Demokrat Bicara Loyalitas Usai Nasdem Nyatakan Gabung Koalisi Prabowo

Jakarta, law-justice.co - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng menegaskan perlunya semangat loyalitas di koalisi Prabowo-Gibran usai NasDem memberi sinyal akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

"Selain perlunya mayoritas [kursi parlemen], perlu juga ada urusan loyalitas," kata Andi dalam Political Show CNN Indonesia TV, Senin (29/4) malam.

Andi menjelaskan empat partai di parlemen saat ini seperti Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sudah `berkeringat` bersama mendukung dan memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres. Kemudian Andi menyinggung di luar empat parpol tadi ada parpol lain yang mendukung paslon lain yang menjadi rival Prabowo-Gibran.

Meski begitu, Andi sepakat perlu ada partai lain di luar koalisi Prabowo-Gibran yang menjadi oposisi dalam pemerintahan mendatang.

"Kita sepakat perlu juga ada parpol di luar pemerintahan yang jadi oposisi. Bisa satu, dua atau tiga tapi kalau empat [partai] enggak mungkin. Kita ingin ada mayoritas [di parlemen]," ujarnya.

Lebih lanjut Andi mengaku ada kebutuhan dari Prabowo untuk memiliki dukungan mayoritas di parlemen. Baginya, koalisi Prabowo-Gibran saat ini masih minoritas lantaran baru memiliki 48 persen kursi di parlemen.

Menurutnya, dukungan parlemen penting diperlukan untuk mengeksekusi pelbagai kebijakan pemerintahan.

"Dukungan parlemen dalam kebijakan pemerintahan, seperti UU, Perpu itu banyak hal butuh dukungan Parlemen. Kalau tak punya dukungan mayoritas maka susah jalannya pemerintahan. Mungkin Pak Prabowo perlu mengajak teman-teman yang ada di luar, di 01 dan 03 sebagian masuk ke pemerintahan," jelasnya dilansir dari CNN Indonesia.

Di acara yang sama, Sekjen NasDem Hermawi Taslim mengaku tak tersindir dengan pernyataan Andi soal loyalitas. Ia mengatakan dalam politik tak boleh tersandera oleh masa lalu.

"Dan kita tak tersindir oleh pernyataan siapa pun, dalam politik biasa saja. Masa lalu itu, kita tak boleh tersandera masa lalu. Karena itu kita sebagai parpol dalam pengambilan keputusan. Dialog wajar saja," kata Hermawi.

Demokrat sempat hengkang dari koalisi pendukung Anies Baswedan sebelum Pilpres 2024. Keputusan itu dibuat setelah Anies menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon wakil presidennya.

Padahal Demokrat awalnya sudah membentuk koalisi bersama NasDem dan PKS untuk mengusung Anies. Anies-Muhaimin kemudian mengantongi dukungan dari Partai NasDem, PKB, dan PKS. Sementara Demokrat mengalihkan dukungan ke Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Prabowo-Gibran kini telah ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan wapres terpilih hasil Pilpres 2024. Sementara Anies-Muhaimin mengalami kekalahan.

Baru-baru ini, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan siap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran yang memenangi Pilpres 2024. Menurut Paloh, sikap itu merupakan keputusan kolektif kolegial partai.***