Tanggapi Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin: Saya Masih PM Malaysia

Jakarta, law-justice.co - Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin buka suara terkait ketua kelompok oposisi Anwar Ibrahim yang mengklaim atas dukungan mayoritas dari anggota parlemen federal. Muhyiddin menegaskan dia masih pemimpin sah Malaysia dan pemerintahan koalisi Perikatan Nasional (PN) yang dipimpinanya masih berkuasa.

Tan Sri Muhyiddin mengeluarkan pernyataan ini menanggapi klaim sebelumnya pada Rabu (23/9/2020) oleh Datuk Seri Anwar, bahwa dia telah mendapatkan dukungan mayoritas dari anggota parlemen dan bahwa pemerintah PN telah jatuh.

"Pernyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengklaim dia mendapat dukungan mayoritas dari Anggota Parlemen untuk membentuk pemerintahan, harus dibuktikan melalui proses dan metode yang ditentukan oleh Konstitusi Federal. Tanpa proses ini, pernyataan Datuk Seri Anwar hanyalah klaim. Sampai terbukti sebaliknya, pemerintah Perikatan Nasional masih utuh, dan saya Perdana Menteri yang sah," ujarnya, dikutip dari RMco.id, Rabu (23/9/2020).

Muhyiddin pun meminta warga Malaysia untuk tenang. Masalah ini, lanjutnya, akan ditangani dengan hati-hati menggunakan hukum dan Konstitusi Federal.

Sementara Sekretaris Jenderal Perikatan Nasional (PN), Annuar Musa, dalam pernyataan resminya menyatakan, fraksi-fraksi yang terdiri dari 12 partai politik akan melanjutkan dukungan kuat mereka terhadap Muhyiddin. Aliansi partai-partai yang membentuk pemerintahan PN sendiri menolak klaim Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim, yang mengklaim dia mendapat dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan.

"Pernyataannya tidak lebih dari pengulangan publisitas murahan yang telah dilakukan berkali-kali sebelumnya. Tindakan barunya, telah mengungkap keserakahan dan sikap haus kekuasaan, yang sama sekali mengabaikan stabilitas politik, ekonomi negara dan nasib rakyat, yang telah sangat terdampak oleh Covid-19," lanjut pernyataan itu.

PN mulai berkuasa setelah jatuhnya pemerintahan Pakatan Harapan akhir Februari, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad, setelah hanya sempat 22 bulan berkuasa.

Keruntuhan tersebut disebabkan oleh pembelotan sekitar 40 anggota parlemen dari Pakatan Harapan, dan mengangkat Muhyiddin sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8.

PN secara formal dan informal didukung oleh United Malays National Organisation (UMNO), yang memimpin koalisi Barisan Nasional, Parti Pribumi Bersatu Malaysia pimpinan Muhyiddin, Parti Islam Se-Malaysia, koalisi Gabungan Parti Sarawak dan dua partai kecil dari Sabah.

Ketika Parlemen terbentuk pada 13 Juli lalu, PN yang mendukung Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, memiliki 111 anggota parlemen, atau setengah dari kursi di DPR. Sementara Pakatan Harapan mendapat dukungan hanya selisih 2, yakni 109 anggota parlemen. Sedangkan dua orang merupakan legislator independen.