Kasus Repo Saham, PN Niaga Sahkan Perdamaian Nasabah Minna Padi

Minggu, 25/10/2020 16:32 WIB

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan perjanjian perdamaian antara debitur Edy Suwarno Alias Jap Liong Sing dan Eveline Listijosuputro yang merupakan bos Minna Padi Asset Management dengan 685 kreditur terkait penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang berhubungan dengan kewajiban pembelian kembali saham (repo saham).


Hengky Setiawan Masuk PKPU Susul Tiphone,Saham Telkom & PINS Jadi Apa?

Selasa, 20/10/2020 07:06 WIB

Hengky Setiawan, Pengusaha telekomunikasi dan Raja Voucer, resmi menyandang dan masuk status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, senin (19/10) menetapkan Hengky Setiawan dan perusahaannya, Prima Langgeng Towerindo dalam keadaan PKPU Sementara.


Wow! Ini Daftar Harta eks Bos-bos Jiwasraya yang Dirampas untuk Negara

Kamis, 15/10/2020 11:34 WIB

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk merampas sebagian aset tiga mantan pejabat PT Asuransi Jiwasraya (Persero).


Lion Air Group Diputuskan Tak Terlibat Kartel Harga Tiket

Rabu, 14/10/2020 15:42 WIB

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait Lion Air, Batik Air, dan Wings Air terlibat kartel harga tiket dibatalkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Pasalnya, PN Jakpus meilai Lion Group tersebut tak terlibat dalam aksi kartel harga tiket pesawat.


Jokowi Diminta Keluarkan Perppu Pilkada 2020, Untuk Apa?

Jum'at, 25/09/2020 17:38 WIB

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diminta oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, Perppu tersebut dibutuhkan agar peraturan di bawahnya seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dapat memuat aturan yang selaras, terutama soal ketegasan pelanggaran protokol.


Paksakan Pelaksanaan Pilkada, Muhammadiyah: Ini Pertaruhan Berbahaya

Jum'at, 25/09/2020 01:10 WIB

Keputusan pemerintah dan DPR tetap melanjutkan pelaksanaan Pilkada 2020 di saat pandemi Covid-19 belum terkendali mendapat kritikan keras dari Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Abdul Rohim Gazali. Menurutnya, memaksakan pelaksanaan Pilkada 2020 ialah pertaruhan yang sangat berbahaya dan tidak tertutup kemungkinan, nyawa rakyat terancam dari pelaksanaan tersebut.


PKPU 13 Tahun 2020 sebagai Langkah Pencegahan Covid-19 Saat Pilkada

Kamis, 24/09/2020 15:32 WIB

Rapat bersama Komisi 2 DPR, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada tanggal 21 September 2020 memutuskan tetap melanjutkan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Hal itu merupakan suatu keputusan bersama untuk menyelamatkan berjalannya sistem demokrasi lokal sesuai amanah konstitusi sebagai langkah progresif ditengah pandemi covid 19.


JK Heran Tetap Pilkada saat Corona: Tak Ada yang Tanya Kabar Demokrasi

Kamis, 24/09/2020 09:03 WIB

"Setiap orang kalau ketemu yang ditanyakan pasti bilang, `bagaimana kesehatan. `sehat-sehat?` Tak ada yang mengatakan, `bagaimana demokrasi?`, Enggak ada. Selalu menanyakan sehat," kata JK.


Resmi! KPU Larang Konser Musik hingga Bazar saat Kampanye Pilkada 2020

Kamis, 24/09/2020 08:44 WIB

KPU menghapus pasal 63 PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Sebelumnya, pasal itu mengatur tujuh jenis kampanye yang bisa digunakan peserta pilkada.


Pilkada Tetap Digelar, KAMI: Jokowi Langgar Janji Sendiri

Rabu, 23/09/2020 19:55 WIB

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penyeIenggara negara khususnya Pemerintah untuk membatalkan/menunda pelaksanaan Pilkada sampai dengan batas waktu yang aman bagi rakyat Indonesia. KAMI menilai Pilkada saat ini berpotensial mendorong laju pandemi sebagai pelanggaran terhadap amanat konstitusi.