NU Minta Pemerintah Serius dengan Ancaman Negara Islam Indonesia

Sabtu, 22/01/2022 05:43 WIB
Pemerintah harus serius tangani ancaman NII (pojoksatu)

Pemerintah harus serius tangani ancaman NII (pojoksatu)

Garut, Jatim, law-justice.co - Keberadaan kelompok aliran sesat Negara Islam Indonesia (NII) di Garut, Jawa Timur tak boleh dianggap remeh oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Garut menyesalkan sikap pemerintahan di Garut yang dinilai lalai dan tak serius dalam menangani ancaman NII.

"Kami menyesalkan sikap pemerintahan di Garut yang terkesan terlalu menyepelekan ancaman NII sehingga penanganannya tidak serius. Padahal ancaman NII di Garut ini sudah masuk kategori mengkhawatirkan," ujar Ketua Tanfidziyah PCNU Garut, KH Atjeng Abdul Wahid di Kantor PCNU Garut, Jumat (21/1/2022).

Menurut pria yang akrab disapa Ceng Wahid ini, seharusnya pemerintah sadar jika ancaman kelompok NII di Garut ini tidak main-main dan sangat nyata. Saat ini pergerakan kelompok radikal itu sudah benar-benar massif dan menyebar luas.

Ia mengaku sangat tak mengharapkan pemerintah akan kecolongan seperti halnya kejadian 59 anak di Kelurahan Sukamenteri, Kecamatan Garut Kota yang sudah dibaiat kelompok radikal NII. Ini salah satu bukti yang membuktikan eksistensi NII di Garut sudah benar-benar harus diwaspadai dan disikapi dengan serius.

Ajaran NII yang beredar luas di Garut ini, tuturnya, sudah jelas-jelas merupakan aliran sesat yang keberadaannya dilarang di Indonesia termasuk di Garut tentunya. Keberadaan mereka bukan hanya mencederai Islam akan tetapi juga membahayakan keamanan negara serta mengancam ketahanan NKRI.

"Mereka itu menganggap pemerintahan Indonesia thogut (sesat) sehingga mereka punya keinginan untuk mendirikan negara di dalam negara yakni NII. Ini tentu akan sangat membehayakan jika terus dibiarkan apalagi NII yang tumbuh dan berkembang di Garut ini merupakan kelompok radikal yang sangat membahayakan," katanya.

Disampaikan Ceng Wahid, penanganan NII di Garut yang sudah seringkali muncul selama ini terkesan tidak serius termasuk penanganan kasus 59 anak di Kelurahan Sukamenteri yang mengaku telah dibaiat NII yang tidak berkelanjutan.

Kasus tersebut dianggap selesai dengan hanya adanya sebuah perjanjian padahal seharusnya yang berkaitan dengan ideologi harus dilakukan pembinaan yang benar-benar intens mengingat masalah ideologi tak mudah hilang atau berubah.

Hal inilah menurut Ceng Wahid yang menjadi salah satu penyebab kenapa NII di Garut terus tumbuh dan berkembang hingga akhirnya akan menjadi sebuah ancaman yang sangat besar.

Ketidaktegasan pemerintah dan sikap menganggap remeh permasalahan NII jika tak segera dirubah akan menimbulkan dampak yang sangat fatal bahkan membahayakan keamanan negara.

Ceng Wahid menegaskan, sikap pemerintah yang tidak tegas seperti itu pulalah yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.

Hal yang sangat wajar apabila kemudian muncul pergerakan-pergerakan yang menentang keberadaan NII di Garut seperti halnya yang dilakukan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleran (Almagari).

Sayangnya lagi, pergerakan yang dilakukan Almagari ini pun seolah tak mendapatkan respon yang baik dari pemerintah demikian pula kekhawatiran Almagari sama sekali tak ditanggapi. Hingga akhirnya, beberapa waktu lalu, Almagari melakukan aksi dengan mendatangi gedung DPRD Garut dengan harapan bisa menyampaikan aspirasi terkait kekhawatiran maraknya ajaran NII di Garut.

"Namun lagi-lagi sikap pimpinan dan anggota DPRD Garut pun seolah tak peduli. Bahkan Ketua DPRD pun saat itu sama sekali tak mau menerima kehadiran kami padahal ia sedang ada di ruangannya," ucap Ceng Wahid.

Disampaikannya, sikap ketidakpedulian pimpinan dan anggota dewan ini telah menyebabkan umat kecewa dan sangat prihatin. Wajar apabila hal itu kemudian menyulut kemarahan ulama hingga akhirnya viral video ulama yang ngamuk terhadap anggota dewan di gedung DPRD Garut.

"Kami begitu peduli terhadap keamanan Garut bahkan negara ini tapi kenapa pimpinan dan anggota dewan sama sekali tidak peduli? Bahkan ketua DPRD-nya saja saat itu tak mau menerima kami sehingga sejumlah ulama terpaksa "mendodog"-nya ke ruangannya," katanya.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar