun,” tutur Achmad.

Menurutnya, pemerintah bersiasat menambal APBN yang sedang boncos dengan memeras uang rakyat. Sementara itu, penggunaan APBN tidak jelas arahnya bagi kepentingan publik. “Kalau begini masyarakat yang gotong royong bantu pemerintah, sementara pemerintahnya ugal-ugalan. Coba dilihat program makan siang gratis, proyek IKN sampai utang yang tidak penting. Apakah ini bentuk keadilan?” kata Achmad.

Dari catatannya, imbal hasil dari investasi Tapera ini tak akan besar bagi rakyat lantaran melalui instrumen investasi SBN atau SUN. Dalam laporan keuangan BP Tapera, disebut bahwa penempatan dana investasi dari iuran Tapera di SBN sebesar 45 persen. Lain itu, ada 47 persen surat utang korporasi, yang mana BP Tapera membeli surat utang BUMN. Dan sisanya diputar dalam investasi giro dan deposito. “Jadi, katanya niatnya ingin beri imbal hasil, tapi ini sebenarnya niatnya untuk membiayai korporat yang bermasalah, membiayai APBN yang ugal-ugalan pengelolaannya. Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) sempat bilang bahwa enggak ada hubungannya antara Tapera dan APBN, itu bohong besar. Ya karena perputaran dana masuk ke SBN dan dari SBN itu bisa kemana-mana. Bisa buat program makan siang, IKN dan program pemerintah lainnya yang pakai APBN,” ucapnya.

Diagram Proposal Pengelolaan Dana BP Tapera. (Laporan Celios) 

Achmad menitikberatkan isu ketidakpercayaan publik terhadap negara memang sedang berlangsung, terlebih ihwal pengelolaan dana yang kebanyakan tidak transparan dan akuntabel lantaran dikorupsi. Ketidakpercayaan terhadap negara ini yang melatarbelakangi polemik iuran Tapera. “Banyak badan pengelolaan dana publik yang tidak amanah, banyak konflik kepentingan dan berujung korupsi. Dan publik merasa belum ada solusi yang menjamin penyimpangan tidak akan terjadi di masa depan,” ujarnya.

Kata dia, pemerintah seharusnya fokus mengelola dana sekira Rp8 triliun yang terhimpun di BP Tapera. Sebab, menurutnya, realisasi hasil investasi selama ini amat kecil. “Dibuktikan apakah akan aman dan memberikan imbal hasil yang sesuai. Berdasarkan laporan keuangan 2022 BP tapera, Tapera ini imbal hasilnya itu hanya 2,26 persen. Sementara, standar di SUN saja 6,5 persen sehingga seharusnya imbal hasilnya harus di atas 6,5 persen. Dari track record Tapera, imbal hasilnya kecil. Jadi kalau kinerjanya tidak baik, buat aoa kita berikan iuran,” ucapnya. 

Kinerja BP Tapera bisa diukur dari backlog atau kesenjangan antara jumlah ketersediaan rumah yang digarap pemerintah dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah. Dalam catatan teranyar, jumlah kesenjangan mencapai 9,9 juta. Namun, Achmad bilang jumlah kesenjangan itu lebih banyak, jika merujuk total populasi semisal Generasi Z dan Milenial yang belum memiliki rumah. “Sebenarnya data backlog yang diklaim turun tiap tahun dikarenakan ada sejumlah masyarakat yang mendapat rumah dinas, bukan permanen. Itu hanya utak-atik statistik dan bisa terbukti dengan pengendapan dana yang masih banyak di Tapera,” kata dia.

“Jadi, belum banyak yang dilakukan tapera. Dengan kata lain, saya ingin katakan bahwa meski Tapera itu ada, tapi jumlah dana yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu masih amat minim,” ia menambahkan.  

Dia menambahkan, PR besar pemerintah saat ini dalam penyediaan rumah bukan perbarui aturan dengan iuran tapera, tapi yang lebih terpenting memperbaiki skema atau regulasi kredit rumah. Sebab, kebanyakan masyarakat mencicil rumah, alih-alih membeli tunai. “Harus diperbaiki suku bunga KPR, dipermudah DP KPR agar bisa memiliki kredit perumahan,” tukasnya.

