Ada Apa Sri Mulyani Curhat Soal Menteri Baru di Kabinet Jokowi?

Jakarta, law-justice.co - Pemerintahan Jokowi-Mar`uf Amin tengah menghadapi pandemi covid-19 yang melanda Indonesia. Karena itu, kinerja dari unsur pmerintahan diharapkan dapat menangani pandemi yang sedang terjadi saat ini.

Namun, harapan itu tak terwujud lantaran sejumlah pembantu Presiden Jokowi yang baru tak memahami birokrasi dan tugasnya dengan baik. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

"Beberapa menteri benar-benar baru menjabat. Saya selalu berpikir seandainya semua menteri seperti saya, berharap mereka sudah tahu tentang birokrasi, kebijakan, dokumen anggaran. Tapi tidak, beberapa dari mereka benar-benar baru, mereka belum pernah bekerja di pemerintahan sebelumnya," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari detikcom.

Presiden Jokowi sedari awal sudah menyiapkan anggaran untuk covid-19 dan berharap segera disalurkan. Tujuannya adalah agar pemulihan ekonomi terjadi. Namun, sayangnya, hal itu tak berjalan sempurna.

"Presiden meminta dana tersebut harus disiram kepada masyarakat. Tapi, menyiram dana ke masyarakat ini tidak semudah menyiram air ke toilet. Ketika menyalurkan dana, pemerintah akan diaudit mengenai siapa target penerimanya, alamatnya, jadi ini bicara tentang data," katanya.

Sri Mulyani menjelaskan dalam 3 bulan terakhir pemerintah telah melakukan perubahan atau mendesain ulang kebijakan demi menyempurnakan upaya penanggulangan pandemi covid-19.

"Presiden menanyakan ini saatnya semua menteri melihat ke detail, bekerja secara mikro detail. Sisi baiknya, kami benar-benar bekerja 24 jam, kembali ke belakang setiap jam. Pada dasarnya kami mengejar seperti orang gila saat ini, lihat sangat detail," jelas Sri Mulyani.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengingatkan agar anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemi covid-19 tidak dikorupsi. Setidaknya total dana yang digelontorkan untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan virus Corona mencapai Rp 695 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap instansi pemerintah yang diberi amanah menyalurkan dana tersebut dapat merealisasikannya hingga sebesar 95-98%.

"Semoga mereka benar-benar mengikuti seperti yang saya sebutkan tadi, semoga tidak dikorupsi ya, supaya memberi manfaat kepada orang-orang. Saya pikir itu akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita semua, tapi bisa jadi ada kendala," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan, jika realisasi belanja pemerintah bisa mencapai 99% atau bahkan 100% itu merupakan suatu hal yang bagus. Tapi yang harus ditekankan adalah uang yang disalurkan itu tepat sasaran.

"Jika realisasi anggaran bisa mencapai hampir 99% atau 100% kemudian tepat sasaran itu bagus. Tapi jika serapan anggaran 99% tapi kualitas serapan dipertanyakan, itu menjadi alarm," jelasnya.

Dirinya pun menyoroti pemerintah daerah (pemda) dalam hal penggunaan anggaran. Sebab sepertiga belanja negara dilakukan oleh daerah.

"Kita berbicara tentang sepertiga dari pengeluaran sebenarnya tergantung pada pemerintah daerah dan kapasitas pemerintah daerah, kepemimpinan, kemampuan untuk menyampaikan semua berbeda dari provinsi ke kabupaten dan kemudian kota," tutupnya.

Selanju