Suntik Vaksin COVID Terancam Molor, Luhut Ungkap Penyebabnya

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah berencana vaksinasi COVID-19 dapat dimulai sejak bulan November 2020. Namun, rencana tersebut sepertinya akan gagal dan harus molor, karena ada beberapa kendala.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, hal ini bukan masalah pasokan vaksi, melainkan perlunya waktu bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bisa mengeluarkan emergency use authorization yang perlu prosedur tahapan. Luhut mengaku hal ini sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo.

"Tadinya rencana minggu kedua November, karena barangnya (vaksinnya) sudah dapat. Tapi bisa saja tidak kecapaian (kesampaian) minggu kedua November, bukan karena barangnya. Barangnya sudah siap, tetapi adalah emergency use authorization itu belum bisa dikeluarkan BPOM karena ada aturan-aturan atau step-step yang harus dipatuhi," kata Luhut dalam acara pengarahan Omnibus Law di Lemhanas RI yang disiarkan via YouTube, Jumat (23/10/2020).

Luhut bilang Jokowi tidak mau mengambil risiko sehingga memilih untuk mengikuti aturan yang ada. Kata Luhut menirukan ucapan Jokowi bahwa keamanan adalah nomor satu.

"Beliau mengatakan keamanan nomor satu. Saya kira pemerintah sangat menghormati aturan tadi," lanjut Luhut

Dalam kesempatan itu, Luhut sempat menceritakan pengalamannya saat melakukan kunjungan kerja ke Yunan, China. Ia mengatakan warga negara Tirai Bambu itu kini tidak lagi mengenakan masker.

Ia pun menyampaikan kelakar kepada delegasi Indonesia yang saat itu datang ibarat mirip alien karena masih mengenakan masker.

Luhut pun menyampaikan obrolannya dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi. Dari keterangan Wang, Luhut mengetahui bahwa penduduk China sudah disuntik vaksin.

Menlu China sempat menawarkan kepada Luhut suntikan vaksin. Namun, saat itu, ia menyampaikan belum bisa dilakukan karena pemerintah Indonesia belum mengeluarkan emergency use authorization. Oleh karena itu, ia harus patuh pada aturan tersebut.

"Saya tanya Menteri Luar Negerinya, `Anda sudah suntik vaksin?`. Dia jawab sudah, sudah dapat Sinovac langsung suntik dia. Dia bilang, `Kamu suntik jugalah` tapi kan tidak bisa karena kita belum ada emergency use aurhorization. Itu harus kita tunggu. Itu aturan jadi kita harus patuh pada aturan," jelas Luhut.