Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irwan meminta agar kenaikan tarif ojek online yang akan diterapkan 14 Agustus besok dibatalkan. Irwan mengatakan masalah ojek online (ojol) bukan pada kenaikan tarif, melainkan payung hukum yang mengaturnya.
Komunikasi dengan sejumlah partai politik (Parpol) masih intens dilakukan Partai Demokrat untuk membentuk koalisi untuk menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto menegaskan sejumlah isu krusial yang disorot publik dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) perlu disempurnakan sebelum disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.
DPP Partai Demokrat tidak menutup diri menjalin komunikasi dengan semua partai politik, termasuk PDIP.
Pilpres 2024 kurang dari dua tahun lagi. Sejumlah pimpinan parpol gencar bermanuver untuk menjaring kawan koalisi di pesta demokrasi tersebut. Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang tengah tancap gas menemui sejumlah pimpinan partai politik.
Belum ada payung koalisi untuk menyongsong Pilpres 2024 membuat elite Partai Demokrat (PD) merayu Partai Golkar. Rayuan Partai Demokrat dimentahkan Golkar, PPP, dan PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB.Adalah Syahrial Nasution elite Demokrat yang mengaku pihaknya masih melirik Golkar untuk berkoalisi di 2024. Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang Partai Demokrat itu merayu Golkar dengan `berdua saja cukup`.
PDIP menolak untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat pada Pemilu 2024 mendatang. Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pihaknya menghargai pilihan dari setiap partai politik dalam menentukan koalisi untuk Pilpres 2024.
Hubungan antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat tampaknya akan semakin renggang. Hal ini setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa banteng moncong putih tidak akan bergandengan dengan Demokrat dan PKS pada Pilpres 2024 mendatang.