Hasil Pengawasan BPKP Sepanjang Tahun 2023 Mencapai Rp 67,09 Triliun

law-justice.co - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawasan dan kontribusi positif dalam keuangan negara sebesar Rp 67,09 triliun sepanjang 2023.

Hasil tersebut merupakan kinerja pengawasan dari pelbagai aspek seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh membeberkan beberapa kontribusi itu terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah efisiensi belanja negara atau penghematan sebesar Rp 15,56 triliun.

Menurut Ateh, efisiensi belanja adalah uang yang belum keluar, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran negara yang bisa menimbulkan kerugian negara.

“Kenapa kita bilang ini efisiensi, ini kan uangnya belum keluar. Mau keluar tapi kami cegah. Uang ini belum keluar dan berhasil kita selamatkan," jelas Ateh dalam keterangan tertulisnya, Jumat 2 Februari 2024.

Kontribusi yang kedua, menurut Ateh, berasal dari penyelamatan uang yang sudah keluar. Jumlahnya Rp 21,90 triliun.

"Ini hasil audit investigasi sebesar Rp21,90 triliun. Kalau tadi uangnya belum keluar, yang ini sudah keluar. Jadi kita usahakan supaya uang tersebut bisa dikembalikan ke kas negara," terang dia.

Kontribusi ketiga berasal dari optimalisasi potensi penerimaan negara/daerah, dengan jumlah Rp29,3 triliun.

Artinya, BPKP mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan yang masih bisa digali dan dioptimalkan dari sektor Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Jadi negara bisa dapat tambahan penerimaan sebesar Rp 29,3 triliun," ungkapnya dikutip dari Kontan.

Lebih lanjut Ateh menjelaskan, pengawasan BPKP mencakup 86 Kementerian/Lembaga, 542 Pemda, dan 27.190 desa. Selain itu, BPKP juga mengawasi 211 PSN, 326 proyek pembangunan lainnya, 114 BUMN termasuk anak perusahaannya, dan banyak lainnya.

Tahun 2023 BPKP melakukan sebanyak 20.783 kegiatan pengawasan yang terbagi menjadi 16.471 kegiatan assurance seperti audit, reviuw, evaluasi, dan monitoring.

Sisanya sebanyak 4.312 merupakan kegiatan consulting yang menyasar perbaikan tata kelola dan pengelolaan keuangan negara.

Walau demikian, Ateh menambahkan, untuk tahun 2024 BPKP juga telah menyusun Agenda Prioritas Pengawasan (APP) untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola pemerintah pusat maupun daerah.

Dijelaskan Ateh, APP 2024 mengusung tema Independen Mengawasi, Pembangunan Terakselerasi, sebagai bentuk gambaran produk pengawasan yang akan BPKP hasilkan selaku auditor presiden yang profesional dan responsif dalam mengawal kebutuhan negara.

“APP 2024 fokus pada 7 sektor strategis pembangunan yang dijabarkan dalam 25 tema dan 86 topik prioritas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional,” tambahnya.

Selain itu, di tahun ini pelaksanaan pengawasan BPKP akan mengedepankan kecepatan, memastikan ketepatan waktu, mengutamakan pencegahan kebocoran dan menghadirkan layanan pengawasan intern pemerintah yang berkualitas dan bermanfaat.***