Usul Status Darurat Ditolak, Posisi PM Malaysia Didesak Untuk Mundur

law-justice.co - Perdana Menteri berusia 73 tahun  menyampaikan rencana deklarasi darurat dan juga pembekuan atau pembubaran parlemen kepada Sultan Abdullah , ternyata ditolak Raja Sultan Abdullah Ri`ayatuddin. Akibanya Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dilaporkan diminta untuk mengundurkan diri .

Hal itu disampaikan oleh seorang anggota Dewan Tertinggi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Puad Zarkhasi dalam postingan di Facebook.

Puad mengklaim para pemimpin PPBM, partai besutan Muhyiddin, menyalahkan Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Mohamed Azmin Ali dan Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainudin atas kegagalan tersebut.

uad menyatakan bahwa penolakan itu sebagai bukti Raja Sultan Abdullah telah menyadari bahwa usulan darurat hanyalah sebuah manuver politik, dan bukan sebuah langkah untuk memerangi pandemi.

Istana diketahui telah mengeluarkan sebuah pernyataan mengenai penolakan proposal penerapan darurat oleh Muhyiddin. Namun, paragraf ketiga pernyataan media Istana mengatakan `Sultan Abdullah percaya pemerintah telah berhasil mengatasi pandemi secara efisien`.

Lihat juga: Raja Malaysia Tolak Umumkan Status Darurat yang Diusulkan PM
"Jika Raja percaya diri, mengapa perdana menteri tidak? Apakah Perdana Menteri mencoba berbohong kepada Raja? " tanya Puad terkait pengajuan proposal yang dilakukan Muhyiddin, dilansir dari Free Malaysia Today, Selasa (27/10).

Puad kemudian mengatakan para ahli hukum telah menunjukkan bahwa Raja harus mendengarkan nasihat perdana menteri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 Konstitusi Federal.

"Tapi sepertinya nasihat (Muhyiddin) tidak diterima. Lantas di mana kredibilitasnya sebagai perdana menteri? Syukurlah, Raja tidak terpengaruh oleh permainan politik yang bisa menyeret negara lebih jauh. Kesejahteraan masyarakat lebih penting. Muhyiddin seharusnya mengundurkan diri," ujarnya.

Sementara itu, Liew Chin Tong dari Partai DAP mendesak Muhyiddin memecat menteri senior Azmin dan Hamzah sebagai pertanggung jawaban atas nasihat salah kepada Raja.

"Untuk menumbuhkan niat baik untuk bipartisan, Muhyiddin harus meminta Hamzah dan Ali mengundurkan diri bertanggung jawab atas nasihat yang salah kepada Raja dan menciptakan suasana politik yang kacau yang mengarah pada keputusan Kabinet untuk mendorong aturan darurat," kata Liew dalam sebuah pernyataan.

Dengan begitu, kata dia, pemecatan akan menumbuhkan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah Perikatan Nasional (PN) dan pihak oposisi, demi kebaikan bangsa selama krisis Covid-19.

Ia pun berkata Pemerintah seharusnya tidak takut pada Parlemen dan tidak boleh memperlakukan oposisi sebagai musuh negara.

"Dengan perlakuan yang sama terhadap anggota parlemen oposisi, pemerintahan Muhyiddin memiliki kesempatan untuk mengubah krisis menjadi kelahiran baru demokrasi parlementer Malaysia," kata Liew.

Sebelumnya, Raja menolak usulan PM Muhyiddin Yassin untuk mengumumkan status darurat virus corona.

Tetapi setelah diadakan pertemuan di tingkat Kerajaan, Istana pada Minggu (25/10) mengatakan bahwa Raja saat ini tidak perlu mengumumkan keadaan darurat di Malaysia.

Meski menolak permintaan PM, Raja memuji penanganan pemerintah terhadap wabah dan mendesak anggota parlemen menghentikan kegaduhan politik karena dapat mengganggu stabilitas negara.

Di bawah konstitusi, Raja memiliki kekuasaan untuk menyatakan keadaan darurat jika diyakinkan bahwa ada ancaman besar bagi keamanan Malaysia.