JK Heran Tetap Pilkada saat Corona: Tak Ada yang Tanya Kabar Demokrasi

Jakarta, law-justice.co - Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) mempertanyakan pelaksanaan Pilkada 2020 yang tetap digelar di masa pandemi ini.

Menurutnya saat ini yang lebih dibutuhkan oleh rakyat adalah kesehatan buat demokrasi.

Dia menyatakan contoh paling nyata adalah jika ada warga bertemu yang ditanyakan adalah kesehatan masing-masing, bukan kondisi berdemokrasi negara saat ini.

"Setiap orang kalau ketemu yang ditanyakan pasti bilang, `bagaimana kesehatan. `sehat-sehat?` Tak ada yang mengatakan, `bagaimana demokrasi?`, Enggak ada. Selalu menanyakan sehat," kata JK dalam program Mata Najwa yang disiarkan di Trans7, Rabu 23 September 2020 malam.

Meski begitu, JK tak menyalahkan siapapun terkait pilkada yang tetap digelar meski situasi Covid-19 di Indonesia belum juga menuju ke arah perbaikan. Bahkan setiap harinya kasus positif Covid-19 yang terjadi di Indonesia malah semakin tinggi.

Keputusan untuk melanjutkan Pilkada Serentak ini juga telah dipastikan baik oleh Pemerintah, DPR, dan KPU selaku penyelenggara. Peserta dan masyarakat saat ini kata JK hanya bisa mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh para pemangku kebijakan.

Yang jelas kata dia, pihaknya telah menyampaikan berbagai resiko yang mungkin bisa terjadi berkaitan dengan resiko kesehatan yang bisa didapat jika Pilkada Serentak tetap digelar.

"Jadi karena pemerintah sudah memilih dan DPR juga, ya para peserta harus siap. Masyarakat harus siap. Walau pun bahwa seakan-akan banyak resiko memang," kata dia.

Saat ditanya terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 apakah lebih banyak kebaikan atau keburukannya, JK mengaku tak bisa membandingkan. Sebab kata dia semua hal memang memiliki risikonya masing-masing.

Hanya saja kata dia, berapapun kesehatan diri sendiri dan masyarakat lebih penting dari smeua hal yang ada saat ini.

"Susah diperbandingkan jumlahnya. Tapi yang terang ada manfaatnya ada mudaratnya. Tapi sekali lagi berapa pun kesehatan itu sangat penting untuk kita semua," kata dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo melalui juru bicaranya Fadjroel Rachman menyatakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan meski pandemi virus corona (Covid-19) belum berakhir.

Pemungutan suara di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang dengan alasan untuk tetap menjaga hak konstitusi rakyat.

"Hak dipilih dan hak memilih," kata Fadjroel.

Pelaksanaan tahapan pilkada harus diiringi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Penyelenggaraan Pilkada juga perlu disertai dengan penegakkan hukum dan sanksi tegas.

"Agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," ujarnya.

Jokowi, kata Fadjroel, juga mengatakan bahwa pilkada tidak bisa ditunda hingga pandemi berakhir. Sebab, pemerintah tidak bisa memastikan kapan pandemi Covid selesai di Indonesia dan dunia.

Pemerintah bergeming dengan tetap mengelar pilkada meski banyak penolakan, termasuk dari dua ormas Islam terbesar Nahdhlatul Ulama dan Muhammadiyah.