Dalam policy brief yang diterbitkan oleh CELIOS, terdapat setidaknya 7 rekomendasi untuk perbaikan Tapera antara lain. Pertama, melakukan perubahan agar tabungan Tapera hanya diperuntukkan untuk ASN, TNI/Polri, sedangkan pekerja formal dan mandiri bersifat sukarela. Kedua, mendorong transparansi pengelolaan dana Tapera termasuk asesmen imbal hasil (yield) dari tiap instrumen penempatan dana. Ketiga, memperkuat tata kelola dana Tapera dengan pelibatan aktif KPK, dan BPK. Keempat, meningkatkan daya beli masyarakat agar kenaikan harga rumah bisa di imbangi dengan naiknya pendapatan rata-rata kelas menengah dan bawah. Kelima, mengendalikan spekulasi tanah yang menjadi dasar kenaikan ekstrem harga hunian. Keenam, menurunkan tingkat suku bunga KPR baik fixed (tetap) maupun floating (mengambang) dengan efisiensi NIM perbankan dan intervensi kebijakan moneter Bank Indonesia. Ketujuh, memprioritaskan dana APBN untuk perumahan rakyat dibandingkan mega-proyek yang berdampak kecil terhadap ketersediaan hunian seperti proyek IKN.

Mendapat tekanan dan penolakan yang kuat dari berbagai unsur masyarakat dan wakil rakyat, tampaknyapemerintah mulai goyah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan dirinya menyesal terkait dengan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menimbulkan kemarahan masyarakat. “Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul (soal Tapera),” ucap Basuki kepada Wartawab di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis (6/6/2024) sebagaimana dilansir Infobank.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. (Kompas)

Menurut Basuki, yang juga sebagai Ketua Komite pengawasan Tapera, jika Program Tapera ini belum sepenuhnya siap, maka tidak perlu terburu-buru untuk penerapannya. Dia pun mengaku legowo kalau program Tapera diundur. Hal ini pun sudah ia bicarakan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “Menurut saya pribadi kalau ini memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa,” kata Basuki.

Basuki juga menjelaskan bahwa Program Tapera dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan UU Tabungan Perumahan Rakyat yang disahkan pemerintah dan DPR pada tahun 2016. “Sebetulnya itu kan dari 2016 UU-nya, kemudian kami dan Ibu Menkeu agar dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust (kepercayaan). Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027,” tambahnya.

Di sisi lain, Basuki memberi penjelasan mengenai pemberitaan yang menyebutkan Tapera ditunda. Ia menjelaskan, aturan tersebut memang baru akan dijalankan pada 2027 sebagaimana diatur dalam Pasal 68 PP Nomor 25 Tahun 2020 yang beberapa pasal dan ayatnya telah diubah dalam PP Nomor 21 tahun 2024 Merujuk Pasal 68, pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya kepada BP tapera paling lambat tujuh tahun sejak PP diberlakukan.

Dari diskursus publik beberapa hari belakangan ini, sebenarnya tampak betul ketidaksiapan pemerintah menjalankan program ini. Hal yang bahkan diakui oleh Menteri PUPR. Tak salah jika kemudian rakyat merasa kalau Tapera yang ditergesa-gesakan ini hanyalah salah satu akal bulus pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian dana tersbeut digunakan tidak sesuai itikad rakyat yang menyerahkan dana itu. Potensi dari Tapera ini diperkirakan bisa mencapai ratusan triliun jika penagihan dilakukan secara efektif. 

Dari dana yang terkumpul, sudah diperkirakan, mayoritas akan dibelanjakan untuk investiasi di sektor surat berharga negara (SBN) dan juga sejumlah fasilitas investasi lainnya. Mungkin tidak menjadi pertimbangan pemerintah, bahwa rakyat masih trauma dengan sejumlah megalkorupsi yang terjadi di BUMN yang bertanggungjawab mengelola dana yang dihimpun dri masyarakat. Sebut saja Jiwasraya, Taspen dan ASABRI. Triliunan duit titipan rakyat digasak dengan alasan investasi.

Tak ada salahnya jika di akhir masa jabatan, Jokowi menahan diri dulu untuk tidak menerbitkan beleid yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan terkait pengelolaan duit rakyat. Fokus saja dulu untuk menuntaskan masa jabatan hingga Oktober nanti. Kita tentunya turut berharap agar, Jokowi dapat mengakhiri masa kepresidenannya dengan baik-soft landing. Tanpa membuat luka baru bagi rakyat. 

Ghivary Apriman

Rohman Wibowo

(Tim Liputan Investigasi\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